Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Bupati Cianjur Nomor800/Kep.5464/BKPPD/2018, tanggal 22 Oktober 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama saudara Drs. H. Edi Iryana, MAP. NIP. 19660731 199703 1004, Pangkat Golongan/Golongan Ruang Pembina Tingkat (IV.b);3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cianjur Nomor800/Kep.5464/BKPPD/2018, tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama saudara Drs. H. EdiIryana., MAP. NIP. 19660731 199703 1 004, Pangkat Golongan/GolonganRuang Pembina Tingkat (IV.b);4.

Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Bupati Cianjur Nomor800/Kep.5464/BKPPD/2018, tanggal 22 Oktober 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama saudara Drs H Edi Iryana, MAP. NIP. 19660731 199703 1004, Pangkat Golongan/Golongan Ruang Pembina Tingkat (IV.b);5.

.;1 map warna biru terdapat tulisan HENDRIANUS;. 1HP Merk APPLE type Phone seri 5 warna silver hitam beserta simcard nomor 08510702345;Dirampas untuk dimusnahkan;RON5. 1 lembar Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur, nomor : 968/PN/C.5/P, tanggal 31 Mei 1979;6. 1 lembar Petikan Keputusan Bupati Malang, nomor : 821.2/251 /421.202/2012, tanggal 7 September 2012;7. 1 lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, nomor800/3313/321.202/ 2012, tanggal 7 September 2012;8. 1 lembar

Malang Sekretariat DaerahNomor : 824.3/6253/35.07.202/2016, tanggal 21 September 2016;Dikembalikan kepada Saksi HENDRIANUS JANOARI HARTADI;1 lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor800/4076/35.07202/2016, tanggal 25 Oktober 2015;1 lembar Disediakan Yth.Bapak Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Malang, tanggal 25 Oktober 2016;Hal.1 dari 14 hal.

S.Pd.;1 lembar Surat Keterangan Kesediaan Menerima nomor800/446/421.102. 804.001/2016, tanggal 22 Juli 2016;1 lembar Surat pengantar Nomor : 800/3708/35.07.202/2016,tanggal 29 September 2016;6 lembar salinan Keputusan Bupati Malang Nomor821.2/260/35.07. 202/2016, tanggal 27 September 2016;1 lembar surat pernyataan melaksanakn Tugas nomor800/3709/35.07. 202/2016, tanggal 29 September 2016.1 lembar surat nomor : 800/3707/35.07.202/2016, tanggal 29September 2016;1 lembar disediakan yth.Bapak Kepala

DWI RATNASEPTWIYANTI;1 lembar Surat Permohonan Mutasi Jabatan tanggal 28 Juni 2016;1 lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Malang nomor :821.2/150/35.07. 202/2016, tanggal 9 Juni 2016;1 lembar foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakn Tugas nomor :800/2388/35. 07.202/2016, tanggal 15 Juni 2016;10 lembar foto kopi daftar penilaian sasaran kerja PNS.1 lembar Surat Keterangan Bersedia Menerima nomor800/3267/35.07.101/ 2016, tanggal 27 Juni 2016;1 lembar surat Pengantar nomor : 800/541/35.07.101.327.01

AHKSA PUTRA); Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor800/037/DPK/VI/2015, tanggal 12 Juni 2015 yang ditanda tangani Halaman 148 dari 238 Putusan Nomor 21/Pdt.SusTPK/2019/PN.Mks.25.Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, SE.,M.Si dan EDY (pimpinan CV.AHKSA PUTRA) beserta lampirannya; Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor800/038/DPK/V1/2015, tanggal 12 Juni 2015 yang ditanda tangani Pejabat PengadaanHAMSARUDDIN, SE.

TIGA SERANGKA));Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor800/132/DPK/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015 yang ditanda tanganiPejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, SE.,M.Si dan M.YUSUF ZAINAL(pimpinan CV. TIGA SERANGKAI) beserta lampirannya;Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor800/133/DPK/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015 yang ditanda tanganiPejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, SE.

FITRIA); Halaman 153 dari 238 Putusan Nomor 21/Pdt.SusTPK/2019/PN.Mks.Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor800/042/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditanda tanganiPejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, SE.,M.Si dan ABDUL NAIM(pimpinan CV. FITRIA) beserta lampirannya;Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor800/043/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditanda tanganiPejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, SE.

FITRIA);Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor800/042/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditanda tanganiPejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, SE.,M.Si dan ABDUL NAIM(pimpinan CV. FITRIA) beserta lampirannya; Halaman 157 dari 238 Putusan Nomor 21/Pdt.SusTPK/2019/PN.Mks.Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor800/043/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditanda tanganiPejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, SE.

FITRIA);Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor800/042/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditanda tanganiPejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, SE.,M.Si dan ABDUL NAIM(pimpinan CV.FITRIA) beserta lampirannya;Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor800/043/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditanda tanganiPejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, SE.,M.Si;Surat Penunjukan Penyediaan Barang / Jasa (SPPBJ) kepadaPimpinan / Direktur CV.

ZULKARNAIN dengan surat Nomor800/308/11LU/2012 tanggal 15 Agustus 2012, untuk guru sebanyak 2.531orang;3. Triwulan ke Ill : Sesuai dengan Surat Pernyataan MelaksakanTugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yangditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN dengan surat Nomor800/335/11LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012, untuk guru sebanyak 2.493orang;4.

ZULKARNAIN dengan surat Nomor800/160/11LU/2012 tanggal 17 April 2012, untuk guru sebanyak 2.532orang;2. Triwulan ke Il : Sesuai dengan Surat Pernyataan MelaksakanTugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yangditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN dengan surat Nomor800/308/11LU/2012 tanggal 15 Agustus 2012, untuk guru sebanyak 2.531orang;3.

/160/11LU/2012 tanggal 17 April 2012 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor800/160.A/11LU/2012 tanggal 17 April 201234.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor800/308/11LU/2012 tanggal 15 Agustus 201235.

/334/11LU/2012 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor800/335/11LU/2012 tanggal 01 Oktober 201236.

Mencabut Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor800/1125/TUPIM/ XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihalJawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplindan Kejelasan Penempatan Kerja;4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemenuhan hakhak Penggugatyaitu Rehabilitasi berupa pemulihan pangkat/golongan, penghasilan, danjabatan dengan kelas jabatan Struktural setara Eselon Il, sertaHalaman 2 dari 8 halaman.

Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor800/1125/TUPIM/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihalJawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan HukumanDisiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja;Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk:a. Mencabut Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor821/62/SKBUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan atas namaH. Abdul Mutalib, S.H.,M.Si.;b.

Mencabut Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor800/1125/TUPIM/ XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihalJawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan HukumanDisiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja;Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk melakukan pemenuhanhakhak Penggugat yaitu Rehabilitasi berupa pemulihan pangkat/golongan, penghasilan, dan jabatan dengan kelas jabatan Strukturalsetara Eselon Il, serta menerbitkan Surat Keputusan yang memuattentang kejelasan penempatan kerja;Membebankan Tergugat

No.220 K/TUN/2010Bahwa menurut Penggugat Keputusan Tergugat Nomor800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 juga bertentangan dengan asaskepatutan.

Hal tersebut terlinat dalam hal Tergugat menerbitkan KeputusanNomor : 800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 tidakmempertimbangkan Surat Pimpinan Penggugat (Kepala Dinas KehutananKabupaten Kotawaringin Barat) Nomor 522/800/499/0.2/IxX/2008 tanggal 2September 2008 yang ditujukan kepada Tergugat cq Badan PertimbanganKepegawaian Daerah ;Bahwa menurut Penggugat Keputusan Tergugat Nomor800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 tentang PemberhentianPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 tentang MemberhentikanDengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama MOHAMMAD RIDWAN,A.Md, NIP : 710 031 426, Pangkat : Pengatur Tingkat (Id), Jabatan :Pelaksana pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat ;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 tentang MemberhentikanDengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (MOHAMMADRIDWAN, A.Md.) NIP : 710 031 426, Pangkat : Pengatur Tingkat (IVd),Jabatan : Pelaksana pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat ;4. Memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang baruuntuk mengangkat kembali Penggugat seperti kedudukan semula yaituHal. 6 dari 19 hal. Put.

No.220 K/TUN/2010melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak,atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak denganhormat ;10.Dalam Surat Keputusan Objek Sengketa a quo dalam konsideran11"memperhatikan" yang menjadi pertimbangan terbitnya Surat KeputusanObjek Sengketa salah satunya adalah Berita Acara Hasil Rapat MajelisPertimbangan Pegawai Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor800/02/MPP/2008 tanggal 25 Agustus 2008 (vide bukti T 12) ;Hasil Rapat Majelis Pertimbangan

. :195705211984031006, Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d), Jabatan : KasiKesiswaan pada Subdi PMU, Unit Kerja : Dinas Pendidikan ProvinsiSumatera Utara;B Kepentingan Penggugat;Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merasa sangat dirugikan secara nyatadan langsung dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor800/448/2013 tertanggal 23 Januari 2013 dan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 800/446/2013 tertanggal 23 Januari 2013 karena Penggugat I danPenggugat II tidak lagi menerima

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/1972.TU.2/22/2009tanggal 16 Juli 2009 juncto Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara101112Nomor 800/ 290.TU.2/2010 tanggal 11 Februari 2010 juncto Surat DinasPendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/1202/Sekrt.1/ V/2011 tanggal14 April 2011;Bahwa namun pada tanggal 23 Januari 2013, Tergugat telah memberhentikantidak dengan hormat Penggugat I dan Penggugat II sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor800

/448/2013 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor800/446/2013 tertanggal 23 Januari 2013 (objek sengketa).

Sehubungankeputusan Tergugat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II merasa keberatandan sangat dirugikan;Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 800/448/2013 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor800/446/2013 tertanggal 23 Januari 2013, diketahui dasar utama pertimbanganTergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat I dan Penggugat IIsebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II telahmelanggar ketentuan Pasal 8 huruf

/448/2013 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor800/446/2013 tertanggal 23 Januari 2013 mengandung cacat hukum dan haruslahdinyatakan batal atau tidak sah demi hukum dan harus dicabut;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah:1).

Amin Subagio, MP. ) sebagai PNS denganKeputusan Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 2 Juli 2014, akantetapi secara diamdiam ( /mplisit ) membuat surat Nomor800/308I/III/BKPP tanggal 4 September 2014 kepadaGubernur Kalimantan Tengah untuk memberhentikan DenganHormat Tidak atas Permintaan Sendiri Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil ;b.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor800/341/IV.4/BKD, tanggal 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atasnama Ir. Amin Subagio,MP., NIP. 19691020 199603 1 010;.

Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa objek gugatan berupa surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor800/341/IV.4/BKD perihal Status Kepegawaian Atas Nama Ir.

Menyatakan batal Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor800/341/IV.4/BKD, tanggal 06 Juli 2015 perihal status kepegawaian atasnama Ir. Amin Subagio, MP., NIP. 19691020 199603 1 010;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Kalimantan TengahNomor 800/341/IV.4/BKD, tanggal 06 Juli 2015 perihal status kepegawaianatas nama Ir. Amin Subagio, MP., NIP. 19691020 199603 1 010;4.

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( PTUN ) Jakarta telah kelirumenerapkan hukum, karena salah memaknai suatu eksepsi secara hukum,yang dipertimbangkan justru substansi dan yang melatarbelakangi terbitnyaobjek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor800/341/IV.4/BKD, tanggal 06 Juli 2015 Perihal Status Kepegawaian atasnama Ir.

SumateraSelatan tertanggal 3 April 2009 Nomor 1142/AKNUS/IV/O09 perihal mohonbantuan penerbitan Surat Izin Bidan dan kembali Tergugat menolakpermohonan Penggugat tersebut sebagaimana surat tertanggal 13 April2009 Nomor 800/858/Kes/II/2009 yang dilampiri Legal Opini PermohonanSurat Izin Bidan dari Biro Hukum dan HAM RI, surat mana disampaikanoleh Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada alamatPenggugat pada tanggal 15 April 2009 ;Bahwa alasan Tergugat dalam suratnya tertanggal 13 April 2009 Nomor800

dilakukan penilaian/oengukurankompetensi terlebin dahulu dan setelah lulus uji Kompetensi barulahdiberikan Surat Izin Bidan ;Dikarenakan Akademi Kebidanan Nusantara Palembang adalah institusipendidikan di bidang kesehatan yang tidak terakreditasi olehDepartemen Kesehatan RI, maka kepada 52 (lima puluh dua) bidanlulusan Akademi Kebidanan Nusantara Palembang sebelum diberikanSurat Izin Bidan perlu dilakukan uji Kompetensi terlebin dahulu ;Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tertanggal 13 April 2009 Nomor800

/222/Kes/II/2009 perihal Surat Izin Bidan, yang disampaikan oleh SafDinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 19 Mei 2009 kealamat Penggugat di Palembang ;Bahwa selain Surat Tergugat tertanggal 14 Mei 2009 Nomor800/222/Kes/I/2009 tersebut pada tanggal 19 Mei 2009 Penggugat jugamenerima surat dari Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 15 Mei 2009Nomor 440/1462/III/2009 yang ditandatangani oleh Wakil GubernurSumatera Selatan yang disampaikan oleh Staf Dinas Kesehatan ProvinsiSumatera Selatan

kepentingan Penggugat termasuk faktafakta yangada, yang bilamana Tergugat secara cermat telah mempertimbangkan,maka tentunya Tergugat tidak akan sampai pada tindakannyamengeluarkan keputusannya ;Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat tentunya telahmengakibatkan kerugian baik secara materill maupun immateriil yangsangat besar bagi Penggugat, sehingga Penggugat mohon agar kiranyaPengadilan Tata Usaha Negara di Palembang berkenan membatalkanSurat Keputusan Tergugat tertanggal 13 April 2009 Nomor800

No. 136 K/TUN/201010800/858/Kes/II/2009 tentang Surat Izin Bidan ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 April 2009 Nomor800/858/Kes/II/2009 tentang Surat Izin Bidan ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Izin Bidan kepada 52(lima puluh dua) orang lulusan Bidan dari Akademi Kebidanan NusantaraPalembang di Palembang sesuai dengan permohonan Penggugat ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang

MAHRIP,SE.MM. dan Lalu Fathon Ahimsa, SSTP/Ajudan Nomor800/186/Wabup/2010 tanggal , kwitansi tanggal Pebruari 2010sebesar Rp. 12.175.000. penerima atas nama H. MAHRIP. SE.MM.20.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/07/II/2010tanggal , Surat Perintah Tugas (SPT) an. H. MAHRIP, SE.MM.dan Lalu~ Fathon Ahimsa, SSTP/Ajudan Nomor800/41/Wabup/2010 tanggal , kwitansi tanggal Maret 2010sebesar Rp. 12.175.000. penerima atas nama H. MAHRIP.

MAHRIP, SE.MM.dan Lalu~ Fathon = Ahimsa, SSTP/Ajudan Nomor800/104/Wabup/2010 tanggal , kwitansi tanggal sebesar Rp.11.750.000. penerima atas nama H. MAHRIP. SE. MM.25.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/17/VIV2010tanggal , Surat Perintah Tugas (SPT) an. H. MAHRIP, SE.MM.dan Lalu~ Fathon = Ahimsa, SSTP/Ajudan Nomor800/106/Wabup/2010 tanggal , kwitansi tanggal Juli 2010sebesar Rp. 13.275.000.penerima atas nama H.MAHRIPSE.

MAHRIP,SE.MM. dan Lalu Fathon Ahimsa, SSTP/Ajudan Nomor800/153/Wabup/2010 tanggal 21092010, Rincian PerjalananDinas Luar Daerah tanggal 22092010 dan kwitansi tanggal September 2010 sebesar Rp. 13.275.000. penerima atas namaH. MAHRIP. SE. MM.29.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/22/IX/2010tanggal , Surat Perintah Tugas (SPT) an. H. MAHRIP, SE.MM.dan Lalu~ Fathon = Ahimsa, SSTP/Ajudan Nomor800/156/Wabup/2010 tanggal dan Undangan No.

MAHRIP, SE.MM.dan Lalu~ Fathon Ahimsa, SSTP/Ajudan Nomor800/104/Wabup/2010 tanggal , kwitansi tanggal sebesar Rp.11.750.000. penerima atas nama H. MAHRIP. SE. MM.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/17/V1IV2010tanggal , Surat Perintah Tugas (SPT) an. H. MAHRIP, SE.MM.dan Lalu~ Fathon Ahimsa, SSTP/Ajudan Nomor800/106/Wabup/2010 tanggal , kwitansi tanggal Juli 2010sebesar Rp. 13.275.000. penerima atas nama H. MAHRIP.SE.

MAHRIP,SE.MM. dan Lalu Fathon Ahimsa, SSTP/Ajudan Nomor800/186/Wabup/2010 tanggal , kwitansi tanggal Pebruari 2010sebesar Rp. 12.175.000. penerima atas nama H. MAHRIP. SE.MM.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/07/II/2010tanggal , Surat Perintah Tugas (SPT) an. H. MAHRIP, SE.MM.dan Lalu Fathon Ahimsa, SSTP/Ajudan Nomor800/41/Wabup/2010 tanggal , kwitansi tanggal Maret 2010sebesar Rp. 12.175.000. penerima atas nama H. MAHRIP.

Blimbing, Kota Malang;5. 1 (satu) lembar legalisir lampiran legalisir Keputusan Walikota MalangNomor : 821.2/218/35.73.403/2013 tanggal 5 September 2013 nomor urut35 a.n SUHARNOTO,SE;6. 1 (satu) lembar Jlegalisir surat pernyataan pelantikan nomor800/3246/35.73.403/2013 tanggal 6 Sebtember 2013;7. 1 (satu) lembar legalisir surat perintah pelaksanaan tugas Nomor800/3086/35.73.403/2013 tanggal 6 Sebtember 2013;8. 1 (satu) lembar legalisir surat perintah melaksanakan tugas nomor800/4306/35.73.403/2013

2012 tentang kenaikanpangkat PNS a.n SUHARNOTO,SE;1 (satu) lembar legalisir Keputusan Walikota Malang Nomor821.2/218/35.73.403/2013 tanggal 5 #Sebtember 2013 tentangpengangkatan dalam jabatan SUHARNOTO,SE sebagai Foto copy suratpengajuan peningkatan hak dari SHGB ke SHM 1 (satu) bendel;1 (satu) lembar legalisir lampiran legalisir Keputusan Walikota MalangNomor : 821.2/218/35.73.403/2013 tanggal 5 September 2013 nomor urut35 a.n SUHARNOTO,SE;1 (satu) lembar legalisir surat pernyataan pelantikan nomor800

/3246/35.73.403/2013 tanggal 6 Sebtember 2013;. 1 (satu) lembar legalisir surat perintah pelaksanaan tugas Nomor:800/3086/35.73.403/2013 tanggal 6 Sebtember 2013;. 1 (satu) lembar legalisir surat perintah melaksanakan tugas nomor800/4306/35.73.403/2013 tanggal 6 Sebtember 2013DIKEMBALIKAN KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KOTAMALANGFoto copy surat pengajuan peningkatan hak dari SHGB ke SHM 1 (satu)bendel;DIKEMBALIKAN KEPADA SDR.

H.ZOHROWARDI sebagai Sekretaris pada Badan LingkunganHidup dan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Timur EselonILA;3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/406/PEGDIKLAT/2010 tanggal 8 Februari 2010, Drs.

/843/PEGDIKLAT/2013 tanggal 6 September 2013 Ir.FRAMADI ANUGERAH KARTIKA sebagai Kepala Dinas EnergiSumber Daya Mineral Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Lombok Timur Eselon II B;1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/1214/PEGDIKLAT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, LALUANSORI FAUZAN, SE., MSi., sebagai Kepala BidangPendapatan Retribusi dan Penerimaan LainLain pada DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset KabupatenLombok Timur Eselon III B;2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan

No. 682 K/Pid.Sus/2018187.188.189.190.191.192.3 (tiga) lIembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/1206/PEGDIKLAT/2011 tanggal 1 Agustus 2011,MUSLIMIN IRFAN, SH., sebagai Sekretaris pada DinasPertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur Eselon IllA;3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/1271/PEGDIKLAT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Drs.

., sebagai Kepala Sub Bagian PeraturanPerundangundangan pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Timur Eselon IV A;3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/65/PEGDIKLAT/2012 tanggal 13 Januari 2012, A. HARISRIDWAN AR., SH., MH., sebagai Kepala Bagian Hukum padaSekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Eselon Ill A;3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/537/PEGDIKLAT/2012 tanggal 28 Februari 2012, Drs.MOH.

., sebagai Kepala Sub BagianPemberitaan pada Bagian Humas dan Protokol SekretariatDaerah Kabupaten Lombok Timur Eselon IV A;3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor800/42/PEGDIKLAT/2010 tanggal 16 Januari 2010, MUSLIMIRFAN, SH., sebagai Kepala Bagian Hukum pada SekretariatDaerah Kabupaten Lombok Timur Eselon Ill A;3 (tiga) lembar copy Buku Register Perjanjian KerjasamaBagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur:Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

melakukan perdamaian pada tanggal 2 Oktober 2014 melalui mediator SigitTriatmojo, SH dengan ketentuan sebagai berikutPasall: Bahwa Penggugat adalah Kepala Sekolah pada SD GMIMTALAITAD , Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatansekaligus pelaksana pekerjaan Rehabilitasi 1 (satu) ruang kelasdan pengadaan perbaikan meubelairl (satu) ruang kelas pada SDGMIM TALAITAD , Kecamatan Tareran, Kabupaten MinahasaPasal 2:Pasal 4 :Pasal 5:Pasal 6:Pasal 7 :Selatan sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor800

dilaksanakanoleh Penggugat adalah sebesar Rp. 70.000.000 (seratus empatpuluh juta rupiah), dan dari nilai kontrak tersebut Penggugattotal secara keseluruhan baru menerima pembayaran sebesarRp.55.720.000 ( lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribuBahwa Penggugat telah menyelesaikan dengan baik pelaksanaanpekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat tersebut denganwaktu yang telah ditetapkan ;Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan hinggaselesai sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor800

Bahwa menurut PENGGUGAT Keputusan TERGUGAT Nomor800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 disampingbertentangan dengan ketentuan Peraturan perundangundangan yang prosudural/formal sebagaimana disebutkandi atas, juga bertentangan dengan asas asas umumpemerintahan yang baik (AAUPB) seperti Asas KepastianHukum, yaitu) asas dalam Negara hukum yang mengutamakanlandasan Peraturan perundang undangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap Kebijakan PenyelenggaraNegara, yaitu Konsiderans Memperhatikan angka

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Bahwa menurut PENGGUGAT Keputusan TERGUGAT Nomor800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 jugabertentangan dengan asas kepatutan. Hal tersebutterlihat dalam shal TERGUGAT menerbitkan KeputusanNomor: 800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 tidakmempertimbangkan Surat Pimpinan PENGGUGAT (KepalaDinas Kehutanair!

Dan atas perbuatantersebut Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjaraselama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Pangkalan Bun Nomor : 87/Pid.B/2008/PN.P.Bun.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pendapat Penggugatyang mengatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor800/194/BK.V/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentangPemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil terhadap Penggugat tidak mengandung unsurkepastian hukum, keadilan, kebenaran serta dilakukandengan sewenang wenang.Bahwa tidak

Dan Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara tersebut bukanyang menjadi dasar Penggugat diberhentikan denganhormat sebagai Pegawai Negeri sipil adalah pasal 8huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun = 1979sehingga secara yuridis formal Keputusan Tergugat Nomor800/193/BK.V/2008 tanggal 10 Nopember 2008 adalahsah.

Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar AzasKepatutan dan tidak memperhatikan Surat Kepala DinasKehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor522/800/499/0.2/1X/2008 tanggal 2 September 2008,karena berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang berwenangmemberhentikan Pegawai Negeri Sipil adalah PejabatPembina Kepegawaian Daerah, untuk Kabupaten adalahBupati Kotawaringin Barat dengan Keputusan Nomor800/194/BK.V/2008 tanggal 10 Nopember 2008memberhentikan

Bentuknya tidak abstrak tetapi berwujud Kongkrit, yakniKeputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor800/BKPP/SK/05/V2019, Tanggal 31 Mei 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan. atas nama Penggugat. Bersifat Individual karena Keputusan Tata Usaha Negara a quo,sangat jelas dan tegas tidak ditujukan secara umum, tetapiditujukan pada orang Individu tertentu yakni Penggugat a quo.

., dan diberhentikanberdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor800/BKPP/SK/05/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan .Bahwa Keputusan a quo adalah merupakan Surat Keputusan BupatiGorontalo Utara yang bersifat tertulis, dan benar benar telah diterbitkan.

Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor800/BKPP/SK/05/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama SYARIFUDIN USMAN, SPd, MHHalaman 10 dari 48 halaman Putusan Prk. 38/G/2019/PTUN.GTOBahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, sebab sebelumnyaPenggugat sebagai Aparatur Sipil Negara ASN, berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 813/13/SK/55/1993, Tanggal19

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor800/BKD/02/1/237/2019 perihal pemberitahuan tanggal 29 November2019;e. Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;f.

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor800/BKPP/SK/05/V/2019 tanggal 31 mei 2019 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sah menuruthukum;3.

Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tergugat nomor800/619/XI/WKTHN 2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang Penjatuhanhukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Sekretaris daerah Kota Pematangsiantar atas nama Budi Utari, AP ;.

Bukti P9 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar nomor800/619/XI/WKTHN 2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentangPenjatuhnan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari JabatanSekretaris Daerah Kota Pematangsiantar atas nama Budi Utari, AP ;Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar nomor800/166/IIIMWKTHN 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar ;Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar

;Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor800/582/X/WKTHN 2019 tanggal 21 Oktober 2019 TentangPengembalian Saudara Budi Utari, AP Dalam Jabatan Sekretaris DaerahKota Pematangsiantar.; Halaman 98PUTUSAN NO.294/G/2019/PTUNMDN16.17.18.19,20.21.22.23.24.Bukti T16Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor800/583/X/WKTHN 2019 tanggal 22 Oktober 2019 TentangPembebasan Sementara Saudara Budi Utari, AP Dari Tugas JabatanSekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.; Bukti T17 Fotokopi

;Bukti T33 Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor800/349/V/WKTHN 2019 tanggal 22 Mei 2019 Tentang Panitia SeleksiTerbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan PemerintahKota Pematangsiantar.

Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor800/619/XI/WKTHN 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantaratas nama Budi Utari, AP.; 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor800/619/XI/WKTHN2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantaratas nama Budi Utari, AP; 4.

., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, dan kawankawan, para Pegawai NegeriSipil pada Pemerintah Kota Surabya, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 800/3602/436.7.11/2020, tanggal 30Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus' Nomor800/4063/436.7.11/2020, tanggal 20 Juli 2020 2).

., dan Associates, beralamat diSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/3603/436.7.11/2020, tanggal 30 Juni 2020 dan SuratHalaman 1 dari 6 halaman.

Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu telah mendapatkanizin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan nomor800/046/BKD/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 02Desember 2016..

Membebankan biaya perkara menurut hukum.SubsiderApabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dan telah mendapatizin perceraian dari atasannya yaitu) Bupati Luwu Nomor800/046/BKD/XII/2016, tertanggal 2 Desember 2016, maka secaraadministrasi gugatan penggugat dapat diproses lebih lanjut, sesuaiketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

menyatakan tetap padagugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohonputusan;Bahwa halhal yang termuat dalam berita acara sidang perkara inidipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat,sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil padaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dan telahmendapat izin perceraian dari atasannya yaitu Bupati Luwu Nomor800

Raya,Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:le2,Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor800

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor800/BKD/SK/IV/481/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;3.

., Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan Kelas IA Khusus, para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiripersengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam perkara gugatan Nomor800/Pdt.G/2020/PN Jkt.

Sel dengan perdamaian yang isinya telah dituangkan di dalam PerjanjianPerdamaian tanggal 22 Januari 2021;Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah bersepakat untukmengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan Perdamaian, maka kedua belah pihakyang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi PerjanjianPerdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut di atas;Menimbang, bahwa karena persengketaan dalam perkara gugatan Nomor800/Pdt.G/2020/PN Jkt.