., tertanggal 16Juni 2015 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan PengadilanTata Usaha Negara (P.TUN) Makassar Nomor 58/G/2014/P.TUN.Mks.

,tertanggal 7 Januari 2015 tanoa memberikan dasar hukum dan alasanpengambilalihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN) tersebutadalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PT.TUN) Makassar telahsalah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena telah menguatkanpertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN)Makassar, yang tidak mempertimbangkan seluruh hal yang melingkupiperkara ini dan atau tidak cukup dalam mempertimbangkan halhal

(Camat Panakkukang)tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti PengadilanTata Usaha Negara (P.TUN) Makassar dalam putusannya yang dikuatkanoleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN)Makassar.

Sehingga dengan demikian putusan tersebut berdasar hukumuntuk dibatalkan;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassaryang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN)Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakukarena tidak mendasarkan putusannya pada faktafakta hukum yangterungkap dalam persidangan serta keliru dalam memahami gugatanPemohon Kasasi;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara (P.TUN)Makassar pada halaman 60 (enam

Hal ini berarti bahwa tanahtersebut di hadapan institusi perpajakan dalam keadaan status quo karenatidak jelas siapa yang menguasai; Sehingga pertimbangan Judex Factitersebut hares dibatalkan;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.TUN) Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara (P.TUN) Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukumHalaman 21 dari 24 halaman.

Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember2012, selanjutnya disebut sebagaiwan ann 22222 2 2 2 2222 == 2 = 2 === === === TERGUGAT IIINTERVENSI /TURUT TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 113/PenMH/2013/PT.TUN MKS, tertanggal 18 Oktober 2013 tentangPenujukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa in2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :65 /G.TUN/2012/P.TUN

No: 113/B/2013/PT.TUN.MKSberkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada Bundel A dan Bundel B sertasurat surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan duduknya perkara iniseperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 65 / G.TUN / 2012 / P.TUN.

No: 113/B/2013/PT.TUN.MKSMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti secaraseksama atas sengketa a quo dalam berkas perkara ( Bundel A dan Bundel B ), sertasalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65 / G.TUN /2012 / P.TUN.

Sc, danmewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan a quo;Menimbang, bahwaterhadap Memori Banding yang diajukan olehPenggugat / Pembanding, maka pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat / Terbandingtelah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya MenolakPermohonan Banding dari Penggugat / Pembanding, menguatkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 April 2013 Nomor : 65 /G.TUN /2012/P.TUN.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarpada halaman 13 tentang :"Menimbang, bahwa bukti T.Il1 adalah putusan perkara No.58/P.TUN/1999/P. TUN. U.Pdg. tanggal 28 Februari 2000 dalam perkaraHal. 10 dari 25 hal. Put. No. 538 K/TUN/2003antara, H.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarpada halaman 13 tentang :"Menimbang, bahwa bukti T.IIl1 adalah putusanperkara, No. 58/P.TUN/1999/P.TUN. U.Pdg. tanggal 28 Februari2000 dalam perkara antara H.

Abdul Gaffar Latuwo, dan mewajibkan kepada, Tergugatuntuk mencabut Sertifikat Hak Milik tersebut ;Menimbang, bahwa bukti TII 2 adalah Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 29/BDG.TUN/2000/PT.TUN.U.Pdg tanggal 23 Oktober 2000 yang isinya menguatkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang No. 53/P.TUN/1999/P.TUN/U.Pdg. tanggal 28 Februari 2000 yang dimohonkan banding ;Menimbang, bahwa bukti TIl4 adalah penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 05/PEN.EKS/G.TUN

/2002/P.TUN.

Kesimpulannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar01/PLW/2002/P.TUN,Mks belum di Eksekusi.Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarpada halaman 13 alinea terakhir dan halaman 14 alinea pertama PemohonKasasi semula Terlawan Terbanding / sangat berkeberatan :"Menimbang, bahwa TIl9 adalah tanda terima dari H.

Khusus No.05/SK TUN/XII/FES/2009, tertanggal 16Desember 2009, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telahmembaca : 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 21 Juni 2010 Nomor : 49 / Pen / 2010 /PT.TUN.Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim Banding untukmemeriksa dan mengadili sengketa ini ditingkat banding =;Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontanggal O04 Maret 2010 No : 17/G.TUN/2009/P.TUN

Tergugat/Pembanding tanggal 12 April 2010 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas' dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca/melihatberkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMINYAMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding dariTergugat/Pembanding tanggal 17 Maret 2010, melalui faximile,terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal04 Maret 2010 No. 17/G.TUN/2009/P.TUN

surat yang diajukanpara pihak dipersidangan, dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar(disebut Majelis Hakim Banding) pada hari Senin tanggal 02Agustus 2010, telah dicapai kata sepakat secara bulat tentangputusan sengketa ini di tingkat banding dengan pertimbangansebagai berikut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bandingmempelajari secara teliti dan seksama putusan resmiPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 04 Maret 2010 No.17/G.TUN/2009/P.TUN

keruang Sekda, bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku terutama Peraturan PemerintahNo. 100 Tahun 2000 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13Tahun 2002 melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik(tidak cermat, teliti) sebagaimana telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Ambondalam putusannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontanggal 04 Maret 2010 No. 17/G.TUN/2009/P.TUN

Bahwa sedangkan Keputusan P.TUN berbunyi sebagai berikut:MENGADLIDalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Bahwa Keputusan P.TUN diadakan berdasarkan pokok PertimbanganHukum sebagai berikut:A. Dalam Eksepsi:a.

Salinan Keputusan P.TUN: hal.2830).B. Dalam Pokok Perkaraa. Dari Bukti P1 s/d P7, Bukti P9, Bukti P10 dan Bukti P12 telahterbukti penguasaan "secara feitelijk maupun secara juridische" yangmenunjukkan adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukangugatan ini (v.

Salinan Keputusan P.TUN: hal.34) dan daripemeriksaan setempat terdapat terdapat pager seng dan rumahberatap seng yang dibangun Penggugat" yang terletak dibagiandalam bidang tanah bagian dari obyek sengketa sertifikat a quo" (v.Salinan Keputusan P.TUN: hal.34);b.

Salinan Keputusan P.TUN: hal.3640);e. Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan saksi dari Tergugat IlIntervensi, Sdr. H.

SsiBRNWa/eQb8(R TENAUGa tanggal 2 Januari.2013, tentangPenunjukkan Majelis Hakim; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar No. 33/G/PENPER/2012/P.TUN. DPS., tanggal 3Januari 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan; Surat penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 15 Januari2013, tentang Pencabutan Gugatan Perkara No. 33/G/2012/P.TUN.DPS.; Menimbangbahwa penggugat telah mengajukan surat permohonanpencabutan gugatan perkara No. 33/G/2012/P.TUN. DPS.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Pembanding tersebut ; ------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 05/G/2014/P.TUN. MKS.

Kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17November 2014, untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat II Intervensi3 ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2014,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardibawah Register Nomor : 49/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 22 Mei 2014yang diperbaiki pada tanggal 07 Juli 2014 ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 49/PEN.K/G/2014/P.TUN

Mks, tanggal 26 Mei 2014,tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara tersebut ;Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 49/PEN.P/G/2014/P.TUN.

68/G.TUN/2012/P.TUN Mks

PU TUS ANNomor : 68/G.TUN/2012/P.TUN MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara: 1. BASO DG. SIKKI BIN LAHAE, Kewarganegaraan Indonesia, peKerjaanwiraswasta, beralamat di Jalan H.

Rumah Tangga, beralamat di Kanarea RT/RW :001/002, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng,Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat IV;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ;DJALIL SWANDY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaankaryawan swasta, beralamat di Jalan Campagaiya No.25RT/RW : 004/003, Kelurahan Panaikang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 25 Oktober 2012 dan Surat Insidentil dariKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20K/....K/TUN/2012/P.TUN

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal10 Oktober 2012 Nomor : 68/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN Mks tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 10 Oktober 2012 Nomor: 68/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUNMks tentang Pemeriksaan Persiapan ; 3.

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 25 Nopember 2012 Nomor68/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN Mks tentang Hari Persidangan yangterbukauntuk UMUM ; 22 22+ enn nn nnn nnn none nnn nn nen enn nee neeTentang....TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10Oktober 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 10 Oktober 2012 dibawah Register Nomor :68/G.TUN/2012/P.TUN Mks yang diperbaiki

./2018/PT MKS02/G.TUN/2011/P.TUN Mks dan 01/G.TUN/2011/P.TUN Mks, demikianpula kedua bukti tersebut tidak diakui sebagai bukti objek sengketa olehPutusan Pengadilan Tinggi ujung pandang (P.3) sehingga dengandemikian maka luluhlah kekuatan pembuktian sertifikat nomor 512(T.5)dan nomor 1160 (T.6) dan dengan demikian pula maka tentunya simanaboetaja/tanah yang merupakan sumber dari sertifikat tersebut juga harusdipandang lemah mendukung dalildalil tergugat, turut tergugat , uruttergugat II, dan turut

SATONG nenek kandung dari Penggugat,Simana Boetaja/Tanah merupakan tanda bukti kepemilikan sah padazaman dahulu, dan sampai pada saat sekarang ini belum terhapuskandan tidak pernah ada Pengalihan Hak atas Tanah objek sengketa,adapun mengenai sertifikat dengan Nomor 512(T.5) dan Nomor 1160 (T.6)telah dibatalkan oleh PTUN Makassar melalui Putusan Nomor02/G.TUN/2011/P.TUN Mks dan 01/G.TUN/2011/P.TUN Mks, tidak pernahdiketahui oleh keturunan dari alm PAWEROI BIN SALENGKE dengan istripertamanya MENDENG

TUN Mks dan Nomor01/G.TUN/2011/P.TUN Mks, dengan pula kedua bukti tersebut tidak diakulsebagai bukti Objek Sengketa oleh Putusan Pengadilan Tinggi UjungPandang (P.3), sehingga dengan demikian maka lululan kekuatanpembuktian Sertifikat nomor 512 (T.5) dan nomor 1160 (T.6) dan dengandemikian pula maka tentunya Simana Boetaja/Tanah yang merupakansumber dari Sertifikat tersebut juga harus dipandang lemah untukmendukung dalildalil Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat III .Bahwa kemudian dalam alasan

SATONG, NenekKandung dariPenggugat, SimanaBoetaja/Tanah merupakan tanda bukti kepemilikan sahpada zaman dahulu, dan sampai saat sekarang ini belum terhapuskan dantidak pernah ada pengalihan Hak atas tanah Objek Sengketa, adapunmengenai Sertifikat dengan Nomor 512 ( T.5 ) dan Nomor : 1160 (T.6) telahdibatalkan oleh PTUN Makassar melalui putusan Nomor02/G.TUN/2011/P.TUN Mks dan 01/G.TUN/2011/P.TUN Mks, tidak pernahdiketahui oleh Keturunan dari Almarhum PAWEROI Bin SALENGKEdengan Isteri pertamanya MENDENG

Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 41/G.TUN/2009/P.TUN Mks, tanggal 21 Desember 2009yang dimohon banding beserta lampiran ;3.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNo. 41/G.TUN/2009/P.TUN Mks, tanggal 21 Desember 2009 yangdimohonkan banding ; Dan Mengadili Sendiri1. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 436/DesaPakkaba, tanggal 11 Desember 2007, Surat Ukur No.352/Pakkaba/2007, tanggal 11 Juni 2007, luas 364 m atasnama HAJJA =NURHAYATI DAENG SONA adalah sah ;2.

P.I/TUN/2010/P.TUN Mks, tanggal 15 Pebruari 2010 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMINYAMenimbang, bahwa ~ permohonan banding yang diajukanTergugat/Pembanding pada tanggal 12 Januari 2010, putusanyang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada tanggal 21 Desember 2009, karenaTergugat/Pembanding ketika putusan diucapkan tidak hadir,diberitahukan bunyi putusan itu kepada Tergugat/Pembandingpada tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 12Januari 2010, permohonan banding tersebut

Dimana sebagai PENJUAL adalah KANDO BIN KANENGdan sebagai PEMBELI adalah HAJJA NURHAYATI DAENG SONA, yangmenunjuk tanah Persil No. 2 D.I, Kohir No. 210 C.I, SPPT0193, luas + 300 m letaknya di Desa Pakkaba, KecamatanGalesong Utara, Kabupaten Takalar atas nama KANDO BINKANENG ; 13Menimbang, bahwa selanjutnya penilaian Majelis HakimBanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar No. 41/G.TUN/2009/P.TUN Mks, adalah sebagaiberikutBahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negarayang

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor : 1474/Pdt.G/2016/PA.Sit antara Halimatus Sa'diyah binti Nidin dan Moh.Hosit bin P.Tun Arpin dicabut;

2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

PITHER D.RANTELINO, KewarganegaraanIndone sia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Sepon Talpen,Lembang Tallung Penanian, KecamatanSanggalangi, Kabupaten Tana Toraja,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12September 2006, yang dilegalisasi olehPAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO,SH.MKn Notarisdi Tana Toraja, tanggal 12 September 2006dan Surat Izin Insidentil Nomor46/SII/TUN/2006/P.TUN.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 25 September 2006, Nomor46/PEN.K/G.TUN/2006/P.TUN. Mks, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkaraEGIGGIOUT fa mm rm re em mm meme mmm me mime mm mcm2. Surat... cece cee eeeeeees 2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Makassar, tanggal 25 September 2006,Nomor 46/PEN.H/ G.TUN/2006/P.TUN.Mks, tentangPemeriksaan Persiapan, tertutup untukumuM ; e re er eee eee eee eee eee eee3.

No. 639 PK/Pdt/201 1tidakadanya penguasaan fisik, dapat dipastikan tanah obyek sengketa yangdigugat Penggugat letaknya tidak sama dengan yang sedang dikuasai paraTergugat a quo;Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No: 21221 yang melebar di atas tanahobyek perkara telah pula mendapat keputusan hukum dari P.TUN Makassartanggal 3 Maret 2005.Dimana dalam perkara tersebut Penggugat a quo jugabertindak sebagai Penggugat dan para Tergugat a quo ditempatkan pulasebagai Tergugat Il Intervensi;Bahwa dalam amar

putusan P.TUN Makassar terhadap perkara TUNtersebut menyatakan gugatan Penggugat (in casu Drs.

Makadengan adanya perbedaan sumber tersebut serta tidak adanya penguasaan fisik, dapat dipastikan tanah obyek sengketa yang digugat Penggugatletaknya tidaksama dengan yang sedang dikuasai para Tergugat a quo;Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No: 21221 yang melekat di atas tanahobyek perkara telah pula mendapat keputusan hukum dari P.TUN Makasardalam perkara No.26/GTUN/2004/P.TUN Makassar tanggal 03 Maret 2005;Bahwa dalam amar putusan P.TUN Makassar terhadap perkara TUNtersebut menyatakan gugatan

No. 462 K/TUN/2005Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding pada tanggal 2 Juni 2005 kemudian terhadapnya olehTergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 11 Juni 2005, diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tangal 14 Juni 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonankasasi No. 05/G/2004/P.TUN BNA., No.02/K/2005/P.TUN.

Banda Aceh di P.TUN Medan, Surat Kuasa tersebuttidak diteruskan ketingkat banding (foto copy terlampir ) ;. Bahwa berkenan dengan point 4&5 diatas, memori kasasi yangdiajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon' kasasi telah cukupalasan secara hukum untuk menerima alasan memori kasasi daripermohonan kasasi dan membatalkan keputusan Judex Factiedalam tingkat kasasi ;.

Bahwa Majelis Hakim P.TUN Banda Aceh dalam mengabulkangugatan Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi tidak + =mempertimbangkan obyek sengketa yang merupakan asset PemdaAceh Timur, dengan demikian proses penerbitan Surat KeputusanHal. 8 dari 11 hal. Put. No. 462 K/TUN/2005yaitu.

/mewakili pemberi kuasa dalam perkara gugatan padaPengadilan Tata Usaha Negara (TUN) berdasarkan putusan Nomor :17/G.TUN/2003/P.TUN. MKS tanggal 13 Agustus 2003, dipergunakandalam pembuktian perkara lain atas nama ANDI JAYA PASONG, SH4.

Photo copy legalisir Putusan nomor 17/G.TUN/2003/P.TUN. Mksatas nama Pengguggat Hj. MARWAH DJAWARUDDIN melawanKepala Pertanahan Kota Makassar.6. Photo copy legalisir Surat Kuasa tertanggal 04 Juni 2003 dari KantorPengacara / Penasehat Hukum ANDI JAYA PASONG, SH 7 Rekan.7. Photo copy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan kotaMakassar nomor : 570368.53.01 tanggal 17 Juni 2009 perihalPenyampaian.8.

Surat Kuasa tanggal 04 Juni 2003 dari ABD HAKIM kepada JAYAPASONG, SH untuk mendampingi /mewakili pemberi kuasa dalamperkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)berdasarkan putusan Nomor : 17/G.TUN/2003/P.TUN. MKS tanggal13 Agustus 2003.Terlampir dalam berkas perkara.5.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15Desember 2009, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT / TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telahmembaca : 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 21 Mei 2010 Nomor : 33 / Pen / 2010 /PT.TUN.Mks. perkara 33/B.TUN/2010/PT.TUN Mks tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tersebut ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27Januari 2010 No: 78/G.TUN/2009/P.TUN

tidak terdapat hal hal baru yang dapat mengubahfakta fakta dipersidangan dan hanya merupakan pengulangandari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan ditingkatpertama, maka hal hal tersebut tidak perlu dipertimbangkanlebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dengan kata lain bahwa keberatan keberatandalam memori banding tidak dapat diterimaMenimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar tanggal 27 Januari 2010 No.78/G.TUN/2009/P.TUN

harus menyangkut kepentingan Pemohon sendiri, /n casumateri permohonan menyangkut kepentingan penguruspengurus lain dalamIzin Usaha Pertambangan (IUP);Bahwa Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh PemohonPeninjauan Kembali diterima sebagai Corrective Justice;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palangka Raya Nomor 3/P/FP/2018/P.TUN

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya3/P/FP/2018/P.TUN/PLK, tanggal 21 September 2018MENGADILI KEMBALI:Menolak Permohonan dari Pemohon;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembaliditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No05/G/2010/P.TUN Jpr, tanggal 19 Agustus 2010, besertalampirannya >3. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No.05/Pen/2010/P.TUN Jpr tanggal 19 Agustus 2010 TentangPenundaan Pelaksanaan objek sengketa ; 4.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura No. 05/Pen/2010/P.TUN Jpr tanggal 19 Agustus2010 Tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketadipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap5.

M E N G A D I L I--------Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; ---------------------------------Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 15 Februari 2010 Nomor : 43/G.TUN/2009/P.TUN Mdo, yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------- MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :--------Menerima Eksepsi dari Tergugat

bandingditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku,khususnya UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 yang merupakanperobahan kedua atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang bersangkutMENGADILImeme ae Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding danTergugat II Intervensi/Pembanding ;HH Shas Sm Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado tanggal15 Februari 2010 Nomor : 43/G.TUN/2009/P.TUN