Ditemukan 31 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1183 K/Pdt/2016 Tanggal 3 Agustus 2016 — ALFIAN ASWAD, DK VS SULIANSYAH, DK
99 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dewan PerwakilanRakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerahbahwa:Alat kKelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas (diantaranya) huruf a.pimpinan;Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 bahwa"Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD":Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 bahwa:"Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersifat kolektif dan kolegial":Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dibuat secara parsia
Putus : 30-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/PDT/2015 Tanggal 30 Juli 2015 — PT DUTA SWAKARYA INDAH, diwakili oleh Tn. Said Ali Bakar Direktur Utama VS PT KARYA DAYUN, diwakili oleh Ir. Muhammad Dasrin Nasution, Direktur Utama
146 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No.158 PK/Pdt/2015Rl, atas permintaan Oknum Oknum yang tidak bertanggungjawab);BuktiBukti Akan kami antarkan langsung ke Mahkamah Agung RI ;Bahwa Majelis Hakim Kasasi benar benar telah salah dan keliru,bahkan telah bersikap parsia? (berpihak) dan massiv dalammengkonstatir fakta fakta serta mengkualifisir peristiwa, dalammemeriksa dan mengadili, khususnya dalam memberikanpertimbangan hukum terhadap perkara ini.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 25-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1410 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PT DWIPUTRA METROPOLITAN, DKK VS PT WIKA REALTY
42 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
onvoldoende gemotiveerd) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman: Putusan Pengadilan selain harus memuat alasandan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili: Majelis Hakim hendaknya tidak memihak dengan hanya menimbang,memperhatikan, menilai ataupun mendasari putusannya semata padasalah satu pihak semata (parsia
Putus : 22-12-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3282 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — LA ODE ANWAR SUMANTI VS LA ACI DUNNI, S.H. DKK
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi/Semula = Terbanding/Penggugat = sangatmenyayangkan pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding tersebutkarena dalam penilaian Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugatsangat jelas menunjukkan sikap keberpihakan (parsia/) dan tidak objektifnyamajelis hakim Judex Facti dalam mengadili perkara a quo.
Register : 18-07-2012 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN PARE PARE Nomor 117/Pid.B/2012/PN.Parepare Tanggal 31 Oktober 2012 — Dr. Rudi Hartono Russeng Bin Russeng
45 — 8
45 — 8
Saksi Nur Azizah TaibienBahwa saksi adalah Notaris di Kota Parepare ;Bahwa saksi pernah bekerjasama dengan terdakwa dalam hal proses pemecahansertifikat untuk bangunan perumahan milik terdakwa ;Bahwa sertifikat tersebut adalah jaminan dari terdakwa untuk pengambilan kredit diBank BTN cabang Makasar ;Bahwa yang berhak atas pemecahan sertifikat itu adalah pihak Bank BTN bukanterdakwa ;Bahwa agar terdakwa bisa memecahkan sertifikat tersebut, maka harus ada terlebihdahulu roya parsia dari Bank BTN ;Bahwa
Putus : 27-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 Tanggal 27 Juni 2016 — PT KRAKATAU ENGINEERING (PTKE) VS 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DK
412 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
412 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proses acara persidanganPengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asasberacara yang harus ditaati oleh Judex Facti yaitu asas audi et alterampartem;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim TingkatPertama dalam pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar PutusanTingkat Pertama, telah terbukti menunjukkan sikap memihak (parsia/) dalammenilai dan mempertimbangkan buktibukti dan fakta kepada salah satupihak dalam perkara a quo.
Putus : 22-02-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3783 K/PDT/2016 Tanggal 22 Februari 2017 — NI KOMANG SUARDANI VS I GUSTI PUTU WIDNYANA, dk.
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ternyata terhadap faktahukum ini Judex Facti telah menutup mata, acuh dan tidakmenjadikan pertimbangan hukum terhadap keabsahan transaksi jualbeli tanah objek sengketa beserta bangunan/rumah di atasnya,sebagai bukti Judex Facti telah berpihak (parsia/) secara membabibuta kepada Termohon Kasasi, dengan merugikan Pemohon Kasasi;Bahwa sehubungan hal ini, maka jelaslah Judex Facti telah salahmenerapkan hukum;Bahwa di samping semua halhal terurai di atas, ternyata Judex Facti(Pengadilan Tinggi Denpasar
Register : 14-08-2018 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KUPANG Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
222 — 160
222 — 160
KKTENG/ 1993, tanggal 26 Nopember 1993yakni Hibah, yang dilakukan oleh Benyamin Davidson Kalelena (alm)sebagai Pemberi Hibah yang didalilkan sebagai suami Penggugat kepadaYuliana Kale Supratikno (alm) sebagai Penerima Hibah, dengan tuntutanagar perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukumdan Hibah tersebut batal demi hukum ; Bahwadari uraian surat gugatan Penggugat, adapun uraian posita yangjuga memuat mengenai kedudukan Penggugat sebagai ahli waris,tidaklah dapat dipandang secara parsia
Register : 12-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN Tanggal 13 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RICHARD SEMBIRING.SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG Diwakili Oleh : as'ael bungaran tamba,SH
282 — 197
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG Diwakili Oleh : as'ael bungaran tamba,SH
282 — 197
Bahwa Judex Factie tidak memberikan pertimbangan atau setidaknyatidak mempertimbangkan dan terkesan berat sebelah (parsia/) bahkanmenyimpang proses hukum acara dalam memeriksa, mengadili, danmemutus perkara a quo. Sehingga merugikan dan mengenyampingkanhakhak Terdakwa. Hal ini disebabkan karena :a.
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
162 — 82
162 — 82
perundangundanganpemberian delegasi tersebut yang untuk selanjutnya wewenang tersebutakan digunakan sendiri oleh TERGUGAT untuk menerbitkan suratkeputusan pencabutan SIPI in casu obyek sengketa;Menimbang, bahwa apabila penggunaan wewenang sendiri yangtelah didelegasikan oleh TERGUGAT berdasar Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tetap melaksanakan wewenang tersebutnamun hanya sebatas dalam hal pencabutan SIPlnya saja tanpamenggunakan wewenang penerbitan SIPI nya artinya hanyamenggunakan wewenang yang parsia
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
105 — 46
105 — 46
perundangundanganpemberian delegasi tersebut yang untuk selanjutnya wewenang tersebutakan digunakan sendiri oleh TERGUGAT untuk menerbitkan suratkeputusan pencabutan SIUP in casu obyek sengketa;Menimbang, bahwa apabila penggunaan wewenang sendiri yangtelah didelegasikan oleh TERGUGAT berdasar Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tetap melaksanakan wewenang tersebutnamun hanya sebatas dalam hal pencabutan SIUPnya saja tanpamenggunakan wewenang penerbitan SIUP nya artinya hanyamenggunakan wewenang yang parsia