Pasal17 ayat (87) PHI 2011 2013 mengatur bahwa:Merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang, data,informasi, peralatan, perlengkapan milik Perusahaan dan atau oranglain yang mengakibatkan kerugian serius bagi Perusahaan, sanksinyaadalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHk).c.

Pasal17 ayat (17) PHI 2011 2013 mengatur bahwa:Mengoperasikan kendaraan atau peralatan bergerak atau tidakbergerak milik Perusahaan secara tidak sah atas kehendak sendiriwalaupun memiliki SlM/isensi yang sah sesuai ketentuanperusahaan, sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK).Hal. 4 dari 38 hal.Put.Nomor 508 K/Pdt.SusPHI/2014d.

Pasal17 ayat (17), mengatur:Mengoperasikan kendaraan atau peralatan bergerak atau tidakbergerak milik perusahaan secara tidak sah atas kehendak sendiriwalaupun memiliki SlIM/Lisensi yang sah sesuai ketentuanPerusahaan, Sanksinya adalah Pemutusan WHubungan Kerja(PHkK).2. Pasal 19 ayat (88), mengatur:Menggunakan tanpa ijin, mengambil secara paksa ataumerampas kendaraan Perusahaan didalam atau diluar lingkunganPerusahaan.3.

bahwa Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quo telahbersikap terlalu formil, dan tidak memeriksa pokok perkara secarakeseluruhan.Bahwa sebagaimana uraian pada poin 1 (satu) tersebut di atasterbukti bahwa tidak semua pasal pelanggaran yang dilanggar olehTermohon Kasasi masuk dalam kategori atau esensi ketentuan Pasal158 ayat (1) UU 13/2003, maka dengan tidak dipertimbangkannyaketentuan dalam Pedoman Hubungan Industrial PT FreeportIndonesia Edisi Vil Tahun 20112013 sebagaimana diatur dalam :e Pasal17

Herbert Youwe yang membuktikanbahwa Termohon Kasasi telah terobukti melakukan pelanggaran kerjasebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT FreeportIndonesia Edisi XVII Tahun 20112013 dan Pedoman HubunganIndustrial PT Freeport Indonesia Edisi VIl Tahun 20112013 berdasarkanketentuan yakni :e Pasal 15 ayat (16) PHI 20112013, mengatur:Bekerja dalam pengaruh alkohol dalam tubuh dengan kandungan0,08% Brac atau lebih dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja(PHk).e Pasal17 ayat (17) PHI 20112013

Panitera Pengganti;Ujang Defriadi................0cccccee ee Penyidik;Hakim membacakan berkas perkara yang diajukan oleh PenyidikKepolisian Sektor Nomor Polisi : B/274/X1/2019/Resnarkoba melanggar Pasal17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun2016 tentang Ketertiban Umum;a.

oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukumdan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena incasu importasi atas PIB Nomor 011673 tanggal 27 April 2016tidak/belum pernah diterbitkan penetapannya dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal17

., Advokat yang beralamat dijalan setia budi Lorong Delima nomor 19 Kota Palu berdasarkan Surat Kuasatanggal 3 Mei 2017 ;Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidanganterhadap buktibukti surat dan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugatmaupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa tergugat dalam Jawaban mengajukan Eksepsi danterhadap Eksepsi tersebut pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan pasal17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata

hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulanbahwa Surat Banding Nomor: 35/SS/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 telahmemenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006 namun Terbanding tidak memenuhi ketentuan formal Pasal17

Putusan Nomor 52 PK/TUN/2020kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertinbangan sebagai berikut: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah diterbitkansesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidakmelanggar asasasas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), baikprosedur maupun substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha PertambanganMineral dan Batubara

Oleh karenanya melanggar Pasal 1 butir 14 jo Pasal17 jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAPidana.Bahwa yang dimaksud dengan BUKTI PERMULAAN YANGCUKUP. Untuk PENANGKAPAN, dirumuskan minimal terdiri dariLaporan Polisi dan alat bukti tambahan lainnya yang berupa :1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi / Tersangka.. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)atauBarang Bukti yang ada..

TENTANG PENINGKATANKOORDINASI DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA.Bab Il tentang Permasalahan, Angka 4 tentangpenangkapan, termuat dalam Bab Ill tentang pembahasanNomor 1. d 1) tentang bukti permulaan yang cukupsebagai persyaratan dalam penangkapan menurut Pasal17 KUHAP belum jelas sehingga menimbulkan berbagaipendapat :a) Laporan Polisi saja.b) Laporan Polisi ditambah BAP saksi / BAP diTKP / Laporan Hasil Penyidikan/ barangbukti.c) Laporan Polisi ditambah BAP saksi dan BAPdi TKP / Laporan Hasil Penyidikan

PUTUSAN NO.O1/PID.PRA/201 1/PN BBd) Laporan Polisi ditambah seluruh buktilainnya.Yang kemudian didalam evaluasi pemecahannya dalamangka 2. d. tentang penangkapan disebutkan yaitu :1) Penafsiran bukti permulaan yang cukup menurut Pasal17 KUHAP belum jelas, sehingga menimbulkanberbagai pendapat.Pemecahan:Bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimalLaporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.2)Keharusan menyerahkan tembusan Surat PerintahPenangkapan kepada keluarga tersangka yang alamat /

Oleh karenanya melanggar Pasal 1 butir 14 jo Pasal17 jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAPidana.Bahwa kasus yang menimpa Pemohon adalah karena adanyaLaporan Polisi No. LP/55/II/2011, tanggal 17 Februari 2011 diPolsek Marga Asih atas nama Pelapor Nunung Nur. (Vide BuktiT1)Bahwa, bukti permulaan yang dimiliki oleh Termohonberdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Termohonadalah :a. Laporan Polisi No. LP/55/II/2011, tanggal 17 Februari2011 di Polsek Marga Asih alas nama pelapor NunungNur (Vide Bukti T1)b.

yang diajukan di mukapersidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah faktafaktatersebut dapat memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadaterdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganyaitu. keterangan saksisaksi yang bersesuaian satu dengan lainnya yangdihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka Hakimberpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (2) jo Pasal17

CirebonAgama IslamPekerjaan WiraswastaTerdakwa tidak ditahan;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca catatan dari Penyidik yang mendakwa Terdakwa;Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa diajukan ke depanpersidangan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum karena melanggar Pasal17 ayat (1) Jo.

Kepolisian telah diatur sebagaimana pasalpasal 12 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Jo pasal 6 (1)a jo Pasal 7 (1) huruf d KUHAP sehingga tindakan hukum yang dilakukantergugat II dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan adalah sahmenurut hukum, bahwa sah atau tidak sahnya penangkapan tidakdidasarkan pada ketentuan pasal 2A angka 1 huruf a PPRI No.58 tahun2010 tentang pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum acara Pidanamelainkan didasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 20, pasal 16, pasal17

Bahwa dalil Penggugat sebagaimanayang telah diuraikan tersebut tidak berdasarkan hukum karena tergugatIPTU IRIANTONO beserta anggotanya adalah penyidik, penyidikpembantu dan juga sebagai Penyelidik yang karena kewajibannyamempunyai wewenang melakukan penagkapan sebagimana diatur dalampasal 1 angka 20, pasal 4, pasal 5, pasal 6 (1) huruf a, pasal 7 (1), pasal17 dan pasal 18 KUHAP, sehingga perintah penagkapan sebagaimanadalam surat perintah penangkapan Nomor :SPKAP/22/III/2016/SatreskrimHalaman 9

menetapkan tersangka, UU Nomor 30/2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mensyaratkan tersedianyaminimal 2 alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2)bahwa Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telahditemukan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti...Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014adalah sebagai berikut :Frasabukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan buktiyang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal17

Negara Republik IndonesiaTahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknaibahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan buktiyang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal184 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana;Frasabukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan buktiyang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal17

memenuhi ketentuankewajiban menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebagaimanadimaksud Pasal 17 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa berdasarkan pemeriksaan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa penetapanTerbanding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 2 (dua) tahun kewajibanmenetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dimaksud dalam Pasal17

Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.AmtPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihatiPenggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;Menimbang, bahwa

informasi publik yang harus selalui tersediasebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 serta bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UndangUndang a quo dan meskipun warkah danbuku tanah merupakan informasi yang dikecualikan dalam Pasal 12Perkaban Nomor 16 Tahun 2013, namun berdasarkan Asas Lex SuperiorDerogat Legi Imperiori maka ketentuan a quo dikesampingkan karena tidaktermasuk dalam katagori informasi yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal17

dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat danTergugat untuk menempuh mediasi, namun ternyata Penggugat tidak beritikadbaik untuk melaksanakan mediasi, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat 2 tidakdipenuhi oleh Penggugat;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat untukmelaksanakan mediasi, maka Majelis menilai Penggugat sudah mengabaikanketentuan perundangundangan yang berlaku, karenanya berdasarkan Pasal17

Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PA.PrgiBahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakimmenjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untukmenempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untukmelakukan mediasi tersebut Ketua Majelis menunjuk mediator seorangHakim bukan pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Parigi, bernamaWahab Ahmad , S.HI., S.H., M.H.Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 27

Pasal17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukanmediasi dalam perkara ini oleh mediator hakim pada Pengadilan Agama ParigiWahab Ahmad , S.HI., S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak, sesuai laporan mediasi tanggal 27 Desember2021.Menimbang, bahwa perkara yang disengketakan adalah perkara hartabersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya.Menimbang, bahwa harta bersama selama pernikahannya antaraPenggugat dengan Tergugat sampai

Dokumen yang telah disahkan tersebut menjadiPedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggarandalam melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal17 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara.

serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Putusan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Bpp 5 dari 16itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon harus dinyatakantidak hadir, dan putusan atas perkara dapat dijatunkan secara verstek;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati kepada Pemohonagar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal17

menyuruh orang lainsebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon harus dinyatakantidak hadir, dan putusan atas perkara dapat dijatunkan secara verstek;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati kepada Pemohonagar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal17

memenuhikehendak PERMA Nomor Tahun 2008, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasitanggal 07 November 2012 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan ;Menimbang, bahwa para pihak wajib kembali menghadap kepada hakimpada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 21 November 2012untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian dimana kesepakatan perdamaiantersebut memuat klausula pencabutan gugatan atau pernyataan Pemohon untukmencabut perkaranya, hal ini sesuai dengan PERMA Nomor Tahun 2008 Pasal17

serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Putusan Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Bpp 5 dari 16itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon harus dinyatakantidak hadir, dan putusan atas perkara dapat dijatunkan secara verstek;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati kepada Pemohonagar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal17

menyuruh orang lainsebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon harus dinyatakantidak hadir, dan putusan atas perkara dapat dijatunkan secara verstek;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati kepada Pemohonagar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal17