Ditemukan 32 data
Urut Berdasarkan
Putus : 13-12-2012 — Upload : 04-02-2013
Putusan PN JEMBER Nomor 750/PID.B/2012/PN.Jr. Tanggal 13 Desember 2012 — BAMBANG SUGENG HARIYADI, SE
35 — 6
35 — 6
karyawan bank, termasuk AO, dalam melakukan prosesterhadap permohonan kredit dari calon debitur telah memberikan datadata tidakbenar atau fiktif termasuk pemalsuan tanda tangan dari calon debitur yangkemudian hal tersebut dituangkan dalam pencatatan bank, serta kredit tersebuttelah direalisasikan / dicairkan, maka perbuatan pegawai / karyawan termasuk AOtersebut telah dapat dikatakan melanggar ketentuan PerundangundanganPerbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992tentang Pebankan
Register : 26-07-2017 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 383/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 5 Juli 2018 — HASAN BASRI, SE, MARS X PT. BANK BRI SYARIAH KCP JAKARTA MAMPANG
125 — 88
125 — 88
dengan perintah Transaksisebagaimana formulir aplikasi tersebut selanjutnya bisa dijalannkan; Apabila nasabah tidak hadir maka harus dilengkapi kuasa dari nasabahBank dan akan dilakukan konfirmasi dari Pejabat Bank;Bahwa TERGUGAT sebagai Bank yang merupakan unit dari BRI yangmerupakan Badan Usaha Milik Negara serta sebagai Perbankan syariahsekaligus sebagai lembaga kepercayaan yang sehamsnya dalammenjalankan usahanya menghimpun dana dalam masyarakat haruslahbenarbenar menjalankan prinsipprinsip pebankan
Register : 05-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/2019/PT BDG Tanggal 9 April 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RIDWAN GAOS NATAKUSUMA, SH
Terbanding/Terdakwa I : MUHAMAD ASYRIL RUSLI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG SUGIARTI
87 — 57
Terbanding/Terdakwa I : MUHAMAD ASYRIL RUSLI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG SUGIARTI
87 — 57
Dari segi Refresif hukuman tersebut belum mempunyaipengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidakmengulangi perbuatannya.Dalam hal ini perlu kiranya penjatunan pidana dapat memberikanpelajaran berupa hukuman yang setimpal kepada para terdakwayang melakukan tindak pidana, serta suatu penjatuhan pidanaharuslah mempunyai tujuan pemidanaan yaitu agar para terdakwadan masyarakat luas lainnya khususnya pihakpihak yang terkaitdunia pebankan mengurangi keinginannya untuk melakukan tindakpidana
Register : 12-05-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PN SORONG Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son Tanggal 8 Nopember 2017 — LAMBERTUS D. ULIM, dkk Melawan PT. BANK PAPUA CAB. SORONG
203 — 102
203 — 102
Penggugat selaku pemilik Tanah Adat obyeksengketa yang dikategorikan perbuatan tanoa hak dan melawan hukumsehingga wajar Tergugat menyelesaikan/ membayar ganti rugi tanah obyeksengketa kepada Para Penggugat baik materiil maupun imateriil ;Menimbang, bahwa sebagaimana Jawabannya, Tergugat menyatakansebagai suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikandengan akta pendirian Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 sebagai lembaga keuanganmilik pemerintah daerah sePapua dan Papua Barat bidang jasa pebankan
Putus : 26-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2387 K/PID SUS/2010 Tanggal 26 April 2011 — AGUNG PURNOMO, S.T
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa AGUNG PURNOMO, ST telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja telahmenyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank yangdilakukan beberapa kali secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 7Tahun 1992 tentang Pebankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65Hal. 47 dari 70 hal. Put.
Putus : 27-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 180/Pid.Sus/PTK/2016/PN.Sby Tanggal 27 Januari 2017 — Kejasaan Negeri Kediri
Tri Waspodo, SE., MM. Bin Kartoharsono.;
58 — 36
58 — 36
Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah BankPekreditan Rakyat Kota Kediri dalam melaksanakan tugasnya berkaitandengan proses pebankan, tetapi dalam pelaksanannya menyalahgunakankewenangan karena jabatannya selaku Direktur Utama PD BPR KotaKediri yang menimbulkan kerugian Negara /Pemkot Kediri, oleh karena ituPenuntut Umum melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Tindakpidana Korupsi dengan dakwaan telah melakukan tindak pdana korupsibukan tindak pidana Perbankan.2.
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
295 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
295 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 947 K/Pdt/2014tengkulak dan lintah darat oleh para investor perbankan asing yangberiktikad buruk dan hanya mau mencari keuntungan dengan menempuhsegala cara;N.5.1.I.5.2.Nicollo Machiavelli pada abad 15 dalam bukunya The Prince on theArt of Power telah memperingati bahwa kekuatan (termasukkekuatan uang yang dimiliki oleh Para Investor Pebankan Asing)selalu akan menggunakan kekuatan uangnya untuk mencarikeuntungan dengan serakah dan Menghalalkan Segala Cara;Berdasarkan (i) skema komersial perputaran
Register : 20-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/PN NIAGA.JKT.PST Tanggal 4 September 2019 — 1. Bambang Widodo ; 2. Endang Trido Rubyati. S >< 1. PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk ; 2. PT Midi Utama Indonesia, Tbk ; 3. PT Bank Sahabat Sampoerna ; 4. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)
1963 — 968
1963 — 968
menjadi dasar pengajuan gugatan ;Hal 183 Putusan No. 18/Pdt.Sus.Hak Cipta/2019/PN.JKT.PSTBahwa pada halaman 4 point 8 Gugatan tertera bahwa berdasarkan fakta yang tidakterbantahkan pemanfaatan Ciptaan berjudul TABUNGAN ANAK PINTARINDONESIA (PITA) milik Para Penggugat diwujudkan dalam suatau pemanfaatantehnelogi Electronic Point of Sale (EPOS)/mesin kasir dan Electronic Data Capture(EDC) dalam fasilitas retail modern untuk memperluas akses Bank dan masyarakatterhadap fasilitasfasilitas tabungan pebankan
Putus : 19-09-2011 — Upload : 03-10-2012
Putusan PN NEGARA Nomor 111/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Ngr Tanggal 19 September 2011 — - TERDAKWA I : I WAYAN SUISTRA, S.E
- TERDAKWA II : I NENGAH SUDIARTHANA
- TERDAKWA III:I WAYAN SUDARSANA
144 — 46
144 — 46
; Menimbang, bahwa yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah terkait dana DanaEkonomi Produktif (DEP) ternyata terdapat adanya 2 (dua) ketentuan yang salingbertolak belakang dalam aplikasinya, dimana menurut Pedoman Umum PemberdayaanEkonomi Masyarakat Pesisir 2006 Bab 2 tentang Organisasi Pengelolaan ProgramBagian E.Koperasi menegaskan bahwa Dalam menjalankan fungsinya koperasimenerima dana DEP sebagai hibah yang dijaminkan kepada pebankan untukmendapatkan pinjamanPelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran
Putus : 31-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454 K/PID.SUS/2011 Tanggal 31 Oktober 2011 — DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL SARINOTO
908 — 616 — Berkekuatan Hukum Tetap
908 — 616 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa uang yang diinvestasikan di BNI dan BCA adalah uanghalal hasil usaha sejak tahun 1969 sampai dengan sekarangsesuai dengan UndangUndang Pebankan ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis HakimTingkat Banding tidak mampu untuk membuktikan bahwa uangtunai milik Dr. Bahsyim Assifie, M.Si. hasil korupsi apalagimerupakan hasil tindak pidana (Pasal 2 UU Money Laundrying) ;.
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Perbankan Syariah) Tanggal 21 Mei 2019 — YOYOK SURYO KUNCORO
475 — 303
475 — 303
Misalnya dalam dunia pebankan itu bisadiberikan oleh Bank Indonesia atau sekarang sudah diambil alin OtoritasJasa Keuanagn (OJK). Tapi bisa juga sanksi administrasi itu diberikan olehatasan langsung. Jadi saksi administrasi itu intinya diberikan tidak melaluiputusan pengadilan atau bisa juga melalui putusan pengadilan, bisa jugamelalui suatu pemeriksaan tapi tanpa suatu pemeriksaan pun bisa. Karenapengertian sanksi itu adalah respon terhadap tindakan seseorang.
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
468 — 397
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
468 — 397
17 Tahun 1999 BPPNdiberikan kewenangan dalam rangka Penyehatan Perbankan, kemudianPasal 13 BPPN diberikan kewenangan antara lain melakukanpengelolaan dari asset asset dalam Restrukturitasi, kewenanganpermulaan sampai pada menjual, kKewenangan untuk mengalihkan danlain sebagaianya, yang intinya tujuannya penyelesaian dari kreditperbankan dari yang masuk program Bank penyehatan Perbankan untuksemua diselesaikan sebab yang tanpa medapatkan fasilitas BLBI yangkemudian masuk dalam program penyehatan Pebankan