MENTERIPURI, dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pengarah BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS)beralamat di kantor JI. Patimura No. 20 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT Il;3. KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS, beralamat di JI.

, yaitu Tergugat ll4) Badan Pelaksana, yaitu Tergugat Ill) Pasal 3 ayat (1) mengatur tentang tugas Tergugat Il, ayat (2)menetapkan bahwa yang menjadi Ketua Dewan Pengarah adalahMenteri Pekerjaan Umum/Tergugat ll.6) Pasal 5 menetapkan bahwa Badan Pelaksana dipimpin oleh KepalaBadan Pelaksana BPLS, yaitu Tergugat Ill.7) Pasal 6 menetapkan bahwa Tergugat Ill bertanggung jawab kepadatergugait Il..

Adapun Dewan Pengarah terdiri dari:a. Ketua( merangkap anggota) : Menteri Pekerjaan Umumb. Wakil Ketua (merangkap anggota) : Menteri Sosial.c. Anggota1. Menteri KeuanganMenteri Energi Dan Sumber Daya MineralMenteri Dalam NegeriMenteri Kelautan dan PerikananMenteri Negara Perhubungan.Menteri Negara Dan Perencanaan Pembangunan NasionalMenteri Negara Lingkungan HidupKepala Badan Pertanahan NasionaioN aoe &Gubernur Propinsi Jawa Timur10. Panglima Daerah Milter V / Brawijaya11.

harus bersamasama dengan anggota dewan pengarah lainatau terdiri dari beberapa instansi yang sesuai fungsi dan kewenanganmasingmasing;tanggungjawab yang sama dalam rangka mengefektikan penuntasanpenyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan sehinggasudah seharusnya dalam gugatan ini wakil ketua dan para anggota Dewan Pengarah Lumpur Lapindo (BPLS) antara lain MenteriKeuangan, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri DalamNegeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri NegaraPerhubungan

Bahwa Pasal 1 angka 6 huruf Peraturan Ketua Dewan Pengarah BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 01/KPTS/DPBPLS/2007 TentangPetunjuk Pelaksanaan Verifikasi Bukti Kepemilikan Atas Tanah Sawah,Pekarangan dan Bangunan Milik Warga Akibat Semburan Lumpur di Sidoarjomengatur bahwa kategori tanah yang dibeli adalah Tanah Pekarangan atauTanah Sawah serta pembelian tanah dilakukan sesuai dengan melihat fungsitanah serta alat bukti kepemilikan tersebut.8.

Tergugatdiketahui sudah menikah secara Kristen di gereja pada bulan April 2017dengan XXXXXxXdengan alamat di Lingkungan Pengarah RT.001 RW.004Kelurahan Ganung Kidul Nganjuk;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi padaSeptember 2016 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtuaTergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 1 tahun 6bulan sampai sekarang;Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebutmengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Tergugat diketahuisudah menikah secara Kristen di gereja pada bulan April 2017 denganXXXXXXdengan alamat di Lingkungan Pengarah RT.001 RW.004Kelurahan Ganung Kidul Nganjuk; bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebutsejak bulan September 2016 Tergugat pulang kerumah orangtuaTergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 1 tahun 6bulan sampai sekarang .

Tergugat diketahui sudah menikah secaraKristen di gereja pada bulan April 2017 dengan XXXXXXdengan alamatdi Lingkungan Pengarah RT.001 RW.004 Kelurahan Ganung KidulNganjuk;bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebutsejak bulan September 2016 Tergugat pulang kerumah orangtuaTergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 1 tahun 6bulan sampai sekarang .

Tergugat diketahui sudahmenikah secara Kristen di gereja pada bulan April 2017 denganXXXXXXdengan alamat di Lingkungan Pengarah RT.001 RW.004 KelurahanGanung Kidul Nganjuk. Puncaknya sejak bulan September 2016 Tergugatpulang kerumah orangtua Tergugat hingga terjadi perpisahan denganPenggugat selama 1 tahun 6 bulan sampai sekarang .

Tergugat diketahui sudah menikah secaraKristen di gereja pada bulan April 2017 dengan XXXXXXdengan alamat diLingkungan Pengarah RT.001 RW.004 Kelurahan Ganung Kidul Nganjuk; bahwa sejak bulan September 2016 Tergugat pulang kerumah orangtuaTergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 1 tahun 6bulan sampai sekarang , serta selama itu antara keduanya tidak adahubungan lahir mapun batin; bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidakberhasil dan para saksi tidak bersedia

menggunakan alat mejajackpot ikanikan untuk bermain, pertamatama terdakwa Il TERNALEMTARIGAN Als NALEM anak dari TARIGAN TARIGAN menempelkan chipditombol warna biru tepatnya dibawah tombol berwarna kuning sebelahHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN KLTkanan, kedua menekan tombol berwarna merah apabila sekali menekantombol sebanyak 1(satu) kali maka saldo yang akan masuk sebesar 1000dengan nominal Rupiah sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu), ketiga pemainmengarahkan gambar peluru dengan gagang pengarah

menggunakan alat mejajackpot ikanikan untuk bermain, pertamatama terdakwa II TERNALEMTARIGAN Als NALEM anak dari TARIGAN TARIGAN menempelkan chipditombol warna biru tepatnya dibawah tombol berwarna kuning sebelahkanan, kedua menekan tombol berwarna merah apabila sekali menekantombol sebanyak 1(satu) kali maka saldo yang akan masuk sebesar 1000Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN KLTdengan nominal Rupiah sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu), ketiga pemainmengarahkan gambar peluru dengan gagang pengarah

Pihak Kepolisian; Bahwa benar cara Para Terdakwa memainkan dan menyediakan judijackpot ikanikan, pertama Terdakwa II TERNALEM TARIGAN Als NALEManak dari TARIGAN TARIGAN menempelkan chip ditombol warna birutepatnya dibawah tombol berwarna kuning sebelah kanan, keduamenekan tombol berwarna merah apabila sekali menekan tombolsebanyak 1 (satu) kali maka saldo yang akan masuk sebesar 1000dengan nominal sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), ketigapemain mengarahkan gambar peluru dengan gagang pengarah

memainkan dan menyediakan judi jackpotikanikan, pertama Terdakwa Il TERNALEM TARIGAN Als NALEM anakHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN KLTdari TARIGAN TARIGAN menempelkan chip ditombol warna biru tepatnyadibawah tombol berwarna kuning sebelah kanan, kedua menekan tombolberwarna merah apabila sekali menekan tombol sebanyak 1 (satu) kalimaka saldo yang akan masuk sebesar 1000 dengan nominal sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), ketiga pemain mengarahkan gambarpeluru dengan gagang pengarah

Nomor 144/Pid.B/2020/PN KLT Bahwa cara Para Terdakwa memainkan dan menyediakan judi jackpotikanikan, pertama Terdakwa II TERNALEM TARIGAN Als NALEM anakdari TARIGAN TARIGAN menempelkan chip ditombol warna birutepatnya dibawah tombol berwarna kuning sebelah kanan, keduamenekan tombol berwarna merah apabila sekali menekan tombolsebanyak 1 (satu) kali maka saldo yang akan masuk sebesar 1000dengan nominal sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), ketigapemain mengarahkan gambar peluru dengan gagang pengarah

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pengarah BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS),beralamat kantor di Jalan Pattimura Nomor 20, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. TJINDRA PARMA W., S.H, M.H., Tenaga Ahli HukumDewan Pengarah BPLS;2. DERRY STYA MANDHALA, S.H., Tenaga TeknisSekretariat Dewan Pengarah BPLS;3.

No. 27 K/Pdt/20153) Dewan Pengarah, yaitu Tergugat II;4) Badan Pelaksana, yaitu Tergugat III;5) Pasal 3 ayat (1) mengatur tentang tugas Tergugat Il, ayat (2)menetapkan bahwa yang menjadi Ketua Dewan Pengarah adalahMenteri Pekerjaan Umum/Tergugat II;6) Pasal 5 menetapkan bahwa Badan Pelaksana dipimpin oleh KepalaBadan Pelaksana BPLS, yaitu Tergugat III;7) Pasal 6 menetapkan bahwa Tergugat IIl bertanggung jawab kepadaTergugat II;.

Mutmainah, dkk danAbdurrosim dari Desa Besuki, kepada Ketua Dewan Pengarah BPLSdalam hal ini Bapak Menteri Pekerjaan Umum;Hal 37 dari 44 hal. Put. No. 27 K/Pdt/2015 Bukti P19 yaitu Surat dari Kantor Hukum Amiruddin Aburaera, S.H.

&Rekan Nomor 015/P/KHAA/X1/2012 tanggal 5 Januari 2012 Perihal:Mohon Persetujuan Pembayaran 7 (tujuh) bidang tanah darat milik 5(lima) warga Besuki Sidoarjo, kepada Ketua Dewan Pengarah BPLSdalam hal ini Bapak Menteri Pekerjaan Umum; Bukti P20 yaitu Surat Komnas HAM RI Nomor 199/K/Mediasi/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011, Perihal: Upaya Penyelesaian Hak AtasTanah Milik Sdr.

Mudiharto, dkk kepada Menteri Pekerjaan Umum RI(Selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS)..

Selain itu, dalam Pasal 66 Ayat (3)menyebutkan apabila terjadi keraguraguan mengenai sahnyasuara, maka kewenangan memutuskan sah tidaknya suara adalaholeh Ketua Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikanpertimbangan dari Anggota Panitia Pemilinan Kepala Desa dan saksiCalon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah danPemantau.

Ketua Panitia Pemilihansetelah meminta pertimbangan, masukan dan saran dari Anggota PanitiaHalaman 40 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMGPemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas,Panitia Pengarah dan Pemantau, dengan kewenangannya akhirnyamemutuskan bahwa surat suara tersebut adalah sah dan pada akhirperhitungan seluruh calon Kepala Desa dan Saksi telah sepakat yangdibuktikan dengan adanya penandatanganan berita acara perhitunganpemungutan suara, kecuali

Ayat (4)Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajibmenyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak diketahui adanya perselisihan tersebut.Ayat (5)"Dalam upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud padaayat (4), Panitia Pengarah dan Pemantau serta APIP berkewajibanuntuk memberikan pertimbangan kepada Bupati.

danPemantau di Tempat Pemungutan Suara (TPS) didalam norma didahului frasekata dapat dihadiri, dengan demikian norma ini bersifat kebolehan (pilihan)artinya tidak ada paksaan/kewajiban untuk harus hadir bagi Panitai Pengarahdan Pemantau, serta dilihat dari aspek tugas Panitia Pengarah dan Pemantaudiantaranya yaitu dalam penyelesaian masalah yang akan timbul membantu(tidak wajib/jika diperlukan, bukan faktor penentu), sehingga dalam kasus in litiisketika Panitia Pengarah dan Pemantau tidak hadir

Wetan dalam memutuskan surat Suara Sah tembussimetris tanpa adanya memperhatikan Pertimbangan Pengarah dan PemantauHalaman 90 dari 100 halaman Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMGKabupaten tidak cacat hukum atau tidak melanggar prosedur ketentuan Pasal 66ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa;Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat menyatakan tidak adasosialisasi Cara Pelipatan surat suara, Terlambatnya Bupati Tegal (Tergugat)menerbitkan Objek Sengketa, Tidak dihitungnya

405.000,02 HALMAHERA Pengarah 2.700.000,00 0 2.295.000,00BARAT3 KAPOLRES 405.000,0 3Pengarah 2.700.000,00 2.295,000,00HALBAR 0 4DANYON RK 732 405.000,04 Pengarah 2.700.000,00 2.295,000,00BANAU 0DANDIM 1501 5405.000,05 TERNATE Pengarah 2.700.000,00 4 2.295.000,00HALBAR 4SEKRETARIS405.000,06 DAERAH Pengarah 2.700.000,00 2.295,000,00HALBARDRS.

Marten Manuty, MM Pembina 700.000,002 Suparto Lansib, SE Pengarah 600.000,00 23 Oktovianus Doge, S.P., M.Si Pengarah 600.000,004 Ridjal Hamanur, SH Ketua 500.000,00 5 Paulus Sapulete, S,Pd., MM Sekretaris 400.000,00 .6 Aprilia J. Dechrisy Bendahara 300.000,007 AM. Said, S.IP Anggota 200.000,008 Nurjana Anggota 200.000,00 9 Lili Nurviryani Joecheri Anggota 200.000,0010 Radina H. Tomahir, A.Md, Kom Anggota 200.000,00 "0Jumlah 3.900.000,00 3.

NAMA JABATAN BESAR PPh YANG TANDA TANGANPENERIMA HONOR DITERIMA1 2 3 4 5 6 7BUPAT 13.500.000, 525.0001 HALMAHER Pembina 2.975.000,0000 ,00A BARATWAKIL 2BUPAT 2.700.000, 405.0002 Pengarah 2.295.000,00HALMAHER 00 ,00A BARAT3 KAPOLRES 2.700.000, 405.000 3Pengarah 2.295.000,00HALBAR 00 ,00DANYON 42.700.000, 405.0004 RK 732 Pengarah 2.295,000,0000 ,00BANAUDANDIM 51501 2.700.000, 405.0005 Pengarah 2.295.000,00TERNATE 00 ,00HALBAR 6SEKRETARI2.700.000, 405.0006 S DAERAH Pengarah 2.295,000,0000 ,00HALBARDRS

Marten Manuty, MM Pembina 700.000,00 1 92 Suparto Lansib, SE Pengarah 600.000,003 Oktovianus Doge, S.P., 3Pengarah 600.000,00M.Si 44 Ridjal Hamanur, SH Ketua 500.000,005 Paulus Sapulete, S,Pd., 5Sekretaris 400.000,00MM 66 Aprilia J. Dechrisy Bendahara 300.000,007 A.M. Said, $.IP Anggota 200.000,00 7 58 Nurjana Anggota 200.000,009 Lili Nurviryani Joecheri Anggota 200.000,00 910 Radina H.

miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan jutadelapan ratus ribu rupiah) ;e Bahwa terdakwa sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Mamuju Utara pada sekira bulan Pebruari 2011 dansekira bulan Maret 2011 telah membuat daftar namanama AnggotaSatuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari Pegawai negeri Sipil(PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kemudian mengusulkandaftar namanama tersebut kepada Bupati Mamuju Utara untukdibuatkan Surat Keputusan tentang Penetapan Besaran BiayaKesejahteraan Pengarah

, Kepala Satuan dan Anggota Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Mamuju Utara , dan atas dasar usulanterdakwa tersebut terbitlah Surat Keputusan Bupati Nomor : 163tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 tentang Penetapan BesaranBiaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan Surat KeputusanBupati Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentangPerubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 163tahun 2011 tentang Penetapan Besaran

sekira hari Kamis tanggal 21 April 2011 dansekira hari Rabu tanggal 27 April 2011, sakst NURHAYATI BintiSANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Mamuju Utara membuat daftar namanama AnggotaSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akanmenerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Januari,Pebruari, dan Maret 2011 atas dasar Surat Keputusan BupatiMamuju Utara Nomor : 039 tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah

oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada DinasPengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten MamujuUtaraBahwa kemudian sekira hari Senin tanggal 11 Juli 2011 , saksiNURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas LampiranSurat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tentang PenetapanBesaran Biaya Kesejahteraan Pengarah

Pol PP kabupaten Mamuju Utaraberupa surat Perintah membayar SPM surat Permintaan Membayar SPPdilengkapi dengan bukti pendukung lain berupa Surat Keputusan Bupatitentang penetapan besarnya biaya kesejahteraan pengarah dan daftarpenerima sesuai dengan SK;Bahwa saksi tahu ada dana operasional Sat. Pol PP dan yang mengkelolanyaadalah KPA Sat Pol PP yaitu terdakwa;Bahwa saksi tahu bila ada anggota Sat.

HADI(Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur) selaku Pengarah,saksi Drs.

MUSYAHRIM (KepalaDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur) selaku Pengarah, saksi Hj. Dra.DAYANG BUDIARTI (Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur)selaku Pengarah, saksi Drs. HLFATHURRAKHMAN, MT (Kabid PendidikanFormal Dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur) selakuKetua, saksi ASLI NURYADIN (Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas PendidikanProvinsi Kalimantan Timur) selaku Wakil Ketua, saksi Drs.

Kaltim) selaku Pengarah, dengan rangkaianperbuatan sebagai berikut : Selaku Pengarah tidak melaksanakan tugas sebagaimanatermuat dalam Surat Keputusan Nomor 460/K.0191/2014,tanggal 17 Maret 2014. untuk melakukan validasi lapanganterhadap calon penerima hibah yaitu LKP Gigacom Bontangdengan alasan tidak memiliki anggaran.2.

MUSYAHRIM, MM Bin (Alm) MUGENI (Kepala DinasPendidikan Provinsi Kalimantan Timur) selaku Pengarah, saksi Hj. Dra.DAYANG BUDIARTI Binti (Alm) AWANG ABD.

Menurut surat bukti P.9, antara lain adalah :1) Pasal 1 ayat (1) tentang pembentukan BPLS, ayat (2) tentangtugas BPLS dan ayat (3) bahwa BPLS melapor kepada TergugatI.Pasal 2 mengatur bahwa BPLS terdiri dari :Dewan Pengarah, yaitu Tergugat IIBadan Pelaksana, yaitu Tergugat IIIPasal 3 ayat (1) mengatur tentang tugas Tergugat Il, ayat (2)menetapkan bahwa yang menjadi Ketua Dewan Pengarah adalahMenteri Pekerjaan Umum/Tergugat II.6) Pasal 5 menetapkan bahwa Badan Pelaksana dipimpin olehKepala Badan Pelaksana

Sehingga dengan jelas bahwaBadan Pelaksana BPLS cq Kepala Badan Pelaksana BPLSlahseharusnya sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo, selain itukedudukan Presiden sebagai TERGUGAT dalam perkara a quoadalah tidak berdasar hukum, karena tidak ada hubungan kontraktualantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara a quo,sedangkan selaku TERGUGAT II adalah Dewan Pengarah cq KetuaDewan Pengarah, karena Dewan Pengarah mempunyai tugas yangtertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007tentang Badan

Bahwa Pasal 1 angka 6 huruf Peraturan Ketua Dewan Pengarah BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 01/KPTS/DPBPLS/2007 tentangPetunjuk Pelaksanaan Verifikasi Bukti Kepemilikan Atas Tanah Sawah,Pekarangan dan Bangunan Milik Warga Akibat Semburan Lumpur diSidoarjo mengatur bahwa kategori tanah yang dibeli adalah TanahPekarangan atau Tanah Sawah serta pembelian tanah dilakukan sesuaidengan melihat fungsi tanah serta alat bukti kepemilikan tersebut.9.

TERGUGAT berkeyakinan bahwa TERGUGAT Ill tetap berpegangpada Peraturan Ketua Dewan Pengarah Badan PenanggulanganLumpur Sidoarjo No. 01/KPTS/DPBPLS/2007 Tentang PetunjukPelaksanaan Verifikasi Bukti Kepemilikan Atas Tanah Sawah,Pekarangan dan Bangunan Milik Warga Akibat Semburan Lumpur diSidoarjo yang menyatakan pembelian tanah sesuai dengan fungsidan alat bukti kepemilikannya. Selain itu, mungkin PENGGUGATlupa bahwa pengakuan murni dalam Hukum Acara Perdata harusdiucapkan dalam persidangan.b.

Bukti T2: Keputusan Ketua Dewan Pengarah BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 01/KPTS/DPBPLS/2007Tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Bukti Kepemilikan AtasTanah Sawah, Pekarangan dan Bangunan Milik Warga AkibatSemburan Lumpur Di Sidoarjo3. Bukti T3: Kesimpulan Rapat Kordinasi BPLS tanggal 8September 2008;4. BuktiT4: Surat Ketua Tim Verifikasi kepada Kepala BadanPelaksana BPLS perihal Mohon Petunjuk status PenggunaanTanah ;5.

MENTERI PURI, diwakili oleh Djoko Kirmanto, selaku MenteriPekerjaan Umum Republik Indonesia, dalam kedudukansebagai Ketua Dewan Pengarah Badan PenanggulanganLumpur Sidoarjo (BPLS), berkedudukan di Jalan PatimuraNomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Tjindra Parma W, S.H.,M.H, dankawankawan, Tenaga Ahli Hukum Dewan Pengarah BPLS,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014;.

Menurut Surat Bukti P.13, antara lain adalah:1) Pasal 1 ayat (1) tentang Pembentukan BPLS, ayat (2) tentangTugas BPLS dan ayat (3) bahwa BPLS melapor kepada Tergugat ;2) Pasal 2 mengatur bahwa BPLS terdiri dari:3) Dewan Pengarah, yaitu Tergugat Il;4) Badan Pelaksana, yaitu Tergugat III;Hal. 3 dari 57 hal. Put.

Pengarah,sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 14 Tahun2007 menyebutkan bahwa:Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin badanpelaksana dalam penanganan penanggulangan semburan lumpur,luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat luapanlumpur di Sidoarjo;4.

Dengan demikian secara hukum atau dimata hukum dan/atauperundangundangan sesungguhnya bukan Presiden yang memberikankewenangan kepada Dewan Pengarah dan Badan PelaksanaPenanggulangan Lumpur Sidoarjo (selanjutnya disebut BPLS) tetapijustru hukum atau undangundang yang memberikan tugas danHal. 35 dari 57 hal. Put.

Dengan demikian Tergugat III telahmelanggar hukum;Bahwa Tergugat II sebagai Dewan Pengarah telah gagal memenuhi tugasdan tanggungjawab sebagaimana semestinya untuk melakukan pengarahan danpengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam kedua Perpres, sehinggaTergugat Ill telah tidak melaksanakan kedua Perpres. Tidak dipenuhinya tugas dantanggungjawab hukum Tergugat II yang mengakibatkan ada pihak lain yangHal. 54 dari 57 hal. Put.

Dalam melaksanakan tahapan itu maka dibentuk timfasilitasi pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untukpenanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede olehMenteri PUPR yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Setelah nama Penggugat ditetapkan oleh Gubernur, kemudianHalaman 12 dari 14Putusan 18/PDT.G.S/2016/PN.S mdditeruskan ke Menteri PUPR dan akhirnya diterbitkanlah Daftar PendudukPenerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan daftar penduduk yangmenerima uang santunan (lihat pasal 5 PERPRES No. 1 tahun 2015); Menimbang, bahwa untuk menentukan letak perbuatan melawan hukumdari tergugat maka keseluruhan proses yang ditentukan perundangan harusditelusuri secara mendalam, apakah kesalahan ada di Tim Pengarah

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede; Menimbang, bahwa dari keadaan gugatan penggugat yang ditujukansebagaimana dalam surat gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, maka dapatmenimbulkan lagi pertanyaan, kenapa Tim Pengarah, BPKP dan Gubernur JawaBarat tidak digugat oleh Penggugat?

padahal untuk melakukan perubahan daftarnama penerima uang tunai rumah pengganti atau uang santunan ada peran BPKP dan Gubernur Jawa Barat ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutmaka Hakim berpendapat adalah terlalu dini untuk menentukan perbuatanmelawan hukum hanya pada pihak yang digugat oleh Penggugat sedangkanternyata dalam penelahaan yuridis hakim ada pihak lain yang harus ikut digugatyakni selain Tim Pelaksana juga ada Tim Pengarah dan BPKP serta GubernurJawa Barat

Hasan selaku Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Nomor : PEG.821.13/09/2001 tanggal 11 April2001 dan selaku pelaksana tugas Camat Simpang Jernih Kabupaten AcehTimur berdasarkan Surat Bupati Aceh Timur Nomor : BKD.875.1/1185/2007tanggal 28 Agustus 2007 dan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh TimurNomor : 411 Tahun 2007 tanggal 26 Juni 2007 Tentang Pembentukan TimKoordinasi, Pengarah, Pelaksana dan Tim Kecamatan Kabupaten Aceh TimurProgram Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Sektor Sarana

No. 167 PK/Pid.Sus/2012Timur berdasarkan Surat Bupati Aceh Timur Nomor : BKD.875.1/1185/2007tanggal 28 Agustus 2007 dan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh TimurNomor : 411 Tahun 2007 tanggal 26 Juni 2007 Tentang Pembentukan TimKoordinasi, Pengarah, Pelaksana dan Tim Kecamatan Kabupaten Aceh TimurProgram Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Sektor Sarana PrasaranaPU, Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan Kabupaten Aceh Timur TahunAnggaran 2007 dimana Terdakwa sebagai Fasilitator Kecamatan, pada tanggal07

No. 167 PK/Pid.Sus/2012 Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 420 Tahun 2007 tentangPenunjukan / Pengangkatan Pembuat Komitmen dan PenanggungJawab Operasional Kegiatan Program Penanganan Pasca BencanaAlam Tahun 2007 Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nanggroe AcehDarussalam ; Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 411 Tahun 2007 TentangPembentukan Tim Koordinasi, Pengarah, Pelaksana dan Tim KecamatanKabupaten Aceh Timur Program Penanganan Pasca Bencana Alam(PPBA) Sektor Sarana Prasarana PU, Sektor

Aceh Timur oleh KPPNLangsa ;Foto copy Nomor Rekening Kelompok Penerima Bantuan Rumah KorbanBanjir Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur TahunAnggaran 2007 ;Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 420 Tahun 2007 tentangPenunjukan / Pengangkatan Pembuat Komitmen dan PenanggungJawab Operasional Kegiatan Program Penanganan Pasca BencanaAlam Tahun 2007 Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nanggroe AcehDarussalam ;Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 411 Tahun 2007 TentangPembentukan Tim Koordinasi, Pengarah

dengan nilai rekomendasi sebasar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ; Bahwa Dasar Hukum yaitu : Permendagri No. 32 Tahun 2011 Jo Permendagri No. 39 Tahun 2012tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; " PERGUB No. 33 Tahun 2013 tentang Pedoman PengelolaanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yg Bersumber dari APBDPropinsi Banten ; nnnnn nnn nn nn nen nnn cennnnnconnnnneBahwa Susunan anngota TAPD Propinsi Banten Tahun 2012 yaitu : Pengarah

KUA dan Rancangan PPAS ;; Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan pembiayaan ; Membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS ; VV V WVMembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD danPerubahan APBD non on nnn nn nnn ncnen cn nne11Menyiapkan draft sambutan Gubernur pada penyampaian RancanganPeraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD ; Menyiapkan bahan perencanaan anggaran Belanja Tidak Langsungserta Belanja Langsung dalam rangka penyusunan APBD ; Melaksanakan tugas TAPD lainnya yg diberikan Pengarah

saksi tahu ada alokasi dana hibah dalam APBD T.A 2013, dasarhukumnya adalah : 222202 nnn nnn nnn nn nen nnn ne nee ne nce nee Permendagri No. 32 Tahun 2011 Jo Permendagri No. 39 Tahun 2012tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERGUB No. 33 Tahun 2013 tentang Pedoman PengelolaanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yg Bersumber dari APBDPropinsi Banten ; 222 2222222 22Bahwa susunan Susunan TAPD Propinsi Banten Tahun 2012 yaitu : Pengarah

Melaksanakan tugas TAPD lainnya yg diberikan Pengarah dan KetuaBahwa mekanisme pengajuan bantuan dana hibah, yaitu: a.Pemohon mengajukan proposal kepada Gubernur Banten melaluiSKPD terkait ; Untuk menilai kelayakan proposal dan besaran bantuan yang akandiberikan dibentuk Tim kajian/Tim Verifikasi yang ditetapkan olehKepala SKPD terkait ; Hasil dari Tim Verifikasi berupa rekomendasi calon penerima hibahyang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait disampaikan kepadaTAPD untuk mendapatkan pertimbangan

saksi tahu ada alokasi dana hibah dalam APBD T.A 2013, dasarhukumnya adalah : 2222202 222 nn nnn nnn en nn nnn anne n= Permendagri No. 32 Tahun 2011 Jo Permendagri No. 39 Tahun 2012tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERGUB No. 33 Tahun 2013 tentang Pedoman PengelolaanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yg Bersumber dari APBDPropinsi Banten ; 2222222222 een nee eeeBahwa susunan Susunan TAPD Propinsi Banten Tahun 2012 yaitu : Pengarah

Aliansyah / Penggugat dalam perkara ini ,sebagai Ketua Dewan Pembina DPD Gapensi PropinsiKalimantan Selatan periode 20122017;e Saksi menerangkan sebagai anggota Gapensi PropinsiKalimantan Selatan yang ikut menjadi peserta Musda GapensinXI Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 13 Maret 2012;e Pada jam 8.30 wita tanggal 12 Maret 2012 Saksi menyerahkanberkas sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai KetuaUmum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan periode tahun2012 2017 tetapi ditolak oleh panitia pengarah

: Copy Surat BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :06/A/BPDKS/I/2013, tanggal 16 Januari 2013, Perihal Permintaan Informasi/Laporan.Bukti T.21 : Copy Surat Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 114/SK/BPP/2012tanggal 13 Maret 2012, beserta lampiran.BuktiT.22 : Copy Berita Acara Pelantikan BPD GAPENSI Provinsi KalimantanSelatan pada tanggal 13 Maret 2012.Bukti T.23 : Copy Surat keputusan no. 13/Sk/BPD KS/2012 tanggal 20Oktober 2012 tentang Panitia pelaksana Organizing Committee (OC) danPanitia Pengarah

Aliansyah;e Saksi di dalam Susunan Panitia Pengarah (SC) sebagai anggota yangditugaskan menangani penjaringan calon/ Kandidat Ketua Umum BPDGAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan pada MUSDA tanggal 1213Maret 2012 ;e Sepengetahuan saksi, penggugat/ H.

HINAFARIN HANAFI,SH dipersidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Saksi adalah karyawan BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan ;e Saksi duduk di kesekretarian SC (Panitia Pengarah) berdasarkan SuratKeputusan BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 23/Sk/BPDKS/IX/2011, tanggal 26 September 2011;e Saksi kenal dengan H.

Aliansyah, beliau adalah atasan saksi dulu (KetuaUmum BPD GAPENSI masa bhakti 20062011) ;e Saksi menerima tugastugas dari Panitia Pengarah (SC) mempersiapkanrancangan jadwal acara, rancangan tata tertib dan sebagainya dalamrangka pelaksanaan MUSDA XI GAPENSI ;e Sepengetahuan saksi dalam rapat gabungan SC dan OC sdr. H.

diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa Sukarta bin Durgi Desa Bogor berdasarkanKeputusan Bupati Indramayau Nomor : 141.1/Kep.1580Otdes/2004tanggal 11 Agustus 2004 tentang penyesuaian masa jabatan Kuwu diKabupaten Indramayau dan selaku Anggota Tim Pelaksana Lelang Rawadan dan Tanah Eks Pengangonan di Kabupaten Indramayu berdasarkanSurat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 143.13.05/Kep.8Otdes/2010tanggal 18 Januari 2010 tentang pembentukan Tim Pengarah

lelang sewa rawa dan tanah EksPengangonan disebutkan :(1) Lelang rawa dan tanah Eks Pengangonan dilakukan secara terbuka diKantor kuwu atau ditempat lain yang ditunjuk dalam wilayah Kecamatanyang bersangkutan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan TimPengarah lelang ;(2) Tim Pelaksana lelang sebelum melaksanakan lelang harusmengumumkan terlebih dahulu 10 (Sepuluh) hari sebelum pelaksanaanlelang ;(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan di pimpin olehCamat dengan dihadiri oleh Tim Pengarah

Pelaksanaan lelang tanah Eks Pengangonan yang diadakanTerdakwa Sukarta bin Durgi tidak dihadiri oleh Tim Pengarah lelang.Sebelum acara lelang dilaksanakan, sekira pukul 07.00 WIB bertempat diKantor Kuwu, Desa Bogor di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, KabupatenIndramayu, Terdakwa Sukarta bin Durgi menyerahkan uang iuran sejumlahRp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksiWratama bin Riwan ;Bahwa sesuai dengan yang telah disepakati, saksi Wartama bin Rianakhirnya ditetapkan sebagai

Terdakwa Sukarta bin Durgimemiliki tugas dan kewajiban yaitu : melaksnakan kewajiban, dari Timpengarah lelang, mengkoordinasikan pelaksanaan lelang agar dapat berjalantertib dan terarah, melakukan koordinasi dengan Tim pengarah lelang sertamemintakan saran dan pertimbangan apabila pelaksanaan lelang terjadi halhal yang tidak diinginkan, melakukan koordinasi dengan unsur Muspikalainnya agar pelaksnaan lelang senantiasa berjalan tertidb dan lancar,menerbitkan Berita acara pelaksanaan lelang dengan

Pelaksanaan lelang tanah Eks Pengangonan yang diadakanTerdakwa Sukarta bin Durgi tidak dihadiri oleh Tim Pengarah lelang.

Pelayanan KesehatanMasyarakat Gratis (SATGAS JPKMG) Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sesuaisusunan personil Satuan Tugas Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis(SATGAS JPKMG) Kabupaten Penajam Paser Utara (Lampiran Keputusan BupatiPenajam Paser Utara Nomor: 440.5/200/2008 tanggal 11 Desember2008) Penggugat telah ditunjuk selaku Ketua Tim Satgas JPKMG Kabupaten PenajamPaser Utara sedangkan Tergugat I beserta Wakil Bupati dan Sekretaris DaerahKabupaten Penajam Paser Utara bertindak selaku Pengarah

Pembangunan (BPKP) ProvinsiKalimantan Timur yang notabenenya dilakukan tanpa didahului tindakanklarifikasi yang cukup terhadap semua pihak dalam obyek pemeriksaan,mengabaikan etika dan standar pemeriksaan yang mempersyaratkanobyektifitas, kejelasan proses dan kejelasan lingkup pemeriksaan, diantaranyaterlebih dahulu tidak meminta keterangan dari Tergugat dalam kedudukannyaselaku Pemberi Hibah maupun Tergugat I, Wakil Bupati dan Sekretaris DaerahKabupaten Penajam Paser Utara dalam kedudukannya selaku pengarah

Baharuddin(kontraktor pemasangan listrik) pada Tergugat Il adalahmerupakan hutang pihak Tergugat II kepada Tim Satgas JPKMGtahun 2008, yang terjadi atas kehendak/kebijakan dan perintahdari para Pengarah Tim Satgas JPKMG tahun 2008, yaituTergugat , Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah KabupatenPenajam Paser Utara maupun Tergugat dalam kapasitasnyaselaku Pemberi Hibah, yang dimaksudkan agar aliran listrik padaHal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2013Tergugat Il tidak terputus, karena Sdr.

sebab yang palsu atauyang terlarang, karena sebelumnya pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah membuat Telaahan Staf tertanggal 10 Desember2008 perihal Saran Tindak Lanjut Atas Tagihan Pembayaran /nvoice RS.Pertamina Balikpapan yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utaramelalui Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, vide buktiP.5.e. yang dapat disarikan adalah bukan kewenangan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, melainkan kehendak/kebijakan dan perintahdari para pengarah

Bahwa terjadinya hutang inipun atas kehendak/kebijakan dan perintah dari para pengarah Tim Satgas JPKMG tahun 2008,yaitu Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara maupun Bupati dalam kapasitasnya selaku Pemberi Hibah, yangdimaksudkan agar aliran listrik pada RSUD Kab. PPU tidak terputus, demikelancaran pelayanan' kesehatan gratis (program JPKMG) ataspertimbangan tanpa adanya aliran listrik, maka program JPKMG padaRSUD Kab.

Pencabutan Keputusan Panitia pilkades Semboja nomor 02Tahun 2017, tanggal 29 Oktober tentang penetapan calon kadesterpilin desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang;2.Mengadakan rapat untuk pengambilan keputusan oleh KetuaPanitia tentang sah atau tidak sahnya surat Suara yang bekascoblosannya tembus simetris dengan meminta pertimbangansaksi calon yang diberi kuasa oleh Calon kades pada saatpenghitungan suara tanggal 29 Oktober 2017, panitia pilkadesyang lain, panitia pengawas serta panitia pengarah danpemantau

memberikan laporan kepada BPD namundemikian secara yuridis oleh Pengadilan tugas tersebut masihmelekat dikarenakan ada tahapan tugas dalam proses pilkadesyang tidak dilaksanakan sesuai prosedur sehingga dianggapcacat hukum menurut pertimbangan majelis hakim, yaitu disaatKetua Panitia memutuskan tentang sah dan tidak sahnya surat suarayang bekas coblosanya tembus simetris tidak meminta pertimbangankepada saksi calon, kepada Panitia Pilkades yang lain, kepadaPanitia Pengawas serta kepada Panitia Pengarah

Pemantau, Panwas, Panitia lainnya dan Saksi, terkaitdengan coblos tembus simetris pelaksanaan Pilkades tahun 2017 DesaSemboja itu dinyatakan sah atau tidak; cocceee Bahwa pada waktu itu Saksi hadir, Saksi hadir karena ada undanganditujukan kepada Ketua Panitia Pengarah Pemantau, kemudian KetuaPanitia Pengaran Pemantau yang dalam hal ini adalah KepalaDispermasdes menugaskan kepada Kami dengan disposisi;Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor : 36/G/2019/PTUN.SMGBahwa yang menugaskan Saksi adalah

Kepala Dispermasdes Kabupaten Bahwa betul Saksi salah satu yang diutus untuk mengikuti rapat itu, padawaktu itu Kami ada 3 (tiga) orang, hanya saja yang tergabung dalamPanitia Pengarah Pemantau pada waktu itu hanya 2 (dua) orang;Bahwa Saksi ikut rapat sejak awal, rapatnyadi Kecamatan Pagerbarang;wanna nnn n nn Bahwa betul yang mengundang rapat Ketua Panitia Pilkades; Bahwa dari Kecamatan yang hadir Pit.

Camat; Bahwa yang hadir waktu rapat adalah Saksi dari caloncalon tetapi untuksatu persatunya lupa, Saksi dari Penggugat lupa jumlahnya, Saksi daricalon Saudara Untung Basuki juga ada; Bahwa selain dari Tim Pemantau, peserta Tim lainnya yang datang rapatadalah dari Kabupaten dari Panitia Pengarah Pemantau, dari KecamatanPanwas, kemudian dari Panitia Pilkades Desa dan juga dari saksiSaksi;Bahwa hasil rapat itu tentang perintah dari Bupati untuk mensahkan sahatau tidak coblos tembus simetris itu, setelan

kejahatan di bidangpertambangan, namun demikian, penangkapan tersebut diatas termasuk dalam haltertangkap tangan karena terdakwa ditangkap saat melakukan kegiatanpenambangan emas ;Bahwa pada saat tertangkap tangan tersebut terdakwa sedang melakukankegiataan atau akitivitas penambangan dengan menggunakan peralatan tambangdan pada saat ditangkap mesin dalam keadaan hidup ;Bahwa peran atau tugas dari terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan padasaat itu yaitu sedang memegang stik (tongkat kayu) sebagai pengarah

perintahtugas nomor : SP.Gas /56 / X / 2012 / Reskrim, tanggal 07 Oktober 2012tentang melakukan penangkapan, penggeledahan dan atau penyitaanterhadap tersangka beserta barang bukti dalam perkara tindak pidanakejahatan di bidang pertambangan, namun demikian, penangkapantersebut diatas termasuk dalam hal tertangkap tangan karena terdakwaditangkap saat melakukan kegiatan penambangan emas ;Benar peran atau tugas dari terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan yaitusedang memegang stik (tongkat kayu) sebagai pengarah

Susunankarpet tersebutlah yang menyaring bijih bijih emas ;Bahwa pekerjaan menambang emas dimulai pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB,peran Terdakwa dalam pekerjaan tersebut adalah memegang stik (tongkat kayu)sebagai pengarah JET untuk ditumbukkan ke dasar kolam lubang tambang ;Bahwa peran keempat rekan Terdakwa masing masing adalah, empat orangmemegang roda putar, dan satu lainnya membantu Terdakwa mengarahkan stikuntuk ditumbukkan / diarahkan ke dasar kolam lubang tambang ;Bahwa terdakwa dalam

Susunankarpet tersebutlah yang menyaring bijih bijih emas ;e Bahwa pekerjaan menambang emas dimulai pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB,peran Terdakwa dalam pekerjaan tersebut adalah memegang stik (tongkat kayu)sebagai pengarah JET untuk ditumbukkan ke dasar kolam lubang tambang ;14e Bahwa peran keempat rekan Terdakwa masing masing adalah, empat orangmemegang roda putar, dan satu lainnya membantu Terdakwa mengarahkan stikuntuk ditumbukkan / diarahkan ke dasar kolam lubang tambang ;e Bahwa terdakwa

orang temannnya, namun pada saat datang PetugasKepolisian Polres Katingan dalam rangka Operasi Penertiban Kegiatan Illegal Mining ke4(empat) teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri ;Menimbang, bahwa terdakwa pada awalnya diajak oleh temannya untuk bekerjamenambang emas dan terdakwa mengiakan ajakan tersebut serta terdakwa baru (satu) hari sajabekerja menambang emas tersebut ;Menimbang, bahwa tugas terdakwa dalam kegiatan menambang emas tersebut adalahmemegang stik (tongkat kayu) sebagai pengarah

Dalam melaksanakan tahapan itu maka dibentuk tim fasilitasipembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganandampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede oleh Menteri PUPR yangterdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Tim Pengarah adalah berasal dariPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atasusulan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta Instansi Vertikaltermasuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah nama Penggugat ditetapkan oleh Gubernur, kemudianHalaman 20 dari 23Putusan 24/PDT.G.S/2017/PN.S mdditeruskan ke Menteri PUPR dan akhirnya diterbitkanlah Daftar Penduduk PenerimaUang Tunai untuk Rumah Pengganti dan daftar penduduk yang menerima uangsantunan (lihat pasal 5 PERPRES No. 1 tahun 2015); Menimbang, bahwa untuk menentukan letak perbuatan melawan hukum daritergugat maka keseluruhan proses yang ditentukan perundangan harus ditelusurisecara mendalam, apakah kesalahan ada di Tim Pengarah

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede; Menimbang, bahwa dari keadaan gugatan penggugat I dan Penggugat II yangditujukan sebagaimana dalam surat gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, makadapat menimbulkan lagi pertanyaan, kenapa Tim Pengarah, BPKP dan Gubernur JawaBarat tidak digugat oleh Penggugat?

padahal untuk melakukan perubahan daftar namapenerima uang tunai rumah pengganti atau uang santunan ada peran BPKP dan Gubernur Jawa Barat ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut makaHakim berpendapat adalah terlalu dini untuk menentukan perbuatan melawan hukumhanya pada pihak yang digugat sedangkan ternyata dalam penelahaan yuridis hakimada pihak lain yang harus ikut digugat yakni selain Tim Pelaksana juga ada Tim Pengarah dan BPKP serta Gubernur Jawa Barat; Menimbang

SK nomor: Kep001/01/2009 tanggal 1 Maret 2009 (112009 s/d 31122009)Pengarah : Drs. TIKNO ADISekretaris : HAMID ABDULLAH dan 2 orang anggotaBendahara : MELKISEDEK M. BANGVerifikator : HASNADAYA MANSUITUS, BAUnit Satker : Ketua RAHAYU GIANTO dan 11 orang anggotaUnit Satker Il : Ketua HAMID ABDULLAH dan 9 orang anggotaUnit Satker Ill : Ketua PASKALIS NARA dan 8 orang anggotab. SK nomor: Kep003/06/2009 tanggal 1 Juni 2009.(162009 s/d 31122009)Pengarah : Drs.

SK nomor: Kep004/10/2009 tanggal 1 Oktober 2009. (162009 s/d 31122009)Pengarah : Drs. TIKNO ADISekretaris : HELMI MOJO YULIANA dan 2 orang anggotaBendahara : MELKISEDEK M. BANGKorwil : HASNADAYA MANSUITUS, BAUnit Satker : Ketua HAMID ABDULLAH dan 13 orang anggotaHal. 4 dari 36 hal. Put.

Tikno Adi Pengarah 30.750.000.2. Hamid Abdulah Sekretaris / Ketua Uni II 22.350.000.3. Helmy Mojo Laurentia Anggota Sekretaris 12.000.000.4, Anastasia Jennie Jemada Anggota Sekretaris 11.100.000.5 Melkisedek M. Bang Bendahara/Anggota Satker 12.300.000.Il6 Hasnadaya Mansuitus Koordinator Wilayah 22.350.000.7 Rahayu Gianto, SE Ketua Unit I 5.000.000.8 Hamzah Mandaka Anggota Satker Unit I 7.100.000.9 Musa Doe Anggota Satker Unit I 7.100.000.10. Yosep Echowan Anggota Satker Unit I 6.000.000.11.

SK nomor: Kep001/01/2009 tanggal 1 Maret 2009.(112009 s/d 31122009)Pengarah : Drs. TIKNO ADISekretaris : HAMID ABDULLAH dan 2 orang anggotaBendahara : MELKISEDEK M. BANGVerifikator : HASNADAYA MANSUITUS, BAUnit Satker : Ketua RAHAYU GIANTO dan 11 orang anggotaUnit Satker Il : Ketua HAMID ABDULLAH dan 9 orang anggotaUnit Satker Ill : Ketua PASKALIS NARA dan 8 orang anggotab. SK nomor: Kep003/06/2009 tanggal 1 Juni 2009.(162009 s/d 31122009)Pengarah : Drs.

SK nomor: Kep004/10/2009 tanggal 1 Oktober 2009. .(162009 s/d 31122009)Pengarah : Drs. TIKNO ADISekretaris : HELMI MOJO YULIANA dan 2 orang anggotaBendahara : MELKISEDEK M.