selama 5 tahun.Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II berawal dari datangnya seoranglakilaki bersama dengan teman wanitanya menemui mereka di kediamannya,kemudian lakilaki tersebut mencoba untuk menyewa kamar yang bertujuan untukmelakukan perbautan cabul/persetubuhan, karena pada saat itu mereka memberikanuang sewa kepada terdakwa I, maka terdakwa I dan terdakwa II mengizinkannya, dansetelah berselang beberapa hari kemudian banyak yang berdatangan kerumahterdakwa untuk dicarikan wanita PSK ( perkerja

lebih selama 5 tahun.Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II berawal dari datangnya seoranglakilaki bersama dengan teman wanitanya menemui di kediamanterdakwa,kemudian lakilaki tersebut mencoba untuk menyewa kamar yang bertujuan untukmelakukan perbautan cabul/persetubuhan, karena pada saat itu mereka memberikanuang sewa kepada terdakwa I, maka terdakwa I dan terdakwa II mengizinkannya, dansetekah berselang beberapa hari kemudian banyak yang datang kerumah terdakwauntuk dicarikan wanita PSK ( perkerja

Muhammad Taher dan Junaidi.3) 18 (delapan belas) unit Handphone berbagai type dan merek .Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN BlsKemudian saksi Samson H.Sitorus SH dan saksi Eddi Siswanto beserta timPolda Riau melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas ) orang tenagakerja Indonesia tersebut dan ditemui ternyata mereka tidak ada dilengkapisecara adminsitrasi /suratsurat yang berhubungan dengan keberangkatanke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan yaitu :a.Setiap perkerja

Ahli ERDIANSYAH, SH.MH;Bahwa perbuatan Tedakwa termasuk pelanggaran dalam Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja MigranIndonesia;Bahwa Tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harusmemenuhi adminsitrasi /suratsurat yang berhubungan dengan keberangkatanke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia yaitu :a.Setiap perkerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar Negeri(setiap warga Negara Indonesia yang akan,sedang,atau telahmelakukan pekerjaan

Setiap perkerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar Negeri(setiap warga Negara Indonesia yang akan,sedang,atau telahmelakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayahRepublik Indonesia ) harus memenuhi persyaratan.b. Berusia minimal 18 tahun;c.

Setiap perkerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar Negeri(setiap warga Negara Indonesia yang akan,sedang,atau telan melakukanpekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ) harusmemenuhi persyaratan;b. Berusia minimal 18 tahun;C.

(tiga) unit milikterdakwa Masli Ropen Alias Ropen Bin Muhammad Taher dan Junaidi.3) 18 (delapan belas) unit Handphone berbagai type dan merek .Kemudian saksi Samson H.Sitorus SH dan saksi Eddi Siswanto beserta timPolda Riau melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas ) orang tenagakerja Indonesia tersebut dan ditemui ternyata merekatidak ada dilengkapisecara adminsitrasi/suratsurat yang berhubungan dengan keberangkatanke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesiasesuai dengan yaitu :a.Setiap perkerja

Ahli ERDIANSYAH, SH.MH;Bahwa perbuatan Tedakwa termasuk pelanggaran dalam Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja MigranIndonesia;Bahwa Tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harusmemenuhi adminsitrasi /suratsurat yang berhubungan dengan keberangkatanke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia yaitu :a.Setiap perkerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar Negeri(setiap warga Negara Indonesia yang akan,sedang,atau telahmelakukan pekerjaan

Setiap perkerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar Negeri(setiap warga Negara Indonesia yang akan,sedang,atau telahmelakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayahRepublik Indonesia ) harus memenuhi persyaratan.b. Berusia minimal 18 tahun;c.

Setiap perkerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar Negeri(setiap warga Negara Indonesia yang akan,sedang,atau telan melakukanpekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ) harusmemenuhi persyaratan;b. Berusia minimal 18 tahun;C.

IUPK.Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan baru mengerti;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengankegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi pada hari Sabtutanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di lokasi DesaSerindu Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;Bahwa dalam penambangan tersebut telah terjadi tanah longsor yang 2(dua) orang perkerja

) unit mesin mobil;satu)1 ( ) buah pipa paralon; 1 (satu) potong selang Spiral; 1 (satu) buah selang pengantar;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan emas pada hariSabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Desa SerinduKecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang; Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut telah terjadi tanah longsoryang mengakibatkan 2 (dua) orang perkerja

tersebut dianggapbelum dewasa dan belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum,maka bila anak yang kawin atau dikawinkan oleh orang tuanya masihdibawah umur terlebin dahulu haruslah mendapatkan ijin dari PengadilanNegeri;Berdasarkan alasan alasan tersebut diatah, maka untuk mendapatkankepastian hukum bagi anak para pemohon tersebut , maka para pemohonmengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriHalaman 2 dari 7 Penetapan No. 165/Pdt.P/2019/PN SrpSemarapura c.q Hakim yang memeriksa perkerja

selama proses dari bulane Januari 2004 s/d Agustus 20048 X Rp. 1.100.000, = Rp. 8.800.000,mah = R 2.835 Bahwa Penggugat menolak Putusan Panitia Penyelesaian PerselisiahanPerburuhan Pusat (P4P) di Jakarta tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilanserta merugikan kepentingan Penggugat dimana Pekerja MENOLAK Mutasiapabila pekerja menolak mutasi itu artinya mengingkari adanya hubungan kerjadan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jakrta tidakmempertimbangkan Surat Pengunduran diri Perkerja

pengusaha.e Alinea 8Bahwa oleh karena pekerja merasa tidak melakukan kesalahan makamenuntut pembayaran uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak lainnya sesuaipasall56 ayat 3, 4 UU No. 13 Tahun 2003, ditambah upah selama dalamproses atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ;e Halaman 7 alinea 4Bahwa dengan demikian alasan pengusaha, yang mana pekerja telahmengundurkan diri tidak dapat dibenarkan oleh Panitia Daerah di Jakarta,karena perkerja

Hal inimenandakan bahwa Para Tergugat telah keliru dalam menerapkan asasasas berkontrak/PKWT, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi ParaPenggugat pada saat adanya pengakhiran hubungan kerja terhadap ParaPenggugat, yang seharus nya Para Penggugat diangkat menjadi karyawanTetap/Permanen di perusahaan pemberi kerja (Tergugat 1) sebagaimanapasal 66 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenaga kerjaan yang berbunyi:Pasal 66;(1) Perkerja/Buruh dari perusahaan Penyedia Jasa Pekerja

mengambil bagian penjelasan dari pasaltersebut sehingga penafsirannya menguntungkan bagi kepentingan ParaTemohon Kasasi dan merugikan bagi kepentingan hukum Para PemohonKasasi, yaitu Judex Facti memperbolehkan PKWT atau PKWTT padapekerjaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pokok atauHalaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1309 kK/Padt.SusPHI/2017kegiatan yang beruhubungan langsung dengan proses produksi, namuntidak menyampaikan Pengecualian yang merupakan essensi dari pasaltersebut yaitu Perkerja

perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruhtidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatanpokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi .Bahwa fakta hukumnya yang telah Para Pemohon Kasasi sampaikan dalamsurat gugatan tertanggal 25 Juni 2015 pada angka 7 (tujuh) halaman 8(delapan), bahwa Para Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaranterhadap Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi:Pasal 66(1) Perkerja

Bahwa Kuasa Penggugat tidak dapat mewakili Penggugat di persidangan denganalasanalasan sebagai berikut :a) Bahwa sesuai dengan SEMA No 7 Tahun 2012 Tentang PedomanPelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengenai Sub Kamar PerdataKhusus Huruf V (SEMA No 7/2007), yaitu : Yang berhak menerima kuasa dari perkerja yang ini mengajukanGugatan dalam perkara PHI yaitu;1.

Pengurus dari serikat perkerja/serikat buruh yang tercatat padainstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan padaperusahaan yang bersangkutan, dimana perkerja/serikat tersebutHalaman 6 dari 29, Putusan Nomor 111/Pdt.SusPHI/2020/PN.Pilg.menjadi anggotanya dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;2. Atau pengurus federasi serikat perkerja/serikat buruh yangterbentu pada perusahaan;(Penebalan dan garis bawah ditambahkan).

Singkawang Timur Kota Singkawang, selanjutnya pada hari Rabutanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wib anggota KepolisianResort Singkawang beserta anggota Polsek Singkawang Tengah danAnggota Polsek Singkawang Timur melakukan pengecekan terhadapinformasi dari masyarakat tersebut dan ternyata benar bahwa adanyakegiatan pertambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut kemudian polisimendatangi para perkerja tambang tersebut setelah didatangi paraperkerja tersebut banyak yang kabur, polisi hanya

SYAM Bin PUNALAM siapa yang menyuruh merekaberkerja dan ijin apa yang mereka miliki di lokasi tersebut, ternyata yangmenyuruh mereka berkerja adalah saudara BANDIT dan mereka tidak adamemiliki ijin dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut.Bahwa terdakwa menjelaskan saat melakukan kegiatan pertambangantersebut pertamatama terdakwa dan para perkerja lainnya yakni saudaraPIl dan saudara PIAN melakukan pemantauan waliyah yang akandilakukan kegiatan pertambangan tersebut setelah mendapatkan

lokasitersebut kemudian terdakwa dan para pekerja lainnya memasukan alatalat pertambangan tersebut ke lokasi pertambangan emas kemudianterdakwa dan para perkerja lainya membuat lubang diatas tanah denganmenggunakan alat bantu 1 (satu) unit mesin dompeng dan selang warnakuning dengan cara di semprotkan ke tanah sehingga berbentuk lubangdengan lebar + 1 meter kedalaman 1,5 meter selanjutnya lubang tersebutdidalami kembali dengan cara yang sama hingga kedalaman 5 meterbarulah tanah tersebut disedot

Bahwa benar Tergugat dengan Para Penggugat memiliki hubungan hukumyaitu antara Pengusaha dengan Perkerja, sebagaimana disepakati Tergugatdengan Para Penggugat dalam Perjanjian Kerja yakni:a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 134/SIE/PKWT/05/2013ID No.201302267 tanggal 31 Mei 2013 antara PT.PP. London SumatraIndonesia, Tbk (i.c. Tergugat) dengan LEGINO (i.c. Penggugat 1!) untukHalaman 11Putusan No. 216 / Pdt.

Bahwa benar Tergugat dengan Para Penggugat memiliki hubungan hukumyaitu antara Pengusaha dengan Perkerja atau Pekerja Harian Lepas,sebagaimana disepakati Tergugat dengan Para Penggugat dalam PerjanjianKerja yakni:a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 134/SIE/PKWT/05/2013ID No.201302267 tanggal 31 Mei 2013 antara PT.PP. London SumatraIndonesia, Tbk (i.c. Tergugat) dengan LEGINO (i.c.

Bahwa benar Tergugat dengan Para Penggugat memiliki hubungan hukumyaitu antara Pengusaha dengan Perkerja atau Pekerja Harian Lepas,sebagaimana disepakati Tergugat dengan Para Penggugat dalam PerjanjianKerja yakni:a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 134/SIE/PKWT/05/2013ID No.201302267 tanggal 31 Mei 2013 antara PT.PP. London SumatraIndonesia, Tbk (i.c. Tergugat) dengan LEGINO (i.c. Penggugat !)

Bahwa benar Tergugat dengan Para Penggugat memiliki hubungan hukumyaitu antara Pengusaha dengan Perkerja atau Pekerja Harian Lepas,sebagaimana disepakati Tergugat dengan Para Penggugat dalam PerjanjianKerja yakni :a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 134/SIE/PKWT/05/2013ID No.201302267 tanggal 31 Mei 2013 antara PT.PP. London SumatraIndonesia, Tbk (i.c. Tergugat) dengan LEGINO (i.c. Penggugat !)

dengan Pekerja/Pekerja Harian Lepas dan haldiatur dan dibenarkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 100/MEN/VII/2004, dimanaPengusaha atau Perusahaan sewaktuwaktu dapat mengunakan tenaga,jika Perusahaan/ Pengusaha membutuhkan tenaga kerja dan bila tidak adapekerjaan, maka Perusahaan/Pengusaha tidak =mempekerjakanPekerja/Pekerja (Buruh) Harian Lepas tersebut.Bahwa benar Tergugat dengan Para Penggugat memiliki hubungan hukumyaitu antara Pengusaha dengan Perkerja

Nomor 506 K/Pdt.SusPHI/2019Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;Menyatakan batal demi hukum, dan serta tidak memliki kekuatan hukummengikat dengan segala akibat hukumnya atas surat perjanjain kerjakontrak dan segala suratsurat lainya yang telah ditanda tangani olehPenggugat tertanggal 4 Juli 2017 berkaitan dengan perubahan statusPenggugat yang semula perkerja tetap menjadi pekerja kontrak;Menyatakan batal menurut hukum pemutusan hubungan kerja sepihakyang dilakukan Tergugat kepada

Bahwa benar Tergugat dengan Para Penggugat memiliki hubungan hukum yaituantara Pengusaha dengan Perkerja, sebagaimana disepakati Tergugat denganPara Penggugat dalam Perjanjian Kerja yakni:a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 12/SIE/PKWT/05/2013ID No.201302159 tanggal30 Mei 2013 antara PT.PP. London SumatraIndonesia, Tok (i.c. Tergugat) dengan Efi Suhendra (i.c.

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDANSECARA RELATIF TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DANMEMUTUSKAN PERKARA INI, dengan alasan sebagai berikut :1.Bahwa Bahwa benar Tergugat dengan Para Penggugat memiliki hubunganhukum yaitu antara Pengusaha dengan Perkerja atau Pekerja Harian Lepas,sebagaimana disepakati Tergugat dengan Para Penggugat dalam PerjanjianKerja yakni:a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 12/SIE/PKWT/05/2013ID No.201302159 tanggal 30 Mei 2013 antara PT.PP.

Bahwa benar Tergugat dengan Para Penggugat memiliki hubungan hukum yaituantara Pengusaha dengan Perkerja atau Pekerja Harian Lepas, sebagaimanadisepakati Tergugat dengan Para Penggugat dalam Perjanjian Kerja yakni:a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 12/SIE/PKWT/05/2013ID No.201302159 tanggal 30 Mei 2013 antara PT.PP. London SumatraIndonesia, Tok (i.c. Tergugat) dengan Efi Suhendra (i.c.

Bahwa benar Tergugat dengan Para Penggugat memiliki hubungan hukum yaituantara Pengusaha dengan Perkerja atau Pekerja Harian Lepas, sebagaimanadisepakati Tergugat dengan Para Penggugat dalam Perjanjian Kerja yakni:a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 12/SIE/PKWT/05/2013ID No.201302159 tanggal 30 Mei 2013 antara PT.PP. London SumatraIndonesia, Tbk (i.c. Tergugat) dengan Efi Suhendra (i.c.

Pekerja/Pekerja Harian Lepas dan hal diatur dandibenarkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor: Kep. 100/MEN/VV2004, dimana Pengusaha atau Perusahaansewaktuwaktu. dapat mengunakan tenaga, jika Perusahaan Pengusahamembutuhkan tenaga kerja dan bila tidak ada pekerjaan, makaPerusahaan/Pengusaha tidak mempekerjakan Pekerja/Pekerja (Buruh) HarianLepas tersebut;1413.Bahwa benar Tergugat dengan Para Penggugat memiliki hubungan hukum yaituantara Pengusaha dengan Perkerja

meter, 1 (satu) buah buku notes kecil warna coklatHalaman 9 dari 23 Perkara Nomor 766/Pid.Sus/LH/2016/PN Stbbertuliskan catatan angkutan pasir, 1 (satu) unit mobil colt diesel dumpwarna biru BK 9641 YE yang bermuatan pasir, 1 (Satu) unit mobil coltdiesel dump warna kuning BB 8453 MB yang bermuatan pasir, 1 (satu)unit mobil colt diesel dump warna biru BM 9510 MH yang bermuatanpasir, 1 (satu) unit mobil colt diesel dump warna merah BK.8013 RF yangbermuatan pasir;Bahwa berdasarkan keterangan para perkerja

3 meter, 2 (dua) buah pipa paralon warna putihpanjang + 10 meter, 1 (satu) buah buku notes kecil warna coklatbertuliskan catatan angkutan pasir, 1 (satu) unit mobil colt diesel dumpwarna biru BK 9641 YE yang bermuatan pasir, 1 (Satu) unit mobil coltdiesel dump warna kuning BB 8453 MB yang bermuatan pasir, 1 (satu)unit mobil colt diesel dump warna biru BM 9510 MH yang bermuatanpasir, 1 (satu) unit mobil colt diesel dump warna merah BK.8013 RF yangbermuatan pasir;Bahwa berdasarkan keterangan para perkerja

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tambahan/lembur di tempatTergugat, telah sesuai dengan Undangundang No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan ("UU No.13/2003") Pasal 78 ayat (3) dan (4)yang berbunyi sebagai berikut :Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 223/Pat.SusPHI/2018/PN BdgB.1.Pasal 78(1) Pengusaha yang Inemperkerjakan perkerja/buruh melebithi Wuktukerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) haresmemenuhi syarat:a) Ada persetujuM perkerja/buruh yang bersangkutan; dinb) Waktu kerja

lembur hanya dapet dilakukan paling banyak 3(ago) jam dalam 1 (sate) hari dan 14 (em pat betas) jam dalam 1(satu) minggu.(2) Pengusaha yang inemperkerjakan perkerja/buruh melebthi ii;alctukerja sebagaimana dimaksud pada aya 1, wajib membayar upahkerja kmbur(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud Pda ayat (1) btidak berlaku bagi sector usaha atau pekerja tertentu.(4) Ketentuanmengenal waktu kerja lembur dan upah keijil lembursebaqgaimanafilmaksud pada ayat (Z) dan twat (3) diatur dengankeputusan

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 78 UU No. 13/2003 sudah sangat jelasmengatur mengenai pengaturan kerja lembur, Penggugat tidakseksama dalam memahami ketentuan Pasal 78 UU No, 13/2003khususnya pada ayat (3) dan ayat (4), yang mana berbunyi sebagaiberikut :Pasal 78(3)Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b tidak berlaku bagi sector usaha atau perkerja tertentu.(4)Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembursebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

Tanjung Jabung Barat, ketika saksi sedang berada di ruang kerjanya, datangsalah satu perkerja yang mengatakan kepada saksi kalau ada telpon dari saksiHADILA WATI als ILAU binti WAHAB yang memberi tahu bahwa mobil trukMitsubishi PS 100 bak terbuka warna biru Nopol B 9749 EV mengalamikecelakaan.Bahwa kemudian saksi.langsung menuju ke tempat kejadian (TKP) dan ternyatasaksi baru mengetahui yang membawa mobil truck tersebut tenyata adalahterdakwa.Bahwa disana saksi melihat para perkerja sudah terjatuh

Tahun 2003, tetapidikategorikan melakukan kesalahan' ringan, yaitu sesuaidengan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003, di mana pasal 161ayat (1) tersebut berbunyi : Dalam hal perkerja/buruhmelakukan pelang garan ketentuan yang diatur dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PerjanjianKerja Bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan HubunganKerja, setelah pekerja/buruh yang bersangkutan diberikansurat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut".

sebesar Rp. 105.000.000, (seratus lima juta rupiah), sehinggajumlah seluruhnya yang terdakwa terima dari saksi korban Yuli lbawati tersebutuntuk meluluskan Ujian CPNS tersebut sebesar Rp. 165.000.000, (seratusenam puluh lima juta rupiah) ,Bahwa pada saat pengumuman CPNS jurusan Bahasa Jawa tidak adapormasinya , dan uang tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksikorban Yuli lbawati dan melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentinganpribadi yaitu :e Untuk dipergunakan pengembalian pemasukan perkerja

(seratus enam puluh lima juta rupiah) ,Bahwa pads saat pengumuman CPNS jurusan Bahasa Jawa tidak adapormasinya , dan uang tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada saksikorban Yuli lbawati dan melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentinganpribadi yaitu :e Untuk dipergunakan pengembalian pemasukan perkerja honor kepadasaudara Dasuki sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah);e Untuk dipergunakan pengembalian pemasukan CPNS kepada Haryantisebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah

PUTUSANNomor 843/Pdt.G/2020/PA.Bpp=D > 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara CeralGugat antara:xxx Lahir di Balikpapan, 12 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA,Pekerjaan Perkerja Sosial Masyarakat, Tempat tinggal diJalan Indrakila, Gang Perjuangan, xxx KelurahanGunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan

Bahwa hak kompensasi Pemohon Kasasi/Perkerja adalah: Uang Pesangon 9 bulan upah x Rp16.119.316,00 x 2 = Re290.147.688,00; Uang PMK 8 bulan upah x Rp16.119.316,00 = Rp128.954.528,00:Jumlah (atb) = Rp419.102.216,00: UPH 15% x Rp419.102.216,00 = Rp 62.865.332,00: Uang Cuti Tahunan 12/25 x Rp16.119.316,00 = Rp 7.737.271,00; Upah selama Proses 6 bulan x Rp16.119.316,00 = Rp 96.715.896,00; THR Tahun 2017 1 bulan x Rp16.119.316,00 = Rp 16.119.316,00:Jumlah keseluruhan (a s/d f) = Rp602.540.031,00;(enam

Perkerja telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan ;Bahwa pekerja selaku Planner Dryer Maintenance PT. INCO, yangseharusnya menjaga dengan cermat dan sedemikian rupaagar segala peralatan perusahaan hanya dapat digunakansematamata untuk kebutuhan perusahaan, namun denganmenggunakan wewenang jabatannnya secara berturutturutpada tanggal 30/05/2001, 07/06/2001, 21/06/2001, 29/06/2001 dan27/07/2001 telah mengeluarkan dan membawa barang berupa 6Hal. 2 dari10 hal. Put.