merupakanpeserta pemilu, maka otomatis juga sebagai pelaksana kampanyesehingga setiap kegiatan yang dilakukan akan melekat sebagaiaktivitas kampanye selama Terdakwa memperkenalkan dirinya;Bahwa kalau sosialisasi atau peragaan pencoblosan denganmenggunakan specimen surat suara dari KPU, tidak termasukkampanye karena dalam kertas specimen tidak ada nama partai politikdan namanama calon atau peserta politik karena sudah digantidengan namanama lain yang tidak mengarahkan atau menyebutkansalah satu pertai

Meskipun bukan saatnya lagi sosialisasi pemilu, seharusnya kalaumemang niatnya untuk sosialisasi, maka Terdakwa dalam melakukansosialisasi atau peragaan pencoblosan dengan menggunakan specimenSurat Suara dari KPU, tidak termasuk kampanye karena dalam kertasspecimen tidak ada nama partai politik dan namanama calon atahu pesertapolitik karena sudah diganti dengan namanama lain yang tidakmengarahkan atau menyebutkan salah satu pertai atau nama calon, danmemperagakan semua Surat Suara;Menimbang, bahwa

dalam dan ke luar organisasi di daerah;Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas pemberhentianPenggugat sebagai anggota Partai Demokrat, sekaligus juga memohon kepada TergugatI untuk menyelenggarakan Sidang Mahkamah Partai Politik Partai Demokratsebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Partai Politik;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Organisasi Partai DemokratNomor: 33/PO14/DPP.PD/XI/2007 tentang Disiplin Anggota dan Sanksi Organisasi,serta Pembelaan Diri Anggota Pertai

S Budhisantoso Penanggung Jawab Kongres Pertai Demokrat.2. Dr Ahmad Mubarok MA Ketua Panitia Penyelenggara Kongres PartaiDemokrat.3. Prof Dr Iszan Tanjung Ketua Panitia Pengarah (SC) Kongres PartaiDemokrat.4. RMH H Syswanto Ns Ketua Panitia Pelaksana (OC) Kongres PartaiDemokrat.5 Marcus Selano Sip Mewakili Pimpinan Sidang Kongres Partai Demokrat.7.

Rekening 0000022101000233304 untukDPC PPP (Pertai Persatuan Pembangunan) Kabupaten Sidrap.Priode 01/07/06 28/07/06;1 (satu) Lembar Nota Asli Toko Ramayana untuk Pembelian 1(satu) Stel Kursi untuk Ruangan Ketua dengan harga sebesarRp2.800.000,00 tertanggal 21 Juli 2006;1 (satu) Lembar Nota Asli Pembelian Lampu Philip 23 wattsebanyak 3 (tiga) buah sebesar Rp90.000,00 tertanggal 24 Juli2006, atas nama Ir.

, bahwa dalam eksepsi/tangkisannya Para Tergugat mendalilkan bahwaoleh karena belum ada penyelesaian secara internal partai antara Para Tergugat denganPenggugat, maka gugatan Penggugat masih menjadi kewenangan internal Partai dalam halini Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat 1, 2 dan 5 Undangundang Nomor : 2Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa :Ayat I: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Pertai

dalil Penggugatbahwa sampai dengan batas waktu pendaftttaraaan tanggal24 Juni 2010 di KPU Wonogiri bakal calon yang mendaftardi KBWB termasuk Penggugat dan saksi H.M Suprapto tidakdidaftarkan untuk mengikuti pemilu Kepala Daerah Wonogiridi KPU Wonogiri.Menimbang, bahwa dari bukti T 1.25 adanya beritaacara rapat tentang tidak adanya kesepakatan antar partaidalam KBWB atas bakal calon yang diusung sebagai pesertapemilu) Kepala Daerah Wonogiri Tahun 2010 juga tentangpencabutan kontrak kerjasama antar pertai

Partai Demokrat Nomor : 001/DPC.PD/KP/V/2011 tanggal 19 April 2011 beserta Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan dari Pihak Pertama Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palu atas Nama Walikota Palu kepada Pihak Kedua Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palu berikut 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang sebesar Rp. 86.360.000,- ( delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Mei 2011;30. 1 (satu) bundel daftar pertanggung jawaban pertai

Dana Bantuan Partai Demokrat Nomor :001/DPC.PD/KP/V/2011 tanggal 19 April 2011 beserta Berita AcaraSerah Terima Bantuan Keuangan dari Pihak Pertama Kepala BadanKesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palu atasNama Walikota Palu kepada Pihak Kedua Ketua DPC Partai DemokratKota Palu berikut1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang sebesarRp. 86.360.000, ( delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh riburupiah) tertanggal 13 Mei 2011;1 (satu) bundel daftar pertanggung jawaban pertai

Berita Acara SerahHalaman 76 dari 124 Putusan perkara No 25/Pid.SusTPK/2015/PN Pal30.31.32.33.34.35.36.37.38.Terima Bantuan Keuangan dari Pihak Pertama Kepala Badan KesatuanBangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palu atas NamaWalikota Palu kepada Pihak Kedua Ketua DPC Partai Demokrat Kota Paluberikut 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang sebesar Rp.86.360.000, ( delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)tertanggal 13 Mei 2011;1 (satu) bundel daftar pertanggung jawaban pertai

Dana Bantuan Partai Demokrat Nomor :001/DPC.PD/KP/V/2011 tanggal 19 April 2011 beserta Berita Acara SerahTerima Bantuan Keuangan dari Pihak Pertama Kepala Badan KesatuanBangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palu atas NamaWalikota Palu kepada Pihak Kedua Ketua DPC Partai Demokrat Kota Paluberikut 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang sebesar Rp.86.360.000, ( delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu ru piah)tertanggal 13 Mei 2011;1 (satu) bundel daftar pertanggung jawaban pertai

Dana Bantuan Partai Demokrat Nomor :001/DPC.PD/KP/V/2011 tanggal 19 April 2011 beserta Berita AcaraSerah Terima Bantuan Keuangan dari Pihak Pertama Kepala BadanKesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palu atasNama Walikota Palu kepada Pihak Kedua Ketua DPC Partai DemokratKota Palu berikut 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uangsebesar Rp. 86.360.000, ( delapan puluh enam juta tiga ratus enampuluh ribu rupiah) tertanggal 13 Mei 2011;1 (satu) bundel daftar pertanggung jawaban pertai

Pedoman Penyelesaian Perselisinan Hasil Pemilihan Umum CalonAnggota Legislatif Partai Demokrat Tahun 2014 (P8);Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 1 Tahun 2014tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai untuk Penyelesaian PerselisihanHasil Pemilihan Umum (PHPU) Internal Calon Anggota Dewan PerwakilanRakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Demokrat dalam Pemilu2014 (P9);UndangUndang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 2 Tahun 2008 Tentang Pertai

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undangundang RI Nomor 2 tahun2011 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 2 tahun 2008tentang partai politik dijelaskan bahwa bantuan keuangan dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah tersebut diberikan secara proporsional kepada pertai politik yangmendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat, Dewan PerwakilanRakyat Daerah

DPRDBINTAN/082 Tanggal 11 Juni 2013 Tentang Usulan Pemberhentian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Bintan Periode 20092014 dan SuratBupati Bintan Nomor : 100/PEM/124 Tanggal 26 Juni 2013 PerihalRekomendasi Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bintan,sebagaimana konsideran Menimbang huruf a.4 Bahwa memang benar pengakuan Penggugat pada poin 4 yangmenyatakan Penggugat telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRDBintan Periode 20092014 karena Penggugat ingin mencalonkan dirimelalui partai lain (Pertai

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 2 tahun2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentangpartai politik dijelaskan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebutdiberikan secara proporsional kepada pertai politik yang mendapatkan kursidi dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Buntudatu periode 2017 2022 partai berkarya adalahmembantu sekertaris membuat administrasi partai berkarya dan turutmemenangkan partai berkarya pada pemilu tahun 2019;Bahwa Terdakwa masuk sebagai tim relawan dari partai berkarya danmendukung caleg dari pertai berkarya yang berpotensi untuk naik ataumendapatkan suara terbanyak dan yang berpotensi dari partai berkarya adalahno. Urut 7 yaitu Drs. LITA;Bahwa bentuk dukungan saksi terhadap caleg DPRD no. Urut 7 yaitu Drs.

Sehingga tidak berdasar dan tidak ada alasanhukum bahkan tidak ada hubungan hukum bagi Penggugat untukmenuntut kerugian Materiil dan Immateriil yang diakui dialami olehPenggugat adalah akibat perbuatan Tergugat dan Tergugat Il.Karena secara fakta, tindakan Para Tergugat sudah sesuai denganProsedur dan mekanisme yang diatur dalam AD/ART PartaiKebangkitan Bangsa tentang perubahan atas angaran dasar dananggaran rumah tangga pertai kebangkitan bangsa yangberdasarkan Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan

hasil penyelidikan dalam upaya Para TergugatIl Intervensi mendapatkan bukti, bahwa ternyata secarakolektif Anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 20082013dimana Penggugat juga sebagai bagian dalam lembagatersebut telah melakukan hal hal yang = dikategorikanmencemarkan lembaga KPU Kabupaten Sarmi sebagai lembagayang seharusnya dijaga kehormatannya dan melanggar kodeetik KPU sehingga seluruh elemen masyarakat KabupatenSarmi melalui lembaga sosial kemasyarakatan dan lembagapolitik kepartaian maupun non pertai

309UndangUndang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentangPemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dikaitkan dengan bagianunsur yang berkaitan dengan perkara ini yaitu melakukan perbuatanyang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahansuara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurangsangat jelas telah kami uraikan di dalam surat tuntutan kami ............Bahwa walaupun Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu danTerdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. berada di dalam 1 (satu)Partai yang sama yaitu Pertai

Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentangPemilihnan Anggota DPR, DPD dan DPRD dikaitkan dengan bagianunsur yang berkaitan dengan perkara ini yaitu melakukan perbuatanyang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahansuara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurangsangat jelas telah kami uraikan di dalam surat tuntutan kami ............Bahwa walaupun Terdakwa Yusuf Uweng, SE. alias Ucu danTerdakwa Johanis Herman Serang, S.Pd. berada di dalam 1 (satu)Partai yang sama yaitu Pertai

berdasar hukumjika Penggugat dipecat balk sebagai Pengurus maupun sebagaiAnggota ParaiPersatuan Pembangunan.Jika Penggugat sudah menjadi Anggota dan Pengurus PartaiPersatuan Pembangunan yang diketuai oleh Djan Farids' danmenganggap bahwa itu benar dan sah, maka seharusnya Penggugatmengurus masalah ini melalui ketuanya dan tidak mengusik PartaiPersatuan Pembangunan yang dipimpin oleh Tergugat padaTingkat Pusat dan Tergugat Il pada Tingkat Provinsi SulawesiSelatan.Dan jika Penggugat menganggap bahwa Pertai

Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undangundang RI Nomor 2 tahun 2011tentang perubahan atas Undangundang Nomor 2 tahun 2008 tentang partaipolitik dijelaskan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut diberikansecara proporsional kepada pertai politik yang mendapatkan kursi di dewanperwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota yang perhitungannya berdasarkanjumlah

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.( Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undangundang RI Nomor 2 tahun 2011tentang perubahan atas Undangundang Nomor 2 tahun 2008 tentang partaipolitik dijelaskan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut diberikansecara proporsional kepada pertai politik yang mendapatkan kursi di dewanperwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

TataUsaha Negara Kupang atau Pengadilan Agama Kupang dan lainlain.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeti Oelamasi AMAT SANGATKELIRU memaknai ketentuan Pasal 162 RBg dengan membuatpertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim dalamputusannya pada halaman 45 baris ke4 s/d baris ke26 yaituberkaitan dengan suratsurat keputusan yang diterbitkannya dalamjangkauan internal kepartaian, sehingga menurut pendapat MajelisHakim bahwa perkara aquo mengandung materi/substansi yangberkaitan dengan keputusan pertai

berjumpa dengan ParmonaLimbong yang kebetulan Parmona Limbong juga merupakan pengurusdari Partai Nasdem kemudian Saksi melihat Terdakwa di dalam ruanganbersama Parlin Manihuruk dan Robert Limbong yang sedang menungguSaksi Martua Sitanggang, setelah itu Saksi ikut bergabung denganmereka karena sebelumnya Saksi pernah bertemu dan tidak lamakemudian Saksi Martua Sitanggang datang dan membahas masalahuang yang akan diberikan kepada orang tua Martin Manurung sebagaibukti keseriusan agar didukung oleh pertai