Seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Surat KeputusanObjek Sengketa, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah memenuhiketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 9 Tahun 2004tentang Perubaban atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara.

perkara yang diputus olehPengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yangdimohonkan pemeriksaannya untuk tingkat kasasi, makapemeriksaannya untuk tingkat kasasi adalah tunduk kepadaketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudiantelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, dan terakhir dirubah berdasarkanUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubaban

hukum PengadilanTata Usaha Negara Medan tersebut,Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Pejabat PembinaPegawai Negeri Sipil, Ssesuai dengan kewenangan yang adapadanya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturanperundang undangan yang berlaku, yaitu) Undang Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir dirubahdengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, UndangUndang Nomor 43 Tahun 2008tentang Perubaban

ALI HANAFIAH,Surat Keputusan Tergugat aquo diketahui Penggugat pada tanggal 5 Mei2015 dari keluarga Penggugat yang memberitahukan bahwa tanah Penggugattermasuk dalam objek perkara pada Pengadilan Negeri Palembang atasGugatan para ahli waris dari .M ALI HANAFIAH, BA. lawan Drs.GAMALERI Bin ALI GANSO MANSYUR alias GAMAL ; sehinggaGugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang disampaikan Penggugat masihtenggat waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 UndangUndang Nomor51 Tabun 2009 tentang Perubaban Kedua

Notarisdan P.PA.T di Palembang; Kepentingan Penggugat dalam mengajukangugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubaban atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Orangatau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadapengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan

;Bahwa perubaban anggaran dasar perseroan PT.

Karsitem telah meninggal dunia pada tanggal 15Januari 2009 maka sudah seharusnya status Penggugat Il tersebutdilakukan perubaban karena hal yang demikian belu m tergambar dalamputusan Pengadilan Tinggi Semarang ;Bahwa untuk lebih jelasnya di bawah ini kami uraikan secara kronologisjalannya sengketa tanah tersebut sebagai berikut :Hal. 14 dari 20 hal. Put.

kepada Terdakwa tersebut, disamping berdasarkan Pasal 10 KitabUndangUndang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga memperhatikan ancamanpidana yang tercantum dalam Pasal 158 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencantumkan pidanakumulatif penjara dan denda;Menimbang, bahwa berkaitan dengan ancaman pidana dalam perkaraini, UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara telah mengalami perubahan yaitu UndangUndang Nomor 3 Tahun2020 Tentang Perubaban

dalam hal ini adalah bagaimanamungkin sebuah Yayasan yang telah memiliki UU tersendiri yaitu UU No.28/2004, tentang perubaban atas UU No. 16/2001, tentang Yayasan sertaGuru yang juga telah memiliki UU tersendiri yaitu UU No. 14/2005,tentang Guru dan Dosen, dapat tunduk dan diselesaikan perselisihannyapada Pengadilan Hubungan Industrial sesuai UU No. 13/2003, tentangKetenagakerjaan ?

Nomor 20 Tabun 2001 Tentang Perubaban AtasUndangUndang R.I. Nomor 31 Tabun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana .LEDIH SUDSIDIAIR Bahwa terdakwa ENCUK SUKMARA, S.E.

Nomor 20 Tabun 2001 Tentang Perubaban AtasUndangUndang R.I. Nomor 31 Tabun 1999 Ten tang Pembel'lDtasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal55 ayat (1) ke KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas Penasehat HukumTerdakwa, telah mengajukan EksepsilKeberatan , dan telah diputus dalam putusan selayang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;Sebelum memutus pokok perkara : pronoeen cnn neaae1.

Terdakwa BASUKI WIDIASTOMO,S.Pt Bin SASTRO WIDODO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh tujuhjuta rupiah) ke rekening Terdakwa BASUKI WIDIASTOMO denganNomor Rekening 30570210210 pada BPD Capem Setwilda Jatengtanggal 20 Januari 2009 ;Bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat,kerukunan umat beragama, intern umat beragama serta umat beragamadengan Pemerintah , Biro Bintal Setda Provinsi Jawa Tengah sesuaidengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal10 Maret 2008, Tentang Perubaban

(dua puluh juta rupiah)~ kerekening terdakwa BASUKI WIDIASTOMO dengan Nomor Rekening30570210210 pada BPD Capem Setwilda Jateng tanggal 20Januari 2009.Bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaanmasyarakat, kerukunan umat beragama, intern umat beragamaserta umat beragama dengan pemerintah, Biro Bintal SetdaPropinsi Jawa Tengab sesuai dengan Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008,Tentang Perubaban Atas Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor 83 Tahun 2007 #4xTentang

ayat (1) huruf c UndangUndang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan joUndangUndang No 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndangNo 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karena ketentuan Pasal 49 ayat (1)huruf c UndangUndang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo UndangUndang No 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang No 7Tahun 1992 tentang Perbankan, hanya dapat diterapkan atas pelanggaranPasal 30 dan Pasal 34 UndangUndang No 7 Tahun 1992 tentangPerbankan jo UndangUndang No 7 Tahun 1998 tentang Perubaban

atas nama Adriana Frederika Pasiak, Julie Juliana Pasiak,Linttje Tamawiwi Janda dari Mauris Pasiak terakhir telah di baliknamaj/dialinkan ke atas nama Robby Hosano, bertentangan dengan Pasal53 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, serta Tergugat telah melanggar Asas Legalitas dalam AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2)huruf b UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubaban

Bahwa selanjutnya judex facti juga telah memberikan pertimbanganhukum pada halaman 32 alenia ke1, yaitu :"Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ahli waristanggal 14 September 2009, bukti ini menerangkan kalau Penggugat adalahbenar salah satu ahli waris dari almarhum Letnan Kolonel Habib MuhammadSyarief; "Bahwa kesimpulan judex facti yang demikian tentunya sangat kelirudan tidak sesuai dengan batas kewenangannya, karena berdasarkanketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubaban

Deli Serdang sebesar Rp. 180.000.000, 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Mekar Sari Tabun 2009. 1 (satu) set Asli Akte Notaris Pendirian Yayasan Mekar Sari di hadapan NotarisIDHAM, SH No. 42 tertanggal 16 September 2003. 1 (satu) set Asli Akte Perubaban Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan NotarisIRWAN SANTOSO, SH No. 12 tertanggal 6 Agustus 2009. 1 (satu) set Asli Akte Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan NotarisIRWAN SANTOSO, SH No. 55 tertanggal 20 Oktober 2009. 1 (satu

Bahwa kedudukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai orangyang dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil diperkuat dengandikeluarkannya UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubaban atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Pasal 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor20 tahun 2001 menyatakan :Pegawai Negeri adalah meliputi :1.Pegawai Negeri sebagaimana

sehingga dalil bahwa Penggugatbaru mengetahui kalau di atas tanahnya telah terbitsertipikat objektum litis masing Sertifikat Hak MiulikNomor : 22066, Sertifikat Hak Milik Nomor : 22518 danSertifikat Hak Milik Nomor : 22521/Tamalanrea, setelahdiberitahu oleh Kuasa Penggugat pada bulan Maret 2010,adalah sangat tidak masuk akal, dan hanya akalakalPenggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara juncto Undangundang Nomor 9 tahun2004 tentang Perubaban

Administrasi DanTeknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 58 hurufK point 1 yang berpedoman pada Pasal 127 RV yang mengatur mengenaiperubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugatmengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat makaperubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat", kemudianYurisprudensi Mahkamah Agung RI ("YMARI") Nomor 1425 K/Pdt/1985tanggal 24 Juni 1991, yaitu perubahan surat atau gugatan perdata dapatditerima atau dibenarkan apabila perubaban

Notarisdi Gresik tersebut;Bahwa dalam Pasal 11 Akta Notaris No. 6 tanggal 9 Januari 1997tentang Perubaban Perjanjian Kredit tersebut, antara lain ditetapkan:Tanpa persetujuan tertulis terlebih dabulu dari bank maka tidak diperkenankan:e Menjaminkan atau menggadaikan, menjual dan/atau mengalihkan hakatau menyewakan/menyerahkan kepada Pihak Ketiga manapun jugabarangbarang bergerak maupun tidak bergerak milik Peminjam yangtelah dijaminkan untuk fasilitas kredit ini;Bahwa kemudian pada tahun 1998 Penggugat

atas nama AdrianaFrederika Pasiak, Julie Juliana Pasiak, Lintje Tamawiwi Janda dari Mauris Pasiakterakhir telah di balik nama/dialinkan ke atas nama Robby Hosano, bertentangandengan Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 9 Tabun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, serta Tergugat telah melanggar Asas Legalitas dalam AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang N6. 9 Tabun 2004 tentang Perubaban

No. 42 tertanggal 16 September 2003;1 (satu) set Asli Akta Perubaban Notaris Yayasan Mekar Sari dihadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 12 tertanggal 6 Agustus 2009;1 (satu) set Asli Akta Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari dihadapan Notaris Iran Santoso, S.H.

No. 42 tertanggal 16 September 2003;1 (satu) set Asli Akta Perubaban Notaris Yayasan Mekar Sari dihadapan Notaris Iran Santoso, S.H. No. 12 tertanggal 6 Agustus2009;1 (satu) set Asli Akta Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari dihadapan Notaris Irwan Santoso, S.H.