No. 764 K/Pid.Sus/2016tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atasPenghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu:1) untuk PNS Golongan dan Golongan II sebesar 0% dari jumlah BrutoTunjangan Profesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD/Sertifikasi GuruPNSD;2) untuk PNS Golongan III sebesar 5% dari jumlah bruto Tunjangan ProfesiGuru dan Dana Profesi Guru PNSD/Sertifikasi Guru PNSD;3) untuk PNS Golongan IV sebesar

15% dari Jumlah Bruto TunjanganProfesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD/Sertifikasi Guru PNSD yaitusebagai berikut: No Uraian Jumlah Sertifikasi PPh Pasal 21 1 Dana Triwulan *l) 5.605.077. 300,00*Il) 4.367.935.500,00*l) 659.781.075,00*Il) 499.520.355,00 2 Dana Triwulan Il 10.986.678.100,00 1.287.586.605,00Dana Triwulan III 10.922.546.800,00 1.261.931.940,004 Dana Triwulan IV 12.013.312.800,00 1.378.085.340,00(Susulan) 103.444.800,00 9.457.560,00Jumlah 43.998.995.300,00 5.096.362.875,00 Jadi, jumlah

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melaluimekanisme transfer Daerah, Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2013, BAB II butir huruf B berbunyi besaran Tunjangan ProfesiGuru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuaiperaturan perundangundangan bagi PNSD yang memiliki sertifikatpendidikan dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan petunjukteknis, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

/Sertifikasi GuruPNSD;2) Untuk PNS Golongan Ill sebesar 5% dari jumlah bruto Tunjangan ProfesiGuru dan Dana Profesi Guru PNSD/Sertifikasi Guru PNSD;3) Untuk PNS Golongan IV sebesar 15% dari Jumlah Bruto TunjanganProfesi Guru dan Dana Profesi Guru PNSD/Sertifikasi Guru PNSD yaituSebagai berikut:Hal. 12 dari 105 hal.

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melaluimekanisme transfer Daerah, Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2013, BAB Il butir huruf B berbunyi besaran Tunjangan ProfesiGuru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuaiperaturan perundangundangan bagi PNSD yang memiliki sertifikatpendidikan dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan petunjukteknis, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Bahwa sebagaimana di atas oleh Termohon, Pemohon dinyatakan didugakeras melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam PenyaluranDana Tunjangan Khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 danseterusnya, yang atas hal ini dalam Akun Instagram Kejakssaan NegeriKatingan https://www.instagram.com/p/CSq9EA5HM6RI?

MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURUPEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)7. Bahwa untuk menjawab hal kabur/tidak jelas yang diuraikan pada point 6 diatas, maka terlebin dahulu harus diketahul bagaimanakah mekanismePenyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah(PNSD) dalam perkara tersebut.

Tidak NaePelaksanaanPenyaluranDiinformaskan melalui SitusKemdikbudFY Penerbitan SKTKDokumenSKTKdalam bentukpdfMONEV PelaksanaanPenyaluranTunjanganot Proses Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru PNSD 11. Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka secara garis besarDitjen GTKmenginput data DAPODIK dengan melakukan verifikasi kelayakan calonpenyaluran dana tersebut dilakukan dengan teknis: 1.penerima tunjangan khusus: 2.

Selanjutnyadihubungkan dengan ketentuan dalam penyaluran tunjangan khusus yangdiuraikan pada point 8 yang berbunyi: Guru PNSD yang terbuktimenerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau TambahanPenghasilan Guru yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, wajibmengembalikan tunjangan yang telah diterimanya.

bagi Guru PNSD Kabupaten Katingan padaDinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017, kiranya terlalujauh dan berlebinan Sdr.

/2014/PT.TJK.22Pendidikan Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 7.317.333.275,00(tujuh millyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu duaratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :1) Jumlah Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) yangdicairkan dari Rekening Kas Umum DaerahKabupaten Lampung Utara melalui Rekening Dinas Rp. 77.974.626.731,0Pendidikan (Sesuai SP2D setelah dipotong pajak); 02) Jumlah Realisasi Penyaluran Dana TunjanganProfesi (Sertifikasi) kepada PNSD

SahadatBurhanRekapitulasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD melaluiDana Transfer Kab.

Surat Tanda Setoran Nomor : 382.00.05.00869.2 tanggal 18Januari 2013 untuk Setoran dan Sisa Pembayaran TunjanganSertifikasi dan Propisi Guru PNSD di Tahun 2013. Penyetorpengembalian Berti Astuti di Bank LampungDipergunakan dalam perkara An. Drs. Hi ZULKARNAIN Bin CIK AMANRANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).5.

Sahadat Burhan, SH, MH,dengan Laporan Pemalsuan dokumen/surat/Pasal 263 KUHPidanaSurat Bupati Lampung Utara Nomor : 700/234/24LU/2013 tanggal10 Juli 2013 tentang Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov.LampungSurat Tanda Setoran Nomor : 382.00.05.00869.2 tanggal 18Januari 2013 untuk Setoran dan Sisa Pembayaran TunjanganSertifikasi dan Propisi Guru PNSD di Tahun 2013.

Penerima; Rp. 70.646.008.856,00 Rp. 7.328.617.875,00Jumlah Setoran ke Kas Umum Daerah KabupatenLampung Utara atas pengembalian DanaTunjangan Profesi (Sertifikasi) yang tidak dapatRp. 11.284.600,00disalurkan kepada PNSD Penerima; P Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 2 3) Rp = 7.317.333.275,00Bahwa kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 7.317.333.275,00(tujuh milyar tigaratus tujun belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh limarupiah) yang sebagian sudah dikembalikan oleh Terdakwa

SahadatBurhanRekapitulasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD melaluiDana Transfer Kab.

Sahadat Burhan, SH, MH,dengan Laporan Pemalsuan dokumen/surat/Pasal 263 KUHPidanaSurat Bupati Lampung Utara Nomor : 700/234/24LU/2013 tanggal10 Juli 2013 tentang Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov.LampungSurat Tanda Setoran Nomor : 382.00.05.00869.2 tanggal 18Halaman 51 dari79 Putusan Nomor:03/Pid.SUS/TPK/2014/PT.TJK.52Januari 2013 untuk Setoran dan Sisa Pembayaran TunjanganSertifikasi dan Propisi Guru PNSD di Tahun 2013.

Surat Tanda Setoran Nomor : 382.00.05.00869.2 tanggal 18Januari 2013 untuk Setoran dan Sisa Pembayaran TunjanganSertifikasi dan Propisi Guru PNSD di Tahun 2013. Penyetorpengembalian Berti Astuti di Bank LampungDipergunakan dalam perkara An. Drs.Hi. ZULKARNAIN Bin CIK AMANRANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).7.

Dairi TA.2010 mengalokasikan dana sebesar Rp237.074.369.200,00 (dua ratus tiga puluhtujuh milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu duaratus rupiah) untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, dengan perincian :Belanja Tidak Langsung Rp189.910.667.500,00.Belanja Langsung Rp47.163.701.700,00.Jumlah Rp 237.074.369.200,00.Bahwa selain dana yang bersumber dari APBD, terdapat juga sumber dana dariAPBN, yaitu dana untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PegawaiNegeri Sipil Daerah (PNSD

dimanasisanya sebesar Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribuseratus enam puluh lima rupiah) tidak Terdakwa salurkan / bayarkan dan tidakdapat dipertanggung jawabkan Terdakwa, akan tetapi hingga saat ini danatersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.Bahwa adapun rincian dana yang tidak disalurkan / dibayarkan Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh limarupiah) adalah sebagai berikut :A Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD

Departemen / Lembaga / PemerintahDaerah.Ayat (2)Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atashak dan buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2010 tentang PedomanUmum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan bagi GuruPegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan KotaTahun Anggaran 2010.Pasal 6 ayat (1):Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DanaTambahan bagi Guru PNSD

dimanasisanya sebesar Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribuseratus enam puluh lima rupiah) tidak Terdakwa salurkan / bayarkan dan tidakdapat dipertanggung jawabkan Terdakwa, akan tetapi hingga saat ini danatersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.Bahwa adapun rincian dana yang tidak disalurkan / dibayarkan Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh limarupiah) adalah sebagai berikut :F Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD

No. 47 K/PID.SUS/2014Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum menerima Tunjangan Profesi yangdilaksanakan persemester yang disalurkan melalui UPT. Pendidikan DasarKecamatan Gunung Sitember= Bahwa UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember ada menerimaanggaran dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang kemudian selakuBendahara Pembantu UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember,Terdakwa harus salurkan/bayarkan sesuai peruntukannya, yaitu untuk SekolahDasar di bawah UPT.

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat, Nomor : BKD.810/43/2010, tanggal 18Nopember 2012, tentang seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, maka penggugat telah mengajukanLamaran kepada Tergugat, untuk menjadi Calon PNSD Kab. Alor TahunAnggaran 2010, yang dilaksanakan oleh Tergugat ;5.

Bahwa Penggugat telah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh PanitianSeleksi PNSD Kabupaten Alor, sehingga Penggugat mengikuti Ujian seleksitersebut tanggal 13 Desember 2010 ;6. Bahwa dalam Ujian seleksi PNSD Kab. Alor Tahun Anggaran 2010 tersebut,Penggugat dinyatakan LULUS, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor,Nomor : BKD.810/52/2010, tanggal 28 Desember 2010 ; 6. bahwa.7.

copy);Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor, NomorBKD.810/43/2010, tanggal 18 Nopember 2010, tentang SeleksiPenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten AlorTahun Anggara 2010 ( copy dari copy) ;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor NomorBKD.871/41/2010, tanggal 18 Nopember 2010, tentangFormasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab.Alor TahunAnggaran 2010 (Copy dari copy ) ;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Alor NomorBKD.871/53/2010 = tanggal 22 Desember 2010, tentangPerubahan Formasi Calon PNSD

Kabupaten Alor TahunAnggaran 2010 ( Copy dari copy ) ;Fotocopy Pengumuman Bupati Alor Nomor : BKD.810/51/2010tanggal 28 Desember 2010, tentang Penetapan Peserta yangdinyatakan lulus testing Peenerimaan Calon PNSD KabupatenAlor Formasi tahun 2010 ( Copy dari Copy ) ;Surat Keputusan Bupati Alor, Nomor : BKD.810/52/2010tanggal 28 Desember 2010, tentang Peserta yang dinyatakanLulus Testing Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahKab.Alor Tahun Anggaran 2010 ( Copy dari Copy ) ;Fotocopy Surat Keputusan

BERITAACARA PERSIDANGANNomor : 52/Pdt.P/2021/PN CrpPersidangan Umum Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada Pengadilan Tingkat pertama yang dilangsungkan di ruangsidang Pengadilan Negeri tersebut Jalan Basuki Rahmat No. 15 Curup pada hariSENIN tanggal 21 Juni 2021 dalam perkara permohonan atas nama :MARDIYANSYAH, Tempat/Tanggal Lahir: Kepahiang, 8 Maret 1982, Agama: Islam,Pekerjaan: PNSD Kabupaten Rejang Lebong, Tempat Tinggal: BaktiOsis Jl.

Sekretaris Badan PengembanganDan Pembinaan Bahasa di Jakarta;Foto Copy Surat Nomor :0617/11.3/KP/2014 Tanggal 25 April 2014DariKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Badan Pengembangan DanPembinaanBahasa Tentang Jawaban Surat Pengajuan PermohonanPindah ke PegawaiNegeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten RokanHilir atas nama Maryoto;2018.

Foto Copy 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : 004/I1/5,12/KP/2014Tanggal 02 Januari 2015 Berupa PengajuanPermohonan Pindah ke PegawaiNegeri Sipil Daenah (PNSD) KabupatenRokan Hilir atas nama Maryoto, S. PdDani Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Badan Pengembangan DanPembinaan Bahasa BalaiBahasa Provilrsi Riau Kepada Kepala BadanPengembangan Dan Pembinaan Bahasa U. P. Sekretaris Badan PengembanganDan Pembinaan Bahasa di Jakarta;17.

Foto Copy Surat Nomor :0617/11.3/KP/2014 Tanggal 25 April 2014DariKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Badan Pengembangan DanPembinaanBahasa Tentang Jawaban Surat Pengajuan PermohonanPindah ke PegawaiNegeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten RokanHilir atas nama Maryoto;18.

Foto Copy 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : 004/11/5,12/KP/2014Tanggal 02 Januari 2015 Berupa PengajuanPermohonan Pindah ke PegawaiNegeri Sipil Daenah (PNSD) KabupatenRokan Hilir atas nama Maryoto, S.Pd Dani Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Badan Pengembangan DanPembinaan Bahasa BalaiBahasa Provilrsi Riau Kepada Kepala BadanPengembangan Dan Pembinaan Bahasa U. PP. Sekretaris BadanPengembangan Dan Pembinaan Bahasa di Jakarta;17.

Foto Copy Surat Nomor :0617/11.3/KP/2014 Tanggal 25 April 2014DariKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Badan PengembanganDanPembinaan Bahasa Tentang Jawaban Surat Pengajuan PermohonanPindahke Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten RokanHilir atas namaMaryoto;18.

PUTUSANNomor: 19/Pdt.G/2012/MSMBO.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah mejatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara pihakpihak antara: Po lahir 31 Desember 1964, Agama Islam, Pendidikanterakhir S.1, pekerjaan PNSD (guru), tempat tinggalpo Kab.Aceh Barat, selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON ; LAWANPg Lahir 9 April 1978, agama Islam, pekerjaan iburumah tangga

Sudah berulang kali diselesaikan dan didamaikan oleh pihak keluarga,akan tetapi tidak ada hasilnya ; Bahwa Pemohon adalah PNSD, maka sesuai maksud PeraturanPemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun1990. untuk pengajuan permohonan cerai ini Pemohon sudahmemperoleh izin dari pejabat yang berwenang, yaitu Bupati Aceh baratdengan surat Keputusan No.

Alat bukti surat e Asli Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.867/93/PP.PNS/2013, tentang Pemberian Izin Melakukan ProsesPerceraian kepada PNSD Kabupaten Flores Timur, telahbermeterai cukup oleh Majelis Hakim selanjutnya ditandaidengan (P 1); e Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: XX/XX/XXX/XXXX tertanggal09 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, telahbermeterai cukup dan telah dilegalisasi dan dicocokkan denganaslinya oleh Majelis

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipiltelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dikuatkandengan bukti P1;Menimbang, bahwa bukti Pl adalah Surat Keputusan BupatiFlores Timur Nomor BKD.867/93/PP.PNS/2013 tentang pemberian izinmelakukan proses perceraian kepada PNSD Kabupaten Flores Timuratas nama Subaidah, A.Md.

., Pekerjaan PNSD Kabupaten KutaiTimur (Plt. Kepala Bagian Hukum Setkab. Kutai Timur), alamatkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, JalanSoekarno Hatta, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta,Kabupaten Kutai Timur ; Ardiansyah, S.H., Pekerjaan PNSD Kabupaten Kutai Timur (Staf.Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab.

menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahanPenggugat dengan Tergugat;Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsemenjak Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa penyebab terjadinya perselisinan dan pertengkaran antaraPenggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurangbertanggungjawab dalam menafkahi rumah tangga, padahal Tergugatpensiunan PNSD

menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahanPenggugat dengan Tergugat;Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsemenjak Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurangbertanggungjawab dalam menafkahi rumah tangga, padahal Tergugatpensiunan PNSD

Fotokopi sesuai aslinya Bukti tambahan penghasilan PeningkatanKesejahteraan Umum PNSD Kab. TTU tahun 2015 a.n. Drs. Vinsensius Sabasebagai Kepala Badan, Golongan IV/b sebesar Rp. 850.000, tanggal 09 Juli2015, selanjutnya diberi tanda bukti P 7;8. Fotokopi dari fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir Pembina Utama MudaIV/c, gaji pokok Rp. 4.781.000, selanjutnya diberi tanda bukti P 8;9. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Presiden RI.

TTU; Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengajukan PermohonanPensiun Dini sebagai PNSD Kab. TTU tahun 2015; Bahwa setahu saksi alasan yang diajukan Penggugat dalamPermohonan Pensiun Dini nya yaitu : Karena ditetapkan sebagaitersangka tahun 2014 dan ditahan oleh Tergugat tahun 2015, sehinggamengganggu aktivitas di Kantornya; Bahwa setahu saksi gaji pokok Penggugat sebelum pensiun yaitusebesar Rp. 4.862.300; Bahwa ketika Penggugat masih aktif sebagai PNSD Kab.

TTU sebesar Rp. 4.862.300, dan gaji pokok PenggugatHalaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Kfmketika menjalani pensiun sebesar Rp. 3.417.000, karena hanya terima 75% dari gaji pokok ketika masih aktif sebagai PNSD;Bahwa semua tunjangan yang berhubungan dengan jabatan dan Kesrayang diterima oleh Penggugat, sudah dihentikan, karena tunjanganjabatan dan Kesra diberikan ketika masih aktif dan memegang jabatan;Bahwa ketika Penggugat mengajukan Permohonan Pensiun Dini adasurat

Bahwa saksi pernah mengantar Pengacara ke Hotel dan rumah makan;Bahwa pernah saksi diminta mendampingi Isteri Penggugat setelahPenggugat ditahan di Rutan oleh Tergugat dalam Kasus dana DAK DinasPPO tahun 2008, 2010 dan 2011;Bahwa saksi tahu penggugat pernah ditahan oleh tergugat di Rutandalam Kasus dana DAK Dinas PPO tahun 2008, 2010 dan 2011, namunsaksi tidak tahu pasti waktunya;Bahwa saksi tidak tahu berapa besar gaji maupun tunjangan Penggugatketika masih aktif maupun sesudah Pensiun sebagai PNSD

Dinas Sosial danTenaga Kerja Kabupaten Agam, telah diberi meterai secukupnya dantelah diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P6 ;Fotocopi Surat Keterangan Nomor : NOMOR SURATKETERANGAN POLISI tanggal 26 Agustus 2010, yang dikeluarkanoleh Kepala Kepolisian Sektor TV Angkat Candung, telah diberi meteraisecukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tandaP7 ;Fotocopi Daftar Pembayaran Gaji PNSD Kabupaten Agam Bulan Juni2010, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan pejabat

Dinas Sosial dan TenagaKerja Kabupaten Agam ;Bahwa bukti P7 adalah Surat Keterangan Nomor : NOMOR SURATKETERANGAN POLISI tanggal 26 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh KepalaKepolisian Sektor IV Angkat Candung ;Bahwa bukti P8 adalah Daftar Pembayaran Gaji PNSD Kabupaten AgamBulan Juni 2010, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan pejabat yangmengeluarkannya ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I danPemohon IJ telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan manaadalah

Kol Sulaiman AminKomplek Griya Sriwijaya Blok D Nomor 8 Rt.39 Rw.07, KelurahanKarya Baru, Kecamatan Alangalang lebar Palembang berdasarkansurat kuasa tertanggal 2 Maret 2014, dahulu disebut sebagai Tergugatsekarang Pembanding;MelawanTERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1 EkonomiPembangunan, pekerjaan PNSD, tempat tinggal di Kota Palembang,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taslim, SH dan YusmarwatiSH, Advokat pada kantor JIn.

untuk diperiksa pada tingkat banding;Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamamengenai eksepsi Tergugat adalah sudah tepat dan benar, di dalam berita acarasidang tanggal 4 Juli 2013 Penggugat telah menyerahkan Surat keputusan BupatiMusi Rawas Nomor 120/KPTS/BKPP/2013 tanggal 16 Mei 2013, sedangkanTergugat menyampaikan eksepsi dalam jawabannya dalam berita acara sidangtanggal 10 Oktober 2013, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapatPenggugat selaku PNSD

hormat PENGGUGAT sebagai CPNS dengan alasan sepertiyang tercantum dalam konsiderans menimbang point (b) adalahkekeliruan besar dan bertolak belakang dengan fakta karena : Selama menjalankan tugas di Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Kupang terhitungmulai tanggal 22 Juni 2006 sampai dengan PENGGUGAT memasukkan bahanbahanusulan untuk pengangkatan sebagai PNS 100% pada bulan Juli 2007, PENGGUGATtidak pernah dijatuhi hukuman disiplin apapun, dianggap cakap dan memenuhi syaratuntuk diangkat sebagai PNSD

Bahwa walaupun perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat terjadipada tahun 20032005 dimana Penggugat masih berstatus masyarakat biasadan belum berstatus CPNSD Kabupaten Kupang dan bof terkait denganperaturan kepegawaian mulai tanggal 26 Juni 2008 secara moral dan hukum Penggugat tetap saja harus bertanggung jawab terhadap perbuatan amoraltersebut karena perilaku Penggugat tidak terpuji tersebut secara sengajadisembunyikan ketika mencalonkan diri menjadi PNSD dan baru terkuakpada saat Peggugat

menjadi Calon PNSD Kabupaten Kupang sebagaimanapengakuan Penggugat dalam gugatannya ; 2..

terhadap hal initidak beralasan hukum dan oleh karena itu patut ditolak seluruhnya sebab :1.4.Bahwa Tergugat tidak memberhentikan Penggugat dalam kedudukan sebagaimasyarakat umum atau yang mungkin kemudian hari menjadi CPNSD tetapi Penggugatdalam kedudukan sebagai Calon PNSD Kabupaten Kupang berdasarkan PetikanKeputusan Bupati Kupang Nomor : 821/14/63.A/06/UP tanggal19 Juni 2006 yang secara hukum adalah wewenang dari Tergugatuntuk menindak setiap CPNSD Kabupaten Kupang yang secara tegas dan benar

Bahwa dasar Tergugat melakukan tindakan pemecatan dengantidak hormat kepada Penggugat sebagai Calon PNSD KabupatenKupang adalah karena adanya laporan menghamili Fery Ina Ninudimana penggugat tidak bertanggung jawab dari orang tuakorban tanggal 26 Mei 2006 dan juga tembusan suratnya kepadaMENPAN RI dimana tanggapan dari MENPAN RI dengan surattanggal 7 Agustus 2006 dan ditujukan kepada Kepala BawasdaKabupaten Kupang yang intinya agar secepatnya mengambiltindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

menikmati uang iuran PGRI dan Jasa GureeTahun 2015, 2016 dan 2017 yang dipotong langsung dari gaji guruHalaman 12 dari 105 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN BnaPNS/Tenaga Kependidikan juga merupakan perbuatan yang tidakberdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak(zonder bevoegheid) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum(wederrechtelijkheid) dan melanggar kepatutan karena merupakan perbuatanyang tercela, menusuk perasaan hati masyarakat atau setidaktidaknya paraguru PNSD

syariat Islam; Akibat perbuatanperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau oranglain atau koorporasi sejumlah nilai kerugian keuangan negara/daerah yangtimbul yaitu Rp200.605.000,00 (Dua Ratus Juta Enam Ratus Lima RibuRupiah) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam Penyidikan Dugaan tindak pidanakorupsi pada pada Pengunaan luran PGRI Aceh Timur yang dipotong darigaji guru PNSD

sebagai pengelola iuran PGRI dan Jasa Guree yang dilakukanoleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan dirinyasendiri atau orang lain atau koorporasi sejumlah nilai kKerugian keuangannegara/daerah yang timbul yaitu sebesar Rp200.605.000,00 (Dua Ratus JutaEnam Ratus Lima Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam PenyidikanDugaan tindak pidana korupsi pada pada Pengunaan Iuran PGRI Aceh Timuryang dipotong dari gaji guru PNSD

Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;Bahwa Saksi mengetahui alasan dirinya dipanggil kepengadilan adalahSehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaanluran PGRI Aceh Timur yang dipotong dari gaji guru PNSD Aceh Timuryang bersumber dari APBK Aceh Timur T.A. 2015, 2016 dan 2017;Bahwa jabatan Saksi pada saat itu di Kepengurusan PGRI Aceh Timuradalah sebagai Wakil Ketua Umun PGRI Aceh Timur berdasarkanpemilinan Konfrensi PGRI

Aceh Timur, nominalnya adalahRp 5.000, (lima ribu rupiah) untuk luran PGRI dan Rp 2.500, (dua ribu limaratus rupiah) untuk Jasa Guree perorang perbulannya, berdasarkan datadari gaji PNSD Aceh Timur pemotongan dilakukan oleh Sdr Hijrah Saputraselaku bendahara pengeluaran; Bahwa Rekapitulasi Penyetoran Dana PGRI sejak tahun 2015 s.d.

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yangbelum menerima Tunjangan Profesi untuk Kec. Gunung Sitember SemesterIl (Juli sd Desember 2010) : No.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2010 tentang PedomanUmum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan bagi GuruPegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan KotaTahun Anggaran 2010.Pasal 6 ayat (1) :Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DanaTambahan bagi Guru PNSD kepada Menteri Keuangan cq. Direktur JenderalPerimbangan Keuangan paling lambat, yaitu :a. Semester pertama pada akhir bulan Agustus 2010, danb.

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yangbelum menerima Tunjangan Profesi untuk Kec. Gunung SitemberSemester Il (Juli sd Desember 2010) : No. Nama Sekolah dan Jumlah Penerima Jumlah yang harus diterimapenerima (setelah dipotongpajak) yang tidak disalurkandibayarkan terdakwa 1. SD Negeri Lau Lebah Rp 4.275.000.Dengan perincian :1.4Ramiah Tumangger Rp 1.275.000,1.5Herlina Tarigan Rp 1.500.000,1.6Harsono Sihotang Rp 1.500.000, 2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2010 tentangPedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilanbagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi,Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.Pasal 6 ayat (1) :Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan RealisasiPembayaran Dana Tambahan bagi Guru PNSD kepada MenteriHalaman 27 dari 89.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor: 43/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Keuangan cq.

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)yang belum menerima Tunjangan Profesi untuk Kec.

Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1886/DCF/2018 tanggal 22 Februari 2018 diperoleh kesimpulan padaAngka 5:1. 1 (satu) Ijazah Staratal (SI) Ilmu Kesehatan Masyarakat di STIKESHelvetia Medan Nomor : 203689 atas nama FARISMI tertanggal 24Oktober 2008;Hal 6 dari 49 Putusan Nomor : 107/Pid.B/2018/PN Ttn.dengan Blanko Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) HelvetiaMedan pembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda; Bahwa pada sekitar bulan Juni 2017, Tim Pemeriksa Kasus PelanggaranDisiplin PNSD

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1886/DCF/2018 tanggal 22 Februari 2018 diperoleh kesimpulan padaAngka 5:1. 1 (satu) Ijazah Starata (Sl) Ilmu Kesehatan Masyarakat diSTIKES Helvetia Medan Nomor : 203689 atas nama FARISMItertanggal 24 Oktober 2008;dengan Blanko Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Helvetia Medanpembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda;Bahwa pada sekitar bulan Juni 2017, Tim Pemeriksa Kasus PelanggaranDisiplin PNSD telah melakukan pemeriksaan

KARIM BINTANG menerangkan tidakmendaftarkan diri sendiri ke Stikes Helvetia Medan dan terdakwa . jugatidak pernah melakukan kegiatan perkuliahan atau tatap muka denganDosen di Stikes Helvetia Medan.Bahwa Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNSD telah melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa beserta Dokuman Pengusulan KenaikanPangkat dan Golongan dan diperoleh temuan adanya pelanggaran disiplinyang dilakukan oleh terdakwa tentang penggunaan ljazah Palsu sehinggakemudian diberikan sanksi Administras

BANTA RISYAH menerangkantidak mendaftarkan diri sendiri ke Stikes Helvetia Medan dan terdakwa I.juga tidak pernah melakukan kegiatan perkuliahan atau tatap muka denganDosen di Stikes Helvetia Medan.Bahwa Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNSD telah melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa beserta Dokuman Pengusulan KenaikanPangkat dan Golongan dan diperoleh temuan adanya pelanggaran disiplinyang dilakukan oleh terdakwa tentang penggunaan ljazah Palsu sehinggakemudian diberikan sanksi Administras

Bahwa Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNSD telah melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa beserta Dokuman Pengusulan KenaikanPangkat dan Golongan dan diperoleh temuan adanya pelanggaran disiplinyang dilakukan oleh terdakwa tentang penggunaan ljazah Palsu sehinggakemudian diberikan sanksi Administras berupa penurunan pangkat.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilantingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah inidalam sengketa antara : 22200 222 no nnn ne nnn nenaDIXON TIMO KAPITAN,S.Pd kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan PNSD pada Pemerintahan KotaKupang (unit kerja SMK Negeri 6 Kupang)beralamat di RT.012/RW.003 KelurahanOebobo Kecamatan Ocebobo KotaKupang;Untuk selanjutnya