Praktik money politics ini berakibatpada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 187 huruf A Ayat (1) UU R.I No. 10 Tahun 2016 tentangperubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015, tentang PenetapanPeraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 TentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerii dan tidak mengajukan eksepsikeberatan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok mengatakan mulaitanggal 15 Maret 2014 sampai dengan masa tenang kampanye adakebijakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok untukmenolak reses ;e Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solokmengatakan Terdakwa tidak melakukan reses karena dilakukan di luarmasa yang ditentukan ;Konsolidasi ke Gakumdu Kota Solok ;Bahwa setelah laporan tersebut ditindaklanjuti dan dikaji maka PanwasluKota Solok berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan money politics

Terdakwa,Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu halhal sebagai berikut :Menimbang, bahwa kejahatan Pemilu adalah kejahatan yang sangatmenciderai rasa keadilan masyarakat dan dapat merusak tatanan negara yangdemokratis, karena Pemilihan Umum merupakan satusatunya wadah konstitusioniluntuk memilih pemimpinpemimpin yang akan menentukan negara ini dibawakemana kedepannya, oleh karena itu harapan untuk mendapatkan pemimpin yangamanah merupakan idaman seluruh rakyat, apalagi politik uang (money politics

Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012, hal hukum yangmenjadi dasar untuk menghilangkan hak calon yang telah terpilih hanyalah bila iamelakukan tindakan money politics; Bahwa hal hukum tertentu tersebut diatur secara tegas di dalam UndangUndang Nomor8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD, & DPD; Bahwa perbuatan hukum KPU dalam mengesampingkan dan menghilangkan hak hukumseseorang yang lahir dari penetapan KPU sendiri, dengan menggantungkan pada syarattertentu/keadaan hukum tertentu yang tidak

diatur dalam peraturan perundangundanganwajiblah untuk dinyatakan batal demi hukum karena telah melanggar asas kepastianhukum itu sendiri; Bahwa dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR,DPRD, & DPD, diatur yang dapat membatalkan bakal pasangan calon terpilih adalahapabila adanya perbuatan money politics dan melalui mekanisme persidangan cepat, sertaharus ada putusan berkekuatan tetap yang dijadikan dasar untuk menunda.

Ungkapan pata Jari ini besar kemungkinan merujuk padapengertian politik uang atau money politics. Istilah tersebut menurutdugaan saya sebagai ahli bahasa dibentuk oleh kinestic atau bahasatubuh menjentikan jari telunjuk dan ibu jari sebagai simbol uang atausesuatu yang berkaitan dengan uang. Dengan demikian maka kalimattersebut yakni menurut perhitungan, dengan uang yang dimiliki YSdapat melakukan politik uang untuk memenangkan pemilihan WaliKota Tual.

BENTUKKOMPETENSLEMBAGA Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang BersifatTerstruktur, Sistematis dan Masif (money politics)e Bawaslue MahkamahAgung Pelanggaran Kode EtikDKPP Pelanggaran Administrasie KPU Bawaslu/ParU Sengketa PemilihanBawaslu/Panwaslu Pelanggaran Pidana SentraGakkumdu PengadilanNegeri PengadilanTinggi Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bawaslu/Paru Pengadilan 1Tata Usaha Negal MahkamahAgung Perselisihan Hasil Pemilihan Mahkamah Konstitt Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap

MANSYUR RAMLY dalam"Kasus Money Politics", yang perkaranya disidangkan di PengadilanNegeri Jeneponto sejak Tanggal 03 Desember 2007, atas namaTerdakwa DRS. FACHRUDDIN PAHA BIN LAWANI, sebagaimanaSurat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor :148 /Pen.Pid/2007/PN.Jo., Surat Pelimpahan Perkara AcaraPemeriksaan Biasa Nomor : B72727/R.4.23/Ep.2/12/2007, SuratDakwaan Tanggal 03 Desember 2007 dan Surat Tuntutan Tanggal 04Januari 2008 Nomor Reg. Perkara : PDM143/R.4.23/Ep.2/1 1/2007,2.

MANSYUR RAMLYdalam "Kasus Money Politics" telah melanggar ketentuan perundangundangan tentang pemilihan PILKADA yang menyebabkan suatu caratipu muslinat dan kebohongan yang dilakukan oleh Pihak Lawan untukmemperoleh suatu kemenangan yang tidak benar menurut hukum.Hal. 71 dari 99 hal. Put. Nomor: 2 PK/KPUD/20084.

Tahun 2006, Pengurus Aji Jakarta, bernama Umar Idrissebagai peserta dalam Training Covering Politics,Election, and Good Governance, yang diadakanInstitute of International Journalism di Berlin,2. Bulan Oktober 2007, Penggugat (A.A. GDE BGS WAHYUDHYATMIKA) , sebagai peserta Training CoveringPolitics, Election, and Good Governance, yang diadakanInstitute of International Journalism, di Berlin,Jerman;3.

s/d T.VIIlT.X s/d T.XVII31B :Bukti 1.1 s/d T.VIIlT.X s/d T.XVII31C :dandandandandandandandandandandandandandandanDaftar buktipembayaran yang dilakukan oleh Bank Mandiri ataspeserta kongres' dan transaksiperintah PT Triagung Lumintu;Daftar Riwayat Hidup dari Sri Rachma Chandrawati,SH;Berita Acara1008/VIVTIMWAS/INI/2012,tanggal 06072012 dan Lampirannya;Rapat Nomor:Tim Pengawas INIBerita Acara Pemeriksaan Peserta TerindikasiMoney Politics Kongres XXI lkatan Notaris Indonesiatanggal 23 Maret 2012;Surat

Pernyataan dari peserta kongres XXI INI diYogyakarta;Daftar Hadir Berita Acara Pemeriksaan PesertaTerindikasi Money Politics Kongres XXI IkatanNotaris Indonesia tanggal 23 Maret 2012;Berita Acara Rapat Nomor1011/VIVTIMWAS/INI/201 2, Tim Pengawastertanggal 06072012;Berita Acara Rapat Nomor1012/VIVTIMWAS/INI/201 2, Tim Pengawastertanggal 15072012;Laporan hasil kerja Tim Pengawas ke XXI Ikatan(INI)Presidium Kongres ke XXI Ikatan Notaris Indonesia;Notaris Indonesia yang ditujukan padaFotofoto kericuhan

Tentang Money politics, Sayasangatkeberatanatastuduhan yangdituduhkankepadaSayaoleh Penggugat,karenatuduhanitusangatmengadaadadandirekayasaolehPenggugat;8.

PUTUSANPUTUSAN BEBAS' BAGI PIHAK YANG TIDAKBERKEPENTINGAN DAN BUKAN SUBYEK PELAKU SEBAGAIMANAPUTUSANPUTUSAN PENGADILAN LAINNYABahwa sejumlah putusan money politics yang telah membebaskan terdakwaberdasarkan pertimbangan Majelis Hakim antara lain bahwa peserta dan timkampanye harus terdaftar di KPU dalam setiap penyelenggaraan kampanye.Sedangkan Terdakwa tidak termasuk dalam peserta dan tim kampanye yangdidaftarkan di KPU.Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara: Memvonis Bebas Ketua DPC PartaiDemokrat

Padly, SH. adalah berupa permintaanKLARIFIKASI dan sementara laporan yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT adalah dalam bentuk PENGADUAN berupaHalaman 26 dari 105 halamanPutusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.PELANGGARAN PEMILIHAN yang telah dilakukan olehPasangan Calon Nomor Urut 3 ;d) Bahwa selain itu, TergugatIl juga telah mengabaikan LaporanPARA PENGGUGAT sebagaimana Tanda Bukti PenyampaianLaporan No. 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 tertanggal 18Desember 2020 terkait tindak pidana Money Politics yang telahterbukti

LawConference, Brisbane, Australia dengan materi The Establishment ofLocal AntiCorruption Commission in Combatting DecentralizedCorruption in Indonesia, 2019;e Pembicara pada the Annual International Conference onInterdisciplinary Legal Studies, Oxford, United Kingdom dengan materiHalaman 47 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN SonThe Comparative Analysis on Criminal Provisions in Cartels BetweenUK and Indonesia. 2018;e Pembicara pada the Annual International Conference on Law,Economics, and Politics

Pembicara pada International Society for Reform of CriminalLaw Conference, Brisbane, Australia dengan materi TheEstablishment of Local AntiCorruption Commission in CombattingDecentralized Corruption in Indonesia, 2019; Pembicara pada the Annual International Conference onInterdisciplinary Legal Studies, Oxford, United Kingdom denganmateri The Comparative Analysis on Criminal Provisions inCartels Between UK and Indonesia. 2018; Pembicara pada the Annual International Conference on Law,Economics, and Politics

adaunsur Obejektif, dan ;(2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentukkesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawanhukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi adaunsur subjektif;Bahwa berdasarkan pendapat Simons yang dikutip Sutrisna dalam bukuPeranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana menyatakan bahwa:mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifatmelawan hukumnya perbuatan;Bahwa berdasarkan Pendapat M.Hamdan dalam buku Tindak Pidana Suapdan Money Politics

Hamdan dalam buku Tindak PidanaSuap dan Money Politics, halaman 10 menyatakan bahwa:Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatantersebut memenuhi unsurunsur sebagai berikut:a. Tindakan melawan hukum :b. Merugikan masyarakat ;c. Dilarang oleh aturan pidana;d.

ada unsurObejektif, dan(2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaandan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebutdapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif;Bahwa berdasarkan pendapat Simons yang dikutip Sutrisna dalam bukuPeranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana menyatakan bahwa:mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawanhukumnya perbuatan;Bahwa berdasarkan Pendapat M.Hamdan dalam buku Tindak Pidana Suapdan Money Politics

Suroso explain to Willy that Pertamina is under pressure for theTEL and this involve politics. We know there are 2 ministers that supportthe Chinese activities in Pertamina. Alternative two, Willy, Wisnu, and Octelengineer go to China, visit TDS TEL plant and do the assessment.

Hal ini karena hasil survey SyaifulMujani menunjukkan bahwa Terdakwa harus melakukan money politics diwilayah perkotaanBahwa benar pada tanggal 12 Juni 2012, terdakwa pernah menandatangani1 (satu) lembar surat dari PT.

Comparative Judicial Politics: ThePolitical Functioning of Court. Chicago.

SelanjutnyaHAMBIT BINTIH memperkenalkan diri kepada Terdakwa sebagaiBupati Incumbent Kabupaten Gunung Mas Provinsi KalimantanTengah dan Terdakwa mengatakan perkaranya sudah masuk tetapibelum disidangkan dan Terdakwa juga mengatakan biasanyaincumbent itu selalu. diserang orang karena menyalahgunakankewenangannya selaku Bupati dan money politics dan HAMBITBINTIH meminta tolong kepada Terdakwa agar perkara pilkadaGunung Mas bisa dibantu dan pengurusannya melalui Hj.