Dengan semangat itu maka muncullahUU No.18 Tahun 2017 dengan berbagai perbaikanperbaikan di regulasi yanglama yaitu UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dimana UU tersebut memberi peranyang sangat besar kepada swasta/PJTKI/ Perusahaan/PPTKI, sejak merekrut,melatin, menempatkan, sampai kepada pemulangannya.

Putusan Nomor 123/G/2020/PTUN.JKTMenimbang, bahwa setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2017 adaperubahan istilah yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004,antara lain istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja MigranIndonesia (PMI), demikian juga istilan PPTKI dan SIPPTKI diubah menjadi P3MIdan SIP3MI.

Perubahan tersebut tidak mengubah maksud dan tujuan semula dankarenanya pasca UU No. 39 Tahun 2004 dicabut maka harus menyesuaikandengan istilah yang dianut dalam UU No. 18 Tahun 2017 termasuk PPTKI yangbelum melakukan penyesuaian nama haruslah diartikan sebagai P3MI;Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objeksengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

SEMUEL bukanlah petugas lapangan dari PPTKI namununtuk Saudari MINCE HOLBALA dan Terdakwa II. YOPI, mereka mengatakanbahwa mereka adalah petugas lapangan dari sebuah PPTKI akan tetapi tidakmenyebutnama PT yang dimaksud.> Bahwa saat Terdakwa . SEMUEL, Terdakwa Il.

menyesuaikanpersyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam)bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;(2) Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI;Menimbang, bahwa setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2017 adaperubahan istilah yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004,antara lain istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja MigranIndonesia (PMI), demikian juga istilah PPTKI

Perubahan tersebut tidak mengubah maksud dan tujuansemula dan karenanya pasca UU No. 39 Tahun 2004 dicabut maka harusmenyesuaikan dengan istilan yang dianut dalam UU No. 18 Tahun 2017Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.termasuk PPTKI yang belum melakukan penyesuaian nama haruslah diartikansebagai P3MI:;Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pengadilanberpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan

paling lama 6 (enam)bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;(2) Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI;Halaman 58 dari 67 halaman Putusan No.103/G/2020/PTUNJKTMenimbang, bahwa setelan berlakunya UU No. 18 Tahun 2017 adaperubahan istilah yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004,antara lain istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja MigranIndonesia (PMI), demikian juga istilah PPTKI

Perubahan tersebut tidak mengubah maksud dan tujuan semuladan karenanya pasca UU No. 39 Tahun 2004 dicabut maka harusmenyesuaikan dengan istilan yang dianut dalam UU No. 18 Tahun 2017termasuk PPTKI yang belum melakukan penyesuaian nama haruslah diartikansebagai P3MI:;Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pengadilanberpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objeksengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan

No. 2476 K/Pid.Sus/2018 Timur Jaya tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp14.220.000 ,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor 000051/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 13 April 2015.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor72.a/PPTKI/III. 1/Il/Bandiklat kepada CV.

BintangTimur Jaya tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp25.000.000 ,00 (dua puluh lima juta rupiah).d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor 000058/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 13 April 2015.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor76.a/PPTKI/III. 1/II/Bandiklat kepada CV.

No. 2476 K/Pid.Sus/2018 ribu lima ratus dua puluh rupiah)d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Langsung (LS) Nomor 000185/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal 27 Oktober 2015.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor722/PPTKI/III.1/X/Bandiklat kepada CV.

Bintangtimur Jaya tanggal 02 April 2016 sebesar Rp117.583.200,00(seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu duaratus rupiah).d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor 00067/SPPLS(BL)/Bandiklat/2016tanggal 27 April 2016.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor67/PPTKI/III.1/IV/Bandiklat kepada CV.

Bintangtimur Jaya tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp42.547.000,00(empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh riburupiah).d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor 00054/SPPLS(BL)/Bandiklat/2016tanggal 27 April 2016.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor60/PPTKI/III.1/IIl/Bandiklat kepada CV.

menyesuaikanpersyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam)bulan sejak Peraturan Menten ini diundangkan;(2) Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI;Menimbang, bahwa setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2017 adaperubahan istilah yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004,antara lain istilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja MigranIndonesia (PMI), demikian juga istilah PPTKI

Perubahan tersebut tidak mengubah maksud dan tujuan semuladan karenanya pasca UU No. 39 Tahun 2004 dicabut maka harusmenyesuaikan dengan istilah yang dianut dalam UU No. 18 Tahun 2017Halaman 59 dari 68 halaman Putusan No.102 /G/2020/PTUNJKTtermasuk PPTKI yang belum melakukan penyesuaian nama haruslah diartikansebagai P3MI:;Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pengadilanberpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan

asuransi TKI;e Calon TKI mengikuti PAP (Pembekalan akhir Pemberangkatan) danmenandatangani perjanjian kerja;e BPSTKI menerbitkan kartu tenaga kerja luar negeri/EKTKLN;e TKI berangkat ke Negara tujuan penempatan;e TKI tiba di Negara tujuan dan melaporkan diri ke perwakilan KBRI atau difasilitasi oleh PPTKIS;e TKI bekerja sesuai perjanjian kerja dan ijin kerja di Negara tujuan;Benar persyaratan yang harus dimiliki PPTKIS (Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta) adalah sebagai berikut:e PPTKI

selanjutnya dibawa kepelabuhan Tanjung Balai Medan untuk di kirim ke Malaysia dengan didampingioleh saksi RAHMAWATI, sampai seluruh kegiatan diatur oleh DIANA AMANdengan mendapatkan biaya dari JHON selaku agen di Malaysia tanpa jaminankeamanan dan kelengkapan dokumen sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia(CTKI).acosemseneen Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diaturpada pasal 102 ayat (1) huruf a UU nomor 39 tahun 2004 TentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur keluar Negeri;- 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 358/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Antar Daerah asal Provinsi Nusa Tenggara Timur keluar Provinsi Nusa Tenggara Timur;- 1 (satu) lembar Surat daftar nama Perusahaan Perekrut Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI

Lembar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan CalonPekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi NusaTenggara Timur keluar Negeri; 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor 358/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan CalonPekerja Antar Daerah asal Provinsi Nusa Tenggara Timur keluarProvinsi Nusa Tenggara Timur; 1 (satu) lembar Surat daftar nama Perusahaan Perekrut Tenaga KerjaIndonesia (PPTKI

boleh memobilisasi massa, tidak bisa melatih, dan itu dijabarkandan pada saat itu, jadi hanya mencari pasar kemudian menunggu hasildaripada LTSA atau kita menempatkan produk dari LTSA (LembagaTerpadu Satu Atap) yang didirikan oleh Kabupaten atau provinsi ;Bahwa menurut saksi pada waktu sosialisasi di Bekasi saksi kurangyakin tapi saksi mendapat keyakinan bahwa ternyata SIPPTKI di nilaisama dengan SIP3MI, Saksi mendapat keyakinan pada waktu sidangMK, jadi disitu dijelaskan bahwa itu sama antara PPTKI

Niasadalah berdasarkan anggaran yang telah ditampung atau ditetapkan dalamAPBD Kab.Nias dan DPA SKPD Setda Kab Nias mengajukan permintaanpencairan dana dalam bentuk nota dinas kepada sekda Kab.Nias, sehinggabedasarkan petunjuk Sekretaris Daerah Kab.Nias pada Nota Dinas yangdiajukan oleh PPTKI Kepala bagian, maka pembantu bendaharapengeluaran pada tiap bagian Setda kab Nias mempersiapkan dokumenSurat Pertanggung JawabanSPJ) seperti surat pesanan,faktur dan tandapembayam sesuai dengan kegiatan yang

memobilisasi massa, tidak bisa melatin, dan itu dijabarkandan pada saat itu, jadi hanya mencari pasar kemudian menunggu hasildaripada LTSA atau kita menempatkan produk daripada LTSA (LembagaTerpadu Satu Atap) yang didirikan oleh Kabupaten atau provinsi ; Bahwa menurut saksi pada waktu sosialisasi di Bekasisaksi kurang yakin tapi saksi mendapat keyakinan bahwa ternyata SIPPTKI di nilai Sama dengan SIP3MI, Saksi mendapat keyakinan pada waktusidang MK, jadi disitu dijelaskan bahwa itu sama antara PPTKI

boleh memobilisasi massa, tidak bisa melatih, dan itu dijabarkandan pada saat itu, jadi hanya mencari pasar kemudian menunggu hasildaripada LTSA atau kita menempatkan produk daripada LTSA (LembagaTerpadu Satu Atap) yang didirikan oleh Kabupaten atau provinsi; Bahwa menurut saksi pada waktu sosialisasi di Bekasi saksi kurangyakin tapi saksi mendapat keyakinan bahwa ternyata SIPP TKI di nilaisama dengan SIP3MI, Saksi mendapat keyakinan pada waktu sidangMK, jadi disitu dijelaskan bahwa itu sama antara PPTKI

Bongan di Ruang rapat kantorDinas PU Kubar, dihadiri oleh:Halaman 74 dari 236 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Smr(a) SANTONI, ST selaku panitia PHO/FHO(b) Saksi MARKUS NOVELIANTINUS, ST selakupanitia PHO/FHO(c) Saksi sendiri selaku panitia PHO/FHO(d) PUJI, AMd selaku panitia PHO/FHO(e) ELISABETH SITALINA selaku panitia PHO/FHO(f) Saksi RATAM, ST selaku PPK(g) Saksi ASPARUDDIN selaku pengawas lapangan((((()~~h) Terdakwa ISDIAN EKA S.Sos MSi selaku PPTKi) Saksi EKA MASTIKA selaku pengawas lapanganj

sempurnaansebagaimana tercantum dalam daftar pekerjaan yangharus diperbaiki.Pada hari Kamis tanggal 06 November 2014,dilaksankan kunjungan lapangan II yang dihadiri oleh(a) SANTONI, ST selaku panitia PHO/FHO(b) Saksi MARKUS NOVELIANTINUS, ST selakupanitia PHO/FHO(c) Saksi sendiri selaku panitia PHO/FHO(d) PUJI, AMd selaku panitia PHO/FHO(e) ELISABETH SITALINA selaku panitia PHO/FHO(f) Saksi RATAM, ST selaku PPK(((()~~g) Saksi ASPARUDDIN selaku pengawas lapanganh) Terdakwa ISDIAN EKA S.Sos MSi selaku PPTKi

Bongan di Ruang rapat kantorDinas PU Kubar, dihadiri oleh:(a) SANTONI, ST selaku panitia PHO/FHO(b) Saksi MARKUS NOVELIANTINUS, ST selakupanitia PHO/FHO(c) Saksi sendiri selaku panitia PHO/FHO(d) PUJI, AMd selaku panitia PHO/FHO(e) ELISABETH SITALINA selaku panitia PHO/FHO(f) Saksi RATAM, ST selaku PPK(g) Saksi ASPARUDDIN selaku pengawas lapangan((((i)~~h) Terdakwa ISDIAN EKA S.Sos MSi selaku PPTKi) Saksi EKA MASTIKA selaku pengawas lapanganj) MARIA GORETI MOI, SE (Administrasi Teknik)k) Saksi ADI

asuransi serta PAP di BP3TKI belumdilakukan, mengingat sampai saat ini semua calon tenaga kerja yang telahtersangka rekrut dan tersangka daftar itu belum di berangkatkan ke Negara kanadadikarenakan dari pihak pemerintah Negara kanada menolak TKI untukdipekerjakan di perusahaan peternakan cacing itu dikarenakan perusahaan itu tidakvalid untuk mempekerjakan para CTKI itu sehingga danadana yang telahterkumpul itu tersangka gunakan untuk keperluan tersangka pribadi tidak tersangkaserahkan kepada pihak PPTKI

SABRINA PRAMITHA dengan Dirut saksiHalaman 113 dari 178 Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN UnrERNIWATI KAMALUDDIN selaku pihak PPTKI yang berhakmenempatkan TKI di luar negeri .Maka sekitar akhir bulan perbuaritersangka mendatangkan pihak agency dari Negara kanada tanpasepengetahuan / tanpa undaggan dari pihak PT. SABRINAPRAMITHA untuk melakukan sosialisasi di SMK Negeri 1 TrucukKab.

Program Peningkatan Pelayanan Keuangan DaerahKegiatan Peningkatan Pelayanan AdministrasiPerkantoran sebesar Rp. 551.635.400, realisasisesuai SPJ Rp. 359.284.708, yang dikelola oleh saksibersamasama dengan Tri Ribut Sulistyawati (PPTKI);2.

harapan 2 yang dikerjakan oleh PT.Bunga Arafat , dengan hasilnya Baik, kemudiandituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan VisualNomor: 03/BA/PANFHO/BMD.33/DPUKB/III/2015.Kegiatan tersebut dihadiri oleh :(a) SANTONI, ST selaku panitia PHO/FHO(b) MARKUS NOVELIANTINUS, ST selaku panitiaPHO/FHO(c) MUHAMMAD HANDIKIN ~ selaku panitiaPHO/FHOd) PUJI, AMd selaku panitia PHO/FHOe) ELISABETH SITALINA selaku panitia PHO/FHOf) RATAM, ST selaku PPKg) ASPARUDDIN selaku pengawas lapanganh) ISDIAN EKA S.Sos MSi selaku PPTKi

Bongan di Ruang rapat kantorDinas PU Kubar, dihadiri oleh:(a) SANTONI, ST selaku panitia PHO/FHO(b) MARKUS NOVELIANTINUS, ST selaku panitiaPHO/FHO(c) MUHAMMAD HANDIKIN selaku panitia PHO/FHO(d) PUJI, AMd (saya sendiri) selaku panitia PHO/FHO(e) ELISABETH SITALINA selaku panitia PHO/FHO(f) RATAM, ST selaku PPK(g) ASPARUDDIN selaku pengawas lapangan(((()~~h) ISDIAN EKA S.Sos MSi selaku PPTKi) EKA MASTIKA selaku pengawas lapanganj) MARIA GORETI MOI, SE (Administrasi Teknik)k) ADI WIJAYA (Kuasa Direktur

nota yang hilang, sedangkan ke toko lain tidakpernah;e Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa nota pengganti nota yanghilang tersebut;e Bahwa pada nota tersebut ada cap dan tanda tangan, tapi jumlahnya kosong,setelah dapat diserahkan ke ibu Tri Ribut ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengisi kKemudian nota tersebut, notasaksi serahkan kepada ibu Syofya;e Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik, dan benar didalamnyatandatangan saksi;e Bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat oleh PPTKI

BulananMingguan Dokumen ada padaHarian PPTKi DOKUMENTASI1 4 Kondisi Awal (0% )9 5 Kondisi Pelaksanaan (50% )2 6 Kondisi Selesai (100% ) Daknien ade padi Hal. 47 dari 156 hal. Put.

GAWATMARDIVO, selanjutnya dibawa ke pelabuhan Tanjung Balai Medan untukdi kirim ke Malaysia dengan didampingi oleh saksi RAHMAWATI, sampaiseluruh kegiatan diatur oleh DIANA AMAN dengan mendapatkan biayadari JHON selaku agen di Malaysia tanpa jaminan keamanan dankelengkapan dokumen sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanadiatur pada pasal 102 ayat (1) huruf a UU nomor 39 tahun 2004 TentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI