Adapun yang menjadi Objek Gugatan :Surat Keputusan Kepala Kepolisian daerah Sumatera Utara Nomor : Kep /877 / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberhentian TidakHalaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2016Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama BUDI ASWINTANJUNG,Il.

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara nomor : Kep / 877 / XII / 2013 tanggal17 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH)tertanggal 17 Desember 2013 diterima oleh istri Penggugat An. TETTYZAITUN LUBIS melalui Pihak pos bertempat dirumah Penggugat tanggal20 Januari 2014 pukul 14.30 WIB. Sebagaimana Pasal 55 UU. No. 5Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU.

DASAR DAN ALASAN GUGATANAdapun alasan dan dasar gugatan bahwa TERGUGAT telah menerbitkanSKTUN berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian daerah Sumatera UtaraNomor: Kep / 877 / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas POLRI a.n BUDIASWIN TANJUNG adalah :Bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku:a.

menerbitkanrekomendasi PTDH sebagai dasar KTUN) menggunakan wewenangnyauntuk tujuan lain, yaitu memenuhi permintaan pihak ketiga ;b.

Menyatakan batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor: : Kep / 877 / XIl / 2013 tanggal 17Desember 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) daridinas Polri a.n BUDI ASWIN TANJUNG ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : : Kep / 877 / XII / 2013 tanggal17 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polri azn BUDI ASWIN TANJUNG ;4.

Skep/365/IX/2005 tanggal 21September 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri khususnya terhadap diri Penggugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek SengketaTata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor Pol. Skep/365/IX/2005 tanggal 21 September 2005 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri khususnya terhadap diri Penggugat;4.

Bahwa benar Penggugat secara inperson (Notaris Tarigan/BA) Bintara PolrestaBinjai Nrp. 76080675 telah diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari DinasPolri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan kepada Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor Pol : Skep/365/IX/2005 tanggal 21 September 2005 perihalPemberhentian tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri;3.

Kemudian berdasarkan surat Ankum dimaksud Bidang BinkumPolda Sumut menyarankan agar terhadap Penggugat secara Inperson dilakukansidang KKEP dengan alasan Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan dalam DinasPolri (PTDH) sesuai surat Nomor K/27/II/2003/Binkum tertanggal 10 Februari2004.

dalam Dinas Polri sebagaimana termuat dalam Keputusan KomisiKode Etik hanya sebagai rekomendasi kepada Tergugat agar Penggugatdiberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari Dinas Polri.

terhadapTermohon Peninjauan Kembali dari dinas Polri ditindaklanjuti dengan penerbitan SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Pol: Skep/365/IX/2005tertanggal 21 September 2005 (in casu objek sengketa) oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tentang PTDH Termohon PeninjauanKembali dari dinas Polri sejak tanggal 21 September 2005.

Dan bahwaPenggugat mendapatkan Salinan Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) melalui Satker (Satuan Kerja) Penggugat yaitu Bid TIPOLPolda Kepulauan Bangka Belitung, dan Tergugat tidak pernah memberikanSalinan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepadaPenggugat, sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan di PengadilanTata Usaha Negara Palembang ini;Bahwa, Penggugat telah dinyatakan lulus Pendidikan Polri di SPN BETUNGdengan Reg.

S.H., M.H., sebagaimana putusan Nomor 25/G/2015/PTUNPLG tanggal 13 Januari 2015 dengan amar putusan tersebut di atas;Tergugat/Pemohon Kasasi tetap menyatakan bahwa PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) yang dilakukan oleh Tergugat/PemohonKasasi terhadap Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana dituangkandalam Keputusan Nomor Kep/38/II/2015 tanggal 11 Februari 2015dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telahmengindahkan asasasas umum pemerintahan yang baik, karenanyaputusan PTDH terhadap

28 Februari 2015, Penggugat/TermohonBanding Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri;B.

Nota dinas Kabid Propam kepada Karo SDM perihal PenerbitanKeputusan PTDH penggugat Nomor B/ND28/I/2015/Propamtanggal 27 Januari 2015;e.

Sehingga jelas bahwa penerapan hukum Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi telah sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;Halaman 25 dari 32 halaman.

Bharat (yangmenerbitkan rekomendasit PTDH sebagai dasar KTUN)menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, yaitu memenuhipermintaan pihak ketiga ;b.

Bahwa berdasarkan rekomendasi PTDH tersebut, Kapolda Sumut = (TERGUGAT ) menerbitkan SKTUN berupa SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/877/ XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri an BUDI ASWANTANJUNG ;8.

Menyatakan batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor: : Kep / 877 / XII / 2013 tanggal 17desember 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) daridinas Polri an BUDI ASWIN TANJUNG : 3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : : Kep / 877 / XII / 2013tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari dinas Polri an BUDI ASWIN TANJUNG ; 4.

telahdiakomodir melalui permohonan banding atas putusan sidang KKEP PolresDairi yang telah merekomendasikan Penggugat untuk di PTDH namunKomisi Banding Polda Sumut menolak permohonan banding Penggugatkarena alasanalasan permohonan banding Penggugat tidak beralasanmenurut hukum ;Bahwa terkait dalil Penggugat mendalilkan tidak berikannya kesempatanuntuk memperbaiki perbuatannya dan tidak mempertimbangkan dampakpenjatuhan sanksi PTDH Penggugat bukan hanya saja kepada Penggugattetapi kepada anak dan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor: Kep / 877 /XII/ 2013 tertanggal 17 Desember2013 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) daridinas Polri atas nama penggugat (ic.

:Skep/ 381/IX/2009 tanggal 7 September 2009 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) Dinas Polri terhadap HASOLOANNAPITUPULU Nrp. 82060949, Kesatuan Ba. Polres KP3 BelawanPolda Sumut ;Dasar Gugatan :1.Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.Pol.: Skep/381/IX/ 2009 tanggal7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULUNrp.82060949, Kesatuan Ba.

UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.Pol.: Skep /381/IX/ 2009 tanggal7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULUNrp.82060949, Kesatuan Ba.

No 54 K/TUN/20111010Utara No.Pol.: Skep/381/IX/2009 tanggal 7 September 2009 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dinas Polri ternhadap BriptuHASOLOAN NAPITUPULU Nrp.82060949, Kesatuan Ba.

.: Skep /381/IX/ 2009tanggal 7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOANNAPITUPULU Nrp.82060949, Kesatuan Ba. Denma Polda Sumut ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Pol.: Skep /381/IX/2009 tanggal 7 September 2009 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOANNAPITUPULU Nrp.82060949 Kesatuan Ba.

Pol: Skep/381/IX/2009 tanggal 7 September 2009Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Ba.

bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek kepadaKapolda untuk ditetapkan, di mana kemudian Salinan dan PetikanKeputusan PTDH yang ditanda tangani Karo SDM Polda dengan tembusanAs.

Babel memproses PTDH Penggugatselanjutnya dengan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/96/III/2020tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri, maka terhitung tanggal 1 April 2020, Penggugat diBerhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri.7. Penyampaian Salinan Keputusan PTDH :Salinan Keputusan Kapolda Kep.

Asas Kecermatan, dapat tergugat jelaskan bahwa Keputusan Kapolda Kep.Babel Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n.

Sehingga jelas bahwa penerapan hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) terhadap Penggugat dan Penerbitan Keputusan Kapolda Kep. BabelNomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Penggugat a.n.

Keputusan Kapolda dalam hal memberikan keputusan PTDH tersebut sudahtepat, mengingat waktu pelaksanaan sidang Komisi KEPP tersebut dengannomor: PUT/KKEP/21/XII/2019/KKEP tanggal 06 Desember 2019, sedangkansurat keterangan dokter rumah sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitungnomor: 440/080/RSJD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.. Bahwa Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri a.n.

PTDH sebagai anggota Polri;Halaman 5 dari 20 halaman.

Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaranpidana melalui proses peradilan, tapi langsung dapatdisidangkan KKEP berdasarkan Pasal 21 (4) Perkap 14Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polrimenyatakan sanksi PTDH dapat dikenakan terhadappelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Perkap 14Tahun 2011. Hal ini dengan jelas terduga pelanggarmelakukan pelanggaran etika kelembagaan;14.2.

nama Jefry Mantong;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur02.PTDH/V1I/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dariDinas Polri atas nama Jefry Mantong;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukansemula sebagai Anggota Polri;Membebankan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Halaman 14 dari 20 halaman.

Dalam Eksepsi:Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa)Bahwa gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan pada tanggal12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur02.PTDH/V1I/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri (PTDH) atas nama Jefry Mantong (Penggugat) adalah tidakbenar dan Tergugat tolak dengan tegas, karena walaupun Penggugat barumenerima keputusan a quo pada tanggal 12 Januari 2015 akan

Maka objek sengketa SK PTDH tertanggal 22 JuniHalaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/20172015 telah diketahui dan diterimanya oleh Penggugat/Pemohon Kasasipada tanggal 29 Maret 2016 sejak itulah dihitung tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama HENDRA JACOB ;2.

Kep/Sahlur04.PTDH/V1/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob.e Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No.

Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atasnama Hendra Jacob.b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No. Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atasnama Helfrit Jacob.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/menghapus dan mencoretobjek sengketaa. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No.

/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atasnama HENDRA JACOB sedangkan terhadap PENGGUGAT II (HELFRITJACOB) dikenakan Pemberhentian Tidak dengan hormat Keputusan KapoldaSulut Nomor : Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atasnama HELFRIT JACOB ;Bahwa dengan demikian sangat jelas dalam perkara A quo tidak dapatdigabungkan / disatukan menjadi satu Perkara TUN karena adanya 2 (dua)Keputusan yang ditujukan kepada orang yang berbeda dan seharusnyadiajukan dengan 2 (dua) Gugatan TUN Kepada

PTDH Terhadap AnggotaPOLRI POLDA SULUT AN.

TENGGANG WAKTU GUGATAN:> Bahwa Penggugat memperoleh salinan Keputusan Kepala KepolisianDaerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama ADEMUNANDA Pangkat/NRP: BRIGADIR/86070495.

Menjatuhkan Sanksi bersifat Rekomendasi berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat ( PTDH ) sebagai Anggota Polri.Sesuai dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :PUT.KKEPP/O2/III/2017/KKEPP, tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh para anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri, TerhadapPutusan PTDH tersebut, Brigadir ADE MUNANDA mengajukan bandingke Komisi Banding di Polda Aceh namun ditolak.I. FAKTA FAKTAa. Pada saat terduga pelanggar an.

Bahwa setelah Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 dimutasikanDemosi dari Brigadir Dit Sabhara Polda Aceh ke Polres Sabangdalam rangka pembinaan dan pengawasan setelah selesai menjalanisidang KKEPP di Polda Aceh dengan putusan Sidang PTDH sebagaiAnggota Polri, Brigadir ADE MUNANDA tidak menunjukan perubahankearah yang lebih baik terutama untuk menghilangkan kebiasaanmengkonsumsi / menggunakan Narkoba, hal itu terlihat perkarameggunakan Narkoba yang pertama sehingga melalui sidang KKEPPdi putus PTDH,

(Pemberhentian TidakDengan Hormat) dari seluruh Perwira;Bahwa, pada saat wanjak saksi mengetahui bahwa sebelumnya Penggugatpernah di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) pada kesatuanyang lama, Kasi Propam yang memberitahukan kepada saksi, tapi saksitidak tau atas pelanggaran apa Penggugat di PTDH (Pemberhentian TidakDengan Hormat);Bahwa, seluruh Anggota Polri membuat surat pernyataan tidakmenggunakan narkoba, termasuk saksi, jika terbukti menggunakannarkoba, maka bersedia di PTDH (Pemberhentian

Bahwa kemudian atas putusan sidang KKEP terhadap Penggugat, padatanggal 30 April 2013 dilakukan Evaluasi Personil Polda Aceh yang telah diputus PTDH dalam sidang KKEP dengan saran tetap di pertahankansebagai anggota Polri dan tidak di proses KEP PTDH serta ditempatkan diPolres Sabang (vide bukti T45);4.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, pangkat Bripka Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ; ------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, pangkat Bripka Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ; -----------------------------------------4.

Pol. : Kep / 37/ 1 / 2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDISYAWALUDDIN SILALAHI, dengan Pangkat Bripka Nrp 72110047,Jabatan / Kesatuan Ba Polres PematangSiantar ;Asas Kecermatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telahmenjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyatanyata mencerminkanketidakcermatan, Ketidaktelitian dalam pertimbangan Hukumnya, karenasecara Hukum Administratif Pemerintahan yang Notabene sebagai suatuInstitusi

dengan menguatkan Keputusan Sidang KKEP Polres Pematangsiantartanggal 8 Nopember 2012 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ;Bahwa selanjutnya atas saran tersebut, kepada pejabat berwenang (Waka Polda, Irwasdadan Karo SDM) yang meneliti dan memeriksa banding /PK Penggugat, maka melaluidisposisi Tergugat menyatakan : ACC/ Setuju untuk di PTDH dan segera siapkanadministrasinya ; Bahwahasil putusan PTDH atas PK Penggugat selanjutnya disampaikan

Kep / 37/1 / 2013,tentang PTDH an. Penggugat BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, Nrp72110047 dan Petikan II Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor : Kep/37/I/2013 tanggal21 Januari 2013 tentang PTDH an.

= dari dinasPOULT, oo. eeeeeeeeeesecesecsseceeeaeeeeeeeeeesecsaeeaeeneeeas ( Bukti T 12);Foto copy Surat Irwasda Polda Sumut Nomor : B/ND66/I/2013/Itwasda, tanggal 8Januari 2013, perihal Saran mohon peninjauan kembali atas putusan sidang KKEPyang menjatuhkan PTDH dari dinas Polri an.

Acara penyerahan berkas KKEP kepada Penggugat tertanggal 05Nopember 2012, ( Bukti T 15 ) ; Foto copy Berita Acara penyerahan berkas KKEP kepada AKP MUKSONsebagai Pedamping Penggugat dalam sidang KKEP tertanggal 05 Nopember010) Ore ( Bukti T 16 ) ;Foto copy Berita Acara Penyerahan keputusan asli PTDH dari dinas Polri PoldaSumut tertanggal 13 Februari 2013, ............ ( Bukti T 17);Foto copy Berita Acara Serah Terima keputusan asli PTDH dari dinas PolriPolda Sumut tertanggal 7 Juni 2013, .......

Mks.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama ASRI, S.Pd,Pangkat/NRP Bripka/81100214, tanggal lahir 24101981, Jabatan BAPolres Luwu Timur, Kesatuan Polres Luwu Timur ;Tenggang Waktu dan Upaya Admisitratif Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 7 Agustus2020 ; Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketanui Penggugat padatanggal 19 Agustus 2020 ; Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 14 Oktober 2020 ; Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif/upaya keberatanpada

Menjatuhkan sanksi berupa : Rekomendasi Pemberhentian tidakdengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia ;Bahwa atas putusan tersebut Penggugat melalui Pendampingnyamengajukan banding pada Ketua dan Anggota Komisi Sidang Kode EtikProfesi POLRI pada tanggal 18 Maret 2019 ;Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 dibacakanlah PutusanSidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri atas banding yangPenggugat ajukan melalui Pendampingnya pada tanggal 18 Maret 2019.Dengan nomor : PUT

terakhir ;e Rekomendasi sidang komisi Kode Etik Profesi Polri dan pernyataansetuju PTDH dari Kasat Organisasi/Kasat In duk Organisasi ;Bahwa semua persyaratan administrasi tersebut di atas telah dipenuhidibuktikan dengan adanya surat usul dari Kasat Organisasi dalam hal iniadalah Kapolres Luwu Timur ke Kapolda Sulsel Nomor : R/23/VI/HUK.12/2020 Tanggal 17 Juni 2010 perihal pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH ) an.

Mks.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama ASRI, S.Pd,Pangkat/NRP Bripka/81100214, tanggal lahir 24101981, Jabatan BA PolresLuwu Timur, Kesatuan Polres Luwu Timur, yang dikeluarkan oleh Tergugattelah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB)?

Mks.Kep/779/VIII/2020, Tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) atas nama ASRI, S.Pd, Pangkat/NRPBripka/81 100214, tanggal lahir 24101981, Jabatan BA Polres Luwu Timur,Kesatuan Polres Luwu Timur (vide Bukti T38) ;10.

pada05 september 2017, dan hasil banding tersebut juga ditolak ;Bahwa Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2017 Kepala KepolisianResort Lhokseumawe mengeluarkan surat Nomor : B/1938/X/2017perihal usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasPolri atas nama Niazi M.Noer pangkat AIPTU NRP 76090319 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh ;Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Penggugat menerima Suratkeputusan PTDH Nomor: Kep/113/IV/2018, Tanggal 19 April 2018,tentang Pemberhentian Tidak

Dari hasil Pelaksanaan sidang komisi memutuskan hukuman berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), selanjutnyaSipropam Polres Lhokseumawe mengirimkan Berkas Berita AcaraHasil Sidang KKEP ke Polda Aceh pada Tanggal 28 Agustus 2015untuk proses lebih lanjut ;5).

,serta Putusan Komisi telah mempunyai kecermatan dalam menyingkapimerekomendasi Penggugat untuk PTDH;Berdasarkan halhak tersebut diatas, maka kami selaku Kuasa hukumTergugat, Mohon kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara iniuntuk memutuskan:1.

dari Dinas Polri;Saksi menerangkan selurun anggota polri ada membuat suratpernyataan tentang tidak akan terlibat dalam perbuatan penyalahgunaanNarkoba dan bila terbukti bersedia di Proses melalui Sidang KKEPdengan Putusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat ( PTDH )dari Dinas Polri;2.

dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patutlagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.(4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai denganpasal 16 peraturan ini;Pasal 22(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui SidangKKEP terhadap:a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana

Badri Hasim Kao telah menyerahkan SalinanPetikan SKEP PTDH a.n.

dibawa oleh anggota Saksi, danditerima oleh atas nama Erna, Erna menyampaikan bahwa Penggugatpelanggar ada namun sudah keluar dengan pakain dinas ke kantor;bahwa upacara PTDH dilaksanakan tanggal 24 Maret 2020 dengantidak dihadiri olen Penggugat, dan setelah pelaksanaan upacaraSaksi memerintahkan kepada anggotanya untuk menyampaikanSKEP PTDH kepada orang tua Penggugat di Desa Dedoro, Kecamatan Kepala Madan;bahwa Saksi memerintahkan anggotanya untuk membawa undanganupacara PTDH ke rumah Penggugat

di alamat BTN SMA 1 Namlea;bahwa alamat Penggugat diperoleh pada saat awal pemeriksaanSidan Komisi Kode Etik Profesi tanggal 25 Januari 2019, yang padawaktu itu Penggugat menyatakan beralamat di BTN SMA 1 tepatnyadi rumah pamanya atas nama Mansur Mamulaty;bahwa SKEP PTDH tidak diantarkan ke alamat BTN SMA 1 Namlea,karena Penggugat hanya tinggal sementara di rumah itu dan atasperintah kapolres SKEP PTDH Penggugat harus diantarkan langsungke rumah Penggugat, sehingga SKEP PTDH Penggugat diantarkanke

rumah orang tua kandung Penggugat;bahwa yang membawa SKEP PTDH itu anggota atas nama AbdullahNahmarury dan Hasim Kauw, SK PTDH Penggugat diberikan tanggal26 Maret 2020 dan pada saat menyerahkan SKEP PTDH diterimalangsung oleh ibu kandung Penggugat;bahwa Kapolres Pulau Buru telah melakukan sosiometri denganmemberikan kesempatan kepada seluruh PJU Polres Pulau Buruuntuk melakukan penilaian terhadap Penggugat, apakah dapatdipertahankan atau tidak, namun dari hasil penilaian menyatakanPenggugat tidak

untukmelapor, kemudian bersamasama dengan kapolsek ke rumahPenggugat untuk menyerahkan SK PTDH; bahwa Saksi saat tiba di rumah Penggugat, bertemu dengan ibuPenggugat; bahwa Saksi ke rumah Penggugat membawa SKEP PTDH dan beritaacara; bahwa SK PTDH Penggugat diserahkan oleh kapolsek kepada ibuPenggugat, setelah ibu Penggugat membaca SK PTDH tersebutkemudian menandatangani berita acara dan ekspedisi; bahwa Saksi baru membuka isi SK PTDH tersebut ketika sampai dirumah Penggugat; bahwa setelah selesai

OBYEK GUGATAN (OBJECT GESCHIL)Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara a quo adalah:Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00519, tanggal 8 Januari 2019, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama JabalNur, S.Ag., M.Pd. ;Il.

Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PTDH/00519tanggal 8 Januari 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.

Bukti P2Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor : B.II/8/PTDH/00519 tanggal 8 januari 2019 tentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahattan yang adahubungannya dengan jabatan atas nama Jabal Nur, S.Ag.

., (fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Serah Terima Surat keputusan MenteriAgama RI Nomor : B.II.3/PTDH/00519 tanggal 14 Januari2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor : 60/G/2019/PTUNJKT.3. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89.

, (fotokopi sesuai dengan asili);Surat Penggugat kepada Komisioner KASN RI tanggal 20Januari 2019, perinal keberatan atas SK PTDH, (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Penggugat kepada Presiden Republik Indonesiatanggal 05 April 2019 perihal : Permohonan Keberatanatas Surat Keputusan Menteri Agama RI NomorB.II/3/PTDH/00519 tanggal 8 Januari 2019, (fotokopi darifotokopi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailildalil bantahannya,Tergugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupafotokopi

Ketika menjabat Kepala MadrasahAliyah Negeri Selat Panjang Penggugat telah berhasil membawa Madrasahtersebut mendapatkan Akreditasi A berdasarkan Surat Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Propinsi Riau, Nomor : Kw.04.1/2/Kp.04.1/069/Rhs/2012,Perihal Mohon Peninjauan Kembali Keputusan Menteri Agama tertanggal 6Pebruari 2012 ; 3 Bahwa Penggugat sangat khawatir sebagai akibat dari Surat Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia, Nomor : B.II/3/PTDH/15504, tanggal 19 DesemberHalaman 3 dari 39 Halaman

Murazal, selama sengketaTata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hikum tetap =; Dalam Pokok Sengketa :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia, Nomor : B.II/3/PTDH/15504, tanggal 19 Desember 2011, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.

Murazal ;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia, Nomor : B.II/3/PTDH/15504, tanggal 19 Desember 2011, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.

Pembina , V/a jabatanPengawas Sekolah Madya Tk.RA/SD/MI, unit kerja KantorKementerian Agama Kabupaten Bengkalis ; Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkanTergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia, Nomor : B.II/3/PTDH/15504, tanggal 19Desember 2011, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplinberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiHalaman 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2012/PTUNJKT.Negeri Sipil kepada Sdr. Drs.

Bukti T 6 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.11/3/PTDH/15504tanggal 19 Desember 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplinberupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil kepada Penggugat, (fotocopy sesuai dengan asli);7.

Bahwa proses dan mekanisme atas pemberhentian tidak denganhormat (PTDH) terhadap Penggugat dari mulanya telah mengandungcacat prosedural, cacat administrasi dan mengabaikan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur08.PTDH/VI/201.5 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, Atas NamaBRAYTNER HARIKADUA Pangkat/NRP:BRIPDA/90040309 tertanggal 22Juni 2015;3.

Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur08.PTDH/V1I/2015tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, AtasNama BRAYTNER HARIKADUA Pangkat/NRP : BRIPDA/90040309tertanggal 22 Juni 2015;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkanharkat martabat dan kedudukan seperti semula Penggugat sebagai anggotaKepolisian Republik Indonesia;5.

(PTDH)atas nama BRAYTNER HARIKADUA (Penggugat), sehingga gugatan ini belumDaluarsa adalah dalil yang keliru dan Tergugat tolak dengan tegas, karenawalaupun PENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12Januari 2015 akan tetapi Fakta Hukum, Penggugat telah mengetahuinya sejaktanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksananakan Upacara Hari Ulang TahunBhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkan SuratKeputusan

Maka objek sengketa SK PTDH tertanggal 22 Juni 2015telah diketahui dan diterimanya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi padatanggal 12 Januari 2016 sejak itulah dihitung tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari.

Bahwa berdasarkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri PolresMusi Banyuasi No : PUT/02/VV2016/KKEP tanggal 15 Juni 2016memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadapPenggugat, tetapi Penggugat merasa sangat keberatan dan Penggugatkemudian mengajukan upaya banding, berdasarkan surat No. R/1362/IX/2016/Bidpropam tertangal 22 September 2016, Penggugat tetapdirekomendasikan PTDH) 25 02 225"9.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Selatan Nomor: Kep/658/X/2016 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, atas nama SUDARMAuJI pangkatBriptuUNRP 85090873, tanggal lahir 11 September 1985 jabatan BrigadirSiwas, kesatuan Polres Musi Banyuasin tertanggal 31 Oktober 2016;3.

Melaksanakan Putusan Nomor : KEP/02/V/2016 Tanggal21 Mei 2016 dengan Putusan Rekomendasi PemberhentianTidak Hormat (PTDH) a.n. BRIPTU SUDARMAJI NRP.85090873 Brigadir Siwas Polres Musi Banyuasin;B).

cara pengajuan PTDH bagi Anggota Polri :Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor : 71/G/2016/PTUNPLGb. tingkat Polda;# Karo SDM Polda meneliti kelengkapan administrasi untukmembuat usulan keputusan PTDH anggota Polri kepadaKapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah;Dan persyaratan administrasi PTDH bagi anggota Polri salah satunyaputusan sidang disiplin danKKEP yang berkekuatan hukum tetap denganrekomendasi PTDH.

Sehingga Tergugat dalam hal iniKapolda Sumsel yang telah mengeluarkan Surat Keputusan PTDH atasnama Penggugat SUDARMAJUI adalah sah menurut hukum;.

:Skep/ 381/IX/2009 tanggal 7 September 2009 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) Dinas Polri terhadap HASOLOANNAPITUPULU Nrp. 82060949, Kesatuan Ba. Polres KP3 BelawanPolda Sumut ;Dasar Gugatan :1.Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.Pol.: Skep/381/IX/ 2009 tanggal7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULUNrp.82060949, Kesatuan Ba.

UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.Pol.: Skep /381/IX/ 2009 tanggal7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULUNrp.82060949, Kesatuan Ba.

No 54 K/TUN/20111010Utara No.Pol.: Skep/381/IX/2009 tanggal 7 September 2009 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dinas Polri ternhadap BriptuHASOLOAN NAPITUPULU Nrp.82060949, Kesatuan Ba.

.: Skep /381/IX/ 2009tanggal 7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOANNAPITUPULU Nrp.82060949, Kesatuan Ba. Denma Polda Sumut ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Pol.: Skep /381/IX/2009 tanggal 7 September 2009 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOANNAPITUPULU Nrp.82060949 Kesatuan Ba.

Pol: Skep/381/IX/2009 tanggal 7 September 2009Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Ba.

JBIPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia khusus Lampiran atas nama Bripda TiaraHizzriani, NRP. 95090231, Jabatan / Kesatuan BA POLRES BATANGHARIPOLDA JAMBI ; .

yangberbuny/i : (1) Sanksi Administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan melaluisidang KKEP terhadap : Halaman 11 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBIa.

Meninggalkan tugas atau lainlain .Dengan demikian pengaturan pemberhentian Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dengan tidak hormat (PTDH) diatur dalam Undangundang Nomor: 2 Tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 20038 ;18.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 TentangPemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia khusus Lampiran atas nama Bripda TIARA HIZZRIANINrp 95090231 Jabatan/kesatuan BA POLRES BATANGHARI POLDA JAMBI ;4.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat padajabatan semula ; 5.

Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan faktafakta hukum yang ada,pada kenyatannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor :Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisan Negara Republik Indonesiakhusus lampiran atas nama Penggugat adalah telah sesuai denganmekanisme dan prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Dan Tergugat tidak menelaah pasal 81 ayat (2) huruf (c)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasiPemerintahan;Bahwa poin (3) surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari2019 hal, Petunjuk pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadapPNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yangberkekuatan Hukum Tetap, secara jelas mengamanatkan bahwapenjatuhan sanksi PTDH pelaksanaannya sesuai dengan ketentuanperaturan

Bukti T17 : Surat dari Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kota Tual kepada MenteriDalam Negeri RlINomor : 800/117/BKPSDM/2019Perihal penyampaian SK PTDH PNSLingkupPemerintah Kota Tual (Sesuai dengan fotokopi);18.

ASN Walikota Tual;Bahwapembahasan tentang ASN Pasal 68 ayat 2 bahwa yang dijatuhihukuman 2 tahun dikenakan pilihan PTDH atau diaktifkan.

8 April dan suratnya tanggal 6 April 2019, dari hasil rapatdisampaikan kepada ke Walikota Tual dan pada tanggal 19 dikeluarkanSK PTDH a.n.

Penggugat dikeluarkan hasil rapatuntuk diusulkan pertama dan selanjutnya diikuti olen beberapa orang yanglain;Bahwa ada berupa usulan namanama yang direkomendasikan untukdijatuhi hukuman PTDH;Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABNBahwakeenamnya langsungdirekomendasikan hukuman untuk diPTDHdalam rapat hari itu;Bahwa semuanya semuanya dikenakan PTDH;Bahwa saksi sudah lupa, tetapi keenam orang itu ada denganpertimbangan lain, berdasarkan surat petunjuk teknis pelaksanaan bahwayang