suratbukti dimaksud ; Pasal 54 Ayat (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secaraformal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota ataspelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalampenguasaannya; Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan Muhamad YaminNegara telah mengalami kerugian sebesar Rp.22.638.900, (dua puluh duajuta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SR588/PW05

didalamnya buktibukti pbengeluaran dana secara tidak benar/ fiktif dengancara membuat buktibukti pengeluaran dana yang disesuaikan dengandengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sehingga seolaholahpengeluaran dana ADD telah sesuai dengan rencana kegiatan yang adadi dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang merupakanpedoman dalam pelaksanaan kegiatan ;Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit (LHA) Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi, Nomor SR588/PW05

ADD termasuk didalamnya buktibukti pengeluaran dana secara tidak benar/ fiktif dengancara membuat buktibukti pengeluaran dana yang disesuaikan dengandengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sehingga seolaholahpengeluaran dana ADD telah sesuai dengan rencana kegiatan yang adadi dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang merupakanpedoman dalam pelaksanaan kegiatan ;Bahwa dari Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi, Nomor SR588/PW05

/05/2012 tanggal 12 Desember 2012 Perihal Laporan Hasil Auditdalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan TindakPidana Korupsi Pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa SungaiBaung Kab.Sarolangun Tahun 2010 ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diperoleh dari hasilpersidangan dan dihubungkan dengan hasil audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR588/PW05/05/2012 + tanggal 12 #$Desember 2012 =maka magfelisHakimakanmempertimbangkan

Nomor 1466 K/Pid.Sus/2014Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan 165 ekorsapi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Peternakan KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor SR590/PW05/5/2012 tanggal 12Desember 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Jambi.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

(penuntutandilakukan terpisah), telah mengakibatkan kerugian Negara sebesarRp84.797.440,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuhribu empat ratus empat puluh rupiah), sesuai Laporan Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan 165 ekorsapi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Peternakan KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor SR590/PW05/5/2012 tanggal 12Desember 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi

uang pakan yang seharusnya uang pakanuntuk sapi sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)harus diserahkan kepada kelompok tani, sebagaimana diatur dalamperjanjian kontrak Nomor 520/423/Distanak/2008 tanggal 26 Mei 2008Pasal 1 tentang Tugas Pekerjaan hal tersebut sesuai LaporanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pengadaan 165 ekor sapi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertaniandan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2008 Nomor SR590/PW05

ekor negartifterkena penyakit Brucellosis sesuai dengan Laporan Hasil PengujianNomor LB.13/328 tanggal 24 Juni 2013 sehingga Penuntut Umummenyatakan tidak terdapat kerugian keuangan negara sebesarRp73.328.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan riburupiah) sebagaimana hasil laporan Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan 165 ekor sapiyang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Peternakan KabupatenTanjung Jabung Barat tahun 2008 Nomor SR590/PW05

., memberikan pendapatnya di bawahsumpah, pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Ahli merupakan auditor pada BPKP Perwakilan Jambi yangsebelumnya telah sering diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahlidalam berbagai persidangan Tindak Pidana Korupsi di beberapa PengadilanTindak Pidana Korupsi di Indonesia; Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat tugasdari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi; Bahwa Sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi JambiNomor:ST758/PW05

Alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi padaKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kabupaten MuaroJambi Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR362/PW05/5/2017 tanggal 20Desember 2017, dengan kesimpulan telahterjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negarasebesar Rp. 355.702.632,00, (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh

PINANGTUNGGAL dan menandatangani dokumen permintaan pembayaran pekerjaanPengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD TA 2014 telah mengakibatkankerugian Keuangan Negara, akan tetapi berdasarkan keterangan saksiSaksl,Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yangdiajukan oleh Penuntut Umum di persidangan demikian juga dalam LaporanHasil Audit yang dilakukan Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi JambiNomor : SR362/PW05/5/2017 tanggal 20 Desember 2017 tidak dapathalaman 80 dari 106

Perjanjian, hanya 140 Stel yangdapat diselesaikan, atau dengan kata lain terdapat kekurangan volumepekerjaan sebanyak 105 Stel, yang mengakibatkan kerugian kKeuangan negerasebesar Rp355.702.632,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribuenamratus dua rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindakpidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRDKabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor: SR362/PW05

(dua puluh juta rupiah) tanpa melakukan pengawasan untuk digunakan dalammelaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian dinas anggota DPRD KabupatenMuaro Jambi Tahun Anggaran 2014, dan berdasarkan hasil auditpenghitungan kerugian keuangan Negara yang dilaksanakan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi NomorSR362/PW05/5/2017.

Posita Permohonan Praperadilan pada angka 11, makaperlu Termohon tanggapi bahwa sesuai dengan Laporan Hasil audit Dalamrangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PadaPengelolaan /Penggunaan Dana anggaran Belanja Makanan dan Minuman diSKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2008 2013Nomor: SR308/PW05/5/2013 tertanggal O7 Juni 2013 pada halaman 16disebutkan bahwa "bantuan rutin untuk kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim(BKMT) Kabupaten Batanghari sebesar

perlu Termohon tanggapi bahwa pada kenyataannya Pemohon secarategas mengakui bahwa ada temuan kerugian negara dalam Perkara tindak pidanakorupsi yang melibatkan Pemohon selaku Ketua Badan Kontak Majelis Taklim(BKMT) sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil audit Dalam rangkaPenghitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi padaPengelolaan /Penggunaan Dana Anggaran Belanja Makanan dan Minuman diSKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2008 2010Nomor: SR308/PW05

(Bukti P9);13.Foto copy Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan /PenggunaanDana Anggaran Belanja Makanan dan Minuman di SKPD Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari tahun anggaran 20082010 dari BPKP Propinsi JambiNomor: SR308/PW05/5/2013 tanggal 07 Juni 2013 ada Kerugian negara Rp.4.968.484.108,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan JutaEmpat Ratus Delapan Puluh Empat Riou Seratus Delapan Rupiah), (Bukti

ERPAN,ME Bin M.SALEH SYAM, tanggal22 Maret 2013., (diberi tanda T 16);17.Berita Acara Pemeriksaan saksi ARDIANSYAH SY,SE Bin SYAMSUDIN,tanggal 12 April 2013, (diberi tanda T17);18.Berita Acara Pemeriksaan saksi Hj,NURHIKMAH,SP.di Biti IMBRAHIM, tanggal19 Maret 2013, (diberi tanda T 18);19.Laporan hasil audit PKN Nomor: SR.308/PW05/5/2013, tanggal 7 Juni 2013,(diberi tanda T 19);20.Surat Keputusan No.

Kepala Desa seling Kecamatan Tabir KabupatenMerangin tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negarakhususnya pemerintahan Desa Seling sebesar Rp. 155.000.000, (SeratusLima Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaktidaknya uang sejumlah itu,sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas DesaSeling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dari Badan PengawasanKeuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR301/PW05

Kepala Desa seling Kecamatan Tabir KabupatenMerangin tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negarakhususnya pemerintahan Desa Seling sebesar Rp. 155.000.000, (SeratusLima Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaktidaknya uang sejumlah itu,sesuail dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas DesaSeling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dari Badan PengawasanKeuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR301/PW05

mengakibatkan kerugian keuangan Negarakhususnya pemerintahan Desa Seling sebesar Rp. 155.000.000, (SeratusLima Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaktidaknya uang sejumlah itu,sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas DesaSeling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dari Badan PengawasanHalaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT JMBKeuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR301/PW05

Dari Kantor BPKP Perwakilan provinsi Jambi, akibat perbuatan Terdakwatelah mengakibatkan kerugian keuangan Negara khususnya pemerintahan DesaSeling sebesar Rp. 155.000.000, (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah),sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas Desa SelingKecamatan Tabir Kabupaten Merangin dari Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR301/PW05/5/2019tanggal 05 November

Daud Arif KualaTungkal tahun Anggaran 2008 Nomor: SR3506/PW05/5/ 2011 tanggal 14Juni 2011dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Jambi atau sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia

Daud Arif KualaTungkal Tahun Anggaran 2008 Nomor: SR3506/PW05/5/2011 tanggal 14 Juni 2011 dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Jambi atau sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor

Daud Arif KualaTungkal tahun anggaran 2008 sebesar jumlah tersebut berdasarkan penghitungansesuai surat Nomor: SR3506/PW05/5/2011 tanggal 14 juni 2011.

Akibatnya negara dirugikansebesar Rp.183.481.819,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratusdelapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimanahasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambinomor : S5165/PW05/5/2007 tanggal 19 Desember 2007 atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo

Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp.183.481.819,00(seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapanratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil penghitungan kerugiankeuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi nomor : S5165/PW05/5/2007tanggal 19 Desember 2007 atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18

Akibatnya negara dirugikansebesar Rp.183.481.819,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratusdelapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimanahasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambinomor : S5165/PW05/5/2007 tanggal 19 Desember 2007 atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18

H.ASAD SYAM, MM sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya dirisendiri atau orang lain sebesar Rp. 4.634.973.218, (empat milyar enamratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu duaratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil Penghitungan KerugianKeuangan Negara / Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S69/PW05/2008tanggal 4 Januari 2008 telah merugikan Keuangan Negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar

ASAD SYAM, MM sebagaimana diuraikan diatas, telah menguntungkandiri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 4.634.973.218, (empat milyar enamratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu duaratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil Penghitungan KerugianKeuangan Negara / Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S69/PW05/2008tanggal 4 Januari 2008 telah merugikan Keuangan Negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar

MT telah memperkaya diri sendiriatau orang lain sejumlah Rp. 3.043.106.823, (tiga milyar empat puluh tigajuta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 3.043.106.823, (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribu delapanratus dua puluh tiga rupiah), sebagaimana Laporan Hasil PerhitunganKerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor :SR229/PW05/5/2020 tanggal 10 September 2020.Perbuatan

MT tersebutdiatas, berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR229/PW05/5/2020 tanggal 10September 2020, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaananggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanPemda Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telahterjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerahsejumlah Rp. 3.043.106.823, (tiga milyar empat puluh tiga juta seratusenam ribu delapan ratus dua puluh

MT telah menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp. 3.043.106.823,(tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribu delapan ratus duapuluh tiga rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sejumlah Rp. 3.043.106.823, (tiga milyar empatpuluh tiga juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah),sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR229/PW05/5/2020 tanggal

MT tersebutdiatas, berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKPPerwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR229/PW05/5/2020 tanggal 10September 2020, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaananggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanPemda Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah terjadipenyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah Rp.3.043.106.823, (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribudelapan ratus dua puluh

surat bukti dimaksud;Pasal 54 Ayat (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal danmaterial kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaankebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Muhamad YaminNegara telah mengalami kerugian sebesar Rp.22.638.900, (dua puluh duajuta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SR588/PW05

surat bukti dimaksud ; Pasal 54 Ayat (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formaldan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaankebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan MuhamadYamin Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp.22.638.900, (duapuluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR588/PW05

Yamin melakukanpembuatan SP fiktif yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara;Bahwa akibat perobuatan Terdakwa mengakibatkan negara mengalamikerugian keuangan negara sebesar Rp22.638.900,00 sebagaimana LaporanHasil Audit Keuangan Negara oleh Tim Audit Nomor SR 588/PW05/S/2012tanggal 12 Desember 2012;10.Bahwa berhubung karena secara materil dana ADD TA 2010 seluruhnya11.diperoleh oleh Terdakwa NASRUL sehingga pertanggungjawabanpengembaliannya dibebankan kepada saksi Nasrul.

akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Olak BesarKecamatan Batin XXIV telah menggunakan sisa dana ADD tahun 2007sampai dengan tahun 2009 tanpa ada pertanggung jawaban yang benaruntuk menguntungkan diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian negarasebesar Rp. 40.847.715, (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuhribu tujuh ratus lima belas rupiah) sebagaimana perhitungan atau auditkerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR4456 / PW05

perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Olak BesarKecamatan Batin XXIV telah menguasai dan menggunakan sisa dana ADDtahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tanpa ada pertanggung jawaban yangbenar untuk keperluan sendiri sehingga menimbulkan kerugian negarasebesar Rp. 40.847.715, (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuhribu tujuh ratus lima belas rupiah) sebagaimana perhitungan atau auditkerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR4456 / PW05

yang lengkap dan sah ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Olak BesarKecamatan Batin XXIV telah memalsukan tandatangan saksi ALI UMAR,saksi HABIBULAH dan saksi SUPRIYADI untuk pemeriksaanadministrasi sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.40.847.715, (empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuhratus lima belas rupiah) sebagaimana perhitungan atau audit kerugiannegara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Jambi Nomor : SR4456/PW05

MT telah memperkaya diri sendiriatau orang lain sejumlah Rp. 3.043.106.823, (tiga milyar empat puluh tigajuta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 3.043.106.823, (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribu delapanratus dua puluh tiga rupiah), sebagaimana Laporan Hasil PerhitunganKerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor :SR229/PW05/5/2020 tanggal 10 September 2020.Perbuatan

MT tersebutdiatas, berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR229/PW05/5/2020 tanggal 10September 2020, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaananggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanPemda Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telahterjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerahsejumlah Rp. 3.043.106.823, (tiga milyar empat puluh tiga juta seratusenam ribu delapan ratus dua puluh

MT telah menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp. 3.043.106.823,(tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribu delapan ratus duapuluh tiga rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sejumlah Rp. 3.043.106.823, (tiga milyar empatpuluh tiga juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah),sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR229/PW05/5/2020 tanggal

MT tersebutdiatas, berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKPPerwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR229/PW05/5/2020 tanggal 10September 2020, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaananggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanPemda Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 telah terjadipenyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah Rp.3.043.106.823, (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribudelapan ratus dua puluh

yang tidak tepat sasaran dan tidak bisa dipertanggungjwabkan secarahukum mengenai pengembalian dana bantuan yang seharusnya merupakandana bantuan bergulir, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yakni Kelompok Tani Mergi Makmur dan KUD Marga Jaya, yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp.875.875.000, (delapan ratus tujun puluh lima juta delapan ratus tujuh puluhlima ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuanganNegara No.SR624/PW05

yang benar sehingga mengakibatkan pemberian bantuan bibitkaret yang tidak tepat sasaran dan tidak bisa dipertanggungjwabkan secarahukum mengenai pengembalian dana bantuan yang seharusnya merupakandana bantuan bergulir, yang bertentangan dengan aturanaturan tersebutdiatas telah mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.875.875.000, (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluhlima ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuanganNegara No.SR624/PW05

didukung dokumen pencairananggaran / uang negara yang benar sehingga mengakibatkan pemberianbantuan bibit karet yang tidak tepat sasaran dan tidak bisadipertanggungjwabkan secara hukum mengenai pengembalian dana bantuanyang seharusnya merupakan dana bantuan bergulir, yang merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 875.875.000, (delapan ratustujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai denganlaporan hasil perhitungan kerugian kKeuangan Negara No.SR624/PW05

Marga Jaya sebagai KUD penerima bantuan perkuatanmodal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi dibidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) pada hal KUDMarga Jaya tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerimabantuan tersebut telah mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negarasebesar Rp. 875.875.000, (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratustujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungankerugian keuangan Negara No.SR624/PW05

Kerugian keuangan negara sebesar Rp. 316.210.510,16 ( tiga ratus enambelas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus sepuluh rupiah enam belas sen)sebagaimana Surat dari Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanPerwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR351/PW05/5/2014 Tanggal 08 Juli2014 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BagiHasil Kwarda Pramuka Provinsi Jambi dengan PT.

Ditambah sebesar Rp. 941.290.000, (Sembilan ratus empat puluh satu jutadua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat dari BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi JambiNomor : SR236/PW05/05/2014 Tanggal 28 Mei 2014 Perihal Laporan HasilAudit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanPenyimpangan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kwarda Pramuka ProvinsiJambi dengan PT.

Inti Indosawit Subur Periode Tahun 2012 sampaidengan 2013 dan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR236/PW05/05/2014 tanggal 28Mei 2014 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas DugaanTindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BagiHasil Atas Kerjasama Pramuka Provinsi Jambi Dengan PT.

pekerjaanditerbitkan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan barangperalatan praktik SMK 1 Sarolangun tahun 2009 negara dirugikan sebesarRp2.129.130.000,00 (dua miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus tigapuluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyimpangan Pengadaan Barang Peralatan Praktik SMK 1 SarolangunTahun Anggaran 2009 di Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun NomorSR396/PW05

pekerjaan diterbitkan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan barangperalatan praktik SMK 1 Sarolangun tahun 2009 negara dirugikan sebesarRp2.129.130.000,00 (dua miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus tigapuluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyimpangan Pengadaan Barang Peralatan Praktik SMK 1 SarolangunTahun Anggaran 2009 di Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun NomorSR396/PW05

MESIN PENGOLAH SABUN1 MIXERMotor Listrik 1 HP 3.467.500,002 CETAK SABUN 5.000.000,00JUMLAH KERUGIAN NEGARA 8.467.500,00JUMLAH KERUGIAN NEGARA I+ll+I 286.041.437,00Terbilang : dua ratus delapan puluh enam juta empat puluh satu ribuempat ratus tiga puluh tujuh rupiah;Bahwa pada kenyataannya Judex Facti hanya mempertimbangkan kerugiannegara sebagaimana perhitungan dari BPKP Jambi sebagaimana SuratNomor SR396/PW05/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang notabene tidakberdasarkan dengan keadaan yang terpasang

Denganperhitungan dari ahli yang benarbenar tahu mesin;Dengan demikian perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan olehBPKP Perwakilan Provinsi Jambi sebagaimana Surat Nomor SR396/PW05/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014 haruslah dikesampingkan, karena dasarpenghitungannya tidak dilakukan secara benar dan tidak objektif yaitu tidakmenghitung seluruh item yang terpasang pada mesin pengolah kelapasawit;Dengan demikian, harusnya Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telahmalawan hukum secara pasif,

Daud ArifKuala Tungkal Tahun Anggaran 2008 Nomor : SR3506/PW05/5/2011 tanggal 14 Juni 2011 dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi atau sekitarjumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamKEDUA :Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia

(enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratustiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangandalam pengadaan tanah pada RSD KH.Daud Arif Kuala Tungkal TahunAnggaran 2008 Nomor : SR3506/PW05/5/2011 tanggal 14 Juni 2011dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Jambi atau sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia

puluh sembilan juta duaratus tiga puluh ribu rupiah) mengalir kepihak lain termasuk kepada terdakwasebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umumserta catatan sidang yang dibuat oleh Panitera, berdasarkan perhitungantersebut BPKP Provinsi Jambi juga menyimpulkan telah terjadi KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan tanahpada RSD KH.Daud Arif Kuala Tungkal tahun anggaran 2008 sebesarjumlah tersebut berdasarkan penghitungan sesuai surat Nomor : SR3506/PW05

Justus Pasaribu, SE tidak pernah11melakukan pembayaran atas pinjaman kredit sebesar Rp. 160.000.000,00 dansaat ini dalam keadaan macet.e Bahwa berdasarkan penghitungan laporan hasil audit dalam rangkapenghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalampemberian kredit pada perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat TanggoRajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 dan 2007 nomor :SR504/PW05/5/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dilakukan oleh BPKPPerwakilan Propinsi Jambi telah terjadi

Justus Pasaribu, SE tidak pernahmelakukan pembayaran atas pinjaman kredit sebesar Rp. 160.000.000,00 dansaat ini dalam keadaan macet.Bahwa berdasarkan penghitungan laporan hasil audit dalam rangkapenghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalampemberian kredit pada perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat TanggoRajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 dan 2007 nomor :SR504/PW05/5/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dilakukan oleh BPKPPerwakilan Propinsi Jambi telah terjadi

. 499.894.630, (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapanratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);Bahwa sampai saat ini Dewi Andalinda tidak pernah mengembalikan hutangpokoknya, sehingga merugikan negara yang berdasarkan penghitungan laporanhasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidanakorupsi dalam pemberian kredit pada perusahaan daerah Bank Perkreditan RakyatTanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 dan 2007 Nomor:SR504/PW05

empat ratus sembilanpuluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluhrupiah), dimana kredit tersebut hingga saat ini belum pernah dilakukan pembayaran;Menimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli DIANI FITRLS.E yangbersesuaian dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian negaraatas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit pada perusahaan daerahBank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006dan 2007 Nomor: SR504/PW05

Dengan demikianterbukti Terdakwa selaku Account Officer (AO), telah melaksanakan tugasnyamelakukan survey tempat usaha dan jaminan kredit Dewi Andalinda, selanjutnyamembuat Hasil Laporan atau Analisa Kredit juga Berita Acara PemeriksaanJaminan sebagaimana terlihat dalam halaman 26 angka 5, 6, dan 7 Laporan HasilAudit BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor: SR504/PW05/5/2012 tertanggal30 Oktober 2012 yakni:= Berita Acara Pemeriksaan Jaminan 766 m2 jalan Padat Karya;= Berita Acara Pemeriksaan Jaminan

terdakwa Zainuddin pada Pengelolaan/PenggunaanAlokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh LeidongKabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, Tahun 2011 dan Tahun2012, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugiankeuangan Negara sekurangkurangnya sejumlah Rp. 204.606.046,59 (dua ratusempat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluh Sembilansen), sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi SumateraUtara Nomor : SR 27/PW05

Labuhan Batu UtaraTahun Anggaran 2010, tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012,Untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa yang dibuat oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : S27/PW05/5/2014, tanggal 25 Maret 2014,ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 204.606.046.59, (dua ratusempat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluhsembilan sen).

Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran2010, tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012, Untuk KegiatanPembangunan Infrastruktur Desa yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : S27/PW05/5/2014, tanggal 25Maret 2014.

Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran 2010, tahun Anggaran 2011dan Tahun Anggaran 2012, Untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desayang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : S27/PW05/5/2014, tanggal 25Maret 2014, yang pada intinya ada perbedaan substansi mengenai berapa besarkerugian keuangan negara.

Labuhan BatuUtara Tahun Anggaran 2010, tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012,Untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa yang dibuat oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi SumateraUtara Nomor : S27/PW05/5/2014, tanggal 25Maret 2014, yang pada intinya adaperbedaan substansi mengenai berapa besar kerugian keuangan negara, untuk ituMajelis Hakim akan mempertimbangkannya guna menentukan berapa sebenarnyauang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa.

delapanpuluh lima rupiah) ;Bahwa akibat semua rangkaian perbuatan Terdakwasebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diriTerdakwa ZULHATMAR ZUKY, BAc Bin MARZUKI dan orang lainyang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 52.439.719,85,(lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ributujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh limarupiah ) sesuai Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : S419/PW05

delapanpuluh lima rupiah) ;Bahwa akibat semua rangkaian perbuatan Terdakwasebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diriTerdakwa ZULHATMAR ZUKY, BAc Bin MARZUKI dan orang lainyang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 52.439.719,85,(lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ributujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima rupiah)sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Jambi Nomor : S419/PW05

.220.000PPO Vial/Rp.132.000Vial/Rp.352.000PPG Selisih Rp.302.500botol/Rp.181.500 .bb otol/484.000, SelisihAlkohol 70% Rp.308.0003 botol/Rp.462.0005 botol/Rp.770.000,A quaprim 100 ml Bahwa kekurangan bantuan yang diterima oleh 12 KUBE berupa bahan kandang danobat obatan sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp.30.820.650,00,( Tiga puluh juta delapan ratus dua puluhribu enam ratus lima puluh rupiah ) hal ini sebagaimana dituangkan dalam surat 11BPKP Nomor : S4585/PW05

pelaksanaannya sebagaimana mestinya,namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa sehingga terjadi penyimpangandalam penyaluran bantuan, sebagaimana diuraikan di bawah ini :Bahwa kekurangan bantuan yang diterima oleh 12 KUBE berupa bahan kandang danobat obatan sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp. 30.820.650,00, ( Tiga puluh juta delapan ratus dua puluhribu enam ratus lima puluh rupiah ) hal ini sebagaimana dituangkan dalam suratBPKP Nomor : S4585/PW05