Sebagai salah satu pimpinan/pengurus Serkat Pekerja/Serikat Buruhyang berada dalam perusahaan yang memproduksi sepatu Penggugatjuga tdak pernah dilibat oleh organisasi pengusaha sepatu untukHalaman 10 dari 89 halaman, Putusan No. 11/G/2015/PTUNSRGmerunding perihal perubahan pengelompokan jenis usaha sepatu yangsejak tahun 2012 s/d tahun 2014 berada dalam golongan sektor 2 (dua); .

Baru Lingkungan VI,Kelurahan Beras Basah, Kecamatan PangkalanSusu, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;melawanBudi Setiawan bin Sutarji, tempat dan tanggal lahir Tanjung Langkat,28 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaanBuruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman diMayang Serkat, Desa Musam Kendit,Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK

.7.803.000,Anjuran Depnaker tersebut adalah satu kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undangundang No.13 Tahun 2003.Hasil Anjuran Depnakertrans tersebut tidak dapat diterima oleh pekerja selakuPemohon Kasasi yang semula sebagai Penggugat; akhimya pekerja mengajukangugatan melaluu Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegenPontianak sesuai prosedur dan Undangundang Ketenagakeraan No.13 Tahun2003 pasal 153 huruf g dan Undangundang No.21 Tahun 2000 pasal 28 hurufa,o.c tentang Serikat pekerja/Serkat

2016kesektor lain sebagaimana Rumah Sakit yang berada dibawah sektorFarmasi dan Kesehatan (Farkes) tidak berafiliasi ke sektor Kimia,Energi dan Pertambangan, karena bergabungan Serikat PekerjaRumah Sakit Sumber Waras dengan Serikat Pekerja Kimia, Energi,Pertambangan tidak ada pemberitahuan kepada Pihak manajemen;Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013, Para Termohon PeninjauanKembali/Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Rusdi,Dorotin, Sri Rahayu, dan kawankawan, melakukan demo yangbergabung dengan Serkat

TermohonKasasi mencampuradukkan pengertian dari perselisihan dengan PemutusanHubungan Kerja, karena dalam Gugatan Termohon Kasasi, objeknya adalahmengenai Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan yang timbul antara TermohonKasasi dengan Pemohon Kasasi, adalah Perselisihan Kepentingan dan dalamJudul Gugatannya Termohon Kasasi tidak mencantumkan dengan secara jelasdan inci, apakah merupakan Perselisihan, Perselisihan Kepentingan, PerselisinanPemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serkat

(Advokat), Pengurus DPD FKSPN KotaSemarang yang beralamat kantor di Jalan Letjend Sarwo Edie WibowoNomor 11, Plamongan Sari Semarang; Bahwa menurut Undangundang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikatpekerja/serikat buruh, knususnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 danUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, khususnya dalam ketentuan Pasal1 angka 8, disebutkan bahwa yang dimaksud serikat pekerja/ serkat buruhadalah organisasi yang dibentuk oleh, dan untuk pekerja/ buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan

berlaku Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (1)dan (2), Pasal 24 ayat (1) huruf c, Pasal 24 ayat (2) huruf a.Bahwa PENGGUGAT dalam mengeluarkan Surat PeneritahuanPembebasan Tugas (skorsing) yang ditujukjin kepada TERGUGAT,PENGGUGAT tidak memberikan tembusan kepada Serikat Pekerja, inimenandakan Pasal 151 ayat(l) UU No. 13 Tahun 2003 tidak di indahkanoleh Penggugat.Bahwa sesuai dengan Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang menyatakan bahwa :(l)Pengusaha, pekerja/ buruh,serkat

Indolakto yang masih berlaku Pasal 9 ayat(1) huruf b, Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) huruf c, Pasal 24ayat (2) huruf a.Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 278/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST9.10.11.12.13.14.15.16.Bahwa benar pada nomor 18 dan nomor 19, tanggal 22 dan 30 Mei 2018telah dilakukan Bipartit PENGGUGAT menyampaikan KeputusanPemutusan Hubungan Kerja Terhadap TERGUGAT, dan TERGUGATmenolak secara tegas karena berdasarkan UUTK No.13 Tahun 2003 pasal151 ayat (1) "Pengusaha, pekerja/ buruh, serkat

Menetapkan barang bukti berupa :Barangbarang :Nihil.Suratsurat :al (satu) lembar Surat Pengaduan S T E W Nop. 2tertanggal 22 Mei 2013.b (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga Sipil No. 3Membacac (satu) lembar photo copy kutipan akta nikah nomor :1339/05/X1/2005 tanggal 11 November antara SerkaT E W dengan Sdri. N L.d 1 (satu) lembar photo copy kartu penunjukan istri atasnama Sdri.

(buah) prerika AmerikaSerikat) Serkat)1. Dillimax 690T 30 x 2438 x 12200 11 22.766,25 250.428,75(Germany)2. Dillimax 690T 35 x 2438 x 12200 3 26.559 79.677(Germany) 3. Bahwa setelah pemesanan dari Tergugat sebagaimana dimaksud di atas,Tergugat secara sepihak telah membatalkan pesanan atas beberapaprodukproduk baja dengan perincian sebagai berikut:a.

(buah) Amerika AmerikaSerikat) Serkat)1. Dillidur 400 30 x 2438 x 6096 2 10.500 21.000(Germany) b. Terkait Purchase Order Tergugat Nomor 051/GALLJ/V/08 tertanggal27 Mei 2008, Tergugat secara sepihak telah melakukan pembatalanpesanan kepada Penggugat atas produkproduk baja sebagai berikut: M atten Harga TotalNo Nama Ukuran (milimeter Jumlah (Dollar (Dollarmor Produk kubik/mm?) (buah) Amerika AmerikaSerikat) Serikat)1. Dillidur 400 10 x 2438 x 6 6.841,18 41.047,08(Germany) 122002.

Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi Gugatan dapatHalaman 11 dari95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterima atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa objek sengketa perkara a quo Surat Tanda Bukti Pencatatanoleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor BuktiPencatatan: 230/2139HI/IX/2020, tertanggal 23 September2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serkat

AnggaranRumah Tangga (ART) Pasal 40, 41, 42, 43;Pasal 30 UU SP/SB:Keuangan serkat pekera/senkat burun, federasi dan konfederasiserikat pekerja/serikat buruh bersumber dari:a. luran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggarandasar atau anggaran rumah tanga: b. hasil usaha yang sah; danc. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat;Bahwa Penggugat sebagai Federasi Senkat Pekeja MempunyalTujuan Tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUSP/SB jo.

masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dannegara.Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka,mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruhuntuk mempenuangkan kepentingan pekerja/fouruh dan keluarganya.Dalam pembentukan serikat pekerja/Serikat buruh dapatmenggunakan nama yang berbeda sepert antara lain perkumpulanpekerja/perkumpulan buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh,sebagaimana diatur dalam ketentuan undangundang ini;Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serkat

hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaanternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikatburuh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulissatu serikat pekerja/serikat buruh yangdipilinnya;PaSal 17: 202222 ene nn nnn nn ene nnn nn nnn en enn nnn nenenenee1)Pekerja/ourun dapat berhenti sebagai anggota serikatpekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis;Halaman 26 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.18.B.3.19.20.2) Pekerja/ouruh dapat diberhentkan dari serkat

Buruh Indonesia(PTP GESBURI) PT.TARA CITRA KUSUMA dengan NomorPencatatan No.833/CTT.250/III/2010,tanggal 12 Maret 2010.Bahwa untuk menanggapi surat yang dilayangkan oleh pihak DewanPimpinan Pusat GESBURI melalui suratnya DPP.GESBURI No.063/DPP.GESBURI/Dept.Org J&P /IIl/10tanggal 18 Maret 2010 ,TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma telah memberikan jawabannyasesuai dengan surat No.06/TCK/SK/III/2010,tanggal 19 Maret 2010yang kami kirimkan pada tanggal 22 Maret 2010 kepada Dewan131011Pimpinan Pusat Gerakan Serkat

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha maupun PerjanjianTambahan dan Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha serta Bukti PenerimaanPeralatan Sewa Guna Usaha, maka total kewajiban yang harus dibayarkan olehTERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar USD 1,260,588.00 (SatuJuta Dua Ratus Enam Puluh Rou Lima Ratus Delapan PuUh Delapan DoiarAmerika Serkat), yang harus dibayarkan dengan cara membayar AngsuranSewa Guna Usaha setiap bulan yang tanggal jatuh tempo pembayarannyasetiap tanggal 5 (lima) dengan

LOQJ00379E tanggal 16 Juli 2009, adalah sebesar USD 1.113.200,00 (SatuJuta Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Dollar Amenka Serkat), dimana nilaitersebut merupakan hasil dari nilai pembiayaan sebesar USD1.391.500,00 dikurangi pembayaran Down Payment oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar USD 278.300,00 (Dua Ratus Tujuh PuluhDelapan Ribu Tiga Ratus Dollar Amenka Senkat), sehingga sisa totalpembiayaan terhadap pembayaran angsuran yang harus diselesaikanTergugat kepada Penggugat seluruhnya sebesar USD

Kredit Modal Kerja (KMK) dengan batasan kredit sebesar USD1.146.496,82, (satu juta seratus empat puluh enam ribu empat ratussembian puluh enam dolar Amerika Serkat defpan puluh dua sen).Putusan Perk.Reg.No.301/Pdt.G/2012/PN.MdnHalaman 2 dari 70 Halaman3.Kredit Modal Kerja (KMK) dengan batasan kredit sebesar USD1.146.496,82, (satu juta seratus empat puluh enam ribu empat ratussembian puluh enam dolar Amerika Serkat defpan puluh dua sen) danPenggugat selalu membayar angsuran pinjaman berikut bunga

(d4ma ratus ribu DolarAmerika Serkat) dengan jangka waktu pelunasan selama 12 (duabefs) bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2008 dan harus sudahdilunasi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebagaimana Akta PersetujuanPerpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja Impor Nomor : 24 tanggal 30Putusan Perk.Reg.No.301/Pdt.G/2012/PN.MdnHalaman 19 dari 70 Halaman16.Maret 2009 yang dibuat di hadapan Syahril Sofyan, SH., Notaris diMedan (selanjutnya disebut Akta No. 24 tanggal 30 Maret 2009)(Bukti T.I7).Catatan : Fasilitas

T.6), tetapi berdasarkan kesepakatan bersamaantara Tergugat dr/Penggugat dk dengan serkat pekerja/oburuh di perusahaan,yang juga merupakan serikat pekerja dimana Penggugat dr/Tergugat dkbergabung dan berdasarkan SK Pengangkatan Pegawai Tetap Penggugat dr/Tergugat dk dengan bukti surat (Bukti P.4 dan p.5), dinyatakan bahwa perhitunganpesangon dan hakhak lainnya dihitung sejak dikeluarkannya SK Pengangkatantersebut.Menimbang, oleh karenanya masaj

tidak mewakili perkara yang sedang diperiksa dan diputusnya ;Bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan vide bukti yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi (T.9) surat pengunduran diri Penggugat/Termohon Kasasi tanggal 6Agustus 2007 dan vide bukti (T.1), yaitu ketentuan UU No.2 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1)yang menyebutkan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serkat

Pemindahan jabatan Penggugat tidak sesuai dengan kemampuan dankapabilitas Penggugat (halaman 6 angka 10 gugatan).Pemindahan/mutasi jabatan yang didalilkan Penggugat sebagaimanatersebut angka 2.1 dan 2.2 secara jelas telah diatur dalam kesepakatankerja bersama antara Tergugat dengan Serkat Pekerja Tergugat yangmengatur mengenai syaratsyarat kerja, hak, dan kewajiban yangdisepakati kedua belah pihak (KKB) dan karenanya Penggugat secarahukum terikat untuk mematuhi KKB;2.3.

18Agustus 2001 namun Para Penggugat tidak pernah memberitahukan secaratertulis kepada Tergugat bahwa Para Penggugat telan mendirikan SerikatPekerja / Serikat Buruh di perusahaan Tergugat sebagaimana yang dimaksudPasal 23 UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / SerikatBuruh, sehingga Usaha Tarigan tidak memiliki kualitas yang sah/legal standingbertindak untuk dan atas nama Para Tergugat ;Bahwa mengacu pada Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang No. 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serkat

4.8 0.5030 13 Tualang 2 4 0 0.6231 100 Jabon 2 8 4.8 1.8032 10 Tualang 3 6 0 0.3633 30 Jambu 4 3 4.8 0.5434 Jambu Ya 3 0 0.0735 Kempas 2 4 4.8 0.2236 9 Kempas 2 3 0 0.1837 10 Kempas 2 9 4.8 0.205 2 02 4.82 01, 4.85 04.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.80 507. 1(satu) lembar foto kelompok kayu meranti;Tambahan Alat bukti surat yang diajukan oleh OditurMiliter bersamasama dengan Repliek yaitu:1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari DetasemenPolisi Militer IM/1 yang ditandatangani oleh SerkaT

Almuhar Chaniago.1 (satu) lembar daftar Pemeri ksaan Pengujian HasilHutan Kayu Olahan Kelompok Rimba Campuran, yangditandatangani oleh Penguji Syarif Amaluddin NIP0800062587 di Lhokseumawe pada tanggal 24 Juli 2004yang disaksikan oleh Sertu) Abdul kodir dan serkaAlmuhar Chaniago.Menimbang :621 Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari DetasemenPolisi Militer IM/1 yang ditandatangani oleh SerkaT.

Bahwamengingat penjelasanbapakOktarizalsalahseorangsupervisor yang didengarkan pengakuannya pada lanjutan sidingmediasikeduadikantor Disnakertran Kab.Bogor mengajui bahwasebagai supervisor diatidakmengingikan KurbanYastika bekerjadibagiannya karena sering keluar melakukan pekerjaan organisasi.Makasemakin lelasdan nyata bahwa alas an melakukan PHK terhadep PARATERGUGAT yang duduk dalam kepemimpinan Serkat Buruh GarmenTekstil dan Sepatu PT.BusanaPrima Global adalahpatutdidugapelanggaranataspelaksanankebebsanberserikatdilingkungankerjaPT.Busna

membagikan selebaran di pabrik PENGGUGATtelah lama dilakukan oleh SBGTSGSBI PT.BPG.Selebaran yang diterbitkan olehSBGTSGSBI PT.BPG merupakan sarana untuk memberikan penidikan,pengetahuandan informasi mengenai hakhak buruh,undangundang ketenagakerjaan dan seputarkegiatan yang dilakukan oleh SBGTSGSBI PT.BPG ;40.Bahwa selan SBGTSGSBI PT.BPG serikat lain yang ada ditempatPENGGUGAT juga melakukan hal yang sama yaitu menerbitkan infomasiinformasimengenai halhal yang berkaitan dengan perburuhan,bedanya serkat

alasannya karena Serikat Pekerja mengatur, jadi maksimal 1 % untukSerikat Pekerja, apabila dalam 1 (satu) perusahaan ada lebih dari 1 SerikatPekerja dibagi per serikat, dasarnya WHI, tidak tergantung pada jumlahanggota tapi pada jumlah Serikat Pekerja;Bahwa hak pekerja hanya WHI, untuk pendapatan lain tergantung dariKoperasi;Bahwa dari dana 1 % diambil dari total pendapatan koperasi;Bahwa iuran dari anggota, kalau Serikat Pekerja ada 2 ya dibagi 2 SerikatPekerja, kalau Serikat Pekerja 4 ya dibagi 4 Serkat

Mengenai eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki legal standingMenimbang, bahwa terkait dengan apakah Ketua dan Bendahara serikatpekerja/serkat buruh dapat bertindak untuk dan atas nama organisasi serikatpekerja/serikat buruh, menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah merupakankewenangan internal dari organisasi serikat pekerja/serikat buruh yangbersangkutan, berdasarkan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tanggaserikat pekerja/serikat buruh itu sendiri, oleh karena dalam ketentuan UndangHal.