.+ 8 M.yang terletak di Provinsi SUmatrera Utara, Kecamatan Medan Marelan,Desa Terjun, Lingkungan IV Pasar Ill sesuai dengan SURAT PELEPASANTANAH DAN BANGUNAN SERTA = TANAMAN ~ NomorHal. 11 dari 36 Penetapan Nomor 445/Pat.G/2017/PN Mdn42.43.44.45.593.83/0354/SPTBT/MM/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 dari ASNAHkepada NURAIDA.Sebidang tanah perumahan seluas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh limameter persegi), yang berbatas dan berukuran sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah jalan .....

berbatasan dengan Tanah Ali Gusnawan.... 12,50 M.o Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ponidi......... 12,50 M.o Sebelah Timur berbatasan dengan Gang................... 8 M.o Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Poniyem Tombloksa deeeeecccauaaeeeeeecceaaaeeeeecesaeaeeeeeceseeeeeeeeeeecenaaeeseeeeeeeeeneeeeeeeeees 8 M.yang terletak di Provinsi SUmatrera Utara, Kecamatan Medan Marelan,Desa Terjun, Lingkungan IV Pasar Ill sesuai dengan SURATPELEPASAN TANAH DAN BANGUNAN SERTA TANAMAN Nomor :593.83/0354/SPTBT

VI, Kelurtahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dengan alas Hak Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman No. 593.83/92/SPTBT/M.S/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 atas nama Tarmono, S.E.,;

b. Satu unit kendaraan roda dua merek Honda/ATI1121B01 A/T Tahun 2015, warna white red No. Mesin JFH1E-1463731, No. Rangka MH1JFH11XFK465031, No. BPKB N-01393968, No. Polisi BK 5852 AFO terdaftar atas nama Irwan;

c.

VI, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dengan alas Hak Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman No. 593.83/92/SPTBT/M.S/VII/2013 tertanggal 29 Juli 2013 atas nama Tarmono, S.E., apabila terhadap tanah tersebut telah dilakukan penjualan umum (pelelangan) bahkan sekalipun tanah dan bangunan tersebut ada pada pihak ke tiga;

8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

9.

G/2017/Pn.Mdnseharusnya menurut hukum acara perdata yang benar Penggugat harusmenunggu sampai Gugatan Tergugat terhadap Penggugat tersebutmempunyai putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehinggatertutup upaya hukum lain baik banding maupun kasasi (In Kracht VanGewisjsde).Bahwa adapun luas tanah dan rumah yang merupakan peninggalan alm.Maknur Marpaung yang saat ini ditempati oleh Tergugat sesuai dengan suratpelepasan tanah dan bangunan serta tanaman nomor : 593.83/ 1187/ SPTBT/M.M/ X /

Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan :a"Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara untuk keperluanpelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barang dan jasa", Pasal 52ayat (2) yang menyatakan : "Pembayaran atas SPTBT dapat dilakukan setelahpejabat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dansah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain Berita Acaratingkatpenyelesaian pekerjaan, dan Berita Acara Penerimaan Barang/pekerjaan."

Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan :"Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara untuk keperluanpelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barang dan jasa", Pasal 52ayat (2) yang menyatakan : "Pembayaran atas SPTBT dapat dilakukan setelahpejabat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dansah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain Berita Acara tingkatpenyelesaian pekerjaan, dan Berita Acara Penerimaan Barang/pekerjaan."

Fotokopi Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman Nomor593.83/0086/SPTBT/M.M/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 yangdikeluarkan oleh Camat Medan Marelan, Kota Medan, bermeterai cukupakan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karenaTergugat/Kuasanya tidak dapat mengajukan asli bukti tersebut, diberitanda (T.1);Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Oleh karena itu Majelis Hakimtetap membebankan kepada Penggugat rekonvensi untuk membuktikan dalildalil gugatan rekonvensinya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatan rekonvensi,Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 serta 3(tiga) orang saksi;Menimbang, bahwa bukti surat T.1 adalah fotokopi Surat PelepasanTanah dan bangunan serta Tanaman nomor : 593.83/0086/SPTBT/M.M/I/2013tanggal 22 Januari 2013 an.

Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan ;Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara untuk keperluanpelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barang dan jasa, pasal 52ayat (2) yang menyatakan; Pembayaran atas SPTBT dapat dilakukan setelah pejabatsebagaimana dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sahterhadap dokumen yang dilampirkan antara lain Berita Acara tingkat penyelesaianpekerjaan, dan Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan.Dari pencairan tersebut sebesar

Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan : Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara untuk keperluanpelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barang dan jasa, pasal 52ayat (2) yang menyatakan : Pembayaran atas SPTBT dapat dilakukan setelah pejabatsebagaimana dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sahterhadap dokumen yang dilampirkan antara lain Berita Acara tingkat penyelesaianpekerjaan, dan Berita Acara Penerimaan Barang/pekerjaan.Dari pencairan tersebut

Pasal 52 ayat (1)yang menyatakan ; Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antarauntuk keperluan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barangdan jasa, Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan; Pembayaran atas SPTBT dapatdilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (1)menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lainBerita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, dan Berita Acara PenerimaanBarang/pekerjaan.

Pasal 52 ayat (1) yangmenyatakan ; Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara untukkeperluan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barang dan jasa,Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan; Pembayaran atas SPTBT dapat dilakukansetelah pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (1) menyatakanlengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain Berita Acaratingkat penyelesaian pekerjaan, dan Berita Acara Penerimaan Barang/pekerjaan.

tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangandan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan APBD pasal 51 ayat (3) = yangmenyatakan : Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaranbeban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPPBT).Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan : Pembayaran dengancara Beban Tetap dapat dilakukan antara untuk keperluanpelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelianbarang dan jasa, Pasal 52 ayat (2) yang menyatakanPembayaran atas SPTBT

Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan ;Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara untukkeperluan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barang danjasa", Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan; Pembayaran atas SPTBT dapatdilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (1)menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lainBerita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, dan Berita Acara PenerimaanBarang pekerjaan;Dari pencairan tersebut sebesar

Nomor 221 PK/Pid.Sus/2016atas SPTBT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksudkan dalampasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yangdilampirkan antara lain Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, dan BeritaAcara Penerimaan Barang/pekerjaan."Dad pencairan tersebut sebesar Rp. 400.000.000.

Medan Marelan Berdasarkan SK Camat No.593. 83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid . 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV Nomor BK 1184 RR berikut kwitansi pembelian. 1 (Satu) BPKP sp motor Yamaha SE 88 nomor polisi BK 3217 AFT 1 surat kepemilikan tanah sertifikat/ SHM No.753 tanggal 30-12-2009 1 surat pelepasan tanah dan bangunan No. 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 1 dokumen pembelian apertemen podomoro Medan 1 buku rekening mandiri

Salam Lk.14, Kelurahan Renggas Pulau, Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Asli Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman dari Camat Medan Marelan, Kota Medan dengan No: 593.83/0038/SPTBT/M.M/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 An.

Sumiati;

Pasal 52 ayat (1) yangmenyatakan : Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antarauntuk keperluan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barangdan jasa, Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan : Pembayaran atas SPTBT dapatdilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (1)menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lainBerita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, dan Berita Acara PenerimaanBarang/pekerjaan.

Paya Pasir (tanah kapling), Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama HERMAN TANDIAH sesuai Salinan Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 254/PTTSDBT/AL-NOT/XI/2013 tertanggal 30 November 2013 jo Surat Pelepasan Tanah Dan Bangunan Serta Tanaman nomor 593.83/1702/SPTBT/M.M.