atauBendahara melalui Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dan penerimaan yang berasal dari SuratPerintah Membayar (SPM) yang dibukukan olehKantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN);Pasal 6 ayat (2):Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaannegara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP),Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat SetoranPabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukaiatas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP

Ledger Tahun 2009 terkait dengan koreksi Pemeriksa,SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009, PIB, SSCP, invoicepembelian, bukti pembayaran uang/bank dan bukti pendukungnya,perincian/ rekapitulasi dan bukti pendukung atas pembeliansebesar Rp 39.802.736.827,00, perincian pembelian (softcopy) danbukti pendukungnya melalui Surat Nomor S9648/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 8 November 2011 (permintaan ke1), S10905/WPJ.07/ BD.05/2011 tanggal 9 Desember 2011 (permintaan

dilangsungkan Pemohon berstatus Jejaka dan PemohonIl berstatus Perawan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapatketerangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat laranganHalaman 7 dari 11 putusan Nomor 371/Pdt.P/2019/PA.Grtperkawinan sebagai disebutkan dalam a/Quran surat anNisaa ayat 23 tentangperempuanperempuan yang haram di nikahi yaitu :EMT Gs pkey pkites pedals ps pT Bee Ce2ugsts pet 5 Seigetls eel Nt (eit 2 ST 2s,ols pee eT tn Ce Gal ois Bee FUE SG Fg, HE 5 18 SSCp

nyatanyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, tentangPerkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019, tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, tentangPerkawinan, yakni: untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga bertentangandengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbuny/i:355 pS) Sess GU yd el el Ye ON Gls bl tae SsCp

Bendahara melalui BankPersepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dan penerimaanyang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) yangdibukukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaannegara (KPPN).Pasal 6 ayat (2) :Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaannegara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP), SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pabean, Cukai,dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukai atas Barang KenaCukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil TembakauBuatan Dalam Negeri (SSCP

Nomor PEM:000210059sep2011 tanggal 27September 2011) atas peredaran usaha yang terkait dengan koreksiatas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesarRp1.649.082.150,00 (Masa Pajak Juli 2009):bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmelakukan permintaan data terkait koreksi Peredaran Usaha yangberasal dari gross up pembelian berupa General Ledger Tahun 2009terkait dengan koreksi Pemeriksa, SPT Masa PPh Pasal 22 ImporMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009, PIB, SSCP

oleh KepalaKantor Bea Cukai Seoul.49) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengiriman Crane Cobelco type72502F kapasitas 250 Ton, Invoice Nomor WJL : 969 tertanggal 02September 2008.50) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dengan Nomor Pengajuan 00000000417720101115300960 atasHalaman 11 Putusan nomor 402/PID/2019/PT.DKI1 (satu) unit Alat Berat jenis Crawler Crane Merek Kobelco Type 72502Fdan Dokumen fotocopy legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak(SSCP

20 November 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh KepalaKantor Bea Cukai Seoul.49.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengiriman Crane Cobelco type72502F kapasitas 250 Ton, Invoice Nomor WJL : 969 tertanggal 02September 2008.50.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dengan Nomor Pengajuan 00000000417720101115300960 atas1 (Satu) unit Alat Berat jenis Crawler Crane Merek Kobelco Type 72502Fdan Dokumen fotocopy legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak(SSCP

Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah melakukanpembayaran terhadap kekurangan pembayaran sebagai akibatditerbitkannya SPTNP018494/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 sebesarRp. 92.032.000,00 (Sembilan puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah).Pembayaran yang dilakukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALIberupa Custom Bond No : 21.70.11.04563 tertanggal 08 Agustus 2012dibuktikan dengan adanya Bukti Penerimaan Jaminan No : 003051/CB/KBR/2011 dan SSCP tertanggal 18 November 2011.

Pembayaran yang dilakukan oleh PEMOHON PENINJAUANKEMBALI berupa Custom Bond No : 21.70.11.04561 tertanggal08 Agustus 2011 dibuktikan dengan adanya Bukti Penerimaan JaminanNo : 003060/CB/KBR/2011 dan SSCP tertanggal 18 November 2011.Pembayaran tersebut bukanlah bersifat sukarela atas kemauanPEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, melainkan sebuah kewajibanuntuk dapat dilakukan keberatan kepada TERMOHON PENINJAUANKEMBALI.

Pembayaran yang dilakukan oleh PEMOHON PENINJAUANKEMBALI berupa Custom Bond No : 21.70.11.04558 tertanggal 08Agustus 2011 dibuktikan dengan adanya Bukti Penerimaan Jaminan No: 003057/CB/KBR/2011 dan SSCP tertanggal 18 November 2011.Pembayaran tersebut bukanlah bersifat sukarela atas kemauanPEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, melainkan sebuah kewajibanuntuk dapat dilakukan keberatan kepada TERMOHON PENINJAUANKEMBALI.

Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan PajakKoreksi positif Kredit Pajak PPh Pasal 22 Impor sebagaimanadinyatakan dalam putusan a quo antara lain sebagai berikut:Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 22Impor yang berasal dari bukti potong PPh Pasal 23 Tahun Pajak2008 sebesar USD2.858.33 tetap dipertahankan;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti SSCPsebagaimana tersebut di atas terdapat fakta bahwa SSCP untukpembayaran PPh Pasal 22 Impor sebesar USD109.25

Haliburton Indonesia (NPWP01.061.563.1056.000) tidak dapat mengkreditkan PPh Pasal 22Impor tersebut karena SSCP atas nama Pemohon Banding dan PTHalliburton Indonesia tentunya tidak memiliki SSCP tersebut;Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 1244 B/PK/PJK/2017Dye.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur jenderal Pajak Nomor:SE19/PJ.41.2/1993 tanggal 02 September 1993 tentang KonfirmasiKredit Pajak PPh Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Dalam RangkaPenelitian Material SPT Tahunan PPh, sepanjang PemohonBanding

Pembayaran yangdilakukanolehPemohonPeninjauanKembaliberupaCustom Bond Nomor21.70.11.04560 tertanggal 8 Agustus 2011dibuktikandenganadanyaBuktiPenerimaanJaminan Nomor003052/CB/KBR/201 1dan SSCP tertanggal 18 November 2011. PembayarantersebutbukanlahbersifatsukarelaataskemauanPemohonPeninjauanKembali,melainkansebuahkewajibanuntukdapat dilakukan keberatan kepada TermohonPeninjauan Kembali.

KKP Pemeriksa (Sama dengan List of ImportRaw Material);P.12 Surat Setoran Pajak dalam rangka Impor;P.13 Invoice dari EMKL;P.14 Revisi Perhitungan selisih Kurs;bahwa dalam berita acara hasil uji bukti, Terbanding berpendapat sebagai berikut :bahwa Pemohon Banding telah memberikan bukti terkait Nomor Urut 123126 dalamList of ImportRaw Material;bahwa berdasarkan penelitian atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding dapatdisampaikan :Atas nilai VAT Impor sesuai dengan dokumen SSCP ditambah dokumen PIB

Belawan adalahharga sudah termasuk freight/pengangkutan barang sampaidi Belawan, Pemohon Banding mencatat dan membayarkankepada supplier Pemohon Banding sejumlah RM 127.927.73(RM 3.369.54 + RM 124.558.19 invoice Nomor : PRO0319tertanggal 20 Agustus 2003) (C&F Belawan) sesuai denganDebit Note Nomor : DN7/1455 tertanggal 9 Oktober 2003,dalam hal ini freight sudah termasuk invoice yangdikirimkan kepada Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding melampirkan photocopy SuratPersetujuan Pengeluaran Barang, PIB,SSCP

Putusan Nomor 32/B/PK/PJK/2014003055/CB/KBR/2011 dan SSCP tertanggal 18 November 2011.Pembayaran tersebut bukanlah bersifat sukarela atas kemauanPEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, melainkan sebuah kewajibanuntuk dapat dilakukan keberatan kepada TERMOHON PENINJAUANKEMBALI.

20November 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bea CukaiSeoul.49) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengiriman Crane Cobelco type 72502F kapasitas 250 Ton, Invoice Nomor WJL : 969 tertanggal 02 September2008.50) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB)dengan Nomor Pengajuan O0000000417720101115300960 atas 1 (Satu)unit Alat Berat jenis Crawler Crane Merek Kobelco Type 72502F danDokumen fotocopy legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSCP

20November 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bea CukaiSeoul.49) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengiriman CraneCobelco type 72502F kapasitas 250 Ton, Invoice Nomor WJL : 969 tertanggal 02September 2008.50) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan ImporBarang (PIB) dengan Nomor Pengajuan O0000000417720101115300960 atas1 (Satu) unit Alat Berat jenis Crawler Crane Merek Kobelco Type 72502F danDokumen fotocopy legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSCP

20 November2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Seoul.49.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengiriman Crane Cobelco type 72502F kapasitas 250 Ton, Invoice Nomor WJL : 969 tertanggal 02 September2008.50.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB)dengan Nomor Pengajuan 00000000417720101115300960 atas 1 (Satu) unitAlat Berat jenis Crawler Crane Merek Kobelco Type 72502F dan Dokumenfotocopy legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSCP

tertanggal 20November 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bea CukalSeoul.1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengiriman Crane Cobelco type 72502F kapasitas 250 Ton, Invoice Nomor WJL : 969 tertanggal 02 September2008.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB)dengan Nomor Pengajuan O0000000417720101115300960 atas 1 (satu)unit Alat Berat jenis Crawler Crane Merek Kobelco Type 72502F danDokumen fotocopy legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSCP

dan penerimaan yang berasaldari Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibukukan oleh KantorPelayanan Perbendaharaan negara (KPPN).Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 735/B/PK/PJK/2016Pasal 6 ayat (2):Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan negara antara lainmeliputi Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP),Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukaiatas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) HasilTembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP

pokok sengketa termasuk BarangKena Pajak yang bersifat strategis sehingga sesuai ketentuan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor DanAtau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis YangDibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun2007, maka atas impor barang tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN;bahwa namun demikian kenyataannya berdasarkan bukti berupa SSCP

dasar pencatatan estimasipendapatan adalah DIPA Kementerian Negara/Lembagaatau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yangdipersamakan dengan DIPA; Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaannegara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP),Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat SetoranPabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukaiatas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan NilaiHalaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 688/B/PK/PJK/2017(PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP

atauBendahara melalui Bank Persepsi/Devisa Persepsi/PosPersepsi dan penerimaan yang berasal dari SuratPerintah Membayar (SPM) yang dibukukan oleh KantorPelayanan Perbendaharaan negara (KPPN).Pasal 6 ayat (2) :Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaannegara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP), SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pabean, Cukai,dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukai atas Barang KenaCukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil TembakauBuatan Dalam Negeri (SSCP

Data produksi konsentrat pasir besi, data ekspor pasir besi, SuratSetoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak (SSCP), dan SSBP; bendel Peraturan Perundangan tentang KegiatanPertambangan: UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral danBatu Bara; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha 55. 1 (satu) bendel copy dokumen PT.

Data produksi konsentrat pasir besi, data ekspor pasir besi, SuratSetoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak (SSCP), dan SSBP;1 bendel Peraturan Perundangan' tentang KegiatanPertambangan: UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral danBatu Bara; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Hal. 86 dari 117 hal.

Data produksi konsentrat pasir besi, data ekspor pasir besi, SuratSetoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak (SSCP), dan SSBP;4 bendel Peraturan Perundangan tentang KegiatanPertambangan: UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara; Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral danBatu Bara; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha 1 (satu) bendel copy dokumen PT Sucofindo (Persero), terdiri

menjadi pokok sengketatermasuk Barang Kena Pajak yang bersifat strategis sehingga sesuaiketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak TertentuYang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PajakPertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007, maka atas imporbarang tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN bahwa namundemikian kenyataannya berdasarkan bukti berupa SSCP