Yani Sumarata, SP.M.Si., selaku Kepala BagianAdministrasi Pemerintahan Umum, Kabupaten Konawe Utara, perihalpersetujuan perinsip penunjukan langsung pekerjaan lanjutan pembangunanKantor Bupati Konawe Utara Tahap Ill, diberi tanda P.10;Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Penggugatsebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa dipersidangan, ternyata, Bukti P1 sampai dengan P10 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yangcukup ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat selain telah

Fotokopi Surat Usul Penunjukan Langsung Nomor : 51/QU/2011 tanggal 20Februari 2011 oleh Kabag Pemerintahan (Yani Sumarata), diberi tanda 11.1 ;Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pat.G/2015/PN Unh10.11.12.13.14.15.16.. Fotokopi Surat Persetujuan Penunjukan Langsung Nomor : 602.2/119/2011tanggal 20 Februari 2011 oleh Pj. Bupati Konawe Utara (Alm Thamrin Patoro),diberi tanda 11.2 ;.

Fotokopi Surat Perjanjian untuk melakukan Paket Pekerjaan Konstruksi:Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap Ill (kontrak)Nomor : 640/135/SP/PUM/V/2011 ditandatangani oleh Kabag Pemerintahan(Yani Sumarata) dan Direktur PT. Voni Bintang Nusantara (Arnold Lili), diberitanda 11.3;. Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor640/136/SPPBJ/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 ditandatangani oleh KabagPemerintahan (Yani Sumarata), diberitanda 11.4 ;.

Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor Nomor640/137/SPMK/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 ditandatangani oleh KabagPemerintahan (Yani Sumarata) dan Direktur PT. Voni Bintang Nusantara(Arnol Lili), diberi tanda 11.5 ;. Fotokopi Syaratsyarat Umum Kontrak (SSUK) menurut ketentuan PerpresNomor 80 Tahun 2010, diberi tanda 11.6;. Fotokopi Syaratsyarat Khusus Kontrak (GSKK) menurut ketentuan PerpresNomor 80 Tahun 2010, diberi tanda 11.7 ;.

Saksi Ahmad Yani Sumarata, S.P., M.Si di bawah sumpah, telah memberikanketerangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saksi mengetahui tentang adanya masalah pada pekerjaanpembangunan tahap Ill di Kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara,dimana pada saat itu saya adalah penanda tangan kontrak atau PejabatPembuat Komitmen ;Bahwa hubungan antara PT. Voni Bintang Nusantara dengan PemdaKonut ada perjanjian kerja atau kontrak antara PT.

sebagaimana pasal 4 SPK2014;Bahwa setelah pekerjaan a quo (vide posita poin 6) berjalan satu tahun lebih,Penggugat selaku pelaksana pekerjaan mengajukan perubahan kontrakkepada Tergugat, karena awalnya item pekerjaan tidak dijelaskan olehTergugat, ternyata setelah dikerjakan lebih dari 18.700 (delapan belas ributujuh ratus) transaksi setiap bulan, sehingga ongkos cetaknya jauh dibawahharga pasar;Bahwa alasan pengajuan perubahan kontrak a quo oleh Penggugat telahdijelaskan kepada Tergugat dan Bapak Ahmadi Sumarata

selaku KapalaBagian Administrasi dan Umum;Bahwa terhadap perubahan kontrak a quo, disepakati oleh Tergugat danBapak Ahmadi Sumarata, sehingga penyesuaian harga biaya barangcetakan atas penerbitan faktur pajak untuk masingmasing transaksipenjualan baik transaksi BKP maupun transaksi Non BKP untuk setiap MasaPajak yang sebelumnya sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)menjadi sebesar Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)berikut tambahan item masa pekerjaan hingga tahun pajak

Bahwa dalil Penggugat pada point angka 11 tidak benar dan tidak berdasar,berkenaan dengan pengajuan perubahan Kontrak a quo oleh Penggugatkepada Bapak AHMADI SUMARATA selaku Kepala Bagian Adimnistrasi danUmum pada Tergugat adalah hal itu tidak pernah diketahui sama sekali ataukalau diketahui tentu ada persetujuan berupa paraf/tandatangan (ACC),apalagi menurut aturan dalam PDAM (Tergugat) hal itu. bukankewenangannya untuk mengambil keputusan sehingga Penggugat keliru dansalah dalam pernyataannya tersebut

Putusan No. 59/PDT/2019/PT KDI10.11.12.Bahwa dalil gugatan penggugat pada point angka 12 sangat tidak berdasardan beralasan dengan menyatakan Bapak AHMADI SUMARATA menyetujuiperubahan kontrak, tetapi sebenarnya Bapak AHMADI SUMARAT tidakmempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menyetujui perubahan kontrakdi PDAM (Peusahaan Daerah Air Minum)/Tergugat Kota Kendari disampingitu Bapak AHMADI SUMARATA menyatakan tidak tahu dan tidak pernahmemberikan persetujuan atau paraf (ACC) untuk perubahan kontrak

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Randi Pribadi Sumarata bin Drs.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 03 bulan Mei tahun 2016 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Bawati Made Sumarata dan kemudian telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-03052016-0060

Juli 1990, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur,sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur,Nomor: B.181/Kua.13.29.12/PW.01/12/2018 tanggal 11 Desember 2018;Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkanTergugat berstatus Jejaka;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggalbersama di rumah kontrak milik (Inenga Sumarata

SAKSI I MADE SUMARATA : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan telah melakukan penangkapanterhadap seseorang pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 21.15 wita bertempatdi jalan Dam Tukad Badung persisnya didepan rumah No.8 F Denpasar dan saksimelakukan penangkapan bersama Kasubnit II Sat Res Narkoba Poiresta Denpasar dengananggota saksi sendiri, dan rekan Subunit II Sat Res Narkoba Poiresta Denpasar ; Bahwa saksi bersama rekan Sub

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.MUHAJIRIN Bin HUSEN SUMARATA berupa pidanapenjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara, denganperintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;3. Menyatakan barang bukti berupa :e 28 (dua puluh delapan) lembar kartu joker warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;e Uang tunai sebesar Rp. 706.000, (tujuh ratus enam riburupiah);Digunakan dalam perkara lain An.ABD. SAPARberteman;4.

Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 451 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- yand ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.

YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.d. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 452/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab.

Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.

Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs.

Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran; - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. - 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs.

Idaman Lain) dan sejakPemohon mempunyai wanita lain, sifat Pemohon berubah dan pulang kerumah tidakmenentu;Menimbang, karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasanperselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkanketerangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan masingmasingsebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975;Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yangbernama Made Adi Suhatra bin Nyoman Laba Sumarata

LMADE SUMARATA, dengan di bawah sumpah memberikaan keterangan sebagaiberikut :e Bahwa saksi diliburkan tanpa gaji dan kemudian keluar dari perusahan PT. BaliChippendale Furniture karena kondisi perusahaan berkurang ;e Bahwa waktu Penggugat bekerja di perusahan PT. Bali Chippendale Furnituresebagai pimpinan produksi ;e Bahwa persoalan antara Penggugat dengan perusahan di PT.

biaya, sehingga kemudian WayanSunantra meminta tolong kepada Wayan Sumantra untuk mengurus Sertipikattersebut dengan syarat Wayan Sunantra telah berhutang 5 (lima) pikul Kopikepada Wayan Sumantra atas biaya pembuatan sertipikat tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui SPPT dari Obyek Sengketa tertulis atas namasiapa;Bahwa pada tahun 2000 saksi pernah mendengar ada masyarakat yangkeberatan atas penguasaan Obyek sengketa;Bahwa Obyek Sengketa adalah Tanah Redis yang berasal dari kelebihantanah milik Sumarata