Ditemukan 434 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1397 K/PID.SUS/2010
Terdakwa; Drs. Semuel Jan Halatu
3111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari : 1 (Satu) lembar Daftar Pengantar Surat Pemintaan PembayaranNomor : 910/16/SPP/05 ; 1 (Satu) lembar formulir SPPPK ; 1 (Satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP ;7.
    Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari : 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No :910/18/SPP/05 tanggal 3 Agustus 2005 ; 1 (Satu) lembar Formulir SPPPK ; 1(satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP ;9.
    No. 1397 K/Pid.Sus/2010 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No :910/22/SPP/05 tanggal 3 Agustus 2005 ; 1 (Satu) lembar Formulir SPPPK ; 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP ;13.
    ;Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari : 1 (Satu) lembar Daftar Pengantar Surat Pemintaan PembayaranNomor : 910/16/SPP/05 ; 1 (Satu) lembar formulir SPPPK ; 1 (Satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP ;.
    No. 1397 K/Pid.Sus/2010 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP ;8. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari : 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No :910/18/SPP/05 tanggal 3 Agustus 2005 ; 1 (Satu) lembar Formulir SPPPK ; 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP ;9.
Putus : 12-01-2009 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SABANG Nomor 21/Pid.B/2008/PN-SAB
Tanggal 12 Januari 2009 — T. UBIT, SE BIN T. SYAMSUDDIN
10529
  • Foto copy surat Walikota Sabang Nomor: 900/316/2007 tanggal 2 April 2007 tentang penyetoran sisa UUDP tahun 2006.25. Foto copy surat Walikota Sabang Nomor: 700/37 tanggal 3 Oktober 2007 tentang tindak lanjut pemeriksaan BPK R.I Banda Aceh.26. Foto copy laporan pertanggung jawaban keuangan Sekretariat DPRD kota sabang tahun anggaran 2006.27.
    Bundel Surat Teguran Penyetoran Sisa UUDP tahun 200744. Bundel SP2D-UP tahun 2007 - SP2D No.007/SP2D-UP/2007 tanggal 23-02-2007 - SP2D No.008/SP2D-UP/2007 tanggal 23-02-2007 - SP2D No.009/SP2D-UP/2007 tanggal 23-02-2007 - SP2D No.090/SP2D-UP/2007 tanggal 09-03-2007 - SP2D No.091/SP2D-UP/2007 tanggal 09-03-2007 - SP2D No.356/SP2D-UP/2007 tanggal 13-04-2007 - SP2D No.360/SP2D/UP2007 tanggal 13-04-200745.
    Pencairan beban tidak Tetap BUD mengeluarkan Cek atas nama Bendaharawan kemudiandapat mencairkan dana Sedangkan Pengisian Kas Uang diberikan duluan kemudian baru dipertanggungjawabkan.Bahwa dalam perkara ini pengelolaan anggaran tahun 2005,2006 dan 2007 terdapat sisa UUDP Tahun 2005 sebesar Rp.239.314.998, dan Tahun 2006 sebesar Rp. 863.779.298, dantahun 2007 sebesar Rp. 338.564.396, layaknya UUDP wajibdisetor kalau tidak akan mengakibat kerugian Negara/Daerah ;Bahwa sisa UUDP disetor pada akhir
    Biaya Rp 116.000.000 Rp 116.000.0 Rp 94.645.145, RP 21.354.855,pemeliharaan ra . 00, alatalatangkutanJumlah selisih uang yang harus dipertanggung jawabkan / Rp 239.314.998,UUDP 18. Bahwa benar pada tahun Anggaran 2005 sampai tutuppembukuan keuangan per 31 Desember 2005 ditemukan SisaUang Untuk Dipertanggungj awabkan (UUDP) sebesarRp. 239.314.998, dan sebahagian sudah ada disetor ke KasDaerah oleh terdakwa TEUKU UBIT, SE Bin T.
    SYAMSUDDINselaku Pemegang Kas Bendahara/ Pengeluaran;Bahwa benar, ada surat teguran walikota kepada SekretarisDPRD Kota Sabang selaku atasan langsung terdakwa selakupemegang Kas Sekretraiat DPRD Kota sabang, yang isinyaagar segera menyetorkan sisa UUDP tahun 2006 sebesarRp.863.779.298. ke Rekening BUD Via Bank BPD Kota Sabangsebagaimana surat Surat nomor : 900/316/2007 tanggal 02 April 2007 perihalpenyetoran sisa uudp tahun 2006 yang ditandatangani olehSekda Kota Sabang.
    sisa UUDP tahun anggaran 2006 ke Kas DaerahPemko Sabang terjadi karena : a.
    Bahwa benar, apabila ada ditemukan sisa uang yang harusdipertanggungj awabkan (UUDP ) maka harus dipertanggungjawabkan dalam artian harus disetor kembali ke kas Daerahselambatlambatnya tanggal 10 januari tahun berikutnya ;7.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 K/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — Drs. H. HASNIL, M.M.;
9358 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember2008 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara NomorR 2717/Perb/2003 tanggal O38 Desember 2003 sebesarRp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01Desember 2003, Nota Dinas dengan Nomor R 2717 tertanggal 03Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin /Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar PerincianRencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember2003 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara
    /Perb/2003 tanggal O38 Desember 2003 sebesarRp100.000.000,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01Desember 2003, Nota Dinas dengan Nomor R 2720 tertanggal 03Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin /Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar PerincianRencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember2008 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara NomorR 2721/Perb/2003 tanggal O38 Desember 2003 sebesarRp93.574.876,00 beserta surat permintaan UUDP tertanggal
    /Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinasdengan Nomor R 2715 tertanggal 03 Desember 2003, Surat PermintaanPembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutintertanggal 01 Desember 2008 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R2716/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01
    Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutintertanggal 01 Desember 2008 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R2718/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinasdengan Nomor R 2718 tertanggal 03 Desember 2003, Surat PermintaanPembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutintertanggal
    No. 876 K/PID.SUS/201547484950beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinasdengan Nomor R 2719 tertanggal 03 Desember 2003, Surat PermintaanPembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutintertanggal 01 Desember 2008 ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Sementara Nomor R2720/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinasdengan Nomor
Putus : 22-08-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1085 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 22 Agustus 2011 — RAMLI BARUS, S.Ip. ;MUSTAFA MAILA, SE. ;
6042 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang Tidak Dipergunakan Lagi Wajib Menyetor Kembali Ke Kas Daerah dan ketentuan Pasal 9ayat (3) Permendagri Nomor 2 tahun 1994 juga menyatakan : BahwaPenyetoran Sisa Dana UUDP yang dilakukan Setelah Berakhirnya TahunHal. 12 dari 37 hal.
    Philips Wona ; Keterangan Terdakwa RAMLI BARUS, S.Ip antara lain :1.Bahwa benar Terdakwa menerangkan, tahu bahwa semua sisadana UUDP harus disetorkan ke rekening kas daerah ;.
    Bahwa Terdakwa menerangkan, yang paling terakhir menandatangani cek untuk pencairan sisa dana UUDP adalah Terdakwasendiri, setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikandan Pengajaran dan Pemimpin Proyek ;. Bahwa benar Terdakwa menerangkan, tidak ada ancaman apaapa dari Kepala Dinas dan Pemimpin Proyek untuk menyetorkansisa dana UUDP tersebut ke rekening pribadi Drs. Philips Wona ;. Bahwa Terdakwa menerangkan, penyetoran sisa dana UUDPke rekening pribadi Drs.
    No. 1085 K/Pid.Sus/201 1 Keterangan RAMLI BARUS, S.lIp antara lain :1.Bahwa benar Terdakwa menerangkan, tahu bahwa semua sisadana UUDP harus disetorkan ke rekening kas daerah ;.
    Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah melakukan penyetoransisa dana UUDP ke rekening pribadi Drs.
Putus : 28-04-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2420 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 April 2014 — LODEWYK BREEMER, S.Sos
8130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga dana UUDP~ yang. tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh pemegang kas/bendahara per 31 Desember2006 adalah sebesar Rp4.235.780.500,00;Bahwa atas perbuatan pemegang kas/bendahara (Lodewyk Breemer)yang tidak melakukan penatausahaan keuangan dengan baik, yaitupengeluaran kas untuk panjar tidak dicatat dalam buku kas umum dantidak membuat buku bukti panjar sehingga terjadi penyimpangan atas sisaUangUang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada setdaProvinsi Maluku sebesar Rp4.235.780.500,00
    Bahwa atas dana UUDP yang tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh pemegang kas/ bendahara per 31 Desember2006 adalah sebesar Rp4.235.780.500,00;Bahwa, terdapat panjar kepada SKPD tahun 2006 yang tidak sampaikepada SKPD sebesar Rp1.153.902.000,00 yang terdiri dari: No.
    Sehingga dana UUDP~ yang tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh pemegang kas/bendahara per 31 Desember2006 adalah sebesar Rp4.235.780.500,00;Bahwa pengembalian dana UUDP dilakukan antaratahun 2007, 2008,2009 dan tahun 2011, padahal diketahui dana UUDP yang digunakansebagai dana panjar seharusnya dikembalikan pada tahun 2007 saat danayang dimintakan panjar telah dilakukan pencairan, akan tetapi sesuaifakta persidangan SKPD yang meminta panjar baru mengembalikan danatersebut antara tahun 2007, 2008,
    Bahwa sesuaiketentuan sisa dana UUDP tersebut pada akhir tahun harus disetor kembali ke kas daerahpaling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya sesuai Pasal 57Kepmendagri No. 29 Tahun 2002;Bahwa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan UndangUndang No.
    Tahun2004 Pasal angka 14, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), sehingga perbuatan Terdakwa yangmelawan hukum yaitu. adanya penyimpangan' sisa uanguang yangdipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat telah mengakibatkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp4.235.780.500,00 sesuai sasaran hasil audit BPKP ProvinsiMaluku No.
Register : 23-01-2013 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 20 Juni 2013 — H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARJO
7614
  • Bulungan tangga= Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP Nomor Kode Proyek: 1 (satu) lembar copy Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 17 Mei 2004atas nama Bendaharawan Proyek Dwiyanti. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: Peg827/B2/KDH tentangPengangkatan menjadi CPNS atas nama M.
    Bulungan tanggal 17 Mei 2004;= Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/PembangunaModel: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001 No.
    Bulungan;e Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP RutinPembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 1Desember 2003;e Kabupaten Bulungan Surat Permintaan PembayaraPembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selamDesember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan TanaltTanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan PemerintaKab.
    Bulungan;= Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/PembangunaKode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11 Desember 2003;= Kabupaten Bulungan Surat Permintaan Pembayaran PembangunaBeban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 200dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh daBangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab.
    .= Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP Nomor Kode Proyek: 1 (satu) lembar copy Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 17 Mei 2004atas nama Bendaharawan Proyek Dwiyanti. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: Peg827/B2/KDH tentangPengangkatan menjadi CPNS atas nama M.
Putus : 05-03-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 K/Pid.Sus/2007
Tanggal 5 Maret 2008 — BASRANI, SE VS JPU
3522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • enam ratus' lima puluhsembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu limaratus rupiah), tindakan Terdakwa melanggar ketentuandalam pasal 29 ayat (1) Permendagri No. 2 tahun 1994Tanpa mengurangi wewenang atas tanggung jawab atasanlangsung/ Pemimpin Proyek, selambat lambatnya tanggal10 tiap bulan Bendaharawan mengirimkan SuratPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Rutin (SPJR)dan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPembangunan (SPJP) tentang pengurusan uang untukdipertanggungjawabkan (UUDP
    Kutim Tahun 2002 ;1 (satu) map/bundle SKO/SPP/SPMU tahun 2002 ;1 (satu) map/bundle Surat Bukti Pembayaran Honor GuruPTT tahun 2002 ;Buku Laporan Sosialisasi Program Sekolah UnggulanKutim dan Komite/dewan sekolah ;Surat surat bukti/kwitansi pembayaran ;daftar Dana untuk seminar Diskusi Panel dan Ekspose ;Tiket Pesawat ;Surat surat Tanda Setoran Sisa UUDP ;APBD (revisi APBD) Kab.
    No. 379K/Pid.Sus/2007Daftar Nama Guru yang mendapat subsidi dari Pertamina31 (satu) map/bundle Perincian Penerimaan danPengeluaran UUDP Tahun 2002 ;1 (satu) map/bundle Perincian Penerimaan danPengeluaran per Pasal Tahun 2002 ;Surat Tanda Setoran UUDP Tahun 2002 ;Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kutai TimurMenetapkan agar Terdakwa dibebani' biaya perkara Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No.95/Pid.B/2004/PN.
    Kutim Tahun 2002 ;1 (satu) map/budle SKO/SPP/PMU tahun 2002 ;1 (satu) map/budle Surat Bukti Pembayaran Honor GuruPTT tahun 2002 ;Buku Laporan Sosialisasi Program Sekolah UnggulanKutai Timur dan Komite Dewan Sekolah ;Surat surat bukti/kwitansi pembayaran ;Daftar Dana untuk seminar Diskusi Panel danEkspose ;Tiket Pesawat ;Surat Tanda Setoran Sisa UUDP ;APBD (revisi APBD) Kab. Kutim TA 2002 ;Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan TeknisFungsional Kursus Bendaharawan Daerah an.
    BasroniSE ;Surat PernyataanDaftar Nama Guru mendapat subsidi dari Pertamina1 (satu) map/bundle Perincian Penerimaan danPengeluaran UUDP Tahun 20021 (satu) map/bundle Perincian Penerimaan danPengeluaran per Pasal Tahun 2002Surat Tanda setoran UUDP Tahun 2002Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kutai Timur. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.500, (dua ribulima ratus rupiah)Hal. 17 dari 17 hal. Put.
Putus : 12-12-2013 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/PID.SUS/2013/TIPIKOR.PN.TPI
Tanggal 12 Desember 2013 — - SAID IDHAM bin SAID AHMAD (Terdakwa) - EDY PRABUDY, SH (JPU) - LEXY, SH.MH (JPU)
5520
  • MUZAMIL M.Si.Bahwa saksi mengetahui adanya sisa uang UUDP dan UYHD pada Sekretariat DPRDKab.
    sekitar Rp.2.000.000.000, (Dua Miliyar Rupiah), namun apakahsekarang sudah dicicil untuk dikembalikan saksi tidak tahu karena sudah pindah tugas keDPPKAD.Bahwa perbedaan antara UUDP dan UYHD hanya terletak pada aturan yangmengaturnya UUDP (Uang Yang Harus Dipertanggungjwabkan ) diatur kepmendagrinomor 29 tahun 2002, Sedangkan UYHD (Uang Yang Harus Dikembalikan) diatur pada46Pemendagri 13 tahun 2006 dengan demikian UUDP dan UYHD diperoleh dari PencairanAnggaran di kurangi Realisasi maka timbul sisa
    dengan TUPOKSI melakukan pembinaan dan pengawasan kinerjapada Pemkab Lingga.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan pemanggilan terkaitSKTJM pengembalian sisa UUDP pada Sekretariat Dewan Kab.Lingga TA 20062007.Bahwa benar saksi mengetahui UUDP dan sisa UYHD pada Sekretariat DPRDKab.
    ( dua ratus juta rupiah ).Bahwa terdakwa Said Idham membenarkan sisa UUDP hasil audit BPKPRI sebesar Rp.
    ( dua ratus jutarupiah ).e Bahwa terdakwa Said Idham membenarkan sisa UUDP hasil audit BPKP RI sebesarRp.
Putus : 11-03-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos.,M.Si. bin MUHAMMAD SALIM;
5231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sidik,BAC;1 (satu) bundle copy kelengkapan Surat Permintaan PembayaranNomor: 02 Bulan Mei Kode 2P.0.10.2.02.001 (02,05) untuk tanahsebesar Rp1.787.643.163,00 tanggal 17 Mei 2004, antara lain:> Lampiran Ill Surat Pernyataan untuk SPP UUDP Nomor kodeproyek 2P.0.10.2.02.001 unit Tapem tanggal 17 Mei 2004;> Tabel uraian Surat Permintaan Pembayaran PembangunanBeban Sementara/UUDP untuk pembayaran selama bulan Mei2004 tanggal 17 Mei 2004;1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 165 Tahun2004
    pembebasantanah, bangunan dan tanam tumbuh sebesar Rp810.933.828,00(delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribudelapan ratus dua puluh delapan rupiah);> Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan BebanTetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuhdan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah KabupatenBulungan tanggal 11 Desember 2003;> Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor KodeProyek: 2P.0.10.2.02.002 Unit Bagian Tata
    No. 199 PK/PID.SUS/201441.42.43.44,45.46.47.> Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP RutinPembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11Desember 2003;> Kabupaten Bulungan Surat Permintaan PembayaranPembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selamaDesember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah,Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk PembangunanPemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 11 Desember 2003;> Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP Nomor Kode Proyek:2P.0.10.2.02.2002 Proyek Pembebasan Tanah
    KabupatenBulungan tanggal 11 Desember 2003;> Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor KodeHal. 45 dari 79 hal.
    Kabupaten Bulungan tanggal 11 Desember 2003;> Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP Nomor Kode Proyek:2P.0.10.2.02.2002 Proyek Pembebasan Tanah untukHal. 53 dari 79 hal.
Putus : 20-11-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1923 K/PID.SUS/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos, M.Si Bin MUHAMMAD SALIM
4231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sidik, BAC;22.23s24.20.26.2/.28.29.1 (satu) bundle copy kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran No: 02Bulan Mei Kode 2P.0.10.2.02.001 (02,05) untuk tanah sebesarRp1.787.643.163, tanggal 17 Mei 2004, antara lain:= Lampiran Ill Surat Pernyataan untuk SPP UUDP Nomor kode proyek2P.0.10.2.02.001 unit Tapem tanggal 17 Mei 2004= Tabel uraian Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan BebanSementara / UUDP untuk pembayaran selama bulan Mei 2004tanggal 17 Mei 2004;1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan
    Bulungan;= Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/PembangunanKode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11 Desember 2003;= Kabupaten Bulungan Surat Permintaan Pembayaran PembangunanBeban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh danBangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab.
    Bulungan;= Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/PembangunanKode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11 Desember 2003;Hal. 41 dari 83 hal. Put. Nomor 1923 K/Pid.Sus/201341.42.43.44.45.46.47.= Kabupaten Bulungan Surat Permintaan Pembayaran PembangunanBeban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh danBangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab.
    Bulungan, tanggal 17 Mei 2004;= Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/PembangunanModel: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001, No.
Putus : 20-07-2011 — Upload : 14-11-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 223/Pid.B/2010/PN-Mbo
Tanggal 20 Juli 2011 — SULAIMAN JALIL, SE. Bin Alm. M. SAMAN
306
  • Aceh Barat; 7. 1 (satu) Bundel Daftar Rekapitulasi Sisa UUDP TA. 2005 s/d 2007 dan sisa UP/TU/GU tahun 2008 tanggal 11 November 2009;8. 1 (satu) Bundel LPJ tahun 2006 Nomor : 934/617/Keu/2007, tanggal 26 Februari 2007;9. 1 (satu) Bundel LPJ tahun 2007 Nomor : 938/5746/BPKKD/2007, tanggal 06 Maret 2007;10. 1 (satu) Bundel LPJ tahun 2007 Nomor : 938/1039/Keu/2007, tanggal 07 September 2007;11. 1 (satu) Bundel LPJ tahun 2007 Nomor : 938/833/Keu/2007, tanggal 21 Agustus 2007;12. 1 (satu) Bundel
    Daftar sisa UUDP tahun 2007 dan sisa UP/TU/GU tahun 2008 per-11 November 2009;30. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi sisa UUDP Tahun 2005 s/d 2007 dan sisa UP/TU 2008 s/d 2009 yang disetor pada tahun 2010. 31. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum (BKU) DPKKD Kab. Aceh Barat TA. 2007.32. 12 (dua belas) Eks SPJ Maret 2007 Sekretariat DPRD Kab. Aceh Barat;33. 12 (dua belas) Eks SPJ April 2007 Sekretariat DPRD Kab. Aceh Barat; 34. 26 (dua puluh enam) Eks SPJ Mei 2007 Sekretariat DPRD Kab.
    AcehBarat, sehingga sisa UUDP TA. 2007 yang masih harus dipertanggungjawabkan olehTerdakwa sejumlah Rp. 1.766.901.291, dikurang Rp. 516.549.000, = Rp. 1.472.440.217,.Terhadap sisa UUDP yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.472.440.217, (Satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh ribudua ratus tujuh belas rupiah) kemudian oleh sdri.
    bisa langsung disetor ke Bank dan bisa langsung disetor kepada saksi;e Bahwa saksi sebagai Bendahara penerima di DPKKD pernah menerima UUDP, tetapiwaktunya saksi tidak ingat lagi;e Bahwa menerima UUDP dari Yeni Afrida dan yang terakhir dari Terdakwa pada tahun 2009;e Bahwa jumlahnya saksi tidak ingat lagi;Saksi 8.
    SAID MARDHA ABBAS Bin SAID ABBAS HASYIM :e Bahwa masalah Terdakwa yang saksi tahu adalah masalah UUDP;e Bahwa pada tahun 2006 saksi menjabat sebagai BUD Kantor Bupati;e Bahwa menyangkut dengan UUDP Terdakwa sebagai pemegang kas di Sekwan;e Bahwa pencairan dana oleh terdakwa melalui BUD;e Bahwa tugas saksi sebagai BUD adalah:1. Melakukan penerimaan dari pihak ketiga;2. Melakukan transaksi pembayaran secara Administrasi Keuangan ;PAGE 683.
    Aceh Barat, sehingga sisa UUDP TA. 2007 yang masih harusdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.766.901.291, dikurang Rp.516.549.000, = Rp. 1.472.440.217,;e Bahwa benar kemudian terhadap sisa UUDP yang masih harus dipertanggungjawabkan olehTerdakwa sejumlah Rp. 1.472.440.217, (Satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empatratus empat puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah), oleh sdri.
    Aceh Barat tanggal 16 April 2009;PAGE 6829.30.31.32.BO:34.35.36.37.38.39:40.41.42.Daftar sisa UUDP tahun 2007 dan sisa UP/TU/GU tahun 2008 per11 November2009;1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi sisa UUDP Tahun 2005 s/d 2007 dan sisa UP/TU 2008 s/d 2009 yang disetor pada tahun 2010.1 (satu) bundel Buku Kas Umum (BKU) DPKKD Kab. Aceh Barat TA. 2007.12 (dua belas) Eks SPJ Maret 2007 Sekretariat DPRD Kab. Aceh Barat;12 (dua belas) Eks SPJ April 2007 Sekretariat DPRD Kab.
Register : 09-07-2012 — Putus : 17-12-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PN AMBON Nomor 27/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 17 Desember 2012 — LODEWYK BREEMER, S Sos
7826
  • Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Maluku (copy)21. 1 bundel bukti setoran pengembalian sisa Uang-Uang Yang Dipertanggung-jawabkan (UUDP) Tahun Anggaran 2006, Sekretariat Daerah Maluku dan Print-Out Rekening Giro ;Barang bukti berupa foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan bukti Asli dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku ;7. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
    Bahwa sesuai ketentuan sisa dana UUDP tersebutpada akhir tahun harus disetor kembali ke kas daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januaritahun anggaran berikutnya (Pasal 57 Kepmendagri No.29 Tahun 2002).
    Negara atas dugaan penyimpangan sisa uangan untukdipertanggungjawabkan (UUDP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku TahunAnggaran 2006 Nomor : SR1260 /PW25 / 5/2012 Tanggal 23 Mei 2012.
    yang dipanjarkan oleh terdakwa harus dikembalikan kekas daerah setelah dipertanggungjawabkan ;Bahwa saat ini saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bagian Anggaran Sekda PropinsiMaluku karena saksi sudah pensiun sejak tahun 2007 ;Bahwa dana yang diberikan untuk panjar adalah dana sisa UUDP tahun 2005 yang diberikanpanjar kepada SKPDSKPD pada tahun 2006 ; Bahwa....31Bahwa setahu saksi UUDP tahun 2006 pasti ada sisanya ;Bahwa sisa UUDP tahun 2006 dapat dipanjarkan lagi untuk tahun 2007 apabila anggarantahun
    Penyetoran UUDP bulan Januari harus dicatat pada tanggal 10 bulan berjalanAtas sanggahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya ;SaksiII: : RAFIAHAMBONBahwa jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Kepala Biro Keuangan dan terdakwa sebagaiBendahara Sekda pada Kantor Gubernur Maluku ;Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan dugaanpenyimpangan sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2006 pada SekretariatDaerah Propinsi Maluku ;Bahwa besarnya dana UUDP adalah
    ANGELIUS RENJAJAN, M Pd: Bahwa jabatan saksi pada tahun 2006 adalah sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan menjabatsejak 2004 sampai 2008 ; Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangannyasehubungan dengan dugaan penyimpangan sisa Uang Uang yang dipertanggungjawabkan(UUDP) pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku ; Bahwa setahu saksi sisa dana UUDP tersebut disimpan oleh terdakwa sebagaiBendahara Sekda Propinsi Maluku ; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala
Putus : 27-07-2010 — Upload : 12-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2098 K/PID.SUS/2009
Tanggal 27 Juli 2010 — AGUSANTO Bin INDERSON NAMANG
3113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan DIKDA tahun anggaran 2004, terdakwa Membuat danmengajukan setiap triwulan Daftar Perincian Penggunaan UUDP Rutinkepada bagian keuangan Pemda Pulang Pisau yaitu : sdr. H.
    Surat Nomor : 900/93/05.Keu., tanggal 24 Agustus 2005, tentangpenyelesaian UUDP tahun 2004. Surat Nomor : 900/98/05.Keu., tanggal 16 September 2005, tentangpenyelesaian UUDP tahun 2004. Surat Nomor : 900/107/05.Keu., tanggal 24 Oktober 2005, Sifat suratPeringatan terakhir/penting/segera, tentang penyelesaian UUDPtahun 2004.
    Surat Nomor : 900/93/05.Keu., tanggal 24 Agustus 2005, tentangpenyelesaian UUDP tahun 2004. Surat Nomor : 900/98/05.Keu., tanggal 16 September 2005, tentangpenyelesaian UUDP tahun 2004. Surat Nomor : 900/107/05.Keu., tanggal 24 Oktober 2005, Sifat suratPeringatan terakhir/penting/segera, tentang penyelesaian UUDPtahun 2004.Hal. 26 dari 41 hal. Put.
    (peringatan terakhir).16. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/93/05.Keu,tanggal 24 Agustus 2005, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.17. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/98/05.Keu,tanggal 16 September 2005, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.18. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/107/05.Keu,tanggal 24 Oktober 2005, Sifat Surat Peringatan terakhir/penting/segera, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.19. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang
    No. 2098 K/Pid.sus/200919)20)21)23)23)1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/93/05.Keu,tanggal 24 Agustus 2005, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/98/05.Keu,tanggal 16 September 2005, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/107/05.Keu,tanggal 24 Oktober 2005, Sifat Surat Peringatan terakhir/penting/segera, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang
Register : 03-09-2015 — Putus : 11-09-2015 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 11/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 11 September 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Toni Wibisono,SH
Pembanding/Terdakwa : H.HUSNI DARWIN, SE Bin H.ACHMAD AB ( Alm ) Diwakili Oleh : RAFLI HAMZAH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H.HUSNI DARWIN, SE Bin H.ACHMAD AB ( Alm ) Diwakili Oleh : RAFLI HAMZAH, SH.
11760
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian Hasil Temuan Bawasprov dan BPK yaitu UUDP T.A 2006 atas Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas.
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian LHP Bawasprov Nomor : Bawas-A/40/710/10/X/2007, tanggal 17/Apr/2007.
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian hasil Temuan BPK yaitu UUDP Tahun 2006 kelebihan Biaya Kontribusi dan Perjalanan Dinas.
  • 1 (satu) bundel foto copy Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 81.670.000,-(Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk pengembalian hasil Temuan BPK yaitu UUDP Tahun 2006 kelebihan Biaya Kontribusi dan Perjalanan dinas pada tanggal 1 Oktober 2009.
    PK Rp. 17.420.581.874,Jumlah Keseluruhan Rp. 23.165.908.243,Sehingga terdapat sisa jumlah Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang berasaldari PK sebesar (Rp.19.197.415.100,) (Rp. 17.420.581.874,) = Rp.1.776.833.226, (satumillyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus duapuluh enam rupiah).= Bahwa UUDP sebesar Rp.1.776.833.226, merupakan anggaran Beban Sementara/PK,yang pencairannya dilakukan dengan cara Bendahara membuat dan menandatangani SPPdan diajukan
    Pajak terutang Rp. 120.954.824, ()# Sisa kas/UUDP Rp.1.776.833.226,Dan pada saat terdakwa H. HUSNI DARWIN, SE Bin H.
    LASRI hanya mencairkan dan membayarkan uang sesuai dengan dokumenyang telah dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HUSNI DARWIN, SE sebelumnya,dan UUDP selama Sdr. LASRI, S.Sos sebagai Plh.
    Pengeluaran/SPJ Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, terdiri dari :1.2.Beban TetapPKJumlah KeseluruhanRp.5.745.326.369,Rp. 17.420.581.874,Rp. 23.165.908.243,Sehingga terdapat sisa jumlah Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang berasal dariPK sebesar (Rp.19.197.415.100,) (Rp. 17.420.581.874,) = Rp.1.776.833.226, (satu millyartujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enamrupiah).= Bahwa UUDP sebesar Rp.1.776.833.226, merupakan anggaran
Putus : 20-06-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 04/Pid.Tipikor /2013/PN.Smda
Tanggal 20 Juni 2013 — H. RAHMADI,SE.MM Bin KROMODIHARDJO
7415
  • Bulungan;= Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/PembangunaKode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11 Desember 2003; = Kabupaten Bulungan Surat Permintaan Pembayaran PembangunaBeban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 200dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh da11 Desember 2003;2P.0.10.2.02.2002 Proyek Pembebasan Tanah untuk PembangunaPemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 11 Desember 2003.Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab.
    Bulungan tangga= Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP Nomor Kode Proyek: 1 (satu) lembar copy Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 17 Mei 2004atas nama Bendaharawan Proyek Dwiyanti. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: Peg827/B2/KDH tentangPengangkatan menjadi CPNS atas nama M.
    Bulungan;e Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP RutinPembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 1Desember 2003;e Kabupaten Bulungan Surat Permintaan PembayaraPembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selamDesember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan TanaltTanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan PemerintaKab.
    Bulungan;= Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/PembangunaKode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11 Desember 2003;= Kabupaten Bulungan Surat Permintaan Pembayaran PembangunaBeban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 200dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh daBangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab.
    .= Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP Nomor Kode Proyek: 1 (satu) lembar copy Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 17 Mei 2004atas nama Bendaharawan Proyek Dwiyanti. 1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: Peg827/B2/KDH tentangPengangkatan menjadi CPNS atas nama M.
Register : 18-04-2013 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 13/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda
Tanggal 16 Mei 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD MARUF,SH
Terbanding/ : Diwakili Oleh :
9040
  • Rutin / pembangunan (modelBend.4) tanggal 17 Mei 2004> Surat pernyataan untuk SPP UUDP tanggal 17 Mei 2004> Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan beban sementara / UUDP untukpembayaran selama bulan Mei 2004 tanggal 17 Mei 2004.Bahwa dalam Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP per Pasal tanggal 17Mei 2004 yang dibuat oleh Bendahara Proyek, salah satu pasal yang direncanakanadalah Pembebasan Tanah untuk Lokasi Cold Storage sebesar Rp. 1.063.615.000,00selanjutnya SPP tersebut disetujui hingga
    Sidik, BAC;1 (satu) bundle copy kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran No:02 Bulan Mei Kode 2P.0.10.2.02.001 (02,05) untuk tanah sebesar Rp.1.787.643.163, tanggal 17 Mei 2004, antara lain:> Lampiran II Surat Pernyataan untuk SPP UUDP Nomor kodeproyek 2P.0.10.2.02.001 unit Tapem tanggal 17 Mei 2004> Tabel uraian Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan BebanSementara / UUDP untuk pembayaran selama bulan Mei 2004tanggal 17 Mei 2004;1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 165 Tahun2004
    Bulungan;> Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/PembangunanKode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11 Desember 2003;> Kabupaten Bulungan Surat Permintaan PembayaranPembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selamaDesember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah,Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan PemerintahKab.
Register : 01-05-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 52 / Pid. Sus. K / 2013 / PN. Mdn
Tanggal 5 Desember 2013 — - Drs. SURYA DJAHISA, M.Si
7814
  • UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 44.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor : R2717 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp.100.000.000, beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember,Nota Dinas dengan Nomor : R 2717 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunantertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian RencanaPembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 45.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara
    UUDP tertanggal 01 Desember,Nota Dinas dengan Nomor : R 2719 tertanggal 03 Desember 2003,Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunantertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian RencanaPembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 47.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor : R2720 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp.100.000.000, beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember,Nota Dinas dengan Nomor : R 2720 tertanggal 03 Desember 2003,Surat
    Perincian RencanaPembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 42.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor : R2715/Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp.100.000.000, beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember,Nota Dinas dengan Nomor : R 2715 tertanggal 03 Desember 2003,Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunantertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian RencanaPembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 43.Surat Perintah Membayar
    , beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember,Nota Dinas dengan Nomor : R 2717 tertanggal 03 Desember 2003,Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunantertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian RencanaPembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003.
    Rp.100.000.000, beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember,Nota Dinas dengan Nomor : R 2718 tertanggal 03 Desember 2003,Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunantertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian RencanaPembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 46.
Putus : 11-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 11/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 11 September 2015 — H. Husni Darwin Bin H. Achmad Abu Bakar (alm.)
4430
  • PKJumlah KeseluruhanRp. 17.420.581.874,Rp. 23.165.908.243,Sehingga terdapat sisa jumlah Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang berasaldari PK sebesar (Rp.19.197.415.100,) (Rp. 17.420.581.874,) = Rp.1.776.833.226, (satumillyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus duapuluh enam rupiah).Bahwa UUDP sebesar Rp.1.776.833.226, merupakan anggaranBeban Sementara/PK, yang pencairannya dilakukan dengancara Bendahara membuat dan menandatangani SPP dandiajukan kepada
    Sekretaris Dewan untuk mendapatkanpersetujuan dan tandatangan, yang selanjutnya diajukan keBagian Keuangan Pemda Kabupaten Kutai Timur untukditerbitkan SPMU yang selanjutnya dicairkan oleh Bendaharadi Bank BPD Kaltim dengan menggunakan Cek Pencairan yangditandatangani oleh Sekretaris Dewan dan Bendahara sertauntuk pemotongan pajak dilakukan oleh bendahara.Bahwa terhadap sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 padaSekretariat DPRD Kutai Timur tersebut kemudian dipergunakanuntuk kegiatankegiatan antara lain
    Pinjaman Pribadi Rp. 587.430.000,3Bantuan Bantuan Rp. 183.740.000, +Jumlah Rp. 1.897.788.050,4.Pajak terutang Rp. 120.954.824, ()e Sisa kas/UUDP Rp.1.776.833.226,Dan pada saat terdakwa H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm) menjabat sebagai pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Timur telah melakukan perbuatan melawanhukum dengan menggunakan UUDP tersebut untuk kegiatan yang tidak ada MataAnggarannya didalam DASK Murni dan ABT yaitu:
Putus : 24-03-2009 — Upload : 04-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300K/PIDSUS/2009
Tanggal 24 Maret 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA vs. KRISTIANI MEI PUJI ASTUTIK, SE binti BAMBANG SOEMARKO
7349 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 300 K/Pid.SUS/2009adanya saldo kas yang menjadi sisa UUDP sebesar Rp 82.868.154, (delapanpuluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh empatrupiah) yang terdiri dari anggaran belanja DPRD terdapat sisa UUDP sebesarRp 2.482.625, (dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus duapuluh lima rupiah) dan anggaran belanja tidak langsung Setwan terdapat sisaUUDP sebesar Rp 80.385.529, (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluhlima ribu lima ratus dua puluh sembilan
    sebesar Rp 82.868.154, (delapanpuluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluhempat rupiah) yang terdiri dari anggaran belanja DPRD terdapat sisa UUDPsebesar Rp 2.482.625, (dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu enamratus dua puluh lima rupiah) dan anggaran belanja tidak langsung Setwanterdapat sisa UUDP sebesar Rp 80.385.529, (delapan puluh juta tiga ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimanaHal. 14 dari 36 hal.
    enam puluh delapan ribu seratuslima puluh empat rupiah).Bahwa dari hasil pemeriksaan Bawasda dan BPK RI perwakilanYogyakarta sisa UUDP Tahun 2006 tersebut tidak dapat dipakaiuntuk keperluan pospos lain, sehingga Uang tersebut harusdikembalikan pada Kas Daerah.Bahwa sisa UUDP tahun 2006 tersebut terakhir pada bulanAgustus 2007 disetor Terdakwa ke kas Daerah yang semuanyabaru berjumlah Rp 6.034.967, (enam juta tiga puluh empat ribusembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).Bahwa sisa UUDP tahun 2006 yang
    Bahwa selanjutnya ada pemeriksaan Reguler baik dari Bawasda Bloramaupun BPK RI Perwakilan Yogyakarta untuk anggaran langsungmaupun anggaran tidak langsung Sekwan ternyata tahun 2006 masihada UUDP sebesar Rp 82.868.154, (delapan puluh dua juta delapanratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah) yangbelum dipertanggung jawabkan oleh pemegang kas/Terdakwa.
    Bahwa dari hasil pemeriksaan Bawasda Blora dan BPK RI perwakilanYogyakarta sisa UUDP tahun 2006 tersebut tidak dapat dipakai untukkeperluan Pospos lain, sehingga uang tersebut harus dikembalikanpada Kas Daerah. Bahwa sisa UUDP tahun 2006 tersebut terakhir pada bulan Agustus2007 disetor Terdakwa di Kas Daerah yang semuanya baru berjumlahRp 6.034.567, (enam juta tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluhtujuh rupiah).
Putus : 18-02-2010 — Upload : 27-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1129 K/PID.SUS/2009
Tanggal 18 Februari 2010 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG ; MOKHAMMAD ZAHLI. SH. Bin H. MASHURI ;
4025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agus Santoso, ternyata terdakwa tidak bisamempertanggungjawabkan dan secara nyata menyerahkan sisa UangUntuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) sebesar lebih kurang Rp.487.486.620, (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapanpuluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepada PemegangKas yang baru, bahkan terdakwa selalu menghindar bilamanadimintai pertanggungjawaban penggunaan sisa Uang UntukDipertanggungjawabkan (UUDP) tersebut.
    Penggunaan Sisa Uang Untuk Dipertanggung jawabkan (UUDP) Bahwa pada kurun waktu antara bulan Januari s/d 15 Maret 2005terdakwa sebagai Pemegang Kas telah mencairkan dana dari APBDTahun 2005 yang sesuai Peraturan Daerah Kab. Rembang No. 1Tahun 2005 tentang APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005digunakan untuk kebutuhan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembangdengan perincian sebagai berikut :Hal. 7 dari 27 hal. Put.
    Agus Santoso, ternyataterdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan dan secara nyatamenyerahkan sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)sebesar Rp. 487.486.620, (empat ratus delapan puluh tujuh juta empatratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepadaPemegang Kas yang baru, bahkan terdakwa selalu menghindarbilamana dimintai pertanggungjawaban penggunaan sisa Uang UntukDipertanggungjawabkan (UUDP) tersebut. Adapun sisa Uang UntukHal. 8 dari 27 hal. Put.
    Penggunaan Sisa Uang Untuk Dipertanggung jawabkan (UUDP)e Bahwa pada kurun waktu antara bulan Januari s/d 15 Maret 2005terdakwa sebagai Pemegang Kas telah mencairkan dana dari APBDTahun 2005 yang sesuai Peraturan Daerah Kab. Rembang No. 1Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2009Tahun 2005 tentang APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005digunakan untuk kebutuhan Rutin Sekretariat Daerah Kab.
    Agus Santoso, ternyataterdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan dan secara nyatamenyerahkan sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)sebesar Rp. 487.486.620, (empat ratus delapan puluh tujuh juta empatratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepadaPemegang Kas yang baru, bahkan terdakwa selalu menghindarHal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2009bilamana dimintai pertanggungjawaban penggunaan sisa Uang UntukDipertanggungjawabkan (UUDP) tersebut.