Bahwa, Pemohon selaku PNS memperoleh surat izin bercerai berdasarkansurat keputusan Waliko Kota Lubuklinggau Nomor51/KPTS/BKPSDM.IV/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana terlampir;8. Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka Pemohon mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui MajelisHakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenanmenerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Ambon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan diruang sidang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru, Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :Pemohon, tempat tanggal lahir Lombe 15 April 1985 umur 33 tahun,agama islam, pendidikan SMP. pekerjaanPenambang Emas, bertempat di KampungTengah, Desa Namlea, Kecamatan NamleaKabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;melawanTermohon, tempat tanggal lahir Waliko

PUTUSANNomor 48/Pdt.G/2017/PA AbBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talakpada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarayang diajukan oleh :Pemohon, tempat dan tanggal lahir Waliko 4 Mei 1983, umur 34 tahun, agamaIslam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempattinggal di Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon,selanjutnya disebut sebagai Pemohon.melawanTermohon

TAJUDDIN SDN 2 Waliko Rp.4.272.750,74. LA BOONA SMPN 1 Gu Rp.2.800.000,75.

/TAJUDDIN SDN 2 WALIKO Rp. 6.409.125, Rp. 6.000.000,69. LA BOONA SMPN GU Rp. 12.000.000, Rp. 2.000.000,70. LA NAHE SMPN WABULA Rp. 15.567.000, Rp. 15.000.000,71. SDN 2 BARANGKA Rp. 7.000.000,72. SDN WAKINAMPORO Rp. 3.500.000,73. SDN 1 MOLONA Rp. 7.000.000,74. SDN KOLOWA Rp. 4.000.000,75. SDN 1 WINING Rp. 4.000.000,76. SDN 1 KAKENAUWE Rp. 10.000.000,77. SMP 2 BATAUGA Rp. 5.000.000,78.

TAJUDDIN SDN 2 Waliko Rp.4.272.750,74. LA BOONA SMPN Gu Rp.2.800.000,75.

SAKSI Il, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru tidaktetap pada MTsN Waliko, Kecamatan Gu, tempat kediaman di KabupatenButon Tengah, saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandungPenggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaiberikut:bahwa saksi kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal secarabergantian di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tuaPenggugat namun lebih banyak tinggal

Waliko bin Harjo Inangun, umur 57 tahun, Agama Islam,pekerjaan buruh, tempat tinggal di Sonokeling RT.0O1 RW.015 DesaSukorini Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten telah memberikanketerangan di bawah sumpah sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetanggacalon besan para Pemohon ; Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukanperkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama AnisaNur Cahyani binti Mulyadi ; Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Bagas

Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal dokumenSPP sebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (2)dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan(4) Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk TeknisTata Cara Kerja Sama Daerah(1)Pasal 1 ayat (4) menyatakan kerja sama daerah denganpihak ketiga yang disingkat KSPK adalah kesepakatanantara Gubernur, Bupati/Waliko atas nama Pemda dengan24Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)atau

dinyatakan20lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran menerbitkan SPM;Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal dokumen SPPsebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (2) dinyatakantidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;4) Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk TeknisTata Cara Kerja Sama Daerah.1)Pasal 1 ayat (4) menyatakan kerja sama daerah denganpihak ketiga yang disingkat KSPK adalah kesepakatanantara Gubernut, Bupati/Waliko

Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk TeknisTata Cara Kerja Sama Daerah1)Pasal 1 ayat (4) menyatakan kerja sama daerahdengan pihak ketiga yang disingkat KSPK adalahkesepakatan antara Gubernut, Bupati/Waliko atas namaPemda dengan Departemen/Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND) atau sebutan lain dan badanhukum;Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tata carakerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui tahapan:Persiapan ...PersiapanPenawaranPenyiapan kesepakatanPenandatanganan

satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

PENETAPANNomor 176/Pdt.P/2021/PA.PwZa NN zSEADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lakudo, 01 Juli 1970, agamaIslam, pekerjaan Sopir Mobil Truk, pendidikanSD, tempat kediaman di Kabupaten ButonTengah, sebagai Pemohon ;PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Waliko, 01

dinyatakanlengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran menerbitkan SPM;Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal dokumen SPPsebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (2) dinyatakantidak lengkap dan/atau tidak sah, penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkanSPM;(4) Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis TataCara Kerja Sama Daerah.(1) Pasal 1 ayat (4) menyatakan kerja sama daerah denganpihak ketiga yang disingkat KSPK adalah kesepakatanantara Gubernut, Bupati/Waliko

Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata CaraKerja Sama Daerah(1) Pasal 1 ayat (4) menyatakan kerja sama daerah dengan pihakketiga yang disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Gubernut,Bupati/Waliko atas nama Pemda dengan Departemen/LembagaPemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain danbadan hukum;(2) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tata cara kerjasamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:Persiapan...e.f.(3) Pasal42PersiapanPenawaranPenyiapan

Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal dokumen SPPsebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (2) dinyatakantidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan2D4) Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis TataCara Kerja Sama Daerah1)Pasal 1 ayat (4) menyatakan kerja sama daerah denganpihak ketiga yang disingkat KSPK adalah kesepakatanantara Gubernur, Bupati/Waliko atas nama Pemda denganDepartemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)atau

Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis TataCara1)Kerja Sama DaerahPasal 1 ayat (4) menyatakan kerja sama daerah denganpihak ketiga yang disingkat KSPK adalah kesepakatanantara Gubernut, Bupati/Waliko atas nama Pemdadengan Departemen/Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND) atau sebutan lain dan badanPasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tata carakerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui tahapan : a.c. Penyiapankesepakatan ;5d. Penandatanganankesepatakan ;e.

Alias Bin Latani, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Kampung Baru, ,Desa Waliko, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton , selanjutnyadisebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;5. De En Bin Latani , Swasta,beralamat di JI. MT Haryono Gang Sepakat No. 61 RT 33 Kelurahan Batu Ampar, sekarang RT 43 KelurahanHal. 1 dari 25 hal. Put. No. 66/PDT/2018/PT.SMRGraha Indah, Kecamatan Ballikpapan Utara, KotaBalikpapan,selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V;6.

7 Agustus 2011; Bukti T6Foto copy sesuai dengan asli ; Keputusan Walikota Ambon Nomor Tahun 20:Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Raja Negeri Soya Masa Bal20062011 dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2006 DPengesahan Pengangkatan Raja Negeri Soya Masa Bakti 2011 Kecamatan SirimKota Ambon; Bukti T7:IFoto copy sesuai dengan asli ; Surat Kepala Kecamatan Sirimau Nomor : 141/25CS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 perihal Penyampaian Berita Acara yarditujukan kepada Waliko

untuk dana representatif yang telahdicairkan dalam bentuk vocher pertanggungjawabannyahanya pada kuitansi pengambilan oleh masing masingdireksi saja ;Bahwa perusahan setiap tahunnya dilakukan auditoleh Dewan pengawas Internal namun saksi tidak tahucara kerjanya dan audit ekseternal yaitu BPK danWoBPKP ; Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh.B u BPKPtersebut dilakukan secara menyelu tidak adakhusus untuk penggunaan dana rep Nets saja ; Bahwa pertanggungjawaban d Census yangv... oleh dewanpengawas , waliko

Waliko

Buton Tengah;