tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang;

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;

Bersama G5 dan Laboratorium Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun Anggaran 2018;

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 366/M/KPT/2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang Pejabat Perbendahraan pada Universitas Singaperbangsa Karawang;

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;

6 Oktober 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang;

39. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/KMK.05/2021 tanggal 7 Juni 2021tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

40. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan Menteri

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;

41. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 14 Januari 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;

42. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 366/M/KPT/2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang Pejabat Perbendahraan pada Universitas Singaperbangsa Karawang;

47. 3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor: 2125/UN64/KPT/2018 tanggal 05 Nopember 2018 tentang Perubahan atas pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Pejabat pengadaan Barang/Jasa Universitas Singaperbangsa Karawang

surat nomor: 601/1504/Perum/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal bantuan tenaga pengelola teknis;

57. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Nomor: 601/Kep.39/Sekre/2018 tanggal 7 Pebruari 2018;

58. 1 (Satu) Lembar foto copy legalisir Surat Edaran Nomor: 1/M/SE/2019 Tentang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (Sirenang) dan Sistem Informasi Akuntabilitas dan Pelaporan (Siakunlap);

59. 1 (Satu) Lembar Peraturan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;

60. 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400859/2018 tanggal 05 Desember 2017 beserta lampirannya;

61. 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400859/2019 tanggal 05 Desember

BuktiT 52 : Fotocopy Peraturan Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor : 90 Tahun 2016 Tentang PelimpahanSebagian Wewenang Dan Tanggung jawabPengelolaan Barang Milik Negara di LingkunganKementerian Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi beserta lampiran I, Il, Ill dan IV;53. BuktiT 53 : Fotocopy Artikel Berita Padangkita.com tanggal8 November 2021 Judul cerita Zuldesni, DosenPenghuni Rumah Perumdos : Pulang MengajarTemui Rumah Sudah Rata;54.

Putusan Nomor 314 K/TUN/2017Surat Tergugat 3 memutuskan bahwa Penggugat dinyatakan tinggalkelas (mempertegas surat Rektor 6 November 2015), tanpamemberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan transparansipenilaiannya yang dapat diterima oleh pihak Penggugat sesuaidengan Pasal 20 dan 22 Peraturan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar NasionalPendidikan Tinggi;Tergugat 3 memberikan penjelasan maksud dari Surat RektorNomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, karena

tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang;

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;

Bersama G5 dan Laboratorium Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun Anggaran 2018;

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 366/M/KPT/2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang Pejabat Perbendahraan pada Universitas Singaperbangsa Karawang;

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 191/MPK.A4/KP/2014, tanggal 5 September 2014, tentang pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Periode 2014 2018;

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2015, tanggal 10 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang;

sampai Tahun 2016;

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 596/M/KP/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015, tentang Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang TA. 2016;

Riset Menteri, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 406/M/KPT/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang;

Memiliki ijin penyelenggaraan PJJ dari Menteri Riset Teknologi danPendidikan Tinggi (dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).2.

pembuktianHim 98 dari 114 hlm Pts No 279/Pdt.G/2015/MSLSMsesual ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.6) yang diajukan Penggugat berupafoto copy surat laporan hasil pemeriksaan izin cerai Penggugat, bukti (P.7)berupa foto copy surat keterangan sedang diproses izin cerai Penggugat, bukti(P.8) berupa foto copy surat permohonan izin cerai Penggugat yang diteruskankepada Menteri

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jakarta, bukti (P.10)berupa foto copy berita acara tentang izin atasan Penggugat melakukanperceraian, serta bukti (P.13) berupa foto copy SK untuk pemberian izin ceraiuntuk Penggugat dari Menristek RI, isi surat bukti menunjukkan bahwaPenggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara ini telahmelalui prosedur izin melakukan perceraian berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah Republik Indonesia No 10 tahun 1983 jo Peraturan PemerintahRepublik Indonesia

Foto copy Surat dari Kementrian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi No. 4665/A4.1/HK/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentangpenyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi No. 670/KPT/I/2017 sehubungan dengan adanya perubahanBadan Penyelenggara Akademi Analis Faimasi dan Makanan PuteraIndonesia di Malang dari Yayasan Putera Indonesia menjadi YayasanPutera Indonesia Malang. diberi tanda TIVI 57;58.

Juni 2015,Bukti P128 ; 229 9 2 22 2252222222 n nnn nnn n nen nn anes129Berita dengan Judul: MENELISIK KASUS DUGAAN PENIPUAN BERMODUSREKRUTMEN POLISI: MENGAKU KENAL ORANG DALAM, BERKAS PALSU JUGADIGARAP, Jawa Pos, Selasa, 9 Juni 2015, Bukti P129 ;130Berita dengan Judul : KELUHKAN PEMILIK IJAZAH PALSU : UTS KALIJUDANSERING DIMINTA LEGALISAST, Jawa Pos, Jumat, 5 Juni 2015, Bukti P130 ;135131 Surat Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) No. 027/RUTS/SU/V/2015 tanggal 27Mei 2015 yang ditujukan ke Menteri

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Hal: LaporanPenting, Bukti P131 ;132 Surat Polres Situbondo No.

No. 115 PK/Pid.Sus/2011Surat Pernyataan Prestasi kerja yang luar biasa dari Menteri Riset danTeknologi dan Menteri Perdagangan dan Industri;Peristiwa pengadaan mobil pemadam kebakaran di Otorita Batamsesungguhnya terjadi pada tahun 2004 dan tahun 2005 pada saat Pemohonmenjabat sebagai Ketua Otorita Batam, dan ditahun 2005 Pemohon terpilihdalam Pilkada sebagai Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Riau yang manajabatannya tersebut selesai di tahun 2010;Pemohon dijadikan sebagai tersangka oleh KPK pada

perjalanan dinas ke Jakarta, Kalimantan, Jogjakarta,Semarang; Bahwa pada tahun 2008 saksi melakukan perjalanan dinas menggunakanpesawat Lion Air dan Sriwijaya Air; Bahwa biaya perjalanan dinas yang Saksi terima bersumber dari APBDpropinsi Gorontalo, dimana saksi menerima biaya perjalanan dinas dariBendahara atau pendamping, dan ada tanda terima dari Bendahara; Bahwa saksi mengetahui adanya perjalanan dinas ke daerah sebagaiberikut : Tanggal 3 Fabruari 2008 kunjungan ke departemen pertanian, PU,Menteri

Riset dan Teknologi dan saksi tahu dari dari SPT; Tanggal 22 April2008 ke Jakarta dan saksi tahu saat rapat; Tanggal 2 Juli 2008 saksi tahudari SPT; Tanggal 2 Juli 2008 juga ada SPT; Tanggal 10 Februari 2008konsultasi ke DPR; Tanggal 14 Mei 2008 ke Balikpapan dan ada perjalanandinas; Tanggal 28 Mei 2008 ke istana Nusantara, dan saksi tahu dari SPT;Tanggal 19 Juli 2008, ada perjalanan dinas; Tanggal 23 Oktober 2008, adaperjalanan dinas; Tanggal 23 Mei 2008, ada perjalanan dinas;Bahwa seingat saksi

Pupuk Kalimantan Timurdan Pabrik Kimia Lainnya disekitar Pemukiman WargaRT43,RT44,RT45,RT46,RT47 dan RT48 Kelurahan Loktuan, Kecamatan BontangUtara, Bontang Kalimantan Timur.Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember, 2015, Pihak Perwakilan Wargamengirimkan surat kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengannomor surat 0O15/FS/XII/2015, tanggal surat 14 Desember, 2015, PerihalPengaduan Indikasi Pelanggaran Proses Penyusunan UKLUPL PembangunanPabrikpabrik Kimia NPK Cluster Milik PT

Sipil (fotocopy/legalisir); - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor: 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabat perbendaharaan/ pengelolaan keuangan pada Politeknik Negeri Sambas (asli/dilegalisir); - 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor : 67/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir); - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 320/M/KP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 (asli/dilegalisir); - 3 (tiga) lembar surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Sambas Nomor : 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 tentang Pengangkatan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir); - 1 (satu) lembar

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU) UNTAD;
1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/ PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
1 (satu) Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
1 (satu) Fotocopy Rekapitulasi Dana IPCC Tahun 2020;
1 (satu) Rekapitulasi Dana

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU) UNTAD;
1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/ PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
1 (satu) Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
1 (satu) Fotocopy Rekapitulasi Dana IPCC Tahun 2020;
1 (satu) Rekapitulasi Dana