atau Perorangan melainkan isisurat tersebut yang menjadi Substansi yang harus dilaksanakan ataudituruti oleh orang atau badan hukum untuk melaksanakannya.Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempertimbangkan hal tersebuttermasuk keterangan saksi dari Para Penggugat bernama DARWINmenerangkan dalam persidangan atau lihat dalam Berita AcaraKeterangan Saksi dalam Putusan menerangkan ; Bahwa sebelum dilakukan perpindahan dari Okupasi Penghuni T.35 danT.37 Paledang Bogor terlebin dahulu diadakan Hak Angket

Termohon berusaha membantu mengerjakan tesis(Judul, proposal, Bab 1, Bab 2, sebagian Bab 3, Bab 4, Bab 5, sebagianLampiran lampiran), penyusunan angket, pendampingan lobiyingpenelitian, dan pendampingan sidang tesis, mengerjakan tugas mata kuliahS2 diselasela waktu istirahat (evaluasi pembelajaran, instrumen tes dannon tes, permasalahan pembelajaran matematika ditinjau dari psikologi,filsafat ilmu dsb).

P12;Foto bangunan, diberi tanda bukti P13;Foto Satelit, diberi tanda bukti P14;Foto pengerukan pasir, diberi tanda bukti P15;Berita tentang pantai Kemendung, diberi tanda bukti P16;Berita tentang Pantai Waruan, diberi tanda bukti P17;Foto Pantai dan Kapal, diberi tanda bukti P18;Foto pagar dan bangunan, diberi tanda bukti P19;Surat Pernyataan antara Bahrun dengan Irianto tertanggal 20 Pebruari 2013,diberi tanda bukti T20;Berita acara kesepakatan tertanggal 29 April 2010, diberi tanda bukti P21;Angket

dan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannyapemerintahan di daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 26ayat (1) f UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, danDPRD yang berbunyi: "DPR mempunyai tugas dan wewenang: melaksanakanpengawasanterhadappelaksanaanundangundang, anggaranpendapatan danbelanja negara, serta kebiiakan pemerintah.TERGUGAT III juga memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsiinterpelasi, hak angket

Pid.B / 2021 / PN SitPenataran Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi TingkatNasional Tahun 1995, Tahun 1998 di Semarang danTahun 2005di Surabaya;Pesertaaktif Workshop International Viktimology Tahun 1997 diDenpasarBali;Tim Peneliti Hukum Kejahatan Perang ICRC (InternationalCommitte of The Red Cross) Tahun 2005 2010;Nara sumber Pembahasan RUU Trafickingdi DPR RI Tahun 2007;Tim Pembahas RUU KUHP Nasionaldi DepkumTahun 2006;Narasumber Pembahasan RUU KUHP Nasionaldi DPR RI Tahun2016;Nara sumber Pansus Hak Angket

Bahwa selain itu, tindakan Tergugat menerbitkan "objek sengketa" jugabertentangan dengan Pasal 373 UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009, TentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD berbunyi :(1) Setiap rapat DPRD Kabupaten/Kota dapat mengambil keputusan apabilamemenuhi kuorum;(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila :a Rapat dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggotaDPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket danhak menyatakan pendapat

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 016/OCK.II/2018 pada tanggal 1 Februari 2018, dalamregister perkara Nomor : 58/PDT.G/2018/PN.JKT.PST, telah mengemukakanhalhal sebagai berikut :A.1.LATAR BELAKANG PERMASALAHANBahwa walaupun sekarang PENGGUGAT adalah seorang Warga Binaan diLapas Sukamiskin, sebagai salah seorang korban target KPK, karena seringdalam bukubuku PENGGUGAT, PENGGUGAT mengkritik KPK sebagaiinstitusi yang tidak bersih, dan langkah KPK, didukung oleh temuan hasilhak angket

kami berpendapat tidak diperlukan untuk melakukanperundingan sebagaimana permintaan PUK dalam surat diatas;Bahwa akibat dari penolakan perundingan yang dilakukan oleh TergugatRekonpensi yang menyatakan kebijakan Furlough merupakan upaya untukmengurangi biaya operasional perusahaan incasu Tergugat Rekonpensi,Penggugat Rekonpensi menyikapi kondisi tersebut dengan mengambil sikapuntuk menyelesaikan permasalahan furlough, Penggugat Rekonpensikemudian melakukan polling dengan membuat opsi dalam hak angket

Mogok Kerja;Bahwa terhadap hak angket yang disebar kepada seluruh anggotaanggotanya, para pekerja memberikan pilihan untuk memilih salah satu poindiatas yaitu melakukan mogok kerja;Halaman 86 dari 156 halaman Putusan No: 18/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap40.41.42.43.44.45.Bahwa Mogok Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yangdilakukan sejak 1 Mei 2017 sampai dengan hari ini dikarenakan kebijakanfurlough yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi sertatidak pernah dirundingkan dengan serikat

Freeport Indonesia;Fotokopi sesuai dengan asli petisi penolakanterhadap penolakan furlough;Fotokopi sesuai dengan asli angket opsipenyelesaian permasalahan hubungan industrial;Fotokopi dari fotokopi PT.

Evaluasi dosen oleh mahasiswa terhadap 21 dosen/instruktur dalam ProsesPembelajaran, melalui angket oleh 118 mahasiswa pada tanggal 3 Oktober2013, didapatkan hasil bahwa PENGGUGAT sebagai dosen mendapatkanpenilaian yang paling rendah dalam hal kehadiran, kesesuaian materi kuliah,penguasaan materi dan metode pengajaran ;Point 6 ;Pemberhentian jabatan merupakan hal yang umum terjadi di Negara kita dandapat dilakukan walaupun' pejabat tersebut belum berakhir masajabatannya.Tidak terjadi kerugian Negara

bantuan rehabilitasi gedung MI dan MTs di Kandepag Kab.Tanjabtim TA 2009 dan melaporkan hasil monitoring / pengawasanpelaksanaan bantuan rehab gedung MI dan MIs di Kandepag Kab.Tanjabtim.Bahwa saksi tahu hasil dari tugas saksi selaku monitoring dan pengawasanHalaman 42 dari 95Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.pelaksanaan bantuan rehabilitasi gedung MI dan MTs adalah saksi sudahmelaporkan secara lisan kepada Kasi Mapenda bahwa pembangunantersebut sudah berjalan 70 % disertai dengan instrumen/angket

Madrasyah ADDINIYAH.Bahwa saksi tahu fisik yang dilihat menurut saksi tidak ada persoalan namunpada waktu monitoring ada masalah kayu maka menjadi lambat.Bahwa saksi tahu pada waktu monitoring tidak membawa proposal hanyamelihat bangunan itu sudah dikerjakan.Bahwa saksi tahu saksi melaporkan mengenai pembangunan gedung MISHalaman 43 dari 95Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.ADDINIYAH tersebut kepada atasan saksi yaitu Kasi Mapenda dan laporanyang saksi buat adalah berbentuk instrumen monitoring (angket

hanyauntuk pekerja perjanjian kerja waktu tertentu dengan panggilan masukkerja tanggal 28 Agustus 2014, nomor : 03/ABD/VIII/14 untuk masukkerja pada tanggal 30 Agustus 2014 ;Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2014 jam 07.00 wib atas panggilantersebut Para Penggugat sudah siap didepan perusahaan namun pihakTergugat tidak ada ditempat ( Perusahaan ) ;Bahwa, pada tanggal 11 September 2014 menerbitkan surat panggilanuntuk masuk kerja kembali yang ke II pada tanggal 15 September 2014dengan dilampiri Surat angket

Abadi Nylon ROPE & FISHING NET, Mfg Gedanganjuga mengirimkan angket via post tercatat untuk agar parakaryawan/karyawati pt. abadi nylon, rope & fishing net, mfg gedanganuntuk masuk kerja kembali paling lambat hari senintanggal 18agustus 2014 ;10.Bahwa pemanggilan masuk kerja kembali apa yang telah dilakukan oleh11.tergugat diabaikan bahkan dibalas dengan katakata oleh pengurusserikat pekerja buruh sejahtera 1992 itu semua hanya gertakan saja dantidak mungkin tergugat akan bersungguhsungguh terhadap

Bahwa kemudian Tergugat melakukan pemanggilan kerja kembali akantetapi untuk dipekerjakan dengan sistem PKWT, untuk panggilan kerja tanggal 28 Agustus 2014 untuk masuk kerja tanggal 30 Agustus 2014 danpanggilan kerja ke Il tanggal 11 September 2014 untuk masuk kerjatanggal 15 September 2014 dengan dilampiri surat angket, namun ketikaPara Penggugat memenuhi panggilan tersebut pihak Tergugat tidakbersedia menemuinya;6. Bahwa sesuai keterangan Saksi FX.

Pada Tanggal 03 April 2018 terbit surat tanggapanatau penegasan yang ditujukan kepada Ketua PanitiaKhusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak danUniversitas Indonesia (UI) dengan nomor593/UN2.R/HKP.05/2018.13. Bahwa pada awal bulan Oktober 2018 Parapenggugat melihat ada seorang yang bernama Siti Sundarimerupakan calon Pilperades Desa Tlogorejo Kecamatan.Wonosalam Kabupaten. Demak mengisi formasi Jogoboyodan sudah mengantor di Balai desa. Desa TlogorejoKecamatan. Wonosalam Kabupaten.

mengenal Terdakwa sebagai Pasien karena dikirimkan olehpihak Kepolisian dari Polres Asahan yang sebelumnya Ahli menerima suratdari Polres Asahan untuk memeriksa Terdakwa;Bahwa surat tersebut berisi permintaan agar dilakukan pemeriksaan visumet revertum sehingga kemudian Ahli melakukan pemeriksaan;Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli menemukan Terdakwa mengalamigangguan mental disebabkan adanya suatu zat metamfetamina yangberasal dari shabushabu;Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan cara pengisian angket

Narasumber Pansus Hak Angket Terhadap KPK di DPR RI tahun 2017.Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Bjn. Ketua Panitia dan Narasumber Penataran Dosen dan Praktisi HukumPidana & Kriminologi Tingkat Nasional di Surabaya tahun 2017 Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengana. Sdr.

Dalam kegiatan inipenggugat Difitnah dengan tuduhan melakukan Pungutan Siswa Baru,Dan penggugat sempat diperiksa di SMAN2 Kota Jambi oleh InspektortatKota Jambi berdasarkan perintah lisan Walikota Jambi;Belum selesai penggugat mengisi data angket dari Inspektorat Kota Jambitibatiba datang rombongan Wakil Wali Kota Jambi dan Sekretaris DaerahKota Jambi beserta semua Media Cetak Dan Media Elektronik.Kedatangannya mempertanyakan tentang adanya Laporan lisan yangdisampaikan langsung Ke Wakil Walikota

Pada Tanggal 03 April 2018 terbit surat tanggapanatau penegasan yang ditujukan kepada Ketua PanitiaKhusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak danUniversitas Indonesia (UI) dengan nomor593/UN2.R/HKP.05/2018.13. Bahwa pada awal bulan Oktober 2018 Penggugatmelihat ada seorang yang bernama Muhammad Indro Susilomerupakan calon' Pilperades Desa Tlogorejo Kec.Wonosalam Kab. Demak mengisi formasi sekretaris DesaHalaman 12 dari 81 hal Putusan Nomor:150/G/208/PTUN.Smg.dan sudah mengantor di Balai desa.

. ; Bahwa saksi sebagai dosen universitas Bayangkara, fakultas Hukum Pidana dan Kriminalogi dansaksi pernah dimintai keterangan sebagai ahli oleh Pansus Hak Angket KPK ;Bahwa Unsurunsur pasal 378 KUHP yaitu adanya rangkaian tipu muslihat, katakata bohong, ataukatakata palsu, sedangkan unsurunsur pasal 372 KUHP., dengan sengaja dan dengan melawanhukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dan barangtersebut ada di tangannya bukan karena kejahatan, sedangkan pasal :

Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa,yang digugat secara Persoon/ Pribadi;Bahwa adapun Petitum gugatan antara lain memohon kepada Majelis HakimYang Mulia untuk : 1.Menyatakan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa se KabupatenDemak, Jawa Tengah adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum;Menyatakan seluruh Perjanjian Kerjasama Antara Panitia PengangkatanPerangkat Desa seKabupaten Demak dengan Pusat Kajian IImu KesejateraanSosial Fakultas Ilmu Sosial dan mu Politik Universitas

Hal inidibuktikan dengan angket kepuasan yang diisi oleh mahasiswa UniversitasPGRI Yogyakarta dan hasilnya sebagian besar mahasiswa tidak bisamenggunakan layanan internet yang disediakan oleh Tergugat Rekopensi,dengan kata lain pelayanan yang tidak memuaskan;Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan pada pointpoint tersebutdi atas, Para Penggugat Rekopensi melalui bidang PPTIK mengundangperwakilan dari Tergugat Rekopensi untuk koordinasi masalah wifi yangtidak dapat digunakan oleh sebagian besar

PulauSebesi, Sukarame Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam kodelelang 2464193, oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui SatuanKerja yaitu Tergugat IV, sebagaimana Kode Rencana Umum 16514901,dengan nama Paket Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeriadalah melawan hukum dan batal demi hukum.Memerintahkan Tergugat II untuk menjalankan fungsi pengawasan denganmembentuk dan menjalankan Kewenangan Hak Angket kepada PemerintahKota Bandar Lampung atas Peralihan Fungsi Pasar Griya di JI.