Ditemukan 558 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandat mandala mandaro mandeta mandagi mandale mandage mandati mandane mandawe manzate mandare mandake
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
I PUTU TIKA ARI UTAMA
313 — 621
  • Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengancaracara antara lain sebagai berikut :Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yangbergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yangberperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/ataugugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan NegaraKesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secaraaktif dalam pasukan internasional dibawah mandate
    Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukandengan caracara antara lain sebagai berikut:Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabungdalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secaraaktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalampertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara KesatuanRepublik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalampasukan internasional dibawah mandate
    caracara antara lain sebagai berikut:Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabungdalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secaraaktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalamHalaman 43 dari 213 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPk/2020/PN Dpspertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara KesatuanRepublik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalampasukan internasional dibawah mandate
    222222 nnn nnn nnn nn anne nn eeeBahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabungdalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secaraaktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalampertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara KesatuanRepublik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalamHalaman 63 dari 213 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPk/2020/PN Dpspasukan internasional dibawah mandate
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 06-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.CAESAR OTTO. E. PATTINAMA
2.ADOLF PATTINAMA
3.JOHAN PATTINAMA
4.RONNY PATTINAMA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
Intervensi:
PATTIATA EDUARD
251 — 56
  • saksi mengatakan Yohanis Pattinama dan Eduard Pattiatatidak ada masuk dalam daftar pencalonan;Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar bapak FrederikPattinama memberikan Rekomendasi kepada Yohanis Pattinama;Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kapan rekomendasi itu diberikan kepada Eduard Pattiata;Bahwa saksi mengatakan dari sejarah Negeri Oma keturunanPattinama yang menjadi raja adalah Sopatrima dan Pattibrani;Bahwa saksi mengatakan tidak tahu pada waktu Yosep Pattinamamenjadi raja mendapat mandate
Pengadilan PN LABUHA Perdata Tanah
Register : 09-09-2013 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 12/ PDT.G/2013/PN.LBH.
Tanggal 7 Juli 2014 — Penggugat : EVERT LODEWIJK KLAVERT, SE, MSI Tergugat I : PETRUS TAHIJA Tergugat II : Ny. ENGGELINA MATULESSY-TAHIJA. Terguggat III : Ny. BATSHEBA LATUHERU-TAHIJA Tergugat IV : YOHANNA TAHIJA Tergugat V : YOPIE TAHIJA Tergugat VI : HERRY MATULESSY Tururt Terguggat I : MURSYID A. SHAHIB Turut Tergugat II : Pdt. EMMANUEL COLLIN Turut Tergugat III : MELVIN KLAVERT Turut Tergugat IV : BASUKI Turut Tergugat V : Ny. YENNY TJIA Turut Tergugat VI : MUHAMMAD ARIFIN Turut Tergugat VII : AGUS
71 — 29
  • dan anak lakilaki sehinga apa yang diuraikan didalam posita gugatan poin 2, bahwa ayah Penggugatlah yang paling berhak atassemua harta warisan dari almarhum HENDRIK KLAVERT dan ALTJENICOLAAS karena telah diwariskan oleh almarhum ayah Penggugat yangbernama WELLEM ALEXANDER KLAVERT adalah tidak benar ;6 Bahwa ada kekeliruan dan kebohongan Penggugat juga sebagaimana yang diuraikan dalam posita poin 4 yang intinya adalah Almarhum Altje KlavertNicolaas (Nenek Penggugat dan Tergugat I s/d V) memberikan mandate
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 16 Nopember 2016 — JOESLIN NASUTION, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
108 — 112
  • tergugatmerupakan surat keputusan Administratif berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang peradilan Tata usaha Negara Penggugat berhak untukmengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Tergugat , yaituNomor : M.HH 02.AH.11.01, 28 Januari 2016 dan Nomor : M.HH04.AH.11.0126 April 2016;Bahwa objek sengketa yang diterbitkan cacat hukum dan telah merugikanPenggugat selaku Pengurus pelaksana tugas telah mendapat mandate
Pengadilan PN LEMBATA Perdata Tanah
Putus : 10-03-2010 — Upload : 27-05-2013
Putusan PN LEMBATA Nomor 7/PDT.G/2009/PN.LBT
Tanggal 10 Maret 2010 — - Penggugat - Tergugat
85 — 30
  • 1000 = Rp. 400.000.Anakan kelapa 20 pohon ditanam tahun 2004 belumberbuah tetapi diperkirakan kerugian yang ditanam + Rp.200.000.Pohon reo 4 pohon, kayu api kalau diuangkan Rp.300.000 selama 8 tahun.e Pohon kapok 2 pohon kalau diuangkan diperkirakan Rp.500.000 selama 8 tahun.e Jumlah kerugian material = Rp. 7.974.000 (Tujuh JutaSembilan Ratus Tujuh Puluh Empat).b) Kerugian MorilBahwa tindakan para tergugat, terutama Tergugat IV (Rasidin Rasan)yang dengan tindakan brutal, hanya berbekal kuasa / mandate
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 11-04-2016 — Putus : 09-09-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 13/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 9 September 2016 — Hj. EVY SHOFAWI HAYZ, S.H. MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON
133 — 63
  • Jadi yang digugat itu yang menandatangani Surat Keputusan itudisebut delegasi sedangkan mandate itu bukan dari sipemberi mandat;Bahwa ahli menjelaskan bukti Penggugat P33 : SHGB No. 164/Gerem danbukti P34 : SHGB No. 149/Gerem, bukti tersebut tidak menemukan kata atasnama atau u.b., sehingga ini bentuk kKewenangan langsung dari Tergugat untukmengeluarkan keputusan, sehingga dalam perkara ini tidak kekurangan pihak;Bahwa ahli menjelaskan korelasi antara jual beli dengan penerbitan keduaSHGB tersebut
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 85/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
Arofiq
Tergugat:
Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
130 — 62
  • suatu produk keputusan pejabatanadmintrasi harus dilihat dari kewenangan yang dimiliki olehpejabat yang bersangkutan; Bahwa terkait kewenangan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : Atributif,Distributif dan mandat; Bahwa kewenangan atributif adalah kewenangan yang ada padadiri sendiri misalnya Presiden dan DPR, sedangkan kewenanganDistributif adalah kewenangan yang diberikan atasan kepadabawahan, dimana tanggung jawabnya ada pada penerimakewenangan tanpa bisa diambil lagi oleh pemberi kKewenangandan mandate
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-05-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 933 K/PID.SUS/2011
Tanggal 30 Mei 2011 — SUTRISNO bin MARTO PAWIRO ; JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KLATEN
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ", adalahpertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum, karenaTerdakwa bukan PNS lagi pula tidak ada hubungan yang bersifat mandate,delegasi maupun atribusi antara Terdakwa dengan PNS manapun (vide:keterangan ahli DR.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 07-07-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 70/Pid.Pra./2015/PN Jkt Sel
Tanggal 18 Agustus 2015 — CONTI CHANDRA, beralamat di Komplek Winsdor Central, Blok D-11 RT.05, RW 09 Kelurahan Lubuk Baja, Kota Batam,dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Alfonso F.P. Napitupulu, S.H., H. Muhamad Rum., S.H., Adi Chandra Simarmata, S.H., Tony Hasibuan, S.H., M.H., Syaiful Huda, S.H., C.L.A, Yuswakir, S.H., M.H., H. Hosen Aho, S.H., Syaiful Yadi, S.H., para advokad dan Konsultan Hukum dari kantor SN. Partnership. yang beralamat di Office 8 lantai 18-A, Jl.Jend Sudirman, Kav 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015, selanjutnya disebut Pemohon; Melawan: Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang beralamat di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Termohon;
954 — 935
  • Bahwa didalam akta Nomor : 89 tanggal 27 Juli 2011, jugadiberikan mandate kepada Conti Chandra untuk mencaripendamping hal tersebut juga menyesuaikan dengan UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, maka ContiChandra menunjuk Sdr. Tjipta Fudjiarta yang masih memilikihubungan kerabat dengan istri ContiChandra untuk bergabung diPT.
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 18-03-2014
Putusan PN BATAM Nomor 32/PDT.G/2013 /PN.BTM
Tanggal 22 Januari 2014 — 1. AYI AFRIANTO, DKK; 1. Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia, DKK
187 — 110
  • Secara teoritis, kewenangan yangbersumber dari peraturan perundangundangan tersebut diperolehmelalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandate. Mengetahuisumber dan cara memperoleh kewenangan organ pemerintahan inipenting karena berkenaan pertanggungjawaban hukum dalampenggunaan wewenang tersebut.
Pengadilan PA ANDOOLO Perdata Agama
Register : 21-01-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PA ANDOOLO Nomor 0072/Pdt.G/2021/PA.Adl
Tanggal 19 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 38
  • Dan itu adalah mandate yang diberikan oleh penggugat konvensisebagaiman nomor saurat : SM/004/KORWIL TRCPPASULTRA/XII/2020disamping itu kami juga dari Kuasa Hukum penggugat konvensi belummendatangani kontrak/kuasa hukum atas penanganan pendampinganpenggugat konvensi untuk pengajuan di pengadilan agama andoolo;5. Bahwa dalam pendampingan TRCPPASULTRA tersebut yang sifatnyasosial dan tidak memihak siapapun antara pihak penggugat konvensi danTergugat konvensi.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 09-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
ARSIP`
Tergugat:
Bupati Muna Barat
236 — 88
  • Mandate van boveigheid, yang bersumber dari atasan kebawahan, sehingga eksistensi PPTK dalam proses sengketa Pemilinan kepaladesa dimaknai sebagai untuk dan atas nama Bupati Muna Barat; Sedangkan ketentuan PPTK melakukan sidang dimaknai dengan kegiatansidang tertutup yang dihadiri oleh anggotaanggota PPIK untukmendengarkan tanggapantanggapan setiap anggota PPKD, setelah adanyapengaduan dan buktibukti dari pengadu berdasarkan ketentuan Pasal 65huruf b Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 394/PDT/G/2012/PN.BDG
Tanggal 5 Maret 2013 — YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN ( YPPM ) LAWAN ARIE ACHMAD.SH,DKK
95 — 21
  • SH nkemudianmengadakan rapat organoragannya dan mengadakan perubahankepengurusan sesuai dengan mandate.63Selanjutnya dituangkan dalam akta No. 4 tgl. 2492008 Notaris RizaZulfikar.ST.SH dan mendapat SK Kementerian Dep Kum HAMNo.AHU4908.AH.01.02 tahun 2008 tg.16122008 dan diakui oelh33Madrasah Historis yang tergabung dalam LPM 1949/YPPM Pembangunansebagai kelanjutan dari YPPM Pembangunan akta No.9/1990 yangbenar(waarmerking No. 07/P/2009 tgl. 1022009 Notaris RizaZulfikar.ST.SH.MKN).Maka dalam kesewajaran
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 10-08-2016 — Putus : 04-11-2016 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 71/PDT/2016/PT PTK
Tanggal 4 Nopember 2016 — Pembanding/Penggugat : JOHN LOKMI Diwakili Oleh : JOHN LOKMI
Pembanding/Penggugat : ZALMI YULIS Diwakili Oleh : JOHN LOKMI
Terbanding/Tergugat : NY. AFRIDA (APRIDA)
Terbanding/Tergugat : YUNDA / JUNDA
Terbanding/Tergugat : NY. YUNI, SE
Terbanding/Tergugat : NY. PUTRIYAT
Terbanding/Tergugat : HADI PUTRA
Terbanding/Tergugat : NY. FITRIA
Terbanding/Tergugat : WANITA ITA MUSTIKA
Terbanding/Tergugat : PETRUS YANI SUKARDI, SH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
83 — 55
  • Sutan Darimi Oncon sesuai denganAkta Pernyataan No.56 tertanggal 10 Januari 2002 diberi mandate olehBapak kami sesuai dengan Surat Pernyataan H. Sutan Darimi Oncon danHj. Zalidar tertanggal 20 bulan September 2002 yang menyatakan memberitugas kepada Penggugat II / Pembanding II untuk melaksanakanpengelolaan Restoran Padang Ayam Panas 29 dan membiayai adik adik diJakarta selama dalam masa pendidikan sebesar Rp.11.000.000, (Sebelasjuta rupiah) per bulannya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-05-2008 — Putus : 11-02-2009 — Upload : 13-01-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 147/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 11 Februari 2009 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA >< PT. VISTA BELLA PRATAMA Cs
228 — 98
  • Mandate Buana Bhakti (Tergugat II) untukkepentingan Tergugat (PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pid. Sus-TPK/2016/PN. DPS
Tanggal 11 Mei 2016 — I KETUT NGENTEG
60 — 33
  • melakukan dan tidak melakukan apa yang menjadi kepentingan Lembaga yangmemberikan mandat tersebut yaitu Panitia Pembangunan Pura Taman Sari DesaBumbungan, sehingga pada diri terdakwa Menurut Majelis tidak dapat diterapkan unsurMelawan Hukum seperti dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001,Tentang PerubahanUU No.31 Tahun 1999, hal tersebut dikarenakan Perbuatan Terdakwa tersebut melekatdengan jabatannya sebagai penerima mandate
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 16-02-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 96/PGT.G /2011/PN.Jkt.Sel .
Tanggal 5 Januari 2012 — PT. NAGARI JAYA SENTOSA. M E L A W A N. PT. KARYA CIPTA KARSA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DKI Jakarta
72 — 38
  • Penggugat yangwanprestasi, maupun untuk mengambil alih fisik gedung Plaza Nagari Pakubuwono aquo ;Bahwa selanjutnya, mengingat kedudukan hukum Tergugat I yang hanya pelaksanarefungsionalisasi dan pengelolaan gedung Plaza Nagari Pakubuwono, dan bukan pemilikyang berhak atas gedung a quo,maka adalah sah menurut hukum apabila Tergugat Imenyerahkan kembali hakhak selaku pelaksana Refungsionalisasi dan Pengelolaan,maupun fisik gedung Plaza Nagari Pakubuwono kepada pihak yang menunjuk atauyang memberi mandate
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-05-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 117/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.LIBERATUS POGOLAMUN
2.HATTA NONGKENG
Tergugat:
KPU RI
303 — 268
  • Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat devinitifyang berhalangan tetap;Ayat (7):Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenangmelalui mandate tidak berwenang mengambil keputusan dan atautindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan statushukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran;Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa a quo, makapemberhentian tetap terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi PapuaPeriode 20182023 tanggal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-10-2012 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 568/ PDT.G/ 2012 / PN. JKT SEL.
Tanggal 29 Mei 2012 — PEMERINTAH RI, Cq. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, MELAWAN 1. PT. ASURANSI RAYA, 2. PT. MURNI JAYA SEMPURNA
160 — 135
  • Bahwa Penggugat melalui surat Kepala SNVT PPSDA Sumatera VIII PropinsiSumsel memberikan jawaban melalui surat tertanggal 11 Oktober 2010sebagai berikut:A.Bahwa pemutusan Perjanjian/Kontrak paket 13 LCB : 7 tersebut dilakukanoleh Pihak yang berkompeten untuk melakukan pemutusan Kontrak,mengingat SNVT Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan adalahpemegang Mandate untuk melaksanakan proyek dalam Perjanjian/Kontraktanggal 12 Nopember 2008 Nomor 07/SP13/PPSDAVIIIRIII/2008..
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 24-01-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Sim
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
LAMPATAR A SILALAHI SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN PERADI
2.Prof. Dr. FAUZI YUSUF HASIBUAN,S.H,.M.H,
3.THOMAS E. TAMPUBOLON,S.H., M.H,
4.Dewan Pimpinan Cabang Peradi Siantar Simalungun DPC PERADI Siantar Simalungun
Turut Tergugat:
TUTTY SOETRISNO, S.H,
176 — 60
  • Pengurus danpertanggungjawaban Pengurus yaitu di Munas;4.2 Bahwa Tergugat II selaku Ketua Umum Peradi yangterpilin melalui Munas II Peradi, tanggal 1213 Juni 2015 danuntuk mendukung kepengurusannya selama satu periodemenyusun kepengurusan Dpn Peradi agar roda organisasiberjalan dengan baik, terutama sebagai pemegang mandateanggota menjalankan keputusan Munas dan Program Kerjayang ditetapkan untuk satu periode kepengurusan;4.3 Bahwa Pengurus Dpn Peradi dalam menjalankanroda organisasi melaksanakan mandate