OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara Tata Usaha Negaraini adalah:SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH' BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2017, Tentang Pembatalan Pendaftaran PeralihanHak Sertipikat Hak Milik No. 1959/ Cempaka Putih atas nama AgusdiArya N dan Sertipikat Hak Milik No. 1961/ Cempaka Putih atas namaEdi Jhon Har, Keduanya beralih Haknya ke atas nama ArtissaPanjaitan, yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih, KecamatanCiputat Timur

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN ~~ Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2017, Tentang Pembatalan Pendaftaran PeralinanHak Sertipikat Hak Milik No. 1959/ Cempaka Putih atas nama AgusdiArya N dan Sertipikat Hak Milik No.1961/ Cempaka Putih atas nama EdiJhon Har, Keduanya beralin Haknya ke atas nama Artissa Panjaitan,yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,Kota Tangerang

Penggugat mendalilkan Keputusan Tergugatmengeluarkan/menerbitkan SK Pembatalan tersebut atas Objekobjek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan MenteriAgraria No. 9 tahun 1999 pasal 124 ayat (1);1.Bahwa penggugat sebagaimana dalil gugatan penggugat padahal 5 angka 5 yang berbunyi:Bahwa penerbitan Surat Keputusan nomor01/PBTL/NBPN.36/2017 tertanggal 27 Februari 2017 yangdikeluarkan oleh tergugat tidak sesuai dengan Peraturan MenteriAgraria Nomor 9 Tahun 1999 pasal 124 (1) Keputusanpembatalan

OBJEK SENGKETA;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang kemudiandiintervensi oleh Tergugat II Intervensi, dengan jelas dan tegas menyatakanbahwa yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara Tata UsahaNegara ini adalah:Halaman 24 dari 102 halaman Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUNSRG"SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH' BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN dengan Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2017, tentang Pembatalan Pendaftaran PeralihanHak Sertipikat Hak Milik No. 1959/Cempaka Putih atas

nama AgusdiArya N dan Sertipikat Hak Milik No. 1961/Cempaka Putih atas nama EdiJohn Har, keduanya beralih haknya ke atas nama Artissa Panjaitan,terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten, tanggal 27 Pebruari 2017;Bahwa untuk itu Tergugat II Intervensi menanggapinya sebagai berikut:Bahwa lahirnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Banten dengan Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2017, tentang Pembatalan Pendaftaran

Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto,Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahuialamatnya yang pasti di Wilayah RepublikIndonesia, sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksabukti bukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secaratertulis bertanggal 03 Januari 2011 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjaupada tanggal yang sama dalam register Nomor01

TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkanTergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datangmenghadap ke persidangan serta tidak pula terbuktiketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu = alasanyang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patutsesuai dengan relaas panggilan Nomor01

Nomor01/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai denganmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 April 2017;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat padatanggal 8 Mei 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan

dapat disimpulkan dalam perkara ini adalah kategoripengunduran diri pekerja;Bahwa dengan demikian, dasar hukum untuk menghukum PemohonKasasi untuk melakukan pembayaran hak normatif dari termohon kasasi adalahkeliru dan tidak tepat dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas,beralasan menuruthukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan sebagaimana yang dimaksud dalam PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor01

Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksisaksi nama Saksi I dan Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yanglainnya saling bersesuaian dan mendukung dalildalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telahdidengar keterangan

untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapanhukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akandicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;Menimbang, bahwa dengan alasanalasan di atas, maka oleh Majelis Hakimdinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor01

tanggal 14 Januari 2013 atasdasar pelimpahan/pendelegasian dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaruuntuk kepentingan Perkara Nomor 37/G/2009/PHI Pbr (seharusnya untukPerkara Nomor 37/G/2011/PHI Pbr) antara Terlawan sebagai Penggugatmelawan Terlawan Il sebagai Tergugat telah melakukan sita eksekusi(executorial beslag) terhadap barang bergerak milik Pelawan sebagaimanatersebut pada butir angka 1 di atas, berdasarkan Berita Acara PenyiataanEksekusiExecutorial Beslag Nomor 11/EKPTS/2012/PHI Pbr juncto Nomor01

Menyatakan surat Penetapan Nomor 11/EKPts/2012/PHI Pbor juncto Nomor01/Pdt.EksPts/Delegasi/2013 tanggal 14 Januari 2013 juncto Surat KetuaPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Desember 2012 Nomor W4.U1/7662/HT.04.10/XI1/2012 juncto Salinan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriHalaman 4 dari 9 hal. Put.

(lima puluh delapanmeter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara,Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Barat, KelurahanTegal Sari, sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 04 (empat) Februari 2009 (dua ribu sembilan), Nomor01/Tegal Sari/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Asahan terdaftar atas nama: Mei Chen(istri Penggugat !)

Nomor 1567 K/Pdt/2020meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara,Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Barat, KelurahanTegal Sari, sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 04 (empat) Februari 2009 (dua ribu sembilan), Nomor01/Tegal Sari/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Asahan terdaftar atas nama: Mei Chen(Istri Penggugat ) yang berukuran: sebelah utara lebar 4m;sebelah selatan lebar 4 m; sebelah timur lebar 14,5 m; sebelah barat lebar

Menyatakan batal perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh MajelisHakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yangdituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor01/Pdt.SusPKPU/2015/PN Niaga Smg, tanggal 8 Juni 2015;3. Menyatakan Termohon PT Perindustrian Njonja Meneer atau disingkatdengan PT Njonja Meneer, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden PatahNomor 191199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;4.

biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri olen KuasaPemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 3 Agustus 2017, terhadapputusan tersebut Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Agustus 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor01

Nomor 1397 K/Padt.SusPailit/2017pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) Nomor01/Pdt.SusPKPU/2015/PN Niaga Smg, tanggal 8 Juni 2015, karenasangat jelas dan terang dalam pertimbangan hukum putusanpengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) tersebut bahwaproposal perdamaian yang disahkan adalah merujuk pada proposalperdamaian yang diusulkan oleh Pemohon Kasasi (debitur) tanggal27 Mei 2015 yang telah disepakati dan disetujui oleh Debitur(Pemohon Kasasi) dengan Para Krediturnya in casu TermohonKasasi

mengesahkan proposal rencanaperdamaian tanggal 27 Mei 2015 menghilangkan frasa kata dengancara mencicil untuk setiap bulannya yang terdapat pada proposalperdamaian tanggal 5 Maret 2015, pada hal Proposal Perdamaiantanggal 5 Maret 2015 adalah bukan merupakan proposal rencanaperdamaian yang disepakati oleh debitur dan para krediturnya;Sehingga menjadi pertanyaan siapa yang menghilangkan frasakata dengan cara mencicil untuk setiap bulannya pada putusanpengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) Nomor01

Rp412.094.000,00(empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) (buktiT5 sampai dengan T18) tersebut sampai dengan diajukannyaPermohonan Pembatalan Perdamaian bahkan dalam pemeriksaanpersidangan Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan surattegoran maupun peringatan dari Termohon Kasasi apabila PemohonKasasi lalai dikarenakan belum melakukan kewajiban pembayarannyabaik kekurangan maupun keterlambatan pembayaran ataskewajibannya tersebut;Bahwa dalam Putusan perjanjian Perdamaian (homologasi) Nomor01

Nomor : 698/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Seltanggal 27 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut : DALAMKONPENSI :0 222020 22DALAM EKSEPSI :0 Menolak eksepsi dari Para Tergugat ; 22 2n2 nono noDALAM POKOK PERKARA.0 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakanberdasarkan Penetapan Nomor 698/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal24 Februari 2014 dan Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/Del.CB/2014/PN.Dpktanggal 6 Maret 2014 serta Berita Acara Peletakan Sita Jaminan Nomor01

Psikologi Nomor012/KET.PSI/Psi.For/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi, Msi, Psikolog TerdakwaMOHAMMAD RIZAL AL ZAHARI bin AL ZAHARI menunjukkanpenghindaran diri atau pengelakan diri, merasa tidak aman, ketidakyakinan diri, serta memiliki cara berpikir dan berperilaku yang aneh.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang RI No. 17 tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor01

No.514/PID.SUS /2020/PT SBYtingkatan pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalamamar putusan di bawah ini;Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang RI No. 17 tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang RI Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UndangUndangR.I.

sisa abu rokok di dalam telinga kiriukuran 1,5x1 cm ; Dada : Terdapat luka lecet dan memar di dada kiri di bawah lipatan ; Perut : tidak ada kelainan ; Anggota gerak atas dan bawah tidak ada kelainan ; Alat genital dan anus tidak ada kelainan, tidak ada pelepasan ;KESIMPULAN :Lukaluka di atas disebabkan adanya kekerasan benda tumpul ;Bahwa selain Visum tersebut di atas korban Karyono jugadilakukan pemeriksaan secara kedokteran Kehakiman pada Rumah Sakit dr.Karyadi Semarang dengan Visum Et Repertum Nomor01

No. 992 K/Pid/2009 Anggota gerak atas dan bawah tidak ada kelainan ; Alat genital dan anus tidak ada kelainan, tidak ada pelepasan ;KESIMPULAN :Lukaluka di atas disebabkan adanya kekerasan benda tumpul ;Bahwa selain Visum tersebut di atas korban Karyono jugadilakukan pemeriksaan secara kedokteran Kehakiman pada Rumah Sakit dr.Karyadi Semarang dengan Visum Et Repertum Nomor01/KK/PEM.TAR/KR.BLORA/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008 oleh dokterpemeriksa pada Rumah sakit Umum Pusat Dokter Karyadi Semarang

., tanggal 9 Agustus 2005adalah sebagai berikut:MENGADILI: Menerima permohonan banding/Penggugat/Pembanding tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor01/G.TUN/2004/P.TUN.Kdi. tanggal 26 Mei 2004, yang dimohon banding; Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di keduatingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 536 K/TUN/2016, tanggal

10 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HAMIDLAMALA dan HASAN LAPATA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 24/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS., tanggal 9 Agustus 2005 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor01/G.TUN/2004/PTUN.kdi, tanggal 26 Mei 2004;MENGADILI SENDIRI, Mengabulkan gugatan Penggugat; Menyatakan batal objek sengketa berupa

sebagaimana BeritaAcara Sumpah Nomor 01/G.TUN/2004/PTUN.Kdi juncto Nomor24/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS juncto Nomor 536 K/TUN/2016, tanggal 12Juli 2017, Kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi II/Terbanding/T ergugatIl Intervensi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Mei 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulisdi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 19 Juni2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor01

Gafur Arsad;Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya ;Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Fandy, saksiDjulfikar Yunus dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta diperkuat oleh barangbukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbuktibersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwaharus dipidana;Mengingat, Ketentuan pasal 23, 24 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor01

Tergugat melaksanakan eksekusi atas PutusanNomor 43/G/2014/PTUNJKT, tanggal 17 Juli 2014 dengan caramenerbitkan Surat Keputusan BKPM RI Nomor 43/B/VII/PMA/2014perihal pembatalan izin prinsip perubahan penanaman modal asingNo.1723/I/IPPB/PMA/2013, tanggal 02 Desember 2013;Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015, Zainuddin telah mengajukangugatan perdata terhadap Magna Crystal Entity SDN.BHD. melaluiPengadilan Negeri Nunukan, Kabupaten Nunukan, ProvinsiKalimantan Utara, dalam Perkara Perdata Register Nomor01

Putusan Nomor 516 K/TUN/2016SDN.BHD. serta telah ditetapbkan oleh Pengadilan Negeri Nunukansesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor01/Pdt.G/2015/PN.Nnk, tanggal 18 Mei 2015 dengan amar putusan:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor01/Pdt.G/2015/PN.Nnk yang diajukan oleh Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untukmencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor:01/Pdt.G/2015/PN.Nnk dalam register perkara yang sedangberjalan;3.

Demi hukum, para pihak kembali kepada keadaan semula,sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan; Seolaholah diantara mereka tidak pernah terjadi sengketa;Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor01/Pdt.G/2015/PN.Nnk tanggal 18 Mei 2015 tersebut telah diperolehfakta hukum bahwa tidak ada lagi permasalahan antara pemegangsaham asing dan pemegang saham Indonesia pada PT Tunas MandiriLumbis/Penggugat;Bahwa sehubungan dengan fakta hukum Penetapan PengadilanNegeri Nunukan Nomor 01/Pdt.G

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2005, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kabupatenTulungagung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/1/2005 tanggal 04 Januari 2005 ;.

Antasari RT 14, Kelurahan NunukanTengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut Pemohon II;Pengadilan Agama tersebuttelahmembacadanmempelajariberkasperkarainidantelahmendengar para Pemohondan para saksi di persidangan;Bahwa para Pemohondalamsuratpermohonannya, tanggal02 Januari 2014, yangterdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor01/Pdt.P/2014/PA.Nnk, padapokoknyamengakudanmenyatakanbahwaPemohon I danPemohonIl, padatanggal 08 Oktober 1991, telahmenikahmenuruttatacara

Menyatakan barang bukti berupa:1) 1 (satu) lembar surat PUSKUD NTB kepada KUD Olat Ojong Nomor01/5/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 perihal GLP KAPASITAS 1000TON;2) 1 (satu) lembar surat PUSKUD NTB kepada KUD Olat Ojong Nomor34/5/IV/2012, tanggal 21 April 2012 perihal Peringatan;3) 1 (satu) lembar surat PUSKUD NTB kepada KUD Olat Ojong Nomor40/5/IV/2012 perihal Teguran;4) 1 (satu) lembar surat KUD Olat Ojong Sumbawa Nomor004/C.71/1/2011, tanggal 28 Januari 2011 perihal Pinjam Kantor GLKKapasitas 1000

ALIMIN, S.Sos terbukti melakukan perbuatan yang didakwakandalam Dakwaan Kesatu dan Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukanmerupakan tindak pidana (onslag van recht vervolging);Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;Memulihkan hakhak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat PUSKUD NTB kepada KUD Olat Ojong Nomor01/5/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 perihal GLP KAPASITAS 1000TON; 1 (satu) lembar

telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari KepalaDesa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor01

adalah sepertidiuraikan tersebut di atas.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruhorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebin dahulu dinyatakan tidakhadir.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari DesaRappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Nomor01

Sakti Mas Manunggal nomor01/SJ.SMM/XII/2014; 3 (tiga) lembar delivery order nomor 0421/DO/HA/XII/14 tanggal 24Desember 2014;Masingmasing terlampir dalam berkas perkara;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor2856/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018. Menyatakan Terdakwa Henry M. Nainggolan, SE.

Sakti Mas Manunggal nomor01/SJ.SMM/XII/2014; 3 (tiga) lembar delivery order nomor 0421/DO/HA/XII/14 tanggal 24Desember 2014;Masingmasing terlampir dalam berkas perkara;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaridbu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor352/PID/2017/PT.MDN tanggal 10 Agustus 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;Hal. 9 dari 13 hal.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juni 2014 dalam PerkaraNomor 01/Pdt.G/2014/PN.SGT tersebut dijadikan pertimbangan hukum olehMajelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke verklaard) (vide Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor01/Pdt.G/2014/PN.SGT tanggal 10 Juli 2014 halaman 25 alinea 4) yangmenyatakan:...ternyata pula bahwa penulisan batasbatas tanah sengketa dalam suratgugatan Penggugat yang didasarkan pada Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Sgt

Saroha;Sedangkan yang menjadi batasbatas objek perkara Perdata Nomor01/Pdt.G/2015/PN.Snt adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal/Parit; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zainal Abidin, Kanal/Tanah PT.Fajar Pematang Indah Lestari; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kanal/Tanah PT. Fajar PematangIndah Lestari; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yan Isharyanto dan PT.Kumpeh Karya Lestari;Sehingga jelas tidak ada hubungan kedua objek sengketa tersebut.

Lestari; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yan Isharyanto dan PT.KunpehKarya Lestari;adalah milik Penggugat;Padahal dalam gugatan Penggugat pada petitum poin 3 tidak pernahmenyebutkan atau meminta bahwa tanah objek sengketa adalah milikPenggugat, akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengetimenambah kalimat dalam amar putusannya dengan kalimat adalah milikPenggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah salah menerapkanhukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor01

Nomor 84 PK/Padt.SusArbt/2017ditandatanganinya perjanjian berturutturut: Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (Agreement Contract) Nomor01/PBSRKP/VIIKK/2009 tanggal 6 Juli 2009; Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (Agreement Contract) Nomor02/PBSRKP/VIIIKK/2009 tanggal 10 Agustus 2009;Terhadap perjanjian kontrak kerjasama ini Penggugat bukan sebagaipihak dan tidak ada kaitan apapun dengan perjanjian ini karenaPenggugat tidak ada kewajiban apapun dengan Tergugat II, sehinggadengan demikian perjanjian

Surat Perjanjian Kontrak Kerja (Agreement Contract) Nomor01/PBSRKP/VIIKK/2009 tanggal 6 Juli 2009, berikut SuratPerintah Kerja Nomor 01/PBSRKP/VIIKK/2009 tanggal 6 Juli2009 tentang Pekerjaan Cut & Fiil/Perataan Tanah berikutpengurukan di dalam Pabrik Gula Integrade Rosan KencanaPerkasa, Mojokerto, Jawa Timur;2.

Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (Agreement Contract) Nomor01/PBSRKP/VIIKK/2009 tanggal 6 Juli 2009, berikut Surat PerintahKerja Nomor 01/PBSRKP/VIIKK/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentangPekerjaan cut & fiil/perataan tanah berikut pengurukan di dalam pabrikgula Integrated Rosan Kencana Perkasa, Mojokerto, Jawa Timur;c.