Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, TAPD menyiapkanrancangan surat edaran Walikota Dumai tentang pedomanpenyusunan RKASKPD sebagai acuan Kepala SKPD seKota Dumaidalam menyusun RKASKPD. Adapun Kepala SKPD menyusunrancangan belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanjabarang dan jasa, serta belanja modal kemudian RKA tersebutdikirimkan kepada Kepala Daerah melalui PPKDBUD. Walikotamenyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasanRAPBD antara TAPD dengan Tim Banggar DPRD.

Manulai IIKecamatan Alak Kota Kupang pada bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang;Bahwa pada tahun 2008 Walikota Kupang memanggil semua pengembang RealEstate sekota Kupang dan 2 (dua) orang pengembang dari Jakarta untukmembangun rumah murah bagi masyarakat Kota Kupang dan PNS golongan Idan II lingkup Kota Kupang; Halaman118 dari 189 putusan No.62/Pid.SusTPK/2015/PN.KpgBahwa saksi juga sebagai Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju, selanjutnyaWalikota Kupang menghibahkan tanah tersebut ke KPN Maju

Pasal 197 Ayat(1) huruf (j) berkenaan dengan suratsurat bukti berupa tanda terimabantuan yang ditandatangani Lurah SeKota Palangka Raya, yang jelasmengandung kepalsuan dan ketidakbenaran sehingga tidak dapatdijadikan sebagai bukti kesalahan Terdakwa, lagipula Terdakwa samasekali tidak memiliki sedikitpbun peranan dalam hal terbitnya suratsuratbukti tanda terima bantuan dimaksud, karena persoalan tersebutmenyangkut kewenangan Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya danstaff sesuai dengan ketentuan hukum

Hasil rapat koordinasi tim peneliti pelepasan tanah kas desa sekota surabaya pada hari jumat tanggal 01 Desember 2000bertempat di ruang rapat asisten tata praja.Berita Acara Serah Terima Berita Acara Serah Terima pelepasanatas tanah kas desa kelurahan manyar sabrangan Nomor593/048/402.01.02/2001, tanggal 5 Januari 2001 dibuat bagiankasubag kekayaan yang sudah diketahui oleh Kabag Pemerintahanadalah saya sendiri, Asisten tata praja adalah Drs.

Setiap peserta diberikan uang sakumasingmasing sebesar Rp. 235.000, (dua ratus lima puluhribu rupiah) untuk lima hari pelatinan setelah dipotong pajak;Bahwa pada bulan agustus 2019 para lurah, PPTK danBendahara Pembantu dana kelurahan seKota Pekanbarudibekali sosialisasi tentan juklak dan juknis dana kelurahanberdasarkan Permendagri No: 130 Tahun 2018 tentang KegiatanPembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan danPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Peraturan WalikotaPekanbaru Nomor: 46 tahun

No. 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TpgAtas keteranganAhli;Fotocopy keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor : 144Tahun 2009 tentang Penunjukkan / pengangkatan bendaharapengeluaran, bendahara penerima dan pembantu bendaharapada badan/ dinas/ kantor Sekota Tanjungpinang TahunAnggaran 2009.Fotocopy keputusan Sekdako Tanjungpinang Nomor : 43Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang penunjukkanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf kegiatan padaSetdako Tanjungpinang TA 2009.Fotocopy Surat Perintah Pencairan

HASBULLAH NUH, pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Tugas dan kewajiban Saksi selaku Staf perencanaan Kesahatan PadaDinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah :e Mengumpulkan/merekap setiap laporan bulananLB 1 (penyakit) LB 3 (Puskesmas) dari 28Puskesmas sekota bandar lampung untuk DinasKesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan.e Mengumpulkan/merekap rencana kegiatan darimasingmasing bidang untuk tahun yang akandatang untuk dituangkan dalam Rencana KerjaAnggaran (RKA).e Kepala Dinas

./387/401.109 perihalPemeriksaan BPK JATIM beserta lampirannya Surat Dinas PekerjaanUmum Kota Madiun Nomor 050/165/401.109/2012 tertanggal 6 Pebruari2012 dengan paraf atau tandatangan DWI (Polisi Sekota).1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Pemerintah Kota Madiuntanggal 21 Feb 2012 dengan Nomor Agenda: ../526/401.010 perihalPROYEK PASAR BESAR MADIUN beserta lampirannya Surat DinasPekerjaan Umum Kota Madiun Nomor 050/235/401.109/2012 tertanggal20 Pebruari 2012.1 (satu) bundel fotokopi Lembar

per meterpersegi dan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sertatanggal jatun tempo pembayaran;Dari Kasi Perhitungan diteruskan lagi ke Kabid Penetapan danPenagihan untuk diparaf dan baru ditanda tangani oleh Kepala Dinas;Kemudian SPPT dikirimkan ke loket pelayanan pajak terpadu (LPPT) danHalaman 205 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Badgdisimpan untuk nantinya diserahkan kepada wajib pajak pada saatpengambilan SPPT; Sedangkan untuk SPPT yang objek pajaknya telah terdata sekota

Bogordilakukan cetak masal SPPT pada awal tahun yaitu tanggal 2 Januaritahun bersangkutan, lalu didistribusikan ke kelurahan sekota Bogoruntuk diantarkan ke alamat wajib pajak; Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening Kas DaerahPemerintah Kota Bogor pada Bank Jabar.Bahwa PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Pajak atas Bumidan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orangpribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usahaperkebunan, perhutanan

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, TAPD menyiapkanrancangan surat edaran Walikota Dumai tentang pedomanpenyusunan RKASKPD sebagai acuan Kepala SKPD seKota Dumaidalam menyusun RKASKPD. Adapun Kepala SKPD menyusunrancangan belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanjabarang dan jasa, serta belanja modal kemudian RKA tersebutdikirimkan kepada Kepala Daerah melalui PPKDBUD. Walikotamenyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasanRAPBD antara TAPD dengan Tim Banggar DPRD.

(sebelas milyar enamratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu enamratus tiga puluh dua rupiah);Bahwa setelah alatalat kesehatan tersebut dikirim ke Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan atau ke Puskesmas seKota Tangerang Selatan, PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan serta Peneliti Kontrak Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan Tahun 2012 melakukan pemeriksaan barang sebanyak 4(empat) kali yakni pada tanggal 20, 24, 27 November 2012 dan 6 Desember2012, yang mana dalam pemeriksaan

Barulah pada tanggal 13 Maret2013, masuk uang total sebesar Rp. 11.691.684.632,(sebelas milyar enamratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu enamratus tiga puluh dua rupiah); Bahwa setelah alatalat kesehatan tersebut dikirim ke Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan atau ke Puskesmas seKota Tangerang Selatan, PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan serta Peneliti Kontrak Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan Tahun 2012 melakukan pemeriksaan barang sebanyak 4(empat) kali yakni pada

Pengadaan Alkes Kedokteran Umum Puskesmas KotaTangerang Selatan APBDP 2012 tidak pernah melaksanakan pengadaandimaksud, yang bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah dengan Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keduaatas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Bahwa setelah alatalat kesehatan tersebut dikirim ke Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan atau ke Puskesmas seKota

Pengadaan Alkes Kedokteran Umum Puskesmas KotaTangerang Selatan APBDP 2012 tidak pernah melaksanakan pengadaandimaksud, yang bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres RI Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanatelah diubah dengan Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.Bahwa setelah alatalat kesehatan tersebut dikirim ke Dinas KesehatanKota Tangerang Selatan atau ke Puskesmas seKota

A.Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya.9 Saksi Drs.ZULFIKAR Bin HASBULLAH NUH dibawah sumpah didepanpersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Tugas dan kewajiban Saksi selaku Stafperencanaan Kesahatan Pada Dinas KesehatanKota Bandar Lampung adalah :Mengumpulkan/merekap setiap laporan bulananLB 1 (penyakit) LB 3 (Puskesmas) dari 28Puskesmas sekota bandar lampung untuk DinasKesehatan Provinsi

dituliskan namamasingmasing sekolah, dan Saksi tidak mengetahui mengenai kulaitasnya;Bahwa untuk pelaporan kekurangan 7 (tujuh) Seragam Sekolah Dasar dankelebihan 150 (seratus lima puluh) sepatu dari CV Mega Agro Jaya ke UPTPendidikan TK/SD Kecamatan Sawangan kota Depok, dilaporkan ke DinasPendidikan Kota Depok yaitu ke sdr DIDI SURYADI, S.Pd, MM selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada hari selasa tanggal 30 Desember 2014 diAula Dinas Pendidikan Kota Depok, yang hadir pada saat itu para KepalaUPTUPT sekota

MegaAgro Jaya), yang menayatakan bahwa barang sudah diantar semua sesuaidengan jumlah didalam kontrak, ke UPT sekota Depok; Bahwa usulan memeriksa barang secara administrasi saja atas ide terdakwasendiri Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. DIDI dan Sdr.

(sebelas milyar enamratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu enamratus tiga puluh dua rupiah);Bahwa setelah alatalat kesehatan tersebut dikirim ke Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan atau ke Puskesmas seKota Tangerang Selatan, PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan serta Peneliti Kontrak Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan Tahun 2012 melakukan pemeriksaan barang sebanyak 4(empat) kali yakni pada tanggal 20, 24, 27 November 2012 dan 6 Desember2012, yang mana dalam pemeriksaan

Barulah pada tanggal 13 Maret2013, masuk uang total sebesar Rp. 11.691.684.632,(sebelas milyar enamratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu enamratus tiga puluh dua rupiah); Bahwa setelah alatalat kesehatan tersebut dikirim ke Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan atau ke Puskesmas seKota Tangerang Selatan, PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan serta Peneliti Kontrak Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan Tahun 2012 melakukan pemeriksaan barang sebanyak 4(empat) kali yakni pada

Asnul, ZA, S.St saksi ditunjuk sebagai stafpendukung untuk membantu kegiatan Pemberian Dana Bantuan Gempa DadokTunggul Hitam tahun 2009 ;Bahwa Saksi ada melaporkan ke PJOK bahwa ada penambahan Penerima DanaBantuan Gempa untuk 9.000 KK se kota Padang, setelah itu saksi menyampaikankepada seluruh Faskel (Fasilitator Kelurahan) sekota Padang termasuk daerahKelurahan Dadok Tunggul Hitam tentang penambahan penerima bantuan danagempa tersebut dan menganjurkan agar Faskel meminta rekomendasi dari Lurahmasing

Asnul, ZA, S.St saksi ditunjuk sebagai staf pendukunguntuk membantu kegiatan Pemberian Dana Bantuan Gempa Dadok Tunggul Hitamtahun 2009;Bahwa Saksi ada melaporkan ke PJOK bahwa ada penambahan Penerima DanaBantuan Gempa untuk 9.000 KK se kota Padang, setelah itu saksi menyampaikankepada seluruh Faskel (Fasilitator Kelurahan) sekota Padang termasuk daerahKelurahan Dadok Tunggul Hitam tentang penambahan penerima bantuan dana gempatersebut dan menganjurkan agar Faskel meminta rekomendasi dari Lurah masingmasing

Dalam Berita AcaraPersidangan ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :Bahwa sekira bulan Juni 2010 Terdakwa dalam rapat dinasmenyampaikan kepada saksi TIANDRA UTAMA EFFENDI danKepala SKPD sekota Bekasi diupayakan agar mendapat WTPdalam pemeriksaan oleh BPK untuk tahun 2009 yangpemeriksaannya dilakukan tahun 2010 dan seluruh SKPDdiharapkan melakukan perbaikanperbaikan administrasinya(putusan hal. 104) ;Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut, Terdakwamenandatangani surat undangan kepada para

(sebelas milyar enamratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu enamratus tiga puluh dua rupiah);Bahwa setelah alatalat kesehatan tersebut dikirim ke Dinas KesehatanKota Tangerang Selatan atau ke Puskesmas seKota Tangerang Selatan,Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Peneliti Kontrak Dinas KesehatanHalaman 206 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg.Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 melakukan pemeriksaan barangsebanyak 4 (empat) kali yakni pada tanggal 20, 24, 27

Tb.Chaeri Wardhana alias Wawan;Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan pada tahun 2009 oleh Walikota TangerangSelatan,Tugas pokok dan fungsi tersangka selaku Kepala DinasKesehatan Kota Tangerang Selatan :e Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatanpelayanan di bidang kesehatan sekota Tangerang Selatan.;e Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

DaftarRekapitulasi Pembayaran Gaji dan Sebagainya untuk para pegawaiKota Tomohon untuk bulan Desember 20101 (satu) bundel dokumen Slip Setoran Bank Sulut Untuk SetoranPajak PPN dan PPh atas nama SKPD Se Kota Tomohon dan PihakKetiga yang tervalidasi tanggal 29 November 2010 dgn no.urut 422521 dengan total Rp306.740.984 (Tiga ratus enam juta tujuh ratusempat puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah.1 (satu) bundel dokumen Slip Setoran Bank Sulut untuk SetoranPajak PPh dan PPN atas nama SKPD SeKota

besertaDaftar Rekapitulasi Pembayaran Gaji dan Sebagainya untukpara pegawai Kota Tomohon untuk bulan Desember 20101 (satu) bundel dokumen Slip Setoran Bank Sulut UntukSetoran Pajak PPN dan PPh atas nama SKPD Se KotaTomohon dan Pihak Ketiga yang tervalidasi tanggal 29November 2010 dgn no.urut 422521 dengan totalRp306.740.984 (Tiga ratus enam juta tujuh ratus empat puluhribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah.1 (satu) bundel dokumen Slip Setoran Bank Sulut untuk SetoranPajak PPh dan PPN atas nama SKPD SeKota

Rekapitulasi Pembayaran Gaji dan Sebagainya untuk para pegawaiKota Tomohon untuk bulan Desember 20101 (satu) bundel dokumen Slip Setoran Bank Sulut Untuk SetoranPajak PPN dan PPh atas nama SKPD Se Kota Tomohon dan PihakKetiga yang tervalidasi tanggal 29 November 2010 dgn no.urut 422521 dengan total Rp306.740.984 (Tiga ratus enam juta tujuh ratusempat puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah.1 (satu) bundel dokumen Slip Setoran Bank Sulut untuk SetoranPajak PPh dan PPN atas nama SKPD SeKota