menempatkan / memindahkan anggota kelompokkerja sesuai dengan beban kerja masingmasing Kelompok KerjaULP(7) Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yangditugaskan di ULP kepada PA / KPA / Kepala Daerah, apabilaterbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangundangandan / atau KKN.Ayat (3) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana yangdimaksud pada ayat (2), dalam hal yang diperlukan kelompok kerjaULP / Pejabat pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :1) Perubahan HPS2) Perubahan spesifikasi tekhnis

pemilihan penyedian barang dan jasa(2) Menetapkan dokumen pengadaan(3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran(4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website(LPSE) masingmasing dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat serta menyampaikan Ke LPSE untuk diumumkandalam portal pengadaanNasional(5) Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasiatau pascakualifikasiHalaman 22 dari 166 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN.Tte(6)(7)(8)Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis

kerja masingmasing Kelompok Kerja ULP> Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskandi ULP kepada PA / KPA / Kepala Daerah, apabila terbukti melakukanpelanggaran peraturan perundangundangan dan / atau KKN.Dan sesuai Pasal 17 ayat (2a) Perpres RI No. 54 Tahun 2010Ayat (3)selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud padaayat (2), dalam hal yang diperlukan kelompok kerja ULP / Pejabatpengadaan dapat mengusulkan kepada PPK tentang Perubahan HPSdan Perubahan spesifikasi tekhnis

MUTU INTI;Bahwa evaluasi administrasi dan tekhnis dilaksanakan pada hari jumattanggal 22 Juni 2012 bertempat pada kantor Dis Nakertrans Kab. Halseldan hasilnya yang lulus sebanyak 2 (dua) perusahaan antara lain CV.FATEK ENG KONSULTAN dan CV. KARISMA TEKNIK dan yang tidak lulussebanyak 1 (satu) perusahaan antara lain CV.

Kepahiang No. 800/228/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Agustus 2009 tentang PembentukanPanitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO).Bahwa, tugas saksi selaku Anggota Panitia Serah TerimaPekerjaan (PHO/FHO) yaitu melakukan penilaian tekhnis secaravisual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan,menyusun Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pemeriksaan danmembuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas PU dan Panitiamembuat daftar kekurangan dan catatan penilaian.Bahwa, Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO)bertanggung

Mencatat pencerain pendudukHalaman 34 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN.SbyBahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Kaur Kesra pada tahun 2003sampai dengan 2016 mendapatkan Honor/gaji sebesar Rp 1.250.000, (Satujuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Bulan;Bahwa saksi menerangkan untuk Besar Kecilnya ADD (Alokasi Dana Desa)dan DD (Dana Desa) yang akan diserap oleh pemerintah KabupatenLumajang dengan pengajuan penyaluran ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD(Dana Desa) disesuaikan dengan petunjuk tekhnis

yang saya terima bersumber dari ADD(Alokasi Dana Desa)Bahwa saksi menerangkan Pemerintahan Desa Purorejo dalam setiaptahunnya selalu menerima ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa)yang mana jumlahnya sudah sesuai dengan alokasi dari pemerintahKabupaten Lumajang;Bahwa saksi menerangkan Untuk Besar Kecilnya ADD (Alokasi Dana Desa)dan DD (Dana Desa) yang akan diserap oleh pemerintah KabupatenLumajang dengan pengajuan penyaluran ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD(Dana Desa) disesuaikan dengan petunjuk tekhnis

yang ia terima bersumber dari ADD(Alokasi Dana Desa);Bahwa saksi menerangkan Pemerintahan Desa Purorejo dalam setiaptahunnya selalu menerima ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa)yang mana jumlahnya sudah sesuai dengan alokasi dari pemerintahKabupaten Lumajang;Bahwa saksi menerangkan Untuk Besar Kecilnya ADD (Alokasi Dana Desa)dan DD (Dana Desa) yang akan diserap oleh pemerintah KabupatenLumajang dengan pengajuan penyaluran ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD(Dana Desa) disesuaikan dengan petunjuk tekhnis

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan,mempertanggung jawabkan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa)adalah pegawai bagian Bendahara atas nama SOLAIMAN selanjutnyadisalurkan sesuai dengan tupoksi Anggaran;Bahwa saksi menerangkan Untuk Besar Kecilnya ADD (Alokasi Dana Desa)dan DD (Dana Desa) yang akan diserap oleh pemerintah KabupatenLumajang dengan pengajuan penyaluran ADD(Alokasi Dana Desa) dan DDHalaman 64 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby(Dana Desa) disesuaikan dengan petunjuk tekhnis

Rp. 45.312.963,Bahwa terdakwa didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh HendraMahdi selaku Sekretaris Desa Pasar Bantahan berdasarkan Surat NotaPenugasan Camat Batahan Nomor:141/283/BTH/2016 tanggal 02 Januari 2016,dan tugas saksi dalam pelaksanaan APBDes adalah sebagai KoordinatorPelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa dimana berdasarkan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Struktur PerangkatDesa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, KaurHal 27

Rp. 45.312.963,Bahwa terdakwa didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh HendraMahdi selaku Sekretaris Desa Pasar Bantahan berdasarkan Surat NotaPenugasan Camat Batahan Nomor:141/283/BTH/2016 tanggal 02 Januari 2016,dan tugas saksi dalam pelaksanaan APBDes adalah sebagai KoordinatorPelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa dimana berdasarkan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Struktur PerangkatDesa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, KaurPemerintahan

TPK/2020/PN Mdndengan APBDes Pasar Batahan TA 2016 sudah dilakukanpenarikkan/penyerapan anggaran seluruhnya;Bahwa saksi selaku Koordinator Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa Pasar Batahan Nomor:900/5/KD.PB/2016 tanggal 19 September 2016Tentang Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa Pasar Batahandengan tugas sesuai SK tersebut adalah :a. Menyusun dan melaksanakan kebijakkan pengelolaan APBDes;b.

Peratin Suka Mulya bersama sama denganSAKSI NURHAWI selaku Bendahara Pekon Suka Mulya berdasarkanSurat Keputusan Peratin Suka Mulya Kecamatan Sukau KabupatenLampung Barat Nomor : 830/15/KPTS/2016 tanggal 09 Mei 2016 tentangTim Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) danBendahara APBP Tahun Anggaran 2016, dengan menggunakan slippenarikan / pengambilan uang yang telah ditandatangani oleh terdakwadan SAKSI NURHAWIBank BRI Cabang Liwa.Bahwa dalam penggunaan Dana Pekon (DP) dan Alokasi Dana

penyediaanperalatan kerja, dan upah tenaga kerja.Bahwa terhadap Pembangunan Drainase di Pemangku Way Litak,terdakwa dengan kewenangannya selaku PJ Peratin Suka MulyaKecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat menawarkan kepadaSAKSI TUHERI BIN SUKRIA selaku Anggota Tim Pelaksana TeknisPengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) Pekon Suka Mulya yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Peratin Suka Mulya KecamatanSukau Kabupaten Lampung Barat Nomor : 830/15/KPTS/2016 tanggal09 Mei 2016 tentang Tim Pelaksana Tekhnis

Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumpemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan;Bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai regulator ataupembuat kebijakan, sedangkan pelaksana tekhnis berada pada BNP2TKI(Tergugat Ill) dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentangBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BNP2TKI) disebutkan bahwa BNP2TKI adalah lembaga pemerintah nondepartemen

No. 89 PK/Pid.Sus/2012audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW 13/5/ 2009,Tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh TeguhWidhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), AriSusanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), RoeddyHariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (Anggota Tim) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

diajukan oleh Penuntut Umumsebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuat denganidentitas terdakwa RUSDI Bin HUSNI tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan terdakwa mengakutbahwa ia sehat jasmani dan rohani ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabila dihubungkandengan unsur Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam ad. 1 diatas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa istilah tekhnis

Anggaran Biaya/ Enginer Estimate (EE) yangsaksi terangkan kepada penyidik pada Point 13 pada pemeriksaan Hari Jum/attanggal 17 Januari 2013 adalah berdasarkan Keputusan Bupati Lampung UtaraNomor : Nomor : B/ /15LU/HK/2012 Tentang Upah Tenga Kerja dan HargaSatuan Material/ Bahan serta Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja pemerintahKabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012, yang diserahkan oleh Sdr.Legiyono (PNS Dinas PU) pada Bulan Desember 2012 setelah penandatangankontrak pekerjaan perencanaan tekhnis

Legiyono (PNS Dinas PU) pada Bulan Desember 2012 setelahpenandatangan kontrak pekerjaan perencanaan tekhnis sebagai Acuan saya didalammenyusun Enginer Estimate/ RABe Bahwa saksi melakukan survey lapangan untuk membuat Enginer Estimate danGambar Rencana yang digunakan sebagai Acuan Pelaksanaan Pekerjaan olehrekanan/pelaksana, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPTKe Bahwa setahu saksi bangunan Ramayana memang sudah berdiri dan terletak antaraSTA 600 s/d STA 750e Bahwa bisa saja terjadi pengurangan atau

penambahan Volume Pekerjaan padawaktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana, Pihakrekanan harus berkoordinasi dengan PihakPihak terkait antara lain Tim Tekhnis ,PPTK,PPK dan Pengawas Lapangan untuk melakukan CCO (Penambahan/Pengurangan Volume Pekerjaan) namun peraturan tidak diperbolehkan melebihi10% dari nilai Kotrak keseluruhan5 HELMI Bin AHMAD TAHERe Bahwa Tugas/ kewajiban saksi selaku Peninjauan Lapangan Dalam rangka serahterima Pekerjaan I (PHO) jalan Jalur dua Jendral

Rahmad HartonoBahwa Pada Kegiatan tersebut ada CCO dan Amandemen kontrak yang mendasariterjadi CCO dan Amandemen kontrak, untuk CCO adanya perbedaan antaraVolume RAB dan Volume Pelaksana yang signifikan sehingga perlu adanya CCO.Amandemen kontrak dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa tiang listrik daninstalasi listrik yang biaya untuk pembongkaran tidak tertera dalam RAB danperencanaan tekhnis maka perlu adanya Amandemen Kontrak penambahan biayauntuk pekerjaan pembongkaran dan pasang kembali

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh saksiNURHAYATILUHULIMA,Amd.Keb.d. DireksiLapangan dijabat oleh saksi ODE ARI JUNAIDI WALI,ST;e. Pengawas Lapangan dijabat olen saudara SAHRIR DJAELANI,ST;Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung RawatJalanTahap (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA.2015 Kab.

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh saksiNURHAYATILUHULIMA,Amd.Keb.d. Direksi Lapangan dijabat oleh saksi ODE ARI JUNAIDI WALLI,ST;e. Pengawas Lapangan dijabat oleh saksi SAHRIR DJAELANI,ST;f. Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak dijabat oleh :(1) NURHAYATILUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua;(2) M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;(3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.g. Bendahara Pengeluaran TA. 2015 di jabat oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL.h.

Pulau Morotai dengan tupoksi adalahmerumuskan dan melaksanakan kebijakan tekhnis dalam bidangpenataan ruang yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten ;Bahwa yang dimaksud dengan proyek pekerjaan pembangunanpembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah SakitUmum Daerah Morotai Tahun Anggaran 2015 adalah Pembangunanfisik berupa struktur (struktur beton) Gedung Rawat Jalan Tahap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pulau Morotai dengansumber dana APBD Kabupaten Pulau Morotai T.A. 2015

Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.b) Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh saksiNURHAYATILUHULIMA,Amd.,Keb.c) Direksi Lapangan dijabat olen saksi ODE ARI JUNAIDI WALI,ST;d) Pengawas Lapangan' dijabat oleh saudara SAHRIRDJAELANI,ST;e) Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak dijabat oleh :(1) .NURHAYATILUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua;(2) M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;(3) .

TS, selaku pihak Pertama dansaksiCHARLES BENAWAN selaku Pihak Kedua tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak tersebut merupakan tahun tunggal;Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten PulauMorotai TA. 2015, sesuai keterangan ahli Ramli dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara,berdasarkan hasil pemeriksaan fisik / perhitungan volume yangdilakukan oleh

menempatkan / memindahkan anggota kelompokkerja sesuai dengan beban kerja masingmasing Kelompok KerjaULPMengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yangditugaskan di ULP kepada PA / KPA / Kepala Daerah, apabilaterbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangundangandan/ atau KKN.Ayat (8) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana yangdimaksud pada ayat (2), dalam hal yang diperlukan kelompok kerjaULP / Pejabat pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :1)2)Perubahan HPSPerubahan spesifikasi tekhnis

TteMenyusun rencana pemilihan penyedian barang dan jasaMenetapkan dokumen pengadaanMenetapkan besaran nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website(LPSE) masingmasing dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat serta menyampaikan Ke LPSE untuk diumumkandalam portal pengadaanNasional(5) Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasiatau pascakualifikasi(6) Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk(7) Khusus

kerja masingmasing Kelompok Kerja ULP> Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskandi ULP kepada PA / KPA / Kepala Daerah, apabila terbukti melakukanpelanggaran peraturan perundangundangan dan /atau KKN.Dan sesuai Pasal 17 ayat (2a) Perpres RI No. 54 Tahun 2010Ayat (3)selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud padaayat (2), dalam hal yang diperlukan kelompok kerja ULP / Pejabatpengadaan dapat mengusulkan kepada PPK tentang Perubahan HPSdan Perubahan spesifikasi tekhnis

MUTU INTI;Bahwa evaluasi administrasi dan tekhnis dilaksanakan pada hari jumattanggal 22 Juni 2012 bertempat pada kantor Dis Nakertrans Kab. Halseldan hasilnya yang lulus sebanyak 2 (dua) perusahaan antara lain CV.FATEK ENG KONSULTAN dan CV. KARISMA TEKNIK dan yang tidak lulussebanyak 1 (satu) perusahaan antara lain CV. DATA SIMILAR;Bahwa evaluasi harga dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012bertempat di kantor Disnakertrans Kab.

administrasi dan pelaporan setiap transaksi baikkeuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhandan ketentuan program;Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerjasesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKADatau MAD;Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencanakerja pada BKAD atau MAD sesuai dengan kebutuhan bahanlaporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelakudesa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;Melakukan bimbingan tekhnis

dan pemeriksaan secara langsungadministrasi dan pelaporan pelaku desa;Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip danmekanisme PNPMMP untuk disahkan oleh BKAD atau MAD danmenegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian danbergulir.Menyiapkan dukungan tekhnis bagi terbentuknya kerjasama denganpihak luar atau pihak lain dalam kaitannya dengan pengembanganpotensi wilayah;Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaanpengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasipengembangan

dan pemeriksaan secara langsungadministrasi dan pelaporan pelaku desa;Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip danmekanisme PNPMMP untuk disahkan oleh BKAD atau MAD danmenegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian danbergulir.Menyiapkan dukungan tekhnis bagi terbentuknya kerjasama denganpihak luar ata pihak lain dalam kaitannya dengan pengembanganpotensi wilayah;Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaanpengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasipengembangan

administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuanprogram;Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuaidengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD atau MAD;Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja padaBKAD atau MAD sesuai dengan kebutuhan bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsungsatu minggu sebelum pelaksanaan;Melakukan bimbingan tekhnis

Cahaya Anak Bangsa ; Bahwa yang saksi ketahui saat aanwizing, evaluasi Administrasimaupun evaluasi tekhnis dilaksanakan oleh saksi lkhtiady Amirbersama dengan saksi Sofyan dan saksi H.

Spesifikasi Tekhnis ;b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;c. Rancangan Konirak ;d.

Kontrak ;e Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasakepada PA/KPA ;e Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;e Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran danhambatan pelaksnaan pekerjaankepada PA setiap Triwulan ;e Menyimpan dan menjaga keuntuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang/jasa ;Bahwa terdakwa tidak ikut menetapkan rencana pelaksanaan pengadaanbarang/jasa yang meliputi ; Spesifikasi Tekhnis

, Harga Perkiraan Sendiri(HPS) serta Rancangan Kontrak, dan saksi menerima hasil tersebut darisaksi IBNU ALFILSKM melalui stafnya SOFYAN, dan saksi menerimaRancangan Kontrak, HPS dan Spesifikasi Tekhnis sudah dalam bentukjadi.

dua puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut seharusnya dikelola sendirioleh para kepala sekolah dasar penerima dana Alokasi Khusus ( DAK ) bersama panitia yang telahdibentuk oleh kepala sekolah untuk kegiatan / pekerjaan rehabilitasi atau pembangunan ruang kelas,ruang perpustakaan, kamar mandi, WC, ruang UKS, dan pengadaan sarana belajar ( meubelair )dengan secara swakelola sesuai Peraturan Menten Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :3 tahun 2009 tentang petunjuk tekhnis

KPTD Kecamatan Ampenan dan Sakarbela) selaku Anggota Tim Tekhnis Ir H. Ikhsan ( Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Kota Mataram.) selakuAnggota Tim Teknis Lalu Kusumawijaya, ST.MM = ( Staf Administrasi Pengendalian Lingkungan ) selaku AnggotaTim Tekhnis Sabariah, S.Sos ( Staf Sarana dan Prasarana Bidang Dikdas ) selaku Anggota Tim Teknis Lalu Jauhari, SE (Kasubag Keuangan Bapeda Kota Mataram ) selaku Anggota Tim Teknis Drs.

membuat RAB dan merancang gambar yang akan di Rehab,akan tetapi pada saat itu pihak Kepala Sekolah menyerahkan kepada Dinas dan meminta bantuankepada Dinas untuk mengerjakan pembangunan Rehabilitasi pembangunan tersebut ;Bahwa atas keterangan saksi tersebutterdakwa membenarkannya :Saksi SITL SARAH: pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:185Bahwa saksi sudahlama mengenal terdakwa karena terdakwa adalah Staf saksi di Dinas PendidikanKota Mataram dan terdakwa sebagai team Tekhnis

berdasarkan keahliannya :Bahwa pengelolaan Dana Pengadaan Barang dan jasa yang dilakukan dengan cara penunjukan langsungterhadap instansi pelaksana dengan tetap beroedoman pada rencana dan pengawasan sebagaimana yangtelah ditentukan dalam Kepres dengan kata lain pengadaan barang dan jasa melalui swakelola tidakdilakukan dengan sistim pelelangan (tender) ;Bahwa berdasarkan SK Menteri dan Kepres tersebut tidak ditunjuk langsung personal yang akan menerimaDana tersebut dengan kata lain ditunjuk tim tekhnis

Adm.Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas yang ditentukan di dalam Surat Keputusan WalikotaMataram Nomor : 339/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 Tim Tekhnis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan Kota Mataram Tahun Anggaran 2009 telah melakukan survey dan pemetaanterhadap sekolahsekolah dasar calon penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan KotaMataram sebanyak 92 (sembilan puluh dua) sekolah dasar, selanjutnya mengusulkan kepada WalikotaMataram untuk ditetapkan dan diputuskan sebagai

Susmanto adalah selaku pejabatpelaksana tekhnis kegiatan yang bertugas memberikan laporankegiatan temu kerja dan Nastion, SE selaku bendaharawankegiatan temu kerja yang bertugas mengurus keuangan darikegiatan temu kerja tersebut, selanjutnya tugas dari Ernawati, SEbertugas sebagai pembantu bendaharawan;Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut sebagaisekretaris yang ditunjuk Kepala Dispora Kabupaten IndragiriHulu, nmamun demikian tidak Semuanya tugas~ dantanggungjawab sekretaris diserahkan kepada

Susmanto sebagai pelaksana=63 =tekhnis kegiatan dan Nastion, SE selaku bendaharawan kegiatan,menurut tugas dan wewenangnya masingmasing;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyelewengan uanganggaran dalam pelaksanaan kegiatan temu kerjakepariwisataan ke Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;1.

Susmanto selaku PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) yang direncanakan selama4 (empat) hari;e Bahwa yang menentukan tentang siapasiapa yang ikutberangkat dalam kegiatan itu adalah Kepala Dinas PemudaOlah Raga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri HuluDrs. M.

Spesifikasi tekhnis barang / jasa.2. Harga perkiraan sendiri.3.

Kencana Sakti yang menjadi pemenangtender untuk pekerjaan tersebut ;Bahwa saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai BaratNomor : DPE.540/01/Kpts/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 dengan tugas dantanggung jawab sebagai berikut :e Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : Spesifikasi tekhnis barang / jasa Harga perkiraan sendiri Rancangan kontrake Menerbitkan Surat Penunjukan penyedia barang

Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat tahunanggaran 2011 sebagai Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK);Dasar saksi diangkat sebagai PPTK melalui Keputusan Bupati Manggarai BaratNomor : 900.954/PPKD/126/II/2011, Tanggal 18 Februari 2011, TentangPenunjukkan/Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Satuan KerjaPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat TahunAnggaran 2011;Bahwa saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan) sesuai SKBupati mempunyai tugas yaitu :e Mengendalikan

Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melaluibantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif Desa.

selakuKepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tebo adalahmembantu Bupati dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaankebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat danPembangunan Desa, Pengembangan Usaha Ekonomi PerdesaanPembinaan Pemerintahan Desa, Pendayagunaan Sumber Daya Alam danTekhnologi tepat guna perdesaan, Pengembangan Kelembagaan Desadan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa sesuai ketentuanPerundangundangan.Dan mempunyai Fungsi sebagai berikut : perumusan kebijakan tekhnis

Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang pemberdayaandan desa.Halaman 18 dari 165 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PT JMB Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaanmasyarakat dan desa. Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 Jo.

Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melaluibantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;Halaman 21 dari 165 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PT JMBh. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k.

AtasUndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUAw Bahwa ia Terdakwa LUTHFI AHMAD Bin ( Alm ) MUHAMMAD BADJURIbersama EDI YUSMIANTO Bin YUSROMIHARJO selaku Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, PRTIYO RAHARJO binSETYO SUPARTO (Terdakwa penuntutan terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)Hal 43 dari 120 hal, Put No. 99/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis

ketentuan peraturan perUndangUndangan ;Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yangpengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna ;Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRDyang khusus diadakan untuk itu.Bahwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanPetikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.2 /21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986, yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskansebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis

Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRDyang khusus diadakan untuk itu.> Bahwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanPetikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.2 /21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986 yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskansebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) Wilayah V Dinas PSDAESDM Kab.

THAHER AMIN kembali mengarahkan terdakwa untuk menyiapkanseluruh Dokumendokumen untuk pengajuan Addendum kedua tanpa dilakukanJastifikasi Tekhnis, dan PPTK pada saat itu tidak mengetahui tentang adanyapembuatan Addendum kedua terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 650.A/010/AMDSPK/CKOTSUS/2013 tanggal 25 Oktober 2013, di dalamamandemen kedua tersebut terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan selama40 hari sehingga waktu pelaksanaan berakhir menjadi tanggal 02 Desember2013, dan pada akhir batas

THAHER AMIN kembali mengarahkan Terdakwa untuk menyiapkanseluruh Dokumendokumen untuk pengajuan Addendum kedua tanpa dilakukanJastifikasi Tekhnis, dan PPTK pada saat itu tidak mengetahui tentang adanyapembuatan Addendum kedua terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 650.A/010/AMDSPK/CKOTSUS/2013 tanggal 25 Oktober 2013, di dalamamandemen kedua tersebut terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan selama40 hari sehingga waktu pelaksanaan berakhir menjadi tanggal 02 Desember2013, dan pada akhir batas

Pelaksana tekhnis sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.3. Pelaksana tekhnis sebagaimana yang dimaksudpada ayat (2) dan ayat (3) seksi yang dipimpinHalaman 24 dari 73 Halaman Putusan No. 48/G/2020/PTUN.Mksoleh Kepala seksi terdiri dari :a. Kepala Seksi Pemerintahanb. Kepala Seksi Pembangunan; danc. Kepala Seksi Kesejahteraan.4.