Ditemukan 4345 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-01-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG Tanggal 1 Juli 2015 — PT KOYO JAYA INDONSIA; L A W A N; DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI,HERMANTO TOANI, NURDIN,DKK;
111 — 30
111 — 30
lainnya adalah sudah hilang rasa kepercayaanPenggugat terhadap Para Tergugat, motivasi Para Tergugat untuk bekerja danmengembangkan perusahaan sudah tidak ada lagi, dan Para Tergugat ternyatatidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik padahal masa kerjaPara Tergugat sudah terbilang lama, dan faktanya Para Tergugat sudah tidakmenginginkan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat.Bahwa apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkanketidakharmonisan kerja serta menimbulkan preseden
Register : 12-09-2017 — Putus : 15-12-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl Tanggal 15 Desember 2017 — - MUHAMMAD SYAIHU (Penggugat)
LAWAN
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokerasi Indonesia Perjuangan (Tergugat I )
- Mahkamah Partai PDI Perjuanagan ( Tergugat II )
- Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan ( Tergugat III )
- Dewan pimpinan Cabang PDI Perjuangan (Tergugat IV )
- Sukma Setiva,SE ( Tergugat V )
243 — 126
243 — 126
melalui berbagai mediasehingga Penggugat di rugikan secara moril / Immateri atas perbuatanyang dilakukan oleh para Tergugat sehingga sudah sepantasnya ParaTergugat , Il, Ill, IV dihukum untuk memberikan ganti rugi moril immateri kepada Penggugat yang nilainya tidak dapat diukur denganPutusan Nomor 17/Padt.SusParpol/2017/PN.Srl, halaman 13 dari 92 halaman32.33.sejumlah uang, akan tetapi demi adanya kepastian hukum makaPenggugat akan menyampaikannya dalam petitum ;Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
91 — 61
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
91 — 61
pelanggaran hukum dan sebagainya,Hal 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsberikutnya pengawasan dan sangsi kepada yang bersangkutan,kemudian yang keempat bagaimana terhadap proses penegakanhukum jika ada perkara yang ditangani oleh Polres terus kemudianpihak yang berperkara memiliki pran dekat ke Polda terus kemudianintervensi Polda ke Polres dan ini sesuatu yang tidak per dansesuatu yang tidak menjadikan kepastian hukum dan sesuatu yangtidak independen dari penyidik dan menjadi preseden
Register : 04-12-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 58/PID.TPK/2017/PT MKS Tanggal 19 Desember 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. DG. MATTENGNGA AliaS H. SADDE Bin DG. MATTERU
91 — 31
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. DG. MATTENGNGA AliaS H. SADDE Bin DG. MATTERU
91 — 31
Jika yang dimaksudkan oleh JPU dalam dakwaannyamenerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan danabantuan tersebut yang merupakan pinjaman atau utang yang wajibdikembalikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor900/909/Peng, tanggal 11 Juni 2012, adalah merupakan perbuatan yang dilarangdan diancam pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkanterjadinya kerugian Negara/perekonomian Negara sebagaimana dakwaan JPU,adalah jelas merupakan sesat pikir dan menjadi preseden
Register : 05-12-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 58/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS Tanggal 19 Desember 2017 — H. Dg. MATTENGNGA alias H. SADDE Bin Dg. MATTERU
84 — 45
84 — 45
Jika yang dimaksudkan oleh JPU dalam dakwaannyamenerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan danabantuan tersebut yang merupakan pinjaman atau utang yang wajibdikembalikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor900/909/Peng, tanggal 11 Juni 2012, adalah merupakan perbuatan yang dilarangdan diancam pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkanterjadinya kerugian Negara/perekonomian Negara sebagaimana dakwaan JPU,adalah jelas merupakan sesat pikir dan menjadi preseden
Register : 12-12-2019 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Lwk Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
1.Dr.Catherina Widjajakusuma
2.Budiyono Widjaja Kusuma,SE
3.Willym Wijajakusuma, SI
4.Amin Wijaya Kusuma,SE
Tergugat:
1.Farhan Bakkar Ahli Waris dari Ny Berkah Albakkar
2.Fausi Bakkar Ahli Waris dari Ny Berkah Albakkar
3.Fuad Bakkar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakkar
4.Sakinah Albakar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakar
5.Faisal Saleh AL Bakkar Ahli Waris Ny. Berkah Albakar
6.Rahma Albakkar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakkar
98 — 9
1.Dr.Catherina Widjajakusuma
2.Budiyono Widjaja Kusuma,SE
3.Willym Wijajakusuma, SI
4.Amin Wijaya Kusuma,SE
Tergugat:
1.Farhan Bakkar Ahli Waris dari Ny Berkah Albakkar
2.Fausi Bakkar Ahli Waris dari Ny Berkah Albakkar
3.Fuad Bakkar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakkar
4.Sakinah Albakar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakar
5.Faisal Saleh AL Bakkar Ahli Waris Ny. Berkah Albakar
6.Rahma Albakkar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakkar
98 — 9
Jika hal ini terjadi maka iniawal dari preseden buruk yang mengoyakoyak hukum dan peradilan di negeri iniyang sudah pasti tidak ada nada kepastian hukumnya karena upaya hukum PKyang merupakan upaya hukum luar biasa sekaligus sebagai upaya hukumterakhir.17.Bahwa bidangbidang tanah yang dimaksud Penggugat tidak pernahdisengketakan ataupun dibatalkan, ataupun digugat adalah tidak benar adanya,melainkan bidang tanah tersebut adalah merupakan bagian dari objek yangdimohonkan eksekusi karena telah mempunyai
Putus : 30-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/Pdt/2017 Tanggal 30 Maret 2017 — SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH VS PT TH INDOPLANTATION, DKK
478 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
478 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan a quo ditujukan sematamata untuk mendapatkankeuntungan finansial semata;54.Dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yangterhormat menerima eksepsi doll mali/doli praecentis yang diajukan olehTergugat IV, demi mencegah adanya preseden yang buruk yangmungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, dan demimenerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sertademi kepastian hukum, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard
Putus : 31-05-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pdt/2016 Tanggal 31 Mei 2016 — DARSONO, dkk VS YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI DKK
114 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika hal inidibenarkan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi dunia usahadan investasi di Indonesia:A.2. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Telah Mendiskreditkan ParaTergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.7.
Register : 11-08-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
245 — 108
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
245 — 108
keluarkan dalam perkara aquo adalah Rp. 22. 550.000,(dua puluh dua juta limaratus lima puluh ribu Rupiah);Berdasarkan penjelasan diatas, maka atas perbuatan pencemaran yangtelah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II mohon kiranya kepada YangMulia untuk memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untukmembayar biaya atau pengeluaran riil Penggugat sebesar Rp. 22.550.000,(dua puluh dua juta limaratus lima puluh ribu Rupiah) secara langsung, tunaidan sekaligus;Bahwa untuk menghindari timbulnya preseden
Register : 24-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2015/PTUN.Mks Tanggal 4 Nopember 2015 — 1. H. Idham Khalid, SH. Selaku Penggugat â I;
2. Ir. Astiani Rahmi M.Si., Selaku Penggugat â II;
3. Hamzah Lau, SH., Selaku Penggugat â III;
4. Gunawan., Selaku-Penggugat â IV;
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
M E L A W A N :
Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
86 — 30
86 — 30
Justru) yangdilakukan Tergugat adalah membangun PRESEDEN BAIK DALAMRANGKA REFORMASI BIROKRASI yangbelum berjalan maksimal sebelumDalam upaya mendorong secara maksimalreformasi birokrasi sejalan dengan berlakunyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, Para Penggugat harus SADARbahwa personil yang lebih tepat dan lebih kompetenmenduduki jabatan aguo adalah hasil dari suatupenilaian terbuka yang melibatkan penilai eksternalPemerintah Kota Makassar.
Register : 29-11-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 26/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN Tanggal 28 Januari 2019 — SUHARDIWINATA, S.SOS
74 — 33
74 — 33
diatas,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 57/Pid.SusTPK/2018/PN Mdn tanggal 20 September 2018,haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiriperkara ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwaperlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan:Terdakwa tidak menjalankan fungsinya secara bertanggungjawabsebagai aparatur sipil negara Perbuatan Terdakwa dapat menjadi preseden
Register : 27-09-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN BATAM Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Btm Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
PT SMART EDUTAMA INTERNATIONAL
Tergugat:
1.PT FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
4.Ketua Dewan Kawasan Nasional cq Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan
102 — 82
PT SMART EDUTAMA INTERNATIONAL
Tergugat:
1.PT FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
4.Ketua Dewan Kawasan Nasional cq Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan
102 — 82
PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam.Sehingga dengan demikian TURUT TERGUGAT II tidak terlibat dalammenentukan pengalokasian, penggunaan, dan pengurusan dari tanahpengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam.Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa TURUT TERGUGATll tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara a quo, dan putusanperkara a quo tetap dapat dieksekusi/dilaksanakan meski tanpa adanyaTURUT TERGUGAT II sebagai pihak turut tergugat.Selain itu tidak ada preseden
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PN CURUP Nomor 24/Pid.B/2021/PN Crp Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
1.NURDIANTI, SH
2.LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
3.DWINA SANIDYA PUTRI
Terdakwa:
1.BOBI WIJAYA Als BOBI Bin BAKSIR
2.RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin RUDI
3.REDO SUPIYANTO Als REDO Bin RUSLAN
111 — 29
1.NURDIANTI, SH
2.LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
3.DWINA SANIDYA PUTRI
Terdakwa:
1.BOBI WIJAYA Als BOBI Bin BAKSIR
2.RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin RUDI
3.REDO SUPIYANTO Als REDO Bin RUSLAN
111 — 29
perbuatan yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa tersebutyang mengakibatkan hilangnya nyawa salah satu personil TNI, tentu saja membawakerugian bagi institusi TNI pada knususnya dan Negara pada umumnya;Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana diuraikan diatas, MajelisHakim dengan mempedomani asas pembuktian dimana ternyata Para Terdakwatelah secara terang melakukan pengingkaran serta memunculkan alibi yang bersifatcontrario dengan keadaan dan akibat perbuatannya, tentunya hal ini bisamenimbulkan preseden
Register : 09-06-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 299/Pdt.G/2015/PN Mdn Tanggal 18 Februari 2016 — - PT. MUSIM SEMI MAS (PT. MUSIM MAS), (PENGGUGAT)
- ZULNAMIS IBNU CHALDUM, S.Sos (TERGUGAT I)
- MANARIS BUNGARAN MANURUNG (TERGUGAT II)
- Drs. EDI DOHAR HUTABARAT (TERGUGAT III)
- GORDON ELIWON HARIANJA, S.H., Notaris di Medan(TURUT TERGUGAT I)
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL Prop. SUMATERA UTARA Cq BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TURUT TERGUGAT II)
- KESULTANAN DELI QQ PEMANGKU SULTAN DELI GELAR TENGKU RAJA MUDA DELI QQ KEPALA URUSAN PERTANAHAN KESULTANAN DELI (TURUT TERGUGAT III)
91 — 39
91 — 39
G/2015/PN.Mdn TERGUGAT IJ, dan TERGUGAT III telah bertentangan dengankepentingan umum karena telah membuat preseden buruk danmencegah tercapainya kepastian hukum pertanahan di Indonesiadengan itikad tidak baik dan akibat dari itu, PENGGUGAT tidak dapatmenikmati hasil dari tanah milik Penggugat tersebut ;Ill. Adanya kerugianMajelis Hakim Yang Mulia kerugian PENGGUGAT merupakan FaktaNotoir (Notoir Feit) yang berarti kebenaran yang tidak perlu dibuktikanlagi.
Putus : 13-05-2013 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/PDT.SUS/2012 Tanggal 13 Mei 2013 — PT. SIANTAR TOP Tbk. VS KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC.
746 — 1271 — Berkekuatan Hukum Tetap
746 — 1271 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk mengadili perkara yang salah satu pihaknya merupakanbadan hukum yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesiajuga telah diikuti oleh banyak preseden baik berupa Putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatanhukum tetap, maupun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.ll. Tentang Merek OREO milik Penggugat.3.
Register : 09-01-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 13_PDT_G_2015_PN_MDN Tanggal 18 Maret 2015 — 1. PT. WIRA KARYA UTAMA ; berkedudukan di Medan, Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok X Nomor 38, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Syahma Arman Pasaribu, selanjutnya disebut Pemohon I ;
2. PT. HARIDA JAYA ; berkedudukan di Medan, Jalan Kiwi IX Nomor : 208, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Ottom Dalimunthe, selanjutnya disebut Pemohon II ;
3. PT. WIRA INDO KARYA UTAMA ; berkedudukan di Medan, Komplek TASBI II Blok X Nomor 38, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Muh. Syukur Pasaribu, selanjutnya disebut Pemohon III ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Borkat Harahap, SH, Irwan Roebama, SH, dan Endah Agustini Siregar, SH, masing-masing sebagai Advokat dari Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama, SH & Rekan, berkantor di Jalan Gaharu Nomor 138 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 7 Januari 2015 ;
- l a w a n -
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor : 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Gopprera Panggabean, SE., Ak, Ahmad Junaidi, SH, MH, M.Kn, LL.M, Lantiko Hikma Suryatama, SH, Manaek S.M. Pasaribu, SH, LL.M, Merminingrum, SH, MH, Yossi Yusnidar, SH, dan Intan Febriyani Purnama Sari, SH, berdasarkan Surat Tugas No. 17/K/ST/I/2015, tanggal 26 Januari 2015 dan Surat Kuasa No. 02/K/SK/I/2015, tanggal 26 Januari 2015 ; Selanjutnya disebut Termohon ;
883 — 465
883 — 465
Bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar, karena penerapan sanksi dendadibawah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) telah beberapa kalidibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,diantaranya melalui preseden Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkait dengan upayahukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunanrumah dinas Bupati Humbang Hasundutan, Sumatera Utara);b.
Register : 04-05-2020 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
1.PROF. DR. O.C. KALIGIS.SH.MH
2.YENNY OCTORINA MISNAN
3.ARYANI NOVITASARI,
Tergugat:
1.PT. Asuransi Jiwasraya Persero Pusat Bancaassurance dan aliansi strategis,
2.PT. Asuransi Jiwasraya Persero
3.PT. Bank Tabungan Negara persero Tbk
4.Fitri Afrianti,
5.Menteri Badan Usaha Milik Negara
607 — 225
1.PROF. DR. O.C. KALIGIS.SH.MH
2.YENNY OCTORINA MISNAN
3.ARYANI NOVITASARI,
Tergugat:
1.PT. Asuransi Jiwasraya Persero Pusat Bancaassurance dan aliansi strategis,
2.PT. Asuransi Jiwasraya Persero
3.PT. Bank Tabungan Negara persero Tbk
4.Fitri Afrianti,
5.Menteri Badan Usaha Milik Negara
607 — 225
KNO70101204 ARYANINOVITASARIARYANINOVITASARI200.000.00028/10/2017 2.500.000.000 KNO70101236 ARYANINOVITASARIARYANINOVITASARI120.000.00004/11/2017 1.500.000.000 2) Bahwa karena ada beberapa polis yang sudah dilakukanpembayaran nilai jatuh tempo polisnya oleh Tergugat Il,namun Para Penggugat mengajukan kembali polis tersebutuntuk diklaim nilai tunainya, sehingga gugatan penggugat tidakbenar, dan jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan ParaPenggugat, maka akan menimbulkan suatu kerugian negaradan menjadi preseden
Upload : 22-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 PT. BANK OCBC NISP, Tbk VS 1. RUKMANA
100 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
PerselisihanHubungan Industrial sehingga dirasakan adil dan patut untuk ParaPenggugat 1 s/d 47 termasuk Penggugat Nomor 48 walaupun masihbekerja karena kenaikan upahnya tidak disamakan dengan karyawanlainnya yang masih bekerja (bukti T9, T11, T12, T13, T20) maka tetapharus menerima kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari upah yangterakhir diterima oleh Para Penggugat yang harus dibayar Tergugat;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangat menyesatkan,tidak adil bahkan cenderung menimbulkan preseden
Register : 30-10-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 34/G/2017/PTUN.JPR Tanggal 8 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
214 — 86
214 — 86
;Jika cara penanganan seperti ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk dan timbul ketidakpastian hukum. Setiap laporanatau pengaduan ke Panwaslu Kabupaten/Kota maupun keBawaslu Provinsi dan telah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjutiakan selalu terobuka untuk dilaporkan kembali ke Bawaslu RI.; d. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, MathiusAwoitauw, tidak memiliki kesempatanuntukmembeladiriyang cukup.
Putus : 23-10-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 — PT. ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA VS MARIANA
329 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
329 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena sudah seharusnya peradilan menggunakan pakemhukum formil/acara yang jelas dan tidak bisa ditafsirkan selain dan selebihnya;Bahwa kesalahan dan/atau kekeliruan penerapan hukum yang dilakukanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sungguh sangat fatal karenadengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang demikianini sudah pasti merugikan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara a quo;memporakporandakan sistem hukum formil/acara yang selama ini berlaku dantentunya pasti menjadi preseden