Biaya keseluruhan yang dibutuhkan sebesar Rp. 406.750.000,(empat ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yangterdiri dari :a)Biaya Tekhnis Konsultan sebesar Rp.180.000.000, (seratusdelapan puluh juta rupiah);Biaya ini sepenuhnya dikelola oleh Konsultan;Biaya tekhnis dan nonteknis sebesar Rp. 226.750.000, (duaratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh riobu rupiah)untuk keperluan :(1) Sosialisasi langsung ke masyarakat;(2) Biaya presentasi Kerangka Acuan dan Laporan Akhir(ANDAL,

RKL dan RP4J) di BLH;(3) Biaya mendatangkan perwakilan kampung, Kecamatan,Kabupaten, dalam menghadiri presentasi di BLHPropinsi;(4) Biayabiaya non tekhnis dalam proses pengesahan KAdan Laporan Akhir;Biaya ini dikelola oleh PT.

Lana Jaya Jaya dengan nomor SPK Nomor : 01PPK/Pengsung/DAKSMK1524/Bidsapras/IX/2015 tanggal 11September 2015. dengan nilai kegiatan Rp.199.210.000,00 (Seratussembilan sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa Kedudukan saksi dalam kegiatan tersebut sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK), berdasarkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/65Disdik 2015,tanggal 15 Januari 2015, tentang penunjukan pejabat pembuatkomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)pada Dinas

Halaman 80 dari 128keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut nomor800/65Disdik2015, tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen(PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada DinasPendidikan Kabupaten Garut TA 2015 ; Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/1018 Disdik 2015,tanggal 07 Oktober 2015, tentang perubahan kedua atas keputusanKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut nomor : 800/4049Disdik2015, tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) danPejabat Pelaksana Tekhnis

melaksanakan pekerjaanPenyelesaian Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Ill dan PemasanganPipa Distribusi Utama Sepanjang 600 M di Lokasi WTP Beting SemelurPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Kota Tanjung Balaidimaksud dikarenakan orang yang semestinya bertindak untuk mengawasi,melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan baik kepadasaksi OKTAVIA SIHOMBING selaku pelaksana pekerjaan maupun kepadaterdakwa HERIANTO selaku PPK yaitu saksi JHON LEONARD SIAHAAN,ST.selaku staf tekhnis

GENDAKEselaku Konsultan Pengawas ternyata tidak ada dilapangan, adapun saksi JHONLEONARD SIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis / personil inti dimaksudkeberadaannya adalah fiktif belaka karena hanya dicantumkan untukkelengkapan administrasi saja baik yang diajukan saksi OKTAVIA SIHOMBINGpada dokumen penawaran maupun yang dicantumkan pada dokumen Kontrak,sedangkan saksi SUPRIANTO dari CV.

GENDAKEselaku Konsultan Pengawas ternyata tidak ada dilapangan, adapun saksi JHONLEONARD SIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis / personil inti dimaksudkeberadaannya adalah fiktif belaka karena hanya dicantumkan untukkelengkapan administrasi saja baik yang diajukan saksi OKTAVIA SIHOMBINGpada dokumen penawaran maupun yang dicantumkan pada dokumen kontrak,sedangkan saksi SUPRIANTO dari CV.

SE. yangkemudian masingmasing dibagikan kepada :1) terdakwa HERIANTO selaku PPK sebesar Rp.20.000.000, (dua puluhjuta rupiah)2) saksi MARTIN SIPAHUTAR,SE selaku PPHP sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah)Halaman 57 dari 331 halaman Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn3) saksi NURLEN MARPAUNG,SH sebagai staf administrasi sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah)4) saksi M.SAUFI MARPAUNG,SE sebagai staf administrasi sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah)5) saksi ABDUL MANAF sebagai staf tekhnis

Menetapkan pelaksanaan pengadaan barang / jas yang meliputi :Spesifikasi tekhnis barang / jasa.Harga perkiraan sendiri (HPS)Rancangan kontrak.Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.Menanda tangani kontrak.Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa.Mengendalikan pelaksanaan kontrak.oP Nog rt NSMelaporkan pelaksanaan / Penyelesaian pengadaan barang / jasakepad PA/ KPA.10. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepad PA /KPA dengan berita acara penyerahan.11.

Abdullah;868787e Bahwa sebagai acuan tekhnis pemberian bantuan tersebut, Bupati Sanggaumengeluarkan Surat Bupati Sanggau Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 28Agustus 2007 yang mengatur petunjuk tekhnis penyaluran, penggunaan sertapertanggungjawaban dana penyisihan PBB tahun 2007 kepada Desa/KelurahanTahun 2007.

SPJ tersebutdisampaikan melalui camat kepada Bupati Sanggau Cq BPKKDKabupaten Sanggau dengan tembusan pada Bagian Pemerintahan Desa SetdaKabupaten Sanggau.Bahwa petunjuk tekhnis diatas merupakan produk dari Bagian Pemerintah Desadan saksi Drs. Abdullah dalam posisi mengetahui, bantuan keuangan terarahtersebut dalam bentuk uang, dan yang berhak menerimanya adalah desa/kelurahan melalui camat masingmasing.

pembayaran Terminll (PHO) sebesar 30 % dari nilai kontrak atau sejumlah Rp. 933.427.700,(sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuhratus rupiah) setelah dipotong pajak, dengan cara Terdakwa mengajukanpermohonan serah terima pekerjaan pertama (PHO) kepada Kepala PUCipta Karya dengan lampiran Termin (MC) dan progress telah mencapai100 % yang telah ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas, PemimpinKegiatan dan Terdakwa serta melampirkan pekerjaan hasil pekerjaanmonitoring tim tekhnis

Penggugat dalam Konvensi secara tegasdan jelas menyatakan bahwa :27PUTUSAN DALAM PROVISI :Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukanpenyitaan atau mengambil objek Perjanjian Kredit ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukanpenagihan kredit atau menunda pembayaran kredit sampaidengan adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukumtetap;37.Permintaan Provisi dari Penggugat dalam Konvensi tidakmemenuhi syaratsyarat yang ditetapkan baik berdasarkan Pasal180 ayat (1) HIR, Buku Il Pedoman Tekhnis

Bahwa Pengangkatan Tenaga Ahli tertentu/khusus tersebutditetapbkan dengan keputusan presiden atas persetujuan prinsipMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasisetelah mendapat pertimbangan tekhnis Kepala BadanKepegawaian Negara.

El tersebut sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan danterdakwa mengakui bahwa ia sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis setiap orang menunjukkepada terdakwa Syarifah Rusida Elfitra Pgl.

Inhil tahun 2011 untuk paketpekerjaan Pembangunan tanggul mekanik parit getah Desa Sanglardengan volume 3.000 M, Normalisasi saluran di parit 5 Desa Kualasebatu 4.000 M dan Normalisasi saluran di parit 7 Kelurahan TelukPinang 4.000 M tersebut saksi sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dalam kegiatan tersebut ;Bahwa saksi diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) sehubungan dengan kegiatan pengadaan sarana danprasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pada DinasPerkebunan

Inhil tahun 2011 untuk paket pekerjaanPembangunan tanggul mekanik parit getah Desa Sanglar denganvolume 3000 M, Normalisasi saluran di parit 5 Desa Kuala sebatu4000 M dan Normalisasi saluran di parit 7 Kelurahan Teluk Pinang4000 M adalah semenjak tanggal 16 Maret 2011 yang mana dasarsaksi menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaituSurat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kab.

Inhil ;Bahwa yang menunjuk dan atau mengangkat saksi untuk menjabatsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) adalahsaudara Ir.H.KUSWARI,MP dan dalam melaksanakan tugassebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksibertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diBidang Pengelolahan Lahan dan Air (PLA) Dinas Perkebunan Kab.Indragiri Hilir, yang dijabat oleh saudara M NUR ;e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut yaitu

HAJAMUDDIN,MM.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan KesanggupanPengembalian Pembayaran , tanggal 9 Januari 20163 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDMKab.Sumbawa Barat Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 14 Februari2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013, yangtelah dilegalisir.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDMKab.Sumbawa Barat Nomor: 03 Tahun 2013, tanggal 14 Februari2013 tentang Penunjukan Panitia

HAJAMUDDIN,MM.1 (Satu) lembar foto copy Surat Permohonan Audit , tanggal 23 Februari2015 yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan KesanggupanPengembalian Pembayaran , tanggal 9 Januari 20163 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDMKab.Sumbawa Barat Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) PadaDinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013, yang telah dilegalisir.3 (tiga) lembar foto copy

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis / nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itusepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri olehTerdakwa atau telah berpindah tempat.

Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;Bahwa menurut hasil penelitian Universitas Indonesia (UI) bekerja samadengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008, yakni menurutTedorov, mencoba narkoba apabila seseorang menggunakan narkoba 5 (lima)kali atau kurang selama satu tahun, lebih dari 5 (lima) kali dikatakan sebagailebih dari mencoba, untuk dikatakan sebagai pengguna teratur apabilaseseorang menggunakan narkoba setiap hari selama dua minggu;Bahwa dalam bukunya Kompilasi Aturan Bidang tekhnis

Jo APHT No. 319/2004,tentang pelaksanaan Eksekusi Lelang atas obyek sengketasampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanpasti.Permintaan Provisi dari Pembantah tidak memenuhi syaratsyaratyang ditetapkan baik berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Buku IlPedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Tahun 2007maupun berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta (Uitvoerbar Bij Voorraad) dan Provisionil jo.

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.

SKEP46/MBLV/TX/10/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 yang memberhentikan Pemohon sebagaiSekertaris organ pengurus Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia, maka hal iniadalah suatu sengketa yang melibatkan pihak lain, maka seharusnya Pemohon mengajukandalam bentuk gugatan bukan merupakan permohonan, hal ini juga sejalan dengan PedomanTekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Buku I Edisi 2007 Mahkamah AgungRepublik Indonesia pada halaman 47 angka 12C : permohonan yang dilarang permohonanuntuk menyatakan

bentuk pelaporan konsultan pengawas berupa laporan mingguan danbulanan sedangkan kontraktor berupa laporan harian, Mingguan danBulanan dimana biasanya konsultan pengawas dan kontraktor pelaporannyalangsung kepada PPTK sedangkan pelaporan kepada saksi jarang sekalidilakukan oleh Konsultan pengawas dan kontraktor dan apabilapelaporannya kepada saksi biasanya baik konsultan pengawas dankontraktor langsung saksi hadapkan kepada PPTK bersamaan denganmembawa data pelaporannya;Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

kegiatanpembuatan patung tersebut dicatat oleh DANUR;Bahwa saksi pernah melakukan peneguran terhadap SUWANTO kenapamembeli bahan dalam kondisi bekas tersebut, karena dananya tidak cukupuntuk membeli yang baru dan susah untuk mendapatkan material yangbaru;Bahwa bahan untuk pengecoran yang terbuat dari kuningan, tembaga danseng dalam kondisi bekas yaitu berbentuk bongkahan dan apabila kita pecahada yang terbuat dari sendok, pipa, pegangan pintu, kawat dan lainsebagainya;Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kukar di tunjuk selaku PPTK (Pejabatpelaksana tekhnis Kegiatan) oleh PLt. kepala Dinas kebudayaan danpariwisata Kab. Kutai Kartanegara yang pada saat itu di jabat oleh Drs. H.Hal. 155 dari289 hal. Put.No. 28/Pid. Tipikor/2014/PN Smr.FAHRODIN dan dasar penunjukannya adalah berdasarkan SK dariPlt.kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab.

mengatakan bahwa pengguna barang / jasa adalah kepalakantor/satuan kerja/pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran daerah /pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawabatas pelaksaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup unit kerja /proyek tertentu dan pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwa pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi,fisik, keuangan danfungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakanhanya karenahanya melakukan pengecekan secara tekhnis

SAlJI GUNU MAKSMUR ABADIdengan direkturnya LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAA dengannilai kontrak Rp. 6.820.000.000.00, (Enam miliyar delapan ratusdua puluh juta rupiah);Bahwa dalam laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dari pihakkonsultan pengawas dan kontraktor pelaksana membuat laporanhasil pekerjaan di buat selesai (Peogress) 100 %;Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk proyekrehab total patung lembuswana adalah SURAIYANSYAH;Bahwa sumber dana untuk kegiatan rehab patung lembuswanaadalah

Marpuah binti Turmi, Kasniti binti Turmi, dan Karwiti bintiTurmi yang selanjutnya oleh Karwiti binti Turmi diberikan/diatasnamakankepada anaknya yaitu TERGUGAT (Tergugat) selaku anak dari iobu Karwitidengan bapak Udin; Bahwa, sehingga perlu dibuatkan akta peralihnan hak secara formalitasyaitu melalui Akta Jual Beli, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor616/2013 Tanggal 30 Desember 2013, sehingga Akta Jual Beli tersebutsifatnya hanyalah Tekhnis Administratif saja untuk memudahkan tekhnistertib administrasi

Tergugat Rekonpensi hendaknya biaslebih cermat dalam membaca dan memahami makna dari pasal perpasal yang menguraikan tentang harta bersama secara utuhmenyeluruh, agar tidak berfikiran picik serta terhindar dariperbuatan pengelabuhan hokum dan tipu muslihat seperti yangdisampaikan Tergugat Rekonpensi.Pasal 1 huruf f itu berbicara mengenai pengertian harta bersamasecara umum, untuk lebih rinci, tegas dan tekhnis tertuang padapasal demi pasal sebagaimana telah disampaikan PenggugatRekonpensi pada Jawa

tokoobat dilarang menerima atau melayani resep dokterkarena penanggung jJjawab toko obat adalah seorangAsisten Apoteker bukan Apoteker;> Bahwa terhadap terdakwa yang hanya memiliki latarbelakang pendidikan lulusan SMA tidak memiliki latarbelakang pendidikan kefarmasian dengan sendirinyatidak memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaankefarmasian, sedangkan yang memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasianhanyalah tenaga kefarmasian yang terdiri atasApoteker clan Tenaga Tekhnis

Bahwa tidak tercapainya target penjualan kartu voucher isi ulang jugadisampaikan oleh Saksi Fakta dibawah sumpah yang diajukan olehTermohon Kasasi, Rudi Hartono Kurniawan dari Yayasan OlaragawanIndonesia yang dalam kesaksiannya yang dikutip dalam halaman 21 dariputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga No. 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara lain menyatakan sebagai berikut:Bahwa kontrak MOU antara tekhnis PT. Prima Jaya Indonesia denganPT.