Ditemukan 4307 data
32 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Juridis materil ruang lingkup kasus tersebut diatas murni tundukkepada Hukum Perdata, sebab Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :050/17/BW/2005.tertanggal 30 Nopember 2005.sumber hukumnya adalah HukumPerdata/Bukan Hukum Pidana ;Dengan demikian secara Juridis formil dan Juridis materiel Peradilan Pidanaterlalu dini/Premateur dan bahkan tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutusperkara ini, melainkan yang tepat memeriksa, mengadili dan memutuskan adalahperadilan perdata ;Dengan demikain
58 — 36
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, alat bukti TK.1aslinya dibenarkan oleh Penggugat, demikain juga dengan bukti Tk.3dicocokkan dengan aslinya dan diakui isinya dan adanya bukti tersebut olehPenggugat, sedangkan bukti T2, TK.4 dan TK 5 tidak dapat dicocokkan denganaslinya, namun isinya diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat, sehinggapembuktian terhadap obyek tersebut saling mendukung dengan dalildalil yangdidalilkan, maka alat bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa (dua) orang saksi
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
250 — 160
Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak samasekali dapat menjelaskan keterkaitannya perbuatanWAIP merupakan untuk kepentingan TERGUGAT IIsecara pribadi, maka dengan demikian gugatan yangmenggambarkan bahwa perbuatan PMH olehTERGUGAT II merupakan satu kesatuan denganperbuatan PMH oleh TERGUGAT dan /atau TURUTTERGUGAT, maka dengan demikain penggabunganbeberapa subjek hukum dalam satu PMH yang samanamun tanpa keterkaitan, maka akan mengakibatkangugatan aquo menjadi tidak jelas maksud dantujuannya ;6.
perjanjian padaOBYEK GUGATAN tersebut, kalaupun menandatangai akte tersebut, makadalam posisi & kedudukan secara hukum sebagai Direksi dari badan hukumpada perseroan pada akte tersebut, Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak samasekali dapat menjelaskan keterkaitannya perbuatan WAIP merupakan untukkepentingan TERGUGAT Il secara pribadi, maka dengan demikian gugatanyang menggambarkan bahwa perbuatan PMH oleh TERGUGAT II merupakansatu kesatuan dengan perbuatan PMH oleh TERGUGAT dan /atau TURUTTERGUGAT, maka dengan demikain
Terbanding/Tergugat II : INSINYUR HAJI MUHAMMAD SYAIFUL
Terbanding/Tergugat I : BAMBANG SUPRIH EDI
Terbanding/Turut Tergugat X : Direktorat Jendra Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PT.BANK Tabungan Negara Cabang Cimahi
Terbanding/Turut Tergugat VI : Notaris Netty Maria Machdar.,SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris Lila Awalia Batubara.,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI
Terbanding/Turut Tergugat IX : Otoritas Jasa Keuangan OJK khusus Lembaga Pembiyaan
Terbanding/Turut Tergugat VII : Notaris Sugeng Purnawan.,SH
Terbanding/Turut Tergugat V : Notaris Juanita Lestia Rini,SH.M.K.n
Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH Hj DEWI RINI HERLINA SUWARDI SH MH
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT TANAH DENNY RAHMAT SH MKn
132 — 68
.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, sehingga PENGGUGAT selakuDireksi menggangap hutang perseroan atas nama Tuan T Ari Widyantorotidak ada;53)Bahwa dengan demikain berdasarkan uraian uraian diatas, PENGGUGATmemohon kepada Majelis Perkara Aquo menyatakan TERGUGATI danTERGUGATIIterbukti bersalah telah melakukan kebohongan kebohongan, tipu muslihat, dan perbuatan kelicikan kepada PENGGUGATdengan menyembunyikan hutang, yaitu : Akta Perjanjian Pembiayaan No.:343, tertanggal 09 Januari 2015, dibuat oleh
62 — 59
keberatan Penasihat Hukum Terdakwatersebut tidak dapat diterima dan harusditolak.Menimbang.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapibeberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militerdalam Repliknya, dan yang dikemukakan olehTerdakwa dalam DupliknyaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang69Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer padakesimpulannya bersifat menguatkan Tuntutuanyang sebelumnya yang menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sesuai dengan Dakwaan Oditur,demikain
49 — 20
tetapisebelum shabu tersebut Terdakwa serahkan keapda saudara Okori dan saudaraJohan Landlord, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwaditangkap Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu dan pada saatTerdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa tidak bisa menjukan surat ijin untukmemiliki, membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwadalam menerima Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI dengan demikain
67 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
B6, Kota Bandung, bertindak dalam jabatannya tersebutberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2008,oleh karena itu sah mewakili Direksi demikain untuk dan atasnama PT. GOLDEN RAMA EXPRESS, berkedudukan di JalanTanah Abang II Nomor 75, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikuasa kepada H. Dindin S Maolani,.
112 — 21
Dengan demikain, jelas bahwa tanpadisertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek gugatanpelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan;8.
355 — 207
Tuntutan yang demikain patut ditolak karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 1226/K/Sip/1977, tanggal 13 April 1987;Permintaan Penggugat tidak jelas, bahwa dalam gugatannyaPenggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumdengan menuntut permohonan ganti rugi, sedangkan di dalamgugatan tidak jelas Penggugat berperan seperti apa sedangkan didalam petitum tibatiba mengajukan menghukum Tergugat danTergugat Il secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepadaPenggugat sebesar
1.Soendaroe Rachmad
2.Ridho Anomijati A
3.Roswani Ibnu A Djamil
4.Jetty Sri Wijati
5.Eddie Gunadirdja
6.Mastura Gunadirdja
7.Veranita Dwiputri
8.Adji Sunu
9.Siti Julia
10.Mirasanti Martopranoto
11.RNGT Soenarti
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO
2.Drs. MUCHDAN BAKRIE
380 — 367
mejadi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktifsebagaimana disebutkan Pasal 3 angka (1) UU PTUN;Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya dikeluarkanoleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut kewajibannyatetapi ternyata tidak diterbitkan, sehingga menimbulkan kerugianbagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.Bahwa tindakan Tergugat dan/atau Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak menerbitkanSurat Keputusan tentang Pengembalian Girik No. 1730sangatlah merugikan Negara karena dengan demikain
Putusan Nomor 95/G/2021/PTUN.Bdgkarena dengan demikain tanah yang dilepaskan Muchdan Bakriekepada KOPELINDO adalah Tanah Milik Negara dan dikuasai olehNegara karena terkena ketentuan absentee/guntai berdasarkan PP224 dan tidak diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pengembalian Girik C No. 1730 kepada HMT. Bakrie;.
188 — 18
Namun demikain, segala upayamediasi yang ditempuh oleh Penggugat baik ditingkat PemerintahKelurahanan Majapahit maupun Pemerintah Kecamatan Batauga atasklaim Penggugatterhadap tanah objek sengketa a quo, selalu gagal dantidak berhasil untuk mendapatkan titik terang. Hal ini dikarenakanPenggugat tidak dapat menunjukan bukti yang kuat dan meyakinkannamun Pengguguat hanya dapat menunjukan buktibukti yang tidakrelevan dan tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan lokasi objeksengketa;28.
23 — 17
DALAM REKONVENSI:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang bahwa gugatan rekonvensi aquo diajukan padajawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikanuntuk mengajukan tuntutan balik dengan demikain sesuai denganketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat(1) R.Bg, makagugatan/rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, makakedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat
80 — 9
danInformasi Harga Pasar itu telah pula disetujui dandisepakati oleh Panitia sebagai salah satu komponenuntuk menaksir harga sebagaimana dituangkan dalamBerita Acara Musyawarah Ganti rugi tanah tertanggal15 Mei 2007 dan Penetapan Besarnya ganti kerugiantertanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani olehterdakwa, maka dengan demikian perbuatan terdakwaselaku sekretaris Panitia telah dapat dikwalifisirmelakukan perbuatan menyalahgunakan kewenanganyang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.Dengan demikain
90 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
inimajelis hakim dalam putusan tidak cukupmempertimbangkan semua faktor yang meliputifakta dan keadaan keadaan yaitu tidakmempertimbangkan semua faktor yangberhubungan dengan unsurunsur pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 Undangundang Nomor 3 Tahun199 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001, selain ituMajelis hakim hanya mempertimbangkankeadaan pribadi para Terdakwa tanpamempertimbangkan akibat dari sifat tindak pidanakorupsi dan caracara para Terdakwa melakukanperbuatannya, dengan demikain
1.CATUR RIANITA D, SH
2.ISWAN NOOR,SH
Terdakwa:
1.Drs. LAMBERTUS TODO Alias BAPAK ARI
2.DANIEL BATA, SH Alias DAN BATA
3.BONEFASIUS DEDO Alias BAPAK ARI
4.YOHANES DAPPA Alias JON
5.YOHANES DAPPA ORI Alias JON
75 — 15
Unsur seorang pegawai ;Menimbang, bahwa dalam Wetboek van Strafrecht, disebutkan bahwasubyek dari pasal 421 ini adalah Ambtenaar;Menimbang, bahwa Undangundang tidak memberikan pengertianyang baku mengenai Ambtenar, namun Kitab Undangundang Hukum Pidanadalam pasal 92 telah memberikan perluasan makna Ambtenar yaitu denganpenjelasan sebagai berikut: Pasal 92 ayat (1): Yang masuk sebutan ambtenaar (pegawal) yaitusekalian orang yang dipilin menurut pilihan yang sudah diadakanmenurut undangundang umum, demikain
83 — 21
Daimah Dg.Nisompa, karenanya akte jual beli tersebut dibuat dihadapan seorangPPAT, maka mengenai batas sebelah menyebelah harus ditulis secara jelasdan benar, harus bermaterai dan para saksi harus bertanda tangan, namunkenyataannya dalam akte jual beli tersebut tidak demikain halnya,merugikan penggugat segaligus dapat dibatalkan ;. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2001 terdapat akte jual beli No. 128/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 antara almarhum Hj.
69 — 70
Slamet Bagio yangdiperoleh terdakwa tersebut berasal dari orang yang tidak jelas, padahal dalamdakwaan kami tidak menyebutkan uraian fakta yang demikain, disinilah letakketidak cermatan Penasehat hukum terdakwa sebagaimana yang kami maksud,dimana secara jelas dan terang telah disebutkan dalam uraian surat dakwaanbahwa perolehan Sertifikat An.
859 — 524
milik Penggugat, karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan olehPenggugat maka harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum 12gugatan yang meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa( dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah)per hari setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, menurutpendapat Majelis Hakim karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum makaharus dinyatkan ditolak ;Menimbang, bahwa demikain
Terbanding/Penggugat I : RAHIMAH BOLING BLEGUR
Terbanding/Penggugat II : DEDY ARYSMAN BOLING, SH
Terbanding/Penggugat III : DENY EMERSON BOLING
Terbanding/Penggugat IV : JEFRY ALEXANDER BOLING
Terbanding/Penggugat V : RUDY HERMANTO BOLING
Terbanding/Penggugat VI : OSLER IMANUEL BOLING
Terbanding/Penggugat VII : STENLY ADIPUTRA BOLING
Terbanding/Penggugat VIII : ILHAM, S.Pi
183 — 65
Di dasarkan pada Dengan dalil dalilGugatan a quo yang penuh dengan rekayasa, serta di dasarkanpada surat Pernyataan palsu tanggal 5 april 2015 untuk mengelabuiMajelis Hakim pada PTUN Kupang. demikain maka Putusan PTUNKupang dengan Nomor 10/G/2015/PTUNKPG, tanggal 05 Oktober2015 tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat terhadapPenggugat Rekonvensi.Menyatakan hukum bahwatanpa dasar yang jelas Alm.
H. TAJANG BIN CAMBANG
Termohon:
Hj. RAHMAWATI alias Hj.RAHE Binti NURUNG
43 — 26
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2019/PA BIk.yang ditempuh Pemohon dan Termohon saat itu telah memenuhi syaratsah dan rukun Nikah sesuai Hukum Islam yakni ada wali Nikah, adasaksisaksi, dinikahkan oleh Imam Nikah kelurahan saat itu serta Maharyang disepakati bersama tetap pada mahar pernikahan semula dantidakada penghalang bagi keduanya untuk menikah mengingat Pemohondan Termohon belum terikat pernikahan pihak manapun, sehinggadengan demikain dalil Termohon pada poin 7, poin 7.1, dan poin 7.2 inisangat patut