,tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-samasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan primair ;2.

orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurdari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana diuraikan diatasselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikianperbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepadanya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:Dakwaan Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusundalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkanDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

BIN ABDUL MUIS, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah menderita kerugiansebesar Rp. 672.890.710, (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratussembilan puluh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah) atau setidak tidaknya dalamjumlah terSebut; 22222222222 2n 2 oe nnn n een enonn Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Bahwa ia Terdakwa IRWAN M.

TANIGAU, SE., tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair; 2. Menyatakan Terdakwa IRWAN M.

TANIGAU, S.E. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) keL KUHP dalam~ dakwaan kesatu primair ;2. Membebaskan Terdakwa IRWAN M. TANIGAU, S.E daridakwaan kesatu primair tersebut;3.

KADER (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b.

(tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta duaratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b. Ayat (2), Ayat (3) UndangUndang R.Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang R.I Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

KADER (Alm) oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukantindak pidana dengan bentuk dakwaan Kombinasi (SubsidairitasAlternative)sebagai berikut ;DAKWAAN PERTAMAPRIMAIR ;Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufb ayat (2),ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR ;Didakwa Melanggar Pasal 3 jo.

KADER (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut diatas,tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b. Ayat (2), Ayat(3) UndangUndang R.

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2022 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

,M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair

Menyatakan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2.

memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi ;Telah mendengar keterangan terdakwa ;Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangmemutuskan sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Primair.Membebaskan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH dari Dakwaan Primair tersebutMenyatakan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;17SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH selaku Direktur PerusahaanDaerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/177/2007 Tanggal 22 Januari

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang

Menyatakan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Membebaskan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH dari Dakwaan Primair

1. Menyatakan terdakwa H.AGUNG S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 2.

Daerah Kabupaten Pemalang dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah AnekaUsaha (PDAU) Kabupaten Pemalang dirugikan kurang lebih sebesar Rp.816.003.235,00 (delapan ratus enam belas juta tiga ribu dua ratus figa puluh limarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa TengahNomor : LHAI2451/PW1 1/5/2011 tanggal 31 Mei2011.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat

(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Subsidair :Bahwa Terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH selaku Direktur PerusahaanDaerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/177/2007 Tanggal 22 Januari 2007periode

Menyatakan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH tidak terbuki secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) hurufa, b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Primair. 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umumtersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 2 Maret 2012 Nomor 71/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. telah menjatuhkanHal.23 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Tk Menyatakan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1)

Menyatakan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 TahunHal.36 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Ayo ppv pomian).Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidanganTindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan sebagai berikut :PERTAMA :Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b (2), dan (3) UndangUndang Nomor31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupSi.ATAU:KEDUA :Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKoruPSi.Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksisaksi,Keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambilpersesuaian kemudian dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukandalam perkara ini diperoleh fakta hukum yang memenuhi unsur dari pasalyang didakwakan, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan tindakpidana korupsi dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b (2), dan(3) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal denganperbuatannya dan / atau penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memperhatikan,Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

2 ayat (1)jo.

Menyatakan Terdakwa HIJRAH SAPUTRA binSAIFUDDIN secara sah dan menyakinkan menurut hukum tidak bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primairJaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Putusan No. 1231 K/Pid.Sus/2019miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilanpuluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sesuai hasilpenghitungan kerugian keuangan negara/daerah dari InspektoratPemerintah Kabupaten Aceh Timur tanggal 11 April 2078,sehingga memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsisebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Perjalanan Dinas(SPPD) dan Sekretaris Daerah, yang bersifatkhusus dilaporkan kepada Gubernur SulawesiTenggara melalui Sekretaris Daerah;Perbuatan terdakwa LEONARD PINGAK tersebut di atas,telah memperkara diri sendiri, orang lain atau suatuKorporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq.Pemerintah Daerah Propvinsi Sulawesi Tenggara sebesarRp. 26.500.000, (Dua puluh enam juta lima ratus riburupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor.20 Tahun 2001 tentang perubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa LEONARD PINGAK selaku AnggotaDPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa bhaktitahun 1999 s/d tahun 2004 berdasarkan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.541115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang peresmianpengangkatan dan

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kelirudalam pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan16hukumnya telah merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 UUTPK, padahal dakwaan = yangdidakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaanSubsidair pasal 3 jo pasal 18 UUTPK, sehinggapertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertamadalam putusannya harus dibatalkan;3.

Hino Biohanis dkk. sebagaimanaterurai dalam dakwaan tersebut diatas;Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa/PenasihatHukum Terdakwa tentang Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan dan memutus dakwaan pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UUTPK., hal itu tidak membawa suatu akibathukum bagi Terdakwa, karena Majelis Hakim TingkatPertama dalam putusannya telah membebaskan' Terdakwadari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UUTPKtersebut;Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa/PenasihatHukum Terdakwa tentang

1. Menyatakan Terdakwa Muhiddin, S.Ag tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhiddin, S.Ag terbukti secara

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah oleh UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke1le KUHP.

;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas (Primair Subsidair), yaitu Primair Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah olehUU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kele KUHP, Subsidair Pasal3 jo Pasal 18 ayat

(1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Republik Indonesia Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh UU RINo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secarasubsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999

dengan pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah oleh UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

ADI DWIJANTORO Bin SAMIRAN ADI WARDOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu

ADI DWIJANTORO Bin SAMIRAN ADIWARDOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa harusdibebaskan

ADI DWIJANTORO Bin SAMIRAN ADIWARDOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakHalaman 58, Putusan No. 79/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smq.wo>onPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana

ABDUL WAHAB RAIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;