• Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;

  MENETAPKAN

  1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;<

• Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berdomisili atau beralamat di Surabaya maka gugatan Penggugat tidak sesuai dengan pasal 3 ayat 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang gugatan Sederhana

  Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

• Menimbang, bahwa pada (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana, hal mana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma tersebut;

  Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan di Pasal 3 dan Pasal 4 (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang

  Perubahan atas Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

  Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (3) (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan :

  1. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana

  berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 4 Ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan :

(3a) Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggalatau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk

Persero) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Padang yang beralamat di Padang yang secara jelas bukan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dan Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret gugatan Penggugat dalam register perkara perdata gugatan sederhana;`

Menimbang, bahwa oleh karena itu juga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dan sisa dari panjar biaya perkara gugatan Penggugat tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (3), 4 Ayat (3a), Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA

• Menimbang, bahwa perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah mengatur tentang Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu pada BAB III tentang HUKUM ACARA dan TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA Pasal 5 Ayat (2) huruf b. Tentang Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana dan d.

  Apa yang menjadi petitum (tuntutan);

  Menimbangbahwa didalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 4 Ayat (1) berbunyi, Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan tergugat yang masing-masing tidakboleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentinganhukum

  objek gugatan adalah berupa uang sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta Rupiah);

  Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatana quo, hakim berpendapat gugatan tersebut mengandung catat formal (Prosesuale formal) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

  Mengingat, ketentuan Pasal 4 PERMA

• didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 Desember 2021 di bawah Register Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Tnn, maka Pengadilan akan memperhatikan tentang hal-hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

  Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, Bab III mengatur Tentang Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana;

  Menimbang bahwa di dalam pasal 5 ayat 2 Perma

  Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap isi dan materi gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas dasar perjanjian pembiayaan gadai kendaraan antara Penggugat dan Tergugat yaitu kendaraan bermotor roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max STD PU 1.3 MT atas nama Penggugat yang telah dilakukan pengambilan paksa kendaraan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;

  Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat 2 Perma

  Penggugat;

  Menimbang, bahwa mengingat asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan dihubungkan segala uraian tersebut maka Hakim menilai gugatan penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka perlu memerintahkan Panitera yang dalam hal ini Panitera Pengadilan Negeri Tondano, untuk mencoret perkaraa-quodalam register perkara dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah;

  Mengingat, Pasal 11 ayat (2) dan (3) Perma

  Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, serta ketentuan undang undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

  M E N E T A P K A N :

  1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
  2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No.20/Pdt.G.S/2021/PN Tnn dalam register perkara;
  3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

• Sumber Langon RT002/ RW008 Slawu, Patrang, NIK 3509201403690003, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

  Pengadilan Negeri tersebut;

  Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara

  Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada pasal 1 angka 1 menyebutkan penyelesaian gugatan sederhana adalah tata

Menimbang bahwa dengan tidak dirumuskannya petitum/ Tuntutan dari Penggugat secara tersendiri, hal tersebut membuat tata cara dan pembuktian dalam perkara ini menjadi rancu karena tidak disebutkannya Petitum atau Tuntutan Penggugat secara tersendiri, sehingga Pengadilan tidak dapat mempertimbangkan apa yang sebenarnya menjadi Tuntutan dari Penggugat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang harusnya perkara ini diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya mudah, sehingga Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat bukanlah gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan mencoret perkara nomor 5/Pdt.GS/2020/PN Jmr dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukanlah Gugatan Sederhana ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jmr dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalikan sisa biaya panjar perkara kepada

• Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Perma Gugatan Sederhana) di Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menentukani bahwa Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut dan selanjutnya Hakim menilai sederhana atau tidaknya

  pembuktian perkara tersebut;

  Menimbang, bahwa Pasal 3 Perma Gugatan Sederhana menentukan:

  (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

  (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

  a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di

  dalam peraturan perundang-undangan; atau

  b. sengketa hak atas tanah;

  Menimbang, bahwa Pasal 4 Perma Gugatan Sederhana menentukan:

  (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

  (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;

  (3) Penggugat

  , kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

  (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

  Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kini akan dipertimbangkan apakah materi gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma

  Yos Sudarso No. 85, Sunter Jaya-Tanjung Priok, Jakarta Utara-DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Perma Gugatan Sederhana), pada dasarnya menghendaki agar proses penyelesaian perkara yang diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana, diajukan dan

• Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya dalam penetapan ini disebut Perma Gugatan Sederhana), diatur bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00

  (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

  Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perma Gugatan Sederhana, diatur bahwa Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

  Menimbang, setelah membaca materi gugatan Penggugat, bahwa di dalam petitum Penggugat nomor 2 yaitu untuk menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat.

  , oleh karena itu memerlukan pembuktian lebih lanjut dan mendalam berdasarkan aturan-aturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sementara perjanjian tersebut menurut posita Penggugat juga dibuat secara lisan, sehingga Hakim menilai pembuktian terkait posita dan petitum gugatan tersebut dalam perkara ini tidaklah sederhana;

  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perma

• >(1.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah ditentukan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

  (1.6) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA

  angka 5 dapat diketahui bahwa Penggugat menuntut nilai ganti kerugian materil sebesar Rp10.900.200.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus juta dua ratus ribu rupiah);

  (1.8) Menimbang bahwa gugatan ini yang salah satu petitumnya seperti tersebut di atas telah didaftarkan dalam register gugatan sederhana, maka batas nilai gugatan materil dalam gugatan sederhana di perkara a quo sudah tentu melanggar ketentuan yang telah diatur secara limitatif pada Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA

  No. 4 tahun 2019 tersebut, sehingga pengajuan gugatan sederhana ini oleh pihak Penggugat tidak memenuhi serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

  (1.9) Menimbang bahwa oleh karena syarat batas nilai gugatan materil dalam perkara ini telah melebihi batas yang ditentukan PERMA No. 4 tahun 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dengan jaminan / agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 35 atas nama Nurjana Mohamad, yang dokumen asli SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

  Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma

  mempersulit pihak Bank dalam proses lelang karena apabila dikemudian hari Debitur wanprestasi harus dibuat dalam bentuk Hak Tanggungan untuk dapat diajukan proses lelang;

  Menimbang, bahwa posita gugatan tersebut berkaitan erat dengan petitum angka 3 dengan melibatkan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

  Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) PERMA

  Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi : Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah ;

  Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat dan petitum angka 3 dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian

  dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tersebut sebagaimana telah diubah dengan PERMA

  Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;

  Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

  bahwa antara Penggugat dan Tergugat memilikihubungan hukum perjanjian hutang piutang sebesar Rp. 200.000.000, (duaratusjuta rupiah) dengan jaminan / agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunandengan bukti kepemilikan SHM No 35 atas nama Nurjana Mohamad, yangdokumen asli SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamanlunas;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015sebagaimana telah diubah dengan Perma

  Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhanayang berbunyi : Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hakatas tanah ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat dan petitumangka 3 dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 4 Tahun2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapatbahwa

  tanah yangberujung pada tidak mudahnya perkara dimaksud;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakimberpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhanasebagaimana perkara a quo karena untuk melakukan lelang dengan perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memerlukan prosesHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 28/Padt.G.S/2019/PN Gtoyang rumit dan melibatkan pihak lain yaitu KPKNL untuk tunduk patuh terhadapputusan ini, sementara dalam Perma

  atau nonexecutable (tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatanPenggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori GugatanSederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah AgungNomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana, olehkarenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tersebut sebagaimana telah diubahdengan PERMA

  Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian GugatanSederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan untuk menyatakanbahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubahdengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian

• hutang piutang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah) dengan jaminan / agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 30 atas nama Verawati Basir Aksara, yang dokumen asli SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

  Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma

  ataupun di waarmeking oleh Notaris, halmana akan mempersulit pihak Bank dalam proses lelang karena apabila dikemudian hari Debitur wanprestasi harus dibuat dalam bentuk Hak Tanggungan untuk dapat diajukan proses lelang;

  Menimbang, bahwa posita gugatan tersebut berkaitan erat dengan petitum angka 3 dengan melibatkan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

  Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) PERMA

  Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi : Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah ;

  Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat dan petitum angka 3 dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata

  tanah yang berujung pada tidak mudahnya perkara dimaksud;

  Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana perkara a quo karena untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memerlukan proses yang rumit dan melibatkan pihak lain yaitu KPKNL untuk tunduk patuh terhadap putusan ini, sementara dalam Perma

  tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tersebut sebagaimana telah diubah dengan PERMA

  dan Tergugat memilikihubungan hukum perjanjian hutang piutang sebesar Rp. 125.000.000, (Seratusduapuluh lima juta rupiah) dengan jaminan / agunan berupa sebidang tanahdan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 30 atas nama VerawatiBasir Aksara, yang dokumen asli SHM tersebut disimpan pada Penggugat sampaidengan pinjaman lunas;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015sebagaimana telah diubah dengan Perma

  Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhanayang berbunyi : Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hakatas tanah ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat dan petitumangka 3 dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf (6) PERMA Nomor 4 Tahun2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapatbahwa

  didalamnya dapat mengandung potensi sengketa hak atas tanah yangberujung pada tidak mudahnya perkara dimaksud;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakimberpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhanasebagaimana perkara a quo karena untuk melakukan lelang dengan perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memerlukan prosesyang rumit dan melibatkan pihak lain yaitu KPKNL untuk tunduk patuh terhadapputusan ini, Sementara dalam Perma

  atau nonexecutable (tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatanPenggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori GugatanSederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah AgungNomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana, olehkarenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tersebut sebagaimana telah diubahdengan PERMA

  Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian GugatanSederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan untuk menyatakanbahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubahdengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian

• M E N G A D I L I :

  1. Menyatakan Terdakwa ERVIN TRI SUSANTO Alias GEBOL Bin Alm.JUMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana Pengerusakan Ringan sebagaimana diatur didalam Pasal 407 KUHP sesuai dengan Pasal 1 Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring);
  2. Menjatuhkan pidana kepada ERVIN TRI SUSANTO Alias GEBOL Bin Alm.JUMARI dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000,00 (dua

• DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

  Pengadilan Negeri tersebut;----------------------------------------------------------------------

  • Telah membaca surat perdamain tersebut di atas;-----------------------------------
  • Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----------------------------

  Mengingat, Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain

  menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuanperdamaian terSebut; 022222 en nn nn nen n nnn ence nnn en nen en een nnneeKemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagaiberikut: 222 nono nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn neePUTUSANNomor 8 /Pdt.GS/2018/ PN Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut; 220002 20 22 nn nnen nnne Telah membaca surat perdamain tersebut di atas;e Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat, Pasal 130 HIR dan Perma

• Menimbang, bahwaberdasarkan pasal 4 ayat 4 Perma nomor 4 tahun 2019 pada perkara gugatan sederhana prinsipal wajib hadir dalam setiap dipersidangan, sedangkan penggugat adalah PT yang telah dilikuidasi maka Penggugat akan sulit untuk menentukan prinsipal Penggugat untuk memenuhi kewajiban hadir dipersidangan.

  Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

• Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanatersebut, su8dah jelas dinyatakan bahwa, dalam proses pem,eriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi.... dst sehingga jelas bahwa petiutm Penghgugat yang dalam Provisi : agar menerimapermohonan Provisi Penggugat seluruhnya bukanlah termasuk dalam katregori gugatan sederhana;

  Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim

• Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana sebagai diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, karena pembuktiannya yang tidak sederhana, maka gugatan tersebut tidak bisa di ajukan dengan gugatan sederhana.

• Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan/gugatan sederhana tertanggal, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 1 Oktober 2021, dalam Register Nomor 64/Pdt.G.S/2021/PN Bta, maka Pengadilan akan mempedomani tentang hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA 2 Tahun 2015) Jo.

  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA 4 Tahun 2019);

  Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, dalam BAB III mengatur tentang Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana;

  Menimbang, bahwa didalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 dinyatakan bahwa tahapan Penyelesaian

  Sederhana, maka Hakim mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa Gugatan bukan Gugatan Sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

  Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi gugatan dari Penggugat dalam perkaraa quo, maka hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah surat gugatan telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ruang lingkup gugatan sederhana;

  Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 PERMA

  4 Tahun 2019 ditentukan bahwa penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan meteriil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

  Menimbang, selanjutnya didalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 4 Tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :

  1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum

  atas tanah karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Penggugat adalah pemilik atau pembeli yang sah atas objek perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menuntut Tergugat untuk melakukan proses balik nama atas sertifikat hak milik tersebut di atas, yang mana Hakim menilai bahwa pembuktian tersebut tidaklah bersifat sederhana;

  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 Jo Pasal 3 PERMA

• tentang Perseroan Terbatas menyebutkan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, sehingga dalam hal ini yang seharusnya mengajukan gugatan adalah seorang direktur;

• Bahwa kuasa hukum Penggugat berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,berdasarkan pasal 4 ayat 3a perma

  institusi Penggugat;

• Bahwa Penggugat tidak melampirkan bukti permulaan yang telah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sebagaimana pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana menyebutkan Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana
• Bahwa dalam gugatan penggugat didapati adanya tuntutan provisi, sebagaimana Pasal 17 Perma

  Bahwa dalam gugatan penggugat didapati adanya tuntutan provisi,sebagaimana Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata caraPenyelesaian gugatan sederhana yang menyatakan dalam Prosespemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat di ajukan tuntutan provisi,eksepsi, rekonvensi, intervensi replik, duplik atau kesimpulan;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo,hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

• Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pasal 6 ayat 2 Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelasaian gugatan sederhana yang pada pokoknya menyatakan Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasai dan setelah Hakim memeriksa ternyata bukti-bukti surat yang dilampirkan belum ada yang dilegalisasi sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat selain itu sesuai dengan Pasal 46 ayat 1 huruf c undang-undang Nomor 8 Tahun

• Nomor 31/Pdt.G.S/2019/PN Amr

  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

  Pengadilan Negeri tersebut;

  Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

  Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

  Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA