Ditemukan 4269 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tempat tampur tedius tempel tompul tembus tempuk tempis tempua tempui tempos tempur tempuh tampus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 14-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Data Alias Darta
217 — 75
  • Bahwa Terdakwa DATA alias DARTApada kurun waktu sesuai tempus delicti antara bulan Juni 2017 sampai denganbulan Pebruari 2018 tidak memiliki jabatan sebagai Pegawai Negeri atauPenyelenggra Negara baik di dalam maupun diluar lingkungan PemerintahKabupaten Subang.Halaman 175 dari 241 halaman Putusan Nomor 60/Pid.SusTPkK/2018/PN BdgMenimbang, bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negaradalam Dakwaan Pertama ini dirumuskan sebagai satu kesatuan dalam suatubentuk penyertaan (dee/neming) antara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
1049 — 502 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SPS2)pada saat tempus kejadian perkara) dapat dimintaipertanggungjawaban secara pidana, karena dalam hukumperseroan yang menjalankan pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan adalah direksi dalam hal ini direkturPT. Surya Panen Subur (PT. SPS2). Direktur berwenangmenjalankan pengurusan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS2) sesuai dengan kebijakannya. Konsekuensiyuridisnya adalah direktur bertanggung jawab atasHal. 203 dari 302 hal.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
398 — 46
  • selesaikan dulu perdatanya kalau tidak sesuai perdatanyabaru bisa masuk ke pidana; Bahwa dalam konteks upaya perbuatan, tindakan seseorang yangmemang di legitimasi oleh hukum perdata atau hukum perusahaan makaini harus maka PMH diselesikan seluruhnya dalam domain bidang ini,misalnya perdata ketika ganti rugi, gugatan telah di lakukan, maka sudahselesai disitu tidak ada kerugian, kecuali memang tidak ada upaya gantirugi atau administrasi tidak selesai baru bisa masuk ke pidana disitu,karena dalam hal ini tempus
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 15/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 19 September 2016 — AHMAD SUBANDI, ST Bin KUSNA JUNAWI
131 — 32
  • denganAddendum dan dapat merugikan kKeuangan negara, maka perbuatan Terdakwa Ir.DARUSMAN, MT Bin CIK DAMIT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapatdisangkakan Tindak Pidana Korupsi memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatukoorporasi yang melawan hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangundangTindak Pidana Korupsi atau perobuatan tersebut merupakan menyalahgunakankewenangan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 UndangundangTindak Pidana Korupsi.Bahwa ahli menjelaskan Tindak pidana selalu ada tempus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
167 — 31
  • Dalam masalah yang sama, dalam konteks waktu,tempus atau lokasi berbeda, maka kita akan menemukankekhasankekhasan ada faktorfaktor x, oleh karena itu faktorfaktor x kita ambil contoh misalnya dalam persidangan kemarenyakni seorang pejabat yang kemudian menetapkan RAB dan tidakmensurvei harga pasar, karena baru saja di mutasi jadi diamengambil alin kewenangan itu di tengah jalan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045 K/PID.SUS/2014
Tanggal 18 Agustus 2014 — Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA Bin M. DAUD
98 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Samsul Rizal M.Eng;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti juga keliru dan melampauiwewenangnya dan bertentangan dengan pasal 143 ayat (2) subb. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dantempat tindak pidana dilakukan, yang menjadi masalah dalampertimbangan hukum Judex Facti adalah menyangkut tempusdelicti atau waktu yang dianggap terjadi suatu tindak pidanaMajelis Hakim seharusnya terikat dengan tempus delicti agartidak terjadi kesewenangwenangan
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Putus : 03-05-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt
Tanggal 3 Mei 2018 — Thio Rahardjo Alias Thio Woengim Alias Thio Woen Kim
411 — 164
  • bukti permulaan yang cukupterjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal,penyidik menggabungkan penyelidikan tindak pidana asal denganpenyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang danharusmemberitahukan kepada PPATK;Bahwa PPATK penyelidik keuangan dan hasil analisa wajibdilaporkan ke PPATK, konsekwensi hukum manakala tidak adaLaporan Hasil Analisa dari PPATK, bahwa didalam pemahamanSurat Dakwaan terkait dengan identitas dapat dibatalkan sedangkanbatal demi hukum terkait dengan locus dan tempus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
2218 — 1909 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diatas penggabungan tindakpidana asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak secara tegasdibatasi oleh waktu Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi sejakdan sampai kapan tindak pidana tersebut dilakukan, maka tidak adahalangan bagi Penyidik KPK untuk melakukan penyidikan terhadapTindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi sebelum UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 diberlakukan.Bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untukmelakukan penyidikan dan penuntutan perkara Tindak Pidana PencucianUang yang tempus
    Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur "diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" telah terpenuhi dan adadalam perbuatan Terdakwa:Kesimpulan Pengadilan Tipikor tersebut diatas yang serta mertamenyatakan "harta kekayaan yang ditempatkan dengan cara mentransferdan melakukan pembayaran secara berulang kali antara Oktober 2010 s.d.September 2013 apabila dilihat dari waktunya (tempus delictie) dan kejadian(locus delictie)
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
181 — 33
  • Dalam masalah yangsama, dalam konteks waktu, tempus atau lokasi berbeda, maka kitaakan menemukan kekhasankekhasan ada faktorfaktor x, olehkarena itu faktorfaktor x kita ambil contoh misalnya dalampersidangan kemaren yakni seorang pejabat yang kemudianmenetapkan RAB dan tidak mensurvei harga pasar, karena baru sajadi mutasi jadi dia mengambil alih kewenangan itu di tengah jalan.Masa ini tidak cukup bagi dia untuk melaksanakan ketentuanundangundang, kalau kita melihat level of duty dia punyakewenangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
239 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagai contoh dalam hal ini JudexFacti mempertimbangkan fotofoto kegiatan Terdakwa MochtarMohamad sebagai suatu hal yang pasti benar, padahal dalam halini fotofoto tersebut dapat dipertanyakan kapan kejadiannya danapakah saat foto dibuat tersebut relevan dengan tempus delictikejadian perkara yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum.Keberatan demikian ini pernah diungkapkan oleh Penuntut Umumdalam persidangan, namun Majelis Hakim tidak menganggapipermintaan Penuntut Umum tersebut dengan menggali
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 198/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2016 — AGUS SUPRIATNA, S.Pd Bin ENUNG (Alm)
89 — 16
  • Bahwa baik pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua menurutPenasehat Hukum Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah menuruthukum;Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat HukumTerdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidakdisusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yangdidakwakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat dakwaan telahdiuraikan secara jelas mengenai perbuatan pidana yang didakwakan, demikianjuga mengenai waktu (tempus delictie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/PID.SUS/2015
Tanggal 26 Februari 2015 — MARKUS SURYAWAN, DKK
493 — 425 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, konstruksi peristiwa hukum yangdibangun oleh Judex Facti Tingkat Pertama, yang dari segi tempus dan locusdelictie dimulai dari "inisiatif saksi Dr. RENE STYAWAN. M.A. Bin MOH.NUH selaku Direktur Keuangan dan Tl PT. Askrindo dan saksi ZULFANLUBIS selaku Kepala Divisi Keuangan Dan Akuntansi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
70 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai Tempus Delicti :Bahwa dengan adanya kalimat Jaksa Penuntut Umum tentang TempusDelicti yang mengatakan pada hari dan tanggal tidak dapatdiketahui secara pasti.......... dst, adalah menunjukkan bahwa JaksaPenuntut Umum tidak mampu untuk menyebutkan dan membuktikansecara terang dan jelas waktu tindak pidana dilakukan (jam, tanggal,hari, bulan, dan tahunnya), sehingga dengan demikian Terdakwa tidakboleh dihukum, karena Undangundang melarang seseorang dihukumdan diadili berdasarkan waktu yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2301 K/PID.SUS/2016
Tanggal 26 Juli 2017 — WAWAN INDRAWAN
257 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebutmembuktikan tidak ada tindakan pelanggaran dalam prosespengadaan tanah dan/atau bangunan Gedung Kantor Bank BJBdi Jalan Gatot Subroto Kavling 93 Jakarta; Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidanganPerjanjian Pengikatan Jual Beli antara Bank BJB dan PT.Comradindo Lintasnusa Perkasa Nomor: 090/PJB/CLPBJB/X1/2012, tidak dilaksanakan oleh pihak Bank BJB sesuaidengan PPJB tersebut, yaitu pihak BJB tidak melakukanpembayaran angsuran ke4, ke5, ke6, ke7, ke8, ke9, ke1dan ke12 tidak selaras dengan tempus
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-04-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 11-11-2011
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 42/Pid.B/2011/PN.TJP
Tanggal 15 September 2011 — HENDRI
93 — 17
  • Dalam Dakwaan tidak disebutkan dengan i pasti kapanterjadinya tindak pidana KORUPSI yang dilakukan oleh TerdakwaHENDRI (Tempus Delictie), sebagaimana terlihat dari SuratDakwaan halaman 6 alinea ke3 dengan kalimat ...bahwa Terdakwa108selanjutnya sekitar awal bulan November tahun 2007 (tanggaldan harinya kapan ?) diajak Sdr.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
415 — 352
  • Maka jika dicermati dengan seksama, pada tempus mengenaiperubahan komposisi Saham pada PTPN VII, maka Gugatan PTPN VIItertanggal 26 September 2014 diajukan setelah PTPN VII dimilikisahamnya oleh Pelawan sebagai Perusahaan Induk (holding company).Berdasarkan dalil demikian, maka sebenarnya Pelawan sudah danseharusnya mengetahui secara pasti tindakan yang diambil oleh PTPNVII melalui Direksinya adalah ikut mewakili kKepentingan Pelawan sebagaiPemegang Saham di PTPN VII..
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
665 — 361
  • KebijaksanaanPerkreditan Bank Bagi Bank Umum No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995 yang telahdihapus dan dibatalkan melalui adanya ketentuan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan DanPelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;Menimbang, bahwa terhadap kedua dalil tersebut di atas, menurut MajelisHakim tidaklah berdasar, karena Penyidik pada Bareskrim Polri lah yangberwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara aquo, karena perbuatanPara Terdakwa tempus
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
777 — 1242
  • tanaman perkebunan dengan luasan skalatertentu tanpa memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana Pasal 105 JoPasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan; Bahwa perusahaan tersebut tidak dapat dipidana karena telah memiliki jjinusaha perkebunan, untuk perluasan tidak termasuk dari jjin awal untukusaha perkebunan; Bahwa untuk menyatakan kesalahan suatu perusahaan perkebunan harusdiperjelas terlebin dahulu kapankan perbuatan yang diduga sebagaiperbuatan pidana tersebut terjadi (tempus
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 23-01-2025 — Putus : 20-02-2025 — Upload : 20-02-2025
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2025 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BUDI SAID Diwakili Oleh : BUDI SAID
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Widya Sihombing, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Handri Dwi Zulianto, SH
224 — 264
  • Barang Bukti Aset nomor B dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Budi Said yaitu :
a) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00165 dengan luas 6.080 m2 perolehan berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2020 (dalam tempus delicti) yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama BUDI SAID
b) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat
Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 03135 dengan luas 6.058 m2 perolehan berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2023 (dalam tempus delicti) yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama BUDI SAID
c) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01413 dengan luas 1.753 m2 perolehan berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2021 (dalam tempus delicti) yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
157 — 103
  • dengannegara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut'.Menimbang bahwa berdasarkan rumusan kerugian keuangannegara tersebut diatas, dapat dijelaskan kerugian keuangan negaraterjadi pada saat (tempus