Ditemukan 4308 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : demikian djemikan demikari demiyatin delikan demikan demikianã darikain
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 11 Juni 2015 — Ir. H.M.SUJASMAN S NONGKE
204 — 24
  • Nilla Suprapto Bin M.O Sudarjo ;Menimbang, bahwa dengan demikain Jaksa Penuntut Umum berlindung kepadaPenetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 77/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg sebabsepengetahuan majelis Hakim apabila sudah ada surat izin penyitaan dari PengadilanNegeri yang bersangkutan dan sudah ada penetapan penyitaan dari pengadilan negeri yangbersangkutan seharusnya dan sewajarnya barang bukti tersebut harus diperlinatkan dipersidangan agar penetapan penyitaan tersebut dihargai oleh pihak Kejaksaan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
DWI INDRIYANI, S.Sos
118 — 50
  • ,untuk mengajukan permintaanpembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPPLS dan menerima sertamenyimpan uang persediaan pada SKDP aquo Dinas Kesehatan KabupatenMelawi namun demikain dalam hal meneliti kelengkapan dokumendokumenpengajuannya Terdakwa DWI INDRIYANI, S.Sos., sebagai bendaharaPengeluaran wajib meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan PPTK danmengembalikan dokumen pendukung kepada PPTK apabila tidak memenuhisyarat bahkan Terdakwa DWI INDRIYANI, S.Sos., selaku bendaharaPengeluaran berhak
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 30-11-2015 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA SERANG Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.Srg
Tanggal 5 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 11
  • Hal ini sesuai dengan Kepres No. 57/1972 dan Keputusan Menteri No.156/P/1972 tanggal 12 Oktober 1972, yang bertujuan untuk mensosialisasikankepada masyarakat pada bulan Oktober 1972 mengenai Penggunaan EjaanBaru.Dengan demikain semua dalildalil Tergugat Satu sampai Tujuh danTurut Tergugat Tiga Puluh Dua jelas penuh rekayasa dan kebohongan untukmenguasi tanah bahagian milik Sapinah Bt. H. Usman secara tidak halal danmelanggar hukum.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-07-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 78/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2013 — - Ir. MS PETRUS MANIK, MM Als MANIK
83 — 358
  • 2010, tanggal dan harinya saksi tidak ingat lagi, ManagerKebun Kwala Sawit meminpin rapat dihadiri oleh saksi dan KDT rayon Sei Serdang (SERASIGINTING) serta seluruh Asisten tanaman Afdeling Afd IX, jadi saat dalam rapat itu, Managermengatakan : UNTUK PENCAPAIAN PERSENTASE BRONDOLAN, BRONDOLAN DIKOORDINIR OLEHSERIKAT PEKERJA dalam artian : supaya brondolan terkumpul masuk ke PKS, maka produksibrondolan di seluruh Afdeling Kebun Kwala Sawit dikelola oleh Pengurus Serikat Pekerja (SPBUNdan SPM) hal demikain
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 27 /PID/Pid. Sus/TPK/2013/PN.DBG.
Tanggal 14 Agustus 2013 — ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMAR SULAEMAN
107 — 41
  • baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang206didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat katadapat yang menyatakankualifikasi unsur formil, dengan demikain
    baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang506didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat katadapat yang menyatakankualifikasi unsur formil, dengan demikain
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 02-10-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 21 Agustus 2018 — 1. Nama lengkap : JOSEPH CALEB PATTINAMA; Tempat lahir : Negeri Oma; Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 07 Agustus 1956; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah; Agama : Kristen Protestan; Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Oma (Raja Oma);
182 — 559
  • Demikain pula Terdakwa IlJULIANUS SEKEWAEL secara sengaja mengambil dana desa tahap sebesarRp.53.000.000, (lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi DEBBIE HAUMAHU selakuBendahara Negeri Oma untuk biaya kegiatan renovasi saluran sosialisasi narkoba danHalaman 227 dari 258 hal Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2017/PN AmbAids, bantuan kepada Pos Yandu, kemah bakti remeja gereja berupa pengadaanAlkitab dan pembentukan Bumdes, dimana kemudian dana desa tahap tersebutdikelola sendiri oleh Terdakwa Il yang penggunaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
370 — 273
  • ditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa kemudian yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalahkehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asaskekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang didasarkan padakebijakan pemerintah, Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat kata dapat yang menyatakan kualifikasiunsur formil, dengan demikain
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1956 — 1703
  • Dengan demikain, mundur secaraadministratif (secara hukum acara) tidak apaapa, yangdilarang mundur adalah hukum~ materil yaitumemidanakan seseorang secara retroaktif itu yangtidak diperbolehkan.Bahwa berkaitan dengan kewenangan KPK untukmelakukan penuntutan terhadap pekara TPPU, tidakterbatas pada kewenangan untuk melakukanpenyidikan TPPU sebagaimana yang secara eksplisitdiatur dalam dalam UU No. 8 Tahun 2010, menurut ahliada 10 (sepuluh) alasan mengapa KPK berwenangmenuntut perkara TPPU tersebut