Purworejo yang menerima mandate;

Purworejo yang menerima mandate;84.1 (satu) bendel Daftar penerimaan uang untuk pembuatan KTA;Halaman 8 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr85.1 (satu) bendel Fotocopy pembayaran sidangsidang;86.1 (Satu) FC transfer ke Bank BCA Norek: 211527778 a.n. R. Toto Santosodari Korwil Lampung;87.1 (Satu) bendel rekening Koran Bank BCA Norek : 4455660077 an.

Purworejo yang menerima mandate;84.1 (Satu) bendel Daftar penerimaan uang untuk pembuatan KTA;85.1 (Satu) bendel Fotocopy pembayaran sidangsidang;86.1 (Satu) FC transfer ke Bank BCA Norek: 211527778 a.n. R. Toto Santosodari Korwil Lampung;87.1 (Satu) bendel rekening Koran Bank BCA Norek : 4455660077 an. R.

Purworejo yang menerima mandate;84)1 (satu) bendel Daftar penerimaan uang untuk pembuatan KTA;85)1 (satu) bendel Fotocopy pembayaran sidangsidang;86)1 (Satu) FC transfer ke Bank BCA Norek: 211527778 a.n. R. Toto Santosodari Korwil Lampung;87)1 (Satu) bendel rekening Koran Bank BCA Norek : 4455660077 an.

Jawaban Kalau dia tidak dikategorikanatau. memiliki kedudukansebagai anggota direksisebagai organ perseroan, tidak mendapatkan mandate Halaman 148 dari 403. Putusan No. 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN.Jkt.Sel No! Pertanyaan / eranJawabandari organ perseroan yangberwenang, mau dalamjobdesk ataupun' di luarjobdesknya, itu adalahtindakan karyawan itusendiri tetapi ditundukkanpula pada pasal 103.33.

Putusan No. 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN.Jkt.Sel No.Pertanyaan /JawabanUraian perusahaan dan menyatakandia mewakili perusahaan danpunya kewenangan, namuntidak ada bukti atau mandate(kuasa) dari direktur maka ituseperti halnya perbuatanbohong. 34.PertanyaanKuasa HukumTerlapor Kalau karyawan tersebutmenggunakan fasilitas emailkantor apakah karyawan bisadianggap mewakiliperusahaan?

Jawaban Kalau dia tidak dikategorikanatau. memiliki kedudukansebagai anggota direksisebagai organ perseroan, tidakmendapatkan mandate dariorgan perseroan yangberwenang, mau dalamjobdesk ataupun di luar Halaman 163 dari 403. Putusan No. 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN.Jkt.Sel Pertanyaan / No. UraianJawabanjobdesknya, itu adalahtindakan karyawan itusendiri tetapi ditundukkan pulapada pasal 103. 33.

FAISSAL MALIK, SH.MH juga berpendapat bahwaberdasarkan pasal 23 ayat (5) undangundang RI tahun 1945 dan undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang kerugian Negara dan undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan undangundang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, mandate yang diberikankepada Lembaga yang tugas dan fungsi sebagai auditor dalam menentukanuntuk menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan(BPK);Bahwa kedua Ahli juga berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitus

Parateeksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT didasarkan atas kuasa mutlak yang diberikan oleh pemilik jaminan (debitur/pihak ketiga) kepadapemegang jaminan (kreditur) dalam bentuk mandate sebagaimana tertuang dalam pasal 2 point ke 6Akta Pemberian Hak TanggunganNomor: 551/2014 tanggal 13 Mei 2014 dan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor: 023/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang keduanyadibuat oleh dan dihadapan Didik Wasis Subekti, S.H., Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah di Kabupaten Magetan, yang berbunyi

sementara,penjabat digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan, misalnya masajabatan sudah habis tetapi pemilihan untuk pengisian jabatan tersebutbelum dilaksanakan, ada kekosongan jabatan, sehingga istilah penjabatadalah untuk pengisian jabatan sementara yang kosong sama sekali, olehkarena itu penjabat gubernur tidak dapat dikatakan gubernur, danmenurut saya tindakantindakan penggunaan kewenangan tidak bisadilakukan;Bahwa penjabat yang memegang jabatan orang lain untuk sementarawaktu disebut kewenangan mandate

pentingnya kuasakhusus untuk mengajukan permohonan atau gugatan dalam proses peradilan adalahuntuk menghindari cacat formil, di mana permohonan atau gugatan yang diajukantersebut akan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima oleh pengadilan atas dasaralasan gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (unauthorized) dalamhal itu.Menimbang, bahwa sebelum membuat dan menandatangani suratpermohonan atau pun gugatan, seorang kuasa yang akan bertindak mewakili pemberikuasa (lastgever, mandate

kepada anaknya yang bernama SangMade Prapta bahwa sekarang Sang Made Prapta yang mengayahang tanahPKD ini Supaya tidak diambil oleh adat, apa tindak tanduk diadat harus ditaati, setelah itu Sang Made Prapta mengatakan kepada Sang Putu Diasa kalausudah begitu permintaan Sang Putu Diasa Saksi terima mandat dari SangPutu Diasa, sampai disana Saksi dengar ceritera dari sang Putu Diasakepada Sang Made Prapta, bahwa Sang Putu Diasa bilang tidak akan lamahidup, kemudian setelah Sang Made Prapta menerima mandate

aturanaturan atau tata cara yang berlaku, misalnya untukmenandatangani kontrak ;Bahwa kontrak Pengadaan Barang/jasa sebagaimana Keppres No, 80 tahun 2003 selalumengandung beberapa aspek yaitu aspek Hukum Administrasi, Hukum Perdata, maupunhukum pidana .Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara maka ada hal penting yang harusdiperhatikan adalah penerapan prinsip kehatihatian;Bahwa pendelegasian kewenangan berdasarkan Tupoksi, secara hierarki merupakansuatu fungsi pengawasan, dimana orang yang memberikan mandate

mempunyai resikountuk mempertanggung jawabkannya, dan dalam hal ada pendelegasian kewenanganmaka yang mempertanggung jawabkannya bisa orang yang menerima mandate ataukeduaduanya (atasannya).

BA Persetujuan warga tersebut ada pada Ketua Tim Redistribusi.Jadi atas dasar hal tersebut, Panitia yang tergabung dalam Tim 7 (KetuaSlamet Katiran, Marji (Saya sendiri), pak Endro busono (Kades), pak Sukirman(Carik), pak Supri Kolak, pak Purnomo Kucing, dan pak Gatot Suyanto;secara keseluruhan mendapatkan mandate untuk melakukan penjualantanah HGU eks Perkebunan Gambaranyar sisa redistribusi. Adapun carapembayaran tanah tersebut hanya diperbolehkan melalui saya selakuBendahara.

Pertimbangan berisi analisis,argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yangmemeriksa perkara, dalam pertimbangan dikemukakan analisis yangjelas berdasarkan undangundang pembuktian:1) Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhisyarat formil dan materiil;2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;3) Dalil gugatapa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak;e Bahwa berdasarkan mandate

Putu Sujana; Bahwa saksi sebagai penata tanah yang diberikan mandate oleh Tergugat untuk menata tanah dan biaya semuanya dikeluarkan oleh Tergugat; Bahwa yang saksi ketahui kalau Tergugat sebagai pemilik tanah hasildari membeli dari Penggugat dan Tergugat pernah menceritakan kepadasaksi terkait pembelian tanah tersebut dari Gede Merta Widiada belumlunas dibayar; Bahwasaksi di perintahkan oleh Gede Putu Arka Wijaya, pertama bersihbersih, setelah itu di belikan Pasir, batu dan semen untuk menyekatsetelah

olehDPD PDIP Propinsi ;Bahwa saksi tidak melihat bahwa dokumen yang diberikan olehDPD PDIP Propinsi NTT, itu adalah C1 model DPRRI ;YOSEPH ARIMATEA BHEO DAGHA, S.H. dibawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi menjadi saksi pada saat pleno rekapitulasi di KPUdari tanggal 19 April sampai tanggal 21 Apri 2014 dari PartaiAmanat Nasional ;Bahwa pada saat pleno di Kabupaten Sika Maumere itu semuasaksi partai diikut sertakan ;Bahwa saksi sudah pasti harus punya mandate

,MH yang keterangannyadibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa hukum administrasi menyangkut 3 kewenangan yaitu kKewenanganatribusi yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh pembuatundangundang kepada organ pemerintahan, Kewenangan Delegasi yaitupendelegasian wewenang kepada organ lain termasuk lembagu bukankepada bawahan, kewenangan Mandat adalah organ pemerintahan lainmembuat jjin untuk melaksanakan mandate kepada organ pemerintahyang lain;Bahwa undangundang yang mengatur tentang

SH nkemudianmengadakan rapat organoragannya dan mengadakan perubahankepengurusan sesuai dengan mandate.63Selanjutnya dituangkan dalam akta No. 4 tgl. 2492008 Notaris RizaZulfikar.ST.SH dan mendapat SK Kementerian Dep Kum HAMNo.AHU4908.AH.01.02 tahun 2008 tg.16122008 dan diakui oelh33Madrasah Historis yang tergabung dalam LPM 1949/YPPM Pembangunansebagai kelanjutan dari YPPM Pembangunan akta No.9/1990 yangbenar(waarmerking No. 07/P/2009 tgl. 1022009 Notaris RizaZulfikar.ST.SH.MKN).Maka dalam kesewajaran

TPK/2016/PN.Sby" Dengan demikian menurut Saksi hubungan kewenangan dalam strukturOrganisasi Perum Bulog terdiri dari kewenangan delegasi dan kewenangan mandate;= Kewenangan delegasi apabila Pusat menyerahkan sebagian kewenangannyakepada Divre atau Subdivre, wewenang Pusat yang didelegasikan ataudilimpahkan atau dialinkan kepada Divre dan Subdivre, yang pelaksanaanwewenangnya menjadi tanggungjawab Divre atau Subdivre; " Sedangkan kewenangan mandat adalah pelimpahan wewenang dari Pusatkepada Divre

kepadaKepala Sub Divre tetapi sewaktu waktu Kepala Sub Divre masih bisa mempunyaikewenangan untuk mengambil alin kKewenangan yang sudah di delegasikan ituketika terjadi terhadap kewenangan yang dilakukan itu melampui Kewenanganyang diberikan, jadi bisa diambil alin Kembali olen Kepala Sub Divre; Bahwa Norma untuk menilai delegasi atau mandat terletak pada tanggungjawabnya, karena samasama melimpahkan kewenangan artinya kalau delegasiitu yang bertanggung jawab itu penerima delegasi, tetapi kalau mandate

TPK/2016/PN.Sbybertanggung jawab adalah pemberi mandate, terkait dengan delegasi itu secarakebiasaan dalam tanda kutip yang dapat kita cermati dalam suatu instrumenthukum ada surat perintah, ada peraturan yang melimpahkan kewenangan ituterhadap pejabat dibawahnya jadi kalau itu kita kaitkan dengan suatu tanggungjawab maka terkait dengan kewenangan yang telah dilimpahkan denganperaturan, instruksi, surat perintah itu telah diambil alin oleh penerima delegasi tersebut;Bahwa manakala penerima delegasi

Sistem pertanggungjawaban dalamstruktur organisasi secara berjenjang dari bawah ke atas (bottomup), yakni Sub Divre (Ka Subdivre) bertanggungjawab kepada Divre(Ka Divre) dan Divre (Ka Divre) bertanggungjawab kepada DirekturUtama Perum Bulog; Dengan demikian menurut Saksi hubungan kewenangan dalam strukturorganisasi Perum Bulog terdiri dari kewenangan delegasi dan kewenangan mandate; Kewenangan delegasi apabila Pusat menyerahkan sebagian kewenangannyakepada Divre atau Subdivre, wewenang Pusat yang

kepadaKepala Sub Divre tetapi sewaktu waktu Kepala Sub Divre masih bisa mempunyaikewenangan untuk mengambil alin kKewenangan yang sudah di delegasikan ituketika terjadi terhadap kewenangan yang dilakukan itu melampui kewenanganyang diberikan, jadi bisa diambil alin Kembali olen Kepala Sub Divre; Bahwa Norma untuk menilai delegasi atau mandat terletak pada tanggungjawabnya, karena samasama melimpahkan kewenangan artinya kalau delegasiitu yang bertanggung jawab itu penerima delegasi, tetapi kalau mandate

yangbertanggung jawab adalah pemberi mandate, terkait dengan delegasi itu secarakebiasaan dalam tanda kutip yang dapat kita cermati dalam suatu instrumenthukum ada surat perintah, ada peraturan yang melimpahkan kewenangan ituterhadap pejabat dibawahnya jadi kalau itu kita kaitkan dengan suatu tanggungjawab maka terkait dengan kewenangan yang telah dilimpahkan denganperaturan, instruksi, surat perintah itu telah diambil alin oleh penerima delegasi tersebut;Bahwa manakala penerima delegasi wewenang

dirisendiri atau orang atau koorporasi telah terpenuhi dan terbukti;Unsur Menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut, artinya kewenangan baik dalam bentuk delegasi, atribusimaupun mandate

Kesemua orang tersebut di atas diberi mandate untukbertindak mewakili untuk dan atas nama para anggota Koperasi KonsumenMekarsari Mandiri, selanjutnya ke Empat orang tersebut memberikan kuasa Putusan No. 5.Pdt.G.2015.PN.Grt. Halaman 59kepada kami ( LBH GARUT ), oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat IllIV.

danLingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya (Tergugat II) PerihalPermohonan Pelepasan Hak atas Tanah dan Penyerahan HakMilik Bangunan Rumah Negara Golongan III.Bahwa di dalam Surat Pengantar sebagaimana dimaksud di atas,diantaranya terdapat Surat Kuasa atas nama Erna Mariani(Penggugat) bulan September 2006 yang pada pokoknyamenyatakan memberi kuasa penuh kepada Edy Suhono(Tergugat 1) untuk mengurusi Rumah Dinas Purwotomo, sertaPenggugat juga menyatakan untuk tidak turut campur dan hanyamentaati mandate

dan penyempurnaantata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, MenteriKehutanan menerbitkan:Keputusan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.323/MenhutI/2011 tentang Penetapan Peta IndikatifPenundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan,Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan PeruntukanKawasan Hutan Dan Areal Penggunaan lain, tertanggal 17Juni 2011;Selanjutnya Menteri Kehutanan melakukan revisi terhadappeta indikatif penundaan izin baru pada kawasan hutan setiap6 (enam) bulan sekali sebagaimana mandate