Bahwa pada tanggal 08 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Distrik Arso sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor13/05/II/2010 tanggal 08 Februari 2010.2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dikediaman orang tua Tergugat dan selanjutnya tinggal di PIR sebagai tempatkediaman bersama terakhir.3.

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor13/05/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal 8 Februari 2010, (Bukti P).B. Saksi Saksi1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Dibawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Bombana ; Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor180/1596/2016, tanggal 9 Mei 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;2.Telah Me@mbacai : 222 on on nn nnn nn nnn nen nnn ne nnn nnn ne nce neePenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 13/PENMH/2016/PTUN.Kdi tertanggal 25 April 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor13/G/2016/PTUN.kKdi tertanggal 25

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usah egara Jakarta Nomor13/G/2017/PTUN.JKT tanggal 25 April 201 7;**

Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelahmembaca dan meneliti memori kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 7 November 2017 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa sepanjang pertimbangan Judex Facti bahwa Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) tidak sesuai ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor13

berlaku dati tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31Desember 2016 sehingga sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) huruf b tidak perlumengajukan penetapan ke lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI) karena secara otomatis perjanjian kerja berakhir setelahjangka waktu tersebut selesai;Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat berdasarkanorder sering kali apabila tidak dapat order maka aktivitas bekerja terhentisehingga Tergugat tidak melanggar Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor13/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019;5.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonsebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor13/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 Desember 2019;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat tersebut, olehPlh.

yang untukpengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalamamar putusan ini;Mengingat akan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangterkait;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding;wonne enna ee Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor13

untuk mengawasijalannya perjanjian pelaksanaan penetapan pengadilan Nomor13/PDT/G/2007/PN.Krw., tertanggal 11 Maret 2008 dan pembagian setiapminggunya bagi Penggugat dan Tergugat Ill dalam mengambil danmengangkut limbah Tergugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap(BHT);Menghukum Penggugat, Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III atau ParaPihak ketiga yang mendapatkan hak dari TergugatTergugat untuk taat danmemenuhi isi keputusan ini;.

,tertanggal 22 Mei 2008 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapisecara tibatiba Tergugat Il Rekonvensi menentukan perubahan harga limbahsendiri dari yang sudah disepakati oleh para pihak dengan harga yang tidaktahu dari mana asal muasalnya dengan menghitung ulang seluruh pembeliandari tahun 2008 sampai tahun 2011 dengan mengabaikan surat perjanjianpelaksanaan penetapan hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/PDT/G/2007/PN.Krw., dan surat kKeputusan Nomor 044/AAI/III/2007, tanggal19 Maret

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/Pdt.G/2007/PN.Krw., tanggal 22 Mei 2008 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara sampaipelaksanaan putusan akhir;14.

Bahwa Tergugat Rekonvensi berpendapat terhadap batas waktu perjanjian15.Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/Pdt.G/2007/PN.Krw., yang ditandatangani tanggal 18 Maret 2008, berakhirsampai dilaksanakannya isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179K/Pdt/2009 sebagaimana Berita Acara Aanmaning yang dilaksanakan olehKetua Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 01 Juli 2010, sehinggasecara hukum selanjutnya untuk pengelolaan limbahlimbah Industri PTAICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA harus

Putusan Nomor 15 K/Pdt/2014MARI Nomor 179 K/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2009, jo putusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 19Desember 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/PDT.G/2007/PN.KRW., tanggal 22 Mei 2008;Bahwa dalam halaman 91 alinea 2 putusan Nomor 51/PDT/G/2011/PN.KRW.,jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PDT/2013/PT.BDG., yangberbunyi: Menimbang bahwa tentang bukti T75 berupa surat perintah kerjaharian yang ditunjukan untuk CV.

tertanggal 13 Agustus 2008 jo.Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw,tertanggal 22 Mei 2008 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapisecara tibatiba Tergugat II Rekonvensi menentukan perubahan harga limbahsendiri dari yang sudah disepakati oleh Para Pihak dengan harga yang tidaktahu dari mana asal muasalnya dengan menghitung ulang seluruh pembeliandari tahun 2008 sampai tahun 2011 dengan mengabaikan surat PerjanjianPelaksanaan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor13

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang untuk mengawasijalannya Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Nomor13/PDT.G/2007/PN.KRW tertanggal 11 Maret 2008 dan pembagiansetiap minggunya bagi Penggugat dan Tergugat III dalam mengambil danmengangkut limbah Tergugat hingga putusan ini berkekuatan hukumtetap (BHT);11.

kKeputusan ini;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi danPenggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Konpensi Dan Rekonpensi: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar masingmasing 7%(setengah) bagian dari semua biaya perkara ini yang ditaksir sebesarRp2.458.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008 para pihak dalam perkara Nomor13

/Pdt.G/2007/PN.Krw telah membuat dan menandatangani surat PerjanjianPelaksanaan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor13/Pdt.G/2007/PN.Krw tertanggal 11 Maret 2008;Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Para Pihak dalam Perkara Perdata Nomor13/Pdt.G/2007/PN.Krw telah sepakat melakukan perdamaian sebagaimanaAkta Kesepakatan Perdamaian Nomor 2 tertanggal 30 April 2011 yang dibuatdan ditandatangani dihadapan Hajjah Yenni Srie Mulyani Sarjana Hukum,Notaris di Karawang, yang pada intinya Sepakat

pihak menindak lanjuti dengan membuatsurat Perjanjian Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Krw yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2008 dan kemudian PihakTergugat telah sepakat untuk membagi kepada Penggugat dan Tergugat Illdalam mengambil dan mengangkut limbah untuk setiap minggunya secarabergantian adalah sah dan berharga serta mengikat para pihak hingga putusanini berkekuatan hukum tetap (BHT), (Amar mana dengan tegas dan jelasmengandung arti bahwa: Surat Penetapan Majelis Nomor13

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT 1 : TERGUGAT 1 telah meminta PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT2 untuk menandatangani Perjanjian Hutang Piutang Nomor13/IX/2013/WNO/P UM tanggal 25 September 2013 dan PerjanjianTambahan (Adendum) Nomor 05/V1I/2014/ADM/PUM tanggal 21Juli 2014 dengan menyebutkan bahwa PENGGUGAT 1 danPENGGUGAT 2 hanya berstatus mengetahui dan menyetujui,namun ternyata dijadikan sebagai debitur di dalam PerjanjianKredit di atas ; TERGUGAT 1 telah menjadikan kendaraan roda empat

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT 3:TERGUGAT 3 telah menerbitkan Akta Pemberian Hak TanggunganNomor 05/2015 tanggal 30 Januari 2015 dengan melanggar prosedurpembuatan akta otentik yang sah, yaitu tidak di buat di hadapanPPAT, tidak dibacakan oleh PPAT di hadapan para pihak,penandatanganan tidak dilakukan di hadapan PPAT, PENGGUGAT 4serta PENGGUGAT 5 tidak diberikan salinan asli akta tersebut ;Bahwa dikarenakan Perjanjian Hutang Piutang Nomor13/IX/2013/WNO/PUM tanggal 25 September

Foto copy dari Foto Copy Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor13/IX/2013/WNO/PUM tertanggal 25 September 2013, diberi tandabukti(T.22);Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 30/PDT.G/2015/PN.Wno3. Foto copy dari Foto Copy Permohonan Ganti Jaminan Kredit yang diajukanoleh Repin tertanggal 21 Juli 2014, diberitanda bukti (T.23);4.

Foto copy dari Foto Copy Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor13/IX/2013/WNO/PUM dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3771, diberitanda bukti (T.32);3.

Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadapPengugat dan Penggugat II karena telah menjadikan Penggugat danPenggugat Il, debitur dalam perjanjian hutang piutang Nomor13/IX/2013/WNO/ PUM tanggal 25 September 2013 dan PerjanjianTambahan (Adendum) Nomor 05/VII/2014/ADM/PUM tanggal 21 Juli2014;2.

Menyatakan menurut hukum mogok kerja yang dilakukan ParaPenggugat Rekonvensi sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 21April 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 003/PPAPPMI/AMA/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 telah sesuai dengan ketentuanPasal 140 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 145 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah oleh karenanya ParaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan upah dari TergugatRekonvensi;4.

Nomor 1094 K/Pdt.SusPHI/2018Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 145 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah oleh karenanya ParaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan upah dari TergugatRekonvensi;Menyatakan menurut hukum mogok kerja perpanjangan yang dilakukanPara Penggugat sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19Juni 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 001/PMB/PPAPPMI/AMA/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 telah sesuai dengan ketentuanPasal 140 ayat (1) dan

ayat (2) juncto Pasal 145 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah oleh karenanya ParaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan upah dari TergugatRekonvensi;Menyatakan menurut hukum mogok kerja perpanjangan yang dilakukanPara Penggugat sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20Juli 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 002/PMB/PPAPPMI/AMA/V1/2017 tanggal 9 Juni 2017 telah sesuai dengan ketentuanPasal 140 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 145 Undang Undang Nomor13

Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah oleh karenanya ParaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan upah dari TergugatRekonvensi;Menyatakan menurut hukum mogok kerja perpanjangan yang dilakukanPara Penggugat sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21Agustus 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 001/PMB/PPAPPMI/AMA/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah sesuai dengan ketentuanPasal 140 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 145 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah

Rekonvensi berhak mendapatkan upah dari TergugatRekonvensi;Menyatakan menurut hukum mogok kerja perpanjangan yang dilakukanPara Penggugat sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21Agustus 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 001/PMB/PPAPPMI/AMA/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah sesuai dengan ketentuanPasal 140 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 145 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah oleh karenanya ParaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan upah dari

Jaya Selatan Nomor 24, Surabaya, yang untuk selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING / PENGGUGAT ; ===Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor179/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini ditiNGKat DANCING ~ nn nnn nnn nnn nnn nnn nin nnn nmin nnninnnmnninneSalinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor13

Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.309.000,(tiga ratus sembilan ribu rupiah) .Menimbang, bahwa Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 13/G/2017/PTUN.Sby tanggal 19 Juli 2017 tersebut diucapkanpada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya ; Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat maupun kuasanya,pengadilan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Ilsi Putusan Nomor13

nnn nne ncn sence Bahwa apabila secara keperdataan hak prioritas ada pada Tuwin (ahliwarisnya) maka seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayaseharusnya menyatakan gugatan ditolak atau tidak diterima karena terdapatsengketa kepemilikan ; 22222 22 oo ono ==Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding/Tergugat memohon kepadaPengadilan di tingkat banding untuk memultus : Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor13

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,perkara daftar Nomor 13/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 19 Juli 2017SEIUPUANYA 5 onnenn enn eens e renner enn en ren en se tenes ene nea nano nennneenesmeseeens Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkaraini.Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kedua belah pihak telah diberikesempatan untuk memeriksa berkas ( inzage ) sebagaimana SuratPemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor13

Dengandemikian eksepsi Pembanding/Tergugat tentang kewenangan absolutpengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 harus dinyatakan dikabulkan , serta gugatanTerbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; DALAM POKOK SENGKETAMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/Tergugatdikabulkan, maka dalildali yang berkaitan dengan eksepsi selebihnya ,materi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut danPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor13

Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Maret 2019tentang Hari Sidang;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal26 Maret 2019, Pemohon hadir sendiri di Persidangan;Menimbang, bahwa pada penundaan hari sidang yang telah ditetapkanpada tanggal 2 April 2019 Pemohon tidak datang menghadap tanpa alasanyang sah;Menimbang, bahwa Kepaniteraan Perdata telah mengiriman suratTerguran untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara Nomor13

padaperadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan;Menimbang, bahwa karena Tergugat I/Pembanding adalah sebagaipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan;Mengingat UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umumserta RBg;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;Dalam Eksepsi: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 7 Juli 2020 Nomor13

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 7 Juli 2020 Nomor13/Pdt.G/2020/PN Lbo yang dimohonkan banding tersebut;Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT GTO2.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor13/Pid.B/2018/PN Swl Tanggal 21 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1111 K/Pid/20181. Menyatakan Terdakwa WARDITO BIN RUTAN Panggilan MINAtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Penganiayaan* sebagaimana dalam Dakwaan AlternatifKetiga;2.

Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasanmelanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam Surat Dakwaan Pertama;Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sijunjung dan membatalkan Putusan PengadilanTinggi Padang Nomor 103/PID/2018/PT PDG Tanggal 16 Agustus 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor13

Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yangdituangkan dalam Putusan Perdamaian (Homologasi), Nomor13/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Smg., tanggal 20 Desember2016.Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;Menunjuk Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., Hakim Niaga padaPengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Padt. SusPailit/20206. Menunjuk dan mengangkat :1.

Negeri Semarangtidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut tidakdibantah oleh Termohon sehingga menjadi bukti yang sempurna, dandengan demikian telah terbukti bahwa Termohon tidak melakukanpembayaran simpanan berjangka milik Pemohon sebesarRp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yangtelah jatuh tempo dan harus dibayar sesuai dengan ketentuan dalamPasal 7 huruf b, c, d, e, dan f, isi Putusan Perdamaian Nomor13

Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 1 Februari 2017 Nomor13/Pen.Pid/2017/PN Wsb sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengantanggal 2 Maret 2017 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor13/Pen.Pid/2017/PN Wsb sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengantanggal 1 Mei 2017;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Terdakwa Il didampingi Penasihat Hukum yaitu MUGIYATNOberdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2017;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :1.

diri.Dan memohon agar majelis hakim memutus secara proporsional dankeadilan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadappembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padatuntutannya semula;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui PenasehatHukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada pembelaannya semula ;Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, PengadilanNegeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan Nomor13

April2020, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebuttelah diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasatanggal 7 April 2020 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kePengadilan Tinggi, kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikankesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimanaternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal23 Maret 2020 Nomor : 6/Akta.Pid/2020/PN Tgp Jo Nomor13

sehingga perbuatanyang sama tidak terulang kembali, demikian juga bagi masyarakat padaumumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan olehTerdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangantersebut diatas, maka adalah patut dan layak apabila kepada Terdakwadiberikan pemberatan atas pidana yang akan dijatuhkan kepadanya,yang akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangantersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor13

Nomor 193/PID.Sus/2020/PT.PBRKitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwatersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor13/Pid.Sus/2020/PN.Tgp pada tanggal 10 Maret 2020,yangdimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yangdijatunkan kepada diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :1.

Atas dasar SuratPermohonan ini telah keluar lagi Surat Penetapan Eksekusi Nomor13/Eks.RL/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Agustus 2010. (Lihat Bukti PK II);Uraian Dan Penjelasan:1. Bahwa sebagai akibat dari Risalah Lelang yang ganda dalam suatupelaksanaan proses pelelangan yang diadakan pada tanggal 14 Desember2007 tersebut, pada gilirannya telah diterbitkan pula Penetapan Eksekusiganda atas dasar Risalah Lelang yang berbeda pula yaitu:Hal. 17 dari 20 Hal.

Putusan Nomor 157 PK/Pdt/20151.1 Pertama: Adalah Surat Penetapan Eksekusi Nomor13/Eks.RL/2008/PN.Jkt.Sel, atas dasar Risalah Lelang Nomor543/2007 yang diterbitkan pada tanggal 4 Pebruari 2009;1.2 Kedua: Adalah Surat Penetapan Eksekusi Nomor13/Eks.RL/2008/PN.Jkt.Sel, atas dasar Risalah Lelang Nomor235/2007 yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2010, sehinggadengan demikian Keputusan penetapan kedua eksekusi tersebutsudah semestinya harus batal demi hukum;2.

Putusan Nomor 157 PK/Pdt/2015autentik bukti Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baik Nomor13/Eks.RL/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Februari 2009 maupun dalam buktiPenetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baik Nomor13/Eks.RL/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Agustus 2010 adalah KPKNL JAKARTA Il,sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 Mahkamah Agung RI, adalah, apabila dalam suatu putusan terdapat suatukekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang

Nomor 652 K/Pdt.SusPHI/20197.Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugatkepada Para Penggugat bertentangan dengan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003;Menyatakan pemutusan hubungan kerja tertanggal tanggal 29 Januari2018 kepada Penggugat , tanggal 13 Maret 2018 kepada Penggugat IIbatal demi hukum;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatterhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat yaituberupa uang pesangon

Oleh karena PKWTtanpa jeda/terus menerus maka statusnya menjadi PKWTT, selanjutnyakarena terjadi PHK, maka kepada Para Penggugat haruslah diberikankompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugatoleh Tergugat terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/ataupelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkankarena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungankerjanya dengan

Thamrtin nomor13 Ngawi, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani hubungan badanlayaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK sekarangberumur 17 tahun;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secaradiamdiam, dimana Tergugat sebagai suami bersikap tertutup sehingga apabilaada masalah tidak segera diselesaikan akan tetapi malah meninggalkanPenggugat dengan tanpa diketahui sebabnya, sehingga sejak bulanSeptember tahun 2015 antara Penggugat dan tergugat sudah

Thamrin nomor13 Ngawi sedangkanTerghugat pulang ke rumah orang tua di JI. Anjasmoro nomor 27 Pare Kediritanpa alasan yang jelas.

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, tanggal 14 Mei 2018, Nomor13/Pdt.SusPHI.G/2018/PN Jkt.Pst.;Dengan mengadili sendiri:Dalam Eksepsi:1. Mengabulkan eksepsi Tergugat (Pemohon Kasasi);2. Menyatakan Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) tidak berkapasitasmengajukan gugatan;3. Menyatakan gugatan Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) tidakdapat diterima;4. Menetapkan biaya menurut hukum;Dalam Pokok Perkara:1.

;Bahwa terhadap fakta tersebut telah terjadi pengakhiran hubungan kerjadiikuti dengan pemberian uang menegaskan bahwa diperoleh faktahukum hubungan kerja tidak berlangsung terus menerus dan perjanjiankerja waktu tertentu periode dan II telah berakhir sah secara hukum;Bahwa tidak ada alat bukti yang kuat dan autentik setidaktidaknyaberdasarkan Nota Pengawasan bahwa jenis pekerjaan bersifat tetapsehingga melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;