Ditemukan 440 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : p4engadilan peengadilan poengadilan pengadilan pengadilana pengadiilan penegadilan pengadilian p.engadilan pmengadilan prengadilan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 124/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
SANTOSO
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
143 — 403
  • Sebab jika tidak, nantinyagugatan a quo dikabulkan Ppengadilan Negeri Bojonegoro akan menjadikanpelantikan yang dilakukan oleh semua kepala desa se kabupaten Bojonegoro(termasuk Penggugat) cacat hukum, karena yang dipermasalahkan dalam gugatana quo adalah perjanjian kerjasama antara Drs.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Tanah
Putus : 29-11-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 29 Nopember 2016 — ARIF FADILLAH, S.E., dkk Melawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dkk
93 — 9
  • sukarela jo SEMA RI nomor : 07 tahun 2012 tanggal12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilansehingga dengan demikian proses lelang sukarela yang dilakukan Tergugat 1dan Tergugat 2 bertentangan dengan peraturan perundangundanganmaupun bertentangan dengan paraturan hukum yang berlaku;Bahwa berdasarkan apa yang telah para Penggugat uraikan sebagaimanatersebut di atas, maka adalah sangat adil dan beralasan hukum apabila pPengadilan
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 14-07-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA PADANG Nomor 921/Pdt.G/2020/PA.Pdg
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 4
  • Bahwa mengabulkan nafkah anak kepada Majelis Hakim sesuai denganketentuan didalam Pasal 156 komplikasi Hukum Islam berbunyi dalam halterjadinya perceraian pada Ayat d Semua biaya hadhanah dan nafkahanak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuanya, sekurangkurangnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun),Ayat e Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkahanak, pPengadilan Agama memberika putusan berdasarkan huruf (a) (b)(c), Ayat f Pengadilan dapat pula dengan
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN SUMBER Nomor 191/Pid.B/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — H. SAMBUNG BIN JARI
95 — 18
  • PANITERA PENGGANTI TTDTHING NGRA HIM Salinan sesuai dengan aslinya PPengadilan Negeri Sumber Nomor : 191/Pid.B/2014/PN.Sbr.,tanggal 03 Desember 2014, diberikan atas Keperluan Dinas ; ;Sumber, Desember 2014PANITERA /SEKRETARISPENGADILAN NEGERI SUMBERUb. WAKIL PANITERASUPRIYATIN, SH.NIP.1965111219966032001
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Umum
Register : 24-03-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN SELAYAR Nomor 23/Pid.B/2020/PN Slr
Tanggal 11 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MIRDAD APRIADI DANIAL, SH
Terdakwa:
1.AHRIANTI Binti BAHRI
2.ANDI MASDAR, S.H. Bin ABD. MUIS
98 — 66
  • sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) ; Bahwa, pada saat saksi menyetor uang pada tanggal 2 Nopember 2015sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) yang menerima adalahTerdakwa , Bahwa, pada tahun 2015 saksi bersama orang tua saksi yakni DG MANAJAIpernah datang ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar sehubungan denganputusan Kasasi yang sudah dimenangkan oleh orang tua saksi melawanMasyarakat Polong dan meminta petunjuk tentang pelaksanaan eksekusi,tapi pada saat itu Ketua Ppengadilan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 07-10-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 243/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 April 2017 — NIRMALA ADAMI HELMI, DKK;I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, II. PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
68 — 53
  • Materiil Premtoire ExeptieBahwa mengamati materi dalildalil gugatan Penggugat yang dikemukakan dalamperkara a quo ternyata sama dengan materi dan dalildalil gugatan lainnya yangpernah diputus dalam PPengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo.28/G/2016/PTUNJKT tanggal 18 Agustus 2016, dengan amar putusanGugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ; .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. vs SARTJE RMOMONGAN alias SARTJE RORY MOMONGAN alias SARTJE MAGDALENA MOMONGAN, dkk
153 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tenggang waktu Pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkanalasan Pasal 67 huruf e yakni sesuai Pasal 69 huruf d adalah 180(seratus delapan puluh hari) sejak putusan yang terakhir danbertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telahdiberitahukan kepada pihak yang berperkara;Putusan a quo yang dimohonkan Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah AgungRl Nomor 2552 K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yangdiberitahukan oleh PPengadilan Negeri Jakarta Selatan kepadaHalaman
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Pembunuhan
Register : 12-03-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 35/PID.B/2015/PN CBN
Tanggal 29 April 2015 — PIDANA: - ROSMAWATI SUPARDI Alias ROS Binti (Alm) SUPARDI
224 — 66
  • ., PaniteraPengganti pada PPengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri olehMUSTIKA D,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,ROZI YHOND ROLAND, S.H., M.H. MACHRI HENDRA, S.H., M.H.RIA HELPINA, S.H. Panitera PenggantiYANTI ROMLAHAYATI, S.H.Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015./PN.Cbon
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Plg
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
UMI KALSUM
Tergugat:
1.PT BCA FINANCE
2.PT BUANA ARGA
Turut Tergugat:
OJK SUMSEL
63 — 17
  • Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat konvensi untukseluruhnya.Jika Majelis Hakim Ppengadilan Negeri Palembang Kelas A Khususyang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohonPutusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aqua at bono).Menimbang kemudian, Tergugat telah mengajukan duplik bertanggal13 Juni 2019, yang isinyajuga dianggap sudah termasuk dalam putusan inisecara lengkapdan akhirnya memohon sebagai berikut :1. DALAM EKSEPSI1.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 11/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
MUH ANDHIKA KALIWIRAATMADJA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
217 — 136
  • memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatansengketa administrasi Pemerintahan menurut ketentuan hukum acarayang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Pasal 3Ayat (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatansengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasaryang mengatur upaya administratif tersebut.Ayat (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakantidak mengatur upaya adminsitratif, PPengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/Pdt/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — BANGUN ROBINSON SIAGIAN, S.E., AK., M.M., dk VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, dkk
75 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yangdibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa,mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan HubunganIndustrial:Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 56 jo Pasal 1 ayat (17) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, PPengadilan WHubungan Industrial adalah Pengadilan yangberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus:a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;b. di
Pengadilan PA UJUNG TANJUNG Perdata Agama
Register : 20-04-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0189/Pdt.G/2016/PA.Utj
Tanggal 27 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 17
  • Copycopy SMS yang dibacakan di hadapan pPengadilan sertamenghadirkan saksisaksi dari pihak Saya Munawarah, S.E. antaralain (Syafril, S.E., Msi dan Junaidi).Contoh isi sms copy Baju XXL, baju tersebut di beli oleh Junaidi danisi sms kamar 101 itu bukan Kamar Hotel melainkan Ruangan KamarKaroke Lucky Star Bagan Siapiapi, (Kuitansi dan Bon KarokeTerlampir).
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Umum
Register : 07-06-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 184/Pid.B/2017/PN Skt
Tanggal 23 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
TITIK MARYANI A, SH
Terdakwa:
YEHEZKIEL HIMAWAN alias YESKI
55 — 13
  • Penetapan Ketua Ppengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Juli 2017 Nomor :184/ Pid. B/ 2017/ PN. Skt. tentang penggantan salah satu Anggota Majelisyang menyidangkan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan;Telah mendengar tuntutan pidana daripokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan :1.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 263/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT.SRIWIJAYA MARKMORE PERSADA Diwakili Oleh : Raja Karsito Purba, SH., Dkk.,
Terbanding/Penggugat : PT.MITRA MANDIRI PRIHARUM
Turut Terbanding/Tergugat II : PT.WASKITA TOLL ROAD
430 — 232
  • Membatalkan putusan Ppengadilan Negeri Jakarta Selatan No.950/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tertanggal 3 September 2019 ;3. Membatalkan Perjanjian Penggantian Biaya Proyek Jalan TolKayuagungJakabaring/Palembang antara PT. Sriwijaya MarkmorePersada dengan PT. Mitra Mandiri Priharum, tertanggal 01 Februari2012 yang dilegalisasi oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta( Perjanjian Penggantian Biaya );4.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-03-2012 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 190/Pdt.G/2012/PN. Jkt .Sel
Tanggal 18 Desember 2012 — PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES, M E L A W A N : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
110 — 117
  • Bahwa penyelesaian sengketa pajak merupakan kewenanganbadan peradilan pajak sebagaimana diatur dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:Pasal 2Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakankekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak Penanggung Pajakyang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.Pasal 311)2)3)PPengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa danmemutus sengketa pajak.Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutusSengketa atas Keputusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan.Namun, mengingat adanya ketentuan sebagaimanadimaksud pada Pasal 82 ayat (1) UndangUndangHalaman 52 dari 100 Halaman Putusan Nomor 434 /B/PK/PJK/2015a 9 5 pPengadilan Pajak tersebut, maka apabila suatusengketa diperiksa selain dengan Acara Cepat, makaPutusannya adalah sebagai berikut:Menolak;Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;Menambah Pajak vanq harus dibayar:Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahanhitung; dan/atauMembatalkan.Namun, pada amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-02-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 46/PIDSUS.K/2012/PT-MDN
MARISI TAMBUNAN
23 — 12
  • Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp. 653.746.250, ( enamratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluhrupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu (satu) bulan sesudah putusan Ppengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harat benda yang mencukupiuntuk membayar uang pengganti, maka
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer Kesusilaan
Register : 23-10-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 144-K/PM.III-19/AD/X/2014
Tanggal 11 Desember 2014 —
132 — 63
  • ltrpars24qj112700ri0nowidctlpartx1800tx23 40tx2700wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0O1lin2700itap0Opararsid7084659 rtlchfcsl aflltrchfcsO flinsrsid9994036charrsid9994036par listtextpardplainltrpar s24 rtlchfcsl afl ltrchfcs0flinsrsid3616704charrsid11741680 hichafldbchaf0lochflc.tabpard ltrpars24qj i136011i2700ri0nowidctlpartx1800tx2340tx2700wrapde fault aspalphaaspnumfaauto1s20adjustrightrin0O1in2700itapOpararsid7/084659 rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1insrsid3616704charrsid11741680Seluruh hasil Pemeriksaan dalam persidangan PPengadilan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 3/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
ANDIK PRASETYO
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
253 — 113
  • Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakantidak mengatur upaya administratif, PPengadilan menggunakanketentuan yang diatur dalam UndangUndang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan;;Bahwa dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian E, angka (2) huruf(b.2) berbunyi setelah berlakunya Undangundang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintah Setelah Menempuh Upaya
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
204 — 124
  • tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasiHal inipun dipertegas dengan Yurisprudesi MA No 620k/pdt/1999,yang berisi tentang kaidah hukum bahwa bila yang ddigugat adalahbadan atau pejabat tata usaha negara dan objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan Ppengadilan