Ditemukan 500 data
1.Sibun Pamungkas
2.Suwarso
Tergugat:
1.Sarmini al Samini binti Madwikarta
2.Sumardi al Kusman bin Madwikarta
3.Sadali Sadil bin Wachad
4.Suharso alias Suhar
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Klapagading Kulon
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
216 — 45
Kewenanganmengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama bukan kelingkungan peradilan umum jadi luas jangkauan mengadili lingkungan PeradilanAgama ditinjau dari subyek pihak yang berperkara meliputi golongan rakyatyang beragama Islam. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo.
45 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
bukan menilai tentang fakta atau buktibuktihal ini sebagaimana dalam Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 28 Mei 1953, Nomor 62 dan 62 a K/Sip/1952 yang kaidah hukumnyamenyatakan Keberatan mengenai penghargaan suatu kenyataan tidak dapatdipertimbangkan pada tingkat kasasi juncto Yurisoudensi MA RI tanggal 14Agustus 1957, Nomor 143 K/Sip/1956 yang kaidah hukumnya menyatakanMahkamah Agung tidak dapat meninjau soalsoal pembuktian ini, oleh karenasuatu hal terbukti atau tidak, tidaklah takluk
101 — 56
No. 251 K/Sip/1958tertanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi:Pembeli yang beritikad baik (te goede trouw) haruslahdiperlindungi, Putusan Pengadilan Tinggi tentang Itikad baikseorang Pembeli tanah tidak takluk kepada Putusan Kasasi olehkarena merupakan penghargaan dari suatu kenyataanYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.l.
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang menguasai dan ataumendapatkan hak atas bidang tanah sengketa yang termasukpada SHM No.41/Pakowa, SHM No.42/Pakowa, SHM No.43/Pakowa, dan SHM No.44/Pakowa, untuk keluar danmengosongkan bidang tanah sengketa ;10 Menghukum kepada Tergugat VII dan Tergugat VIII atau pihaklain yang memperoleh hak/kuasa dari Tergugat VII danTergugat VIII untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakanhukum apapun di atas bidang tanah objek sengketa ;11 Menghukum kepada Tergugat IT dan Turut Tergugat untuktunduk dan takluk
94 — 39
Bahwa Babul Quwaed adalah Kitab Pusaka Lama, dimanatermaktub undangundang dan peraturan yang menjadipegangan dalam pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapurabeserta jajahan yang takluk padanya.
136 — 26
Bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalamPasal 96 ayat (1) UndangUndang Dasar Sementara telah menetapkanUndangUndang Darurat No. 1 Tahun 1952 tentang pemindahan haktanahtanah dan barangbarang tetap lainnya yang takluk kepadahukum Eropah;Bahwa peraturanperaturan yang termaktub dalam UndangUndangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai UndangUndang.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1952 menyebutkan : 220 no nnn nn nonce nen ennc nen1)3)Dalam menunggu
32 — 3
karenaberkaitan erat dengan petium 2 dan 3 sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut diatas, dimana dalam bukti P1, P2, P3 dan P4 yang mana telah ditentukan bahwa segala biaya yang timbulsehubungan dengan perjanjian jual beli ini termasuk pajak penghasilan(PPh) Bea perolehan hak atas tanah (BPHTP), akte jual beli dan balik69nama sertifikat serta biaya biaya lain yang akan timbul, ditanggung dandibayar oleh pihak Penggugat dan Tergugat , maka oleh karenanya baikpenggugat maupun tergugat harus tunduk dan takluk
117 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 251 K/Sip/1958tertanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi:Pembeli yang beritikad baik (te goede trouw) haruslahdiperlindungi, Putusan Pengadilan Tinggi tentang Itikad baikseorang Pembeli tanah tidak takluk kepada Putusan Kasasi olehkarena merupakan penghargaan dari suatu kenyataanYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3201K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996, yang berbuny!:Pembeli yang beritikad baik (fe goede trouw) harus dilindungiYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.!
178 — 45
Tiaptiap orang harus takluk kepada Pemerintah yangdiatasnya , sebab tidak ada pemerintah , yang tidak berasal dari Allah , danpemerintah pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah; 2.
63 — 31
., dalam bukunyayag berjudul Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1989 Edisi Kedua, Halaman147 alinea ketiga, dikutip sebagai berikut:..sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragamaIslam, Kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam jangkauanmengadili lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan PeradilanUmum.
110 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini didasarkan pada Yuriprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang berbunyi:Soal penafsiran suatu surat pada umumnya bersifat kenyataan yang tidak takluk padakasasi, kecuali jika dalam penafsirannya telah dilanggar hukum/undangundang;Berdasarkan putusan perkara kasasi No. 496 K/PDT/2007 tanggal 25 Juni 2008 JoPutusan Pengadilan Tinggi Padang No. 79/PDT/2006/PT.PDG tanggal 25 September2006 jo Putusan Pengadilan Negeri Painan No. 07/Pdt.G/2005/PN.Pin
JULIANA PANGEMANAN
Tergugat:
1.Cq. Kementerian Kehutanan Menteri Kehutanan RI
2.Cq Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Propinsi Sulawesi Utara
Turut Tergugat:
Cq Lurah Batuputih Bawah
86 — 43
Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan takluk pada putusan ;12.
Terbanding/Tergugat I : JOYS WATUNG KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : DAISY E. NAYOAN NELWAN
Terbanding/Tergugat III : MAUDY JEANETTE KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat IV : DAISY A. KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat V : MAURITZ J. KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat VI : JESSI L. KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat VII : RONALD G. KAIRUPAN
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado
122 — 20
Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan menduduki tanah objek sengketa untuk tunduk takluk pada putusan Pengadilan dalam perkara ini;
9.
115 — 53
Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan takluk pada putusan ;12.
1.JEMY AREBAANG
2.BLANDINA AREBAANG
3.JAINUN PAPUTUNGAN
4.AJISMAN AREBAANG
5.RISMA WATI AREBAANG
6.SAMSIA AREBAANG
7.RUKMAYA AREBAANG
Tergugat:
1.LERTJI NAMANGGE
2.MEITI ANDER
3.MARTINA ANDER
Turut Tergugat:
1.HEDY D. PADANG
2.FRANS ANDER
3.Pemerintah RI cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe
77 — 7
objek sengketa tersebut serta membongkar segala bentuk bangunan apapun yang terdapat diatasnya dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan semula kepada para Penggugat untuk nantinya dapat dibahagi kepada para Penggugat sebagai ahliwaris sah dari almarhum YOSEPH AREBAANG dan almarhumah PAULINA SENGGASI guna selanjutnya dapat dipakai secara bebas dan leluasa;--------------------------------------------------------
9. Menghukum pula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk takluk
117 — 78
No. 251 K/Sip/1958tertanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi :Pembeli yang beritikad baik (te goede trouw) haruslahdiperlindungi, Putusan Pengadilan Tinggi tentang Itikad baikseorang Pembeli tanah tidak takluk kepada Putusan Kasasi olehkarena merupakan penghargaan dari suatu kenyataan.b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.l. No. 3201 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996, yang berbunyi :Pembeli yang beritikad baik (te goede trouw) harus dilindungi.202121c.
90 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Torus dan termasukikut pindah ke Desa Lumban Tor adalah Puntuaraja yaitu anak dari RajaSijorat Sinambela (rs6), Perlu disampaikan bahwa setelah semua Kerajaankerajaan Batak takluk kepada Pemerintah Hindia Belanda maka diangkatlahkepala kampung di semua desa yang telah ditaklukkan oleh PemerintahHindia Belanda dan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada seluruh kepalakampung di daerah Batak diberikan kuasa yang sangat besar yaitu sebagaipenguasa dan sekaligus pemilik kampung sehingga pengaruh kepalakampung
117 — 74
No. 251 K/Sip/1958tertanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi:Pembeli yang beritikad baik (te goede trouw) haruslahdiperlindungi, Putusan Pengadilan Tinggi tentang Itikad baikseorang Pembeli tanah tidak takluk kepada Putusan Kasasi olehkarena merupakan penghargaan dari suatu kenyataanb. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3201 K/Pdt/1991tertanggal 30 Januari 1996, yang berbunyi:Pembeli yang beritikad baik (te goede trouw) harus dilindungic. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.
Pembanding/Penggugat III : UMAR BIN KESUT Diwakili Oleh : UMAR BIN KESUT
Pembanding/Penggugat I : MUHIDIN BIN KESUT Diwakili Oleh : UMAR BIN KESUT
Pembanding/Penggugat XIV : YUSNI Diwakili Oleh : UMAR BIN KESUT
Pembanding/Penggugat XII : MIMI NURYANI alias MIMI Diwakili Oleh : UMAR BIN KESUT
Pembanding/Penggugat X : SYAHRUL.A alias DODO Diwakili Oleh : UMAR BIN KESUT
Pembanding/Penggugat VIII : MARDANI Diwakili Oleh : UMAR BIN KESUT
Pembanding/Penggugat VI : MAIMUNAH BINTI KESUT Diwakili Oleh : UMAR BIN KESUT
Pembanding/Penggugat IV : TAHMID BIN KESUT Diwakili Oleh : UMAR BIN KESUT
Pembanding/Penggugat II : SAHRUN BIN KESUT Diwakili Oleh : UMAR BIN KESUT
Pembanding/Penggugat XV : DIJAN alias DIDJAN Diwakili Oleh : UMAR BIN KESUT
Pembanding/Penggugat XIII : NORLAN Diwakili Oleh : UMAR BIN KESUT
Pembanding/Penggugat XI : HARPINSYAH Diwakili Oleh : UMAR BIN KESUT
Pembanding/Penggugat IX : NAHRA Diwakil
65 — 39
= sebesar: 9.400.000 m2 x Rp200.000,00 =Rp1.880.000.000.000,00 (satu trilliun delapan ratus delapan puluh milyarrupiah);Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang som) 1 % darituntutan ganti rugi, yaitu sebesar Rp10.088.000.000,00 (sepuluh milyardelapan puluh juta rupiah ) setiap hari keterlambatan Tergugat membayarganti rugi, kepada Para Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkansampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Menghukum Turut Tergugat, tunduk dan takluk
229 — 79
terdakwa berdiam terakhir, ditempat dimana terdakwaDitahan,e Apabila sebagian besar saksi yang hendak dipanggil, lebih dekat pada tempatPengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan.Dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, kewenangan relatif mengadili terdakwaatau memeriksa perkara, beralih dari Pengadilan Negeri tempat di mana peristiwa pidanaterjadi ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal/ditahan Asas locusdelicti yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP takluk