Ditemukan 4486 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepailitian
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 11-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 140/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 4 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ny. Ir. IDA NURRAIDA
Pembanding/Penggugat II : Nn. KANDHITA SUDRAJAT
Terbanding/Tergugat III : Sdri. LIM ANGIE CHRISTINA
Terbanding/Tergugat I : KOPERASI DANATAMA SY
Terbanding/Tergugat II : Sdr. IYUK WAHYUDI
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat I : VIVI NOVITA RANADIREKSA. SH. MKn
Terbanding/Turut Tergugat II : SUSILAWATI, SH., M.Kn.
161 — 112
  • EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA POSITA DANPETITUM GUGATAN BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA(EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM)1.1.Bahwa Para Penggugat pada halaman 2 gugatannya tidak cermatdalam membedakan pengertian serta perbedaan antara kreditur dandebitur1.2.Bahwa menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka 2 dan 3Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atauundangundang yang dapat di tagih di muka pengadilan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-10-2012 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 580/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 23 September 2013 — PT. HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, M E L A W A N 1. PT.KELUARGA JAYA SHIPPING. 2. PT.BATASA CAPITAL. 3. BAKHTIAR RAHMAN.
276 — 126
  • pengurusperseroan tidak dapat di letakkan sita jaminan dalam suatu perkaraterhadap perseroan;e Bahwa untuk perseroan yang sudah berbadan hukum akan tetapiperseroan tersebut tidak memiliki asset yang dapat dijadikan sebagaijaminan bagi pihak kreditur atau pengugat, harusnya diajukan pailit;e Bahwa dengan gugatan pailit maka nantinya pemegang sahamataupun pengurus perseroan dapat dituntut pertanggung jawabansebesar saham yang dimiliki;e Bahwa memang terdapat kesulitan bagi kreditur apabila akanmengajukan kepailitan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 09-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 908/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Nopember 2018 — IDI ERIK EDIANTO
236 — 97
  • Apabila NJM tidak melakukan pembayaran tersebut, maka klienkami akan melakukan upaya hukum, baik pengajuan kepailitan maupunpelaporan pidana guna melindungi hak klien kami.Bahwa setelah Terdakwa lihat dengan benar dan teliti dokumen yangdiperlinatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Togar M.NERO & Partners Law Office Nomor : 13.a/TMNS/xi/2014 tanggal 13November 2014 perihal Somasi kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — ANGGRAH SURYO
116 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana diketahui bahwa dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, dikenal adanya ciri pokok personalitas perseroan, yaitu:1Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda daripemiliknya;Ciri personalitas perseroan sebagai badan hukum yang pertama dan palingutama: Perseroan merupakan wujud atau entitas yang terpisah dan berbeda daripemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham;e Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitas tidak terancamoleh kematian, kepailitan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 25-08-2017 — Upload : 04-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 25 Agustus 2017 — RIJAL TAUFIK FAHREZA, S.T.
210 — 133
  • ; Bahwa yang berwenang di dalam perusahaan dalam melakukan pembayarantermasuk terhadap Royalti adalah Direksi; Bahwa yang bertanggungjawab jawab dalam kegiatan perusahaan adalahDireksi, sedangkan Komisaris yang berkewajiban melakukan pengawasanterhadap pelaksanaan aktifitas perusahaan; Bahwa menurut Ahli mengenai kurangnya/tidak adanya penerimaan Royaltimerupakan kurangnya penerimaan Negara yang menyebabkan kerugiankeuangan Negara sehingga dapat ditempuh melalui tuntutan Tipikor atauNiaga yaitu kepailitan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-08-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kendari
Tanggal 28 Agustus 2017 — MADE SUTASTRA
335 — 726
  • Kaikeuangan Negara sehingga dapat ditempuh melalui tuntutan Tipikor atau Niagayaitu kepailitan atau alternatif lain, yang bersifat kasuatif;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang buktisebagai berikut:1.1 (satu) bundel foto copy SK. Komisaris PT. Panca Logam Makmur dari Ru.Soehandoyo tahun 2012 2013 tentang pengangkatan karyawan, penghentiandan mutasi;1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Logam MakmurAn. Drs.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 04-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kln
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
ANA MAY DIANA, SH
Terdakwa:
SANTOSO BUDI RAHARJO
132 — 33
  • Suyuti Sido Maju setelah tahun 2012adalah tidak sehat mengalami kepailitan, sehingga untuk biaya operasionalmenggunakan uang pungutan pajak dari customer yang seharusnyadisetorkan ke KKP Pratama Klaten; Bahwa PT. Suyuti Sido Maju mengalami tidak sehat kKeuangannya itumulai sejak tahun 20042005; Bahwa benar untuk biaya operasional, Perusahaan PT. Suyuti SidoMaju pernah mengajukan hutang ke bank; Bahwa saksi pernah tahu ada penyitaan barang di PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 328/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 22 Desember 2015 — KUSUMAH PERIATNA Lawan 1. PONI MADJUKIE, 2. YAYASAN KESUMA ABDI NUSA, 3. Ir.SIANNA SUSANTI SAPUTRA, 4. NOTARIS SHELLA FALIANTI, S.H.,
282 — 1184
  • yangmemang berkurang, kurang daripada hutanghutangnya, bisa juga setelahputusan pailit dicabut hartanya masih juga kurang itu bisa minta dibubarkan ;Bahwa dalam hal pailit Jadi misalnya yayasan itu punya hutang kepada pihaklain karena walaupun yayasan itu bukan suatu badan usaha tapi adakemungkinan ia punya hutang, misalnya ia mendirikan sekolah atau rumahsakit, ia harus membayar kontraktornya, membayar penyelenggara ataupembangun rumah sakit tadi, ketika ia berhenti membayar sesuai UndangUndang Kepailitan
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 04-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kln
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
ANA MAY DIANA, SH
Terdakwa:
SANTOSO BUDI RAHARJO
138 — 59
  • Suyuti Sido Maju setelah tahun 2012adalah tidak sehat mengalami kepailitan, sehingga untuk biaya operasionalmenggunakan uang pungutan pajak dari customer yang seharusnyadisetorkan ke KKP Pratama Klaten; Bahwa PT. Suyuti Sido Maju mengalami tidak sehat keuangannya itumulai sejak tahun 20042005; Bahwa benar untuk biaya operasional, Perusahaan PT. Suyuti SidoMaju pernah mengajukan hutang ke bank; Bahwa saksi pernah tahu ada penyitaan barang di PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
467 — 92
  • umum olehPengadilan Niaga Surabaya sesuai dengan pasal 16 Undangundang No37 Tahun 2004 tentang Ke Pailitan dan PKPU dimana kuratorberwenang melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta Pailitsejak tanggal Putusan Pailit di Ucapkan, untuk memudahkan pemberesan yaitu penjualan aset maka dengan ini kurator meminta sertifikat yangdijadikan objek perkara untuk dilakukan pelelangan oleh kurator sesualdengan Pasal 185 Undangundang No 37 Tahun 2004 tentang Ke Pailitandan PKPU;Bahwa pada saat ini objek kepailitan
    .02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;1(satu) bundel fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/ Hubungan Industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W414UI/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan; 262 15.16.6(enam) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan Industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Relaas Panggilan KepailitanPerk No : 24 Kepailitan
    BukitInn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana (Dalam Pailit);1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Piutang yang diajukan setelahlewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan sesuai denganpasal 133 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 25.1 (Satu) lembar print out Trade Confirmation tanggal 13 Mei 2015 dariPT. Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT.
    /14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;1(satu) bundel fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14Ul/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;6(enam) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Relaas PanggilanKepailitan Perk No : 24 Kepailitan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 600/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 1 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat II : Tuan ATMODJO SANTOSO
Pembanding/Penggugat III : Tuan ANDRE ADRIAN,
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN dan CEO GUNNEBO HOLDING APS
Terbanding/Tergugat III : Tuan LIONARD MAMAHIT
Terbanding/Tergugat IV : CHUBB SAFES INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : DEUTSCHE BANK AG
Turut Terbanding/Penggugat I : SHIRLEY TAMTOMO
152 — 123
  • Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidakterancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduranindividu pemegang saham ;Ciri personalitas yang demikian diatur pada Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dalambentuk pertanggungjawaban terbatas pemegang saham atas utangPerseroan, hal ini sebagaimana menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT,ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitasPerseroan bahwa
    mengalinkan sahamsaham kepada TERGUGAT Ill secara sepihak dan tanpa memberikankonpensasi apapun kepada PARA PENGGUGAT yang merupakan parapemegang saham sebelumnya ;Menyatakan menurut hukum seluruh kebijakan dan pelaksanaan dalamkeputusan para pemegang saham (RUPS) yang telah dilaksanakan makahal tersebut tetap terikat kepada PARA PENGGUGAT sepanjang dantermasuk dalam hakhak yang harus diterima oleh PARA PENGGUGATdengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidakterancam oleh kematian, kepailitan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — 1. SUSENO, DKK VS PT. SUMBER KARINDO SAKTI
72 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terlebih dahulu apakah memangbenarbenar telah terjadi peristiwa PHK tersebut, dengan pembuktiansebagaimana ketentuan/aturan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan); Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa pada tanggal 01 Agustus2016 terjadi PHK terhadap PENGGUGAT karena TERGUGAT pailit, quadnon dalil tersebut juga semestinya harus dibuktikan PENGGUGATsebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
TGK. RIDWAN BIN YUSUF
101 — 31
  • PeudawaKabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dengan realisasi hasilperhitungan, dikarenakan Syarat dan Mekanisme Pembentukan BadanUsaha Milik Gampong Tidak Sesuai Peraturan, seperti: Berita Acara Musyawarah Gampong Perihal Pembentukan BUMG; Analisa Potensi Ekonomi Masyarakat, dan Sumberdaya; Surat Kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar/anggaranrumah tangga yang sekurangkurangnya memuat organisasi dan tatakerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban danpelaporan, serta bagi hasil dan kepailitan
    PeudawaKabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 dengan realisasi hasilperhitungan, dikarenakan Syarat dan Mekanisme Pembentukan BadanUsaha Milik Gampong Tidak Sesuai Peraturan, seperti: Berita Acara Musyawarah Gampong Perihal Pembentukan BUMG; Analisa Potensi Ekonomi Masyarakat, dan Sumberdaya; Surat Kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar/anggaranrumah tangga yang sekurangkurangnya memuat organisasi dan tatakerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban danpelaporan, serta bagi hasil dan kepailitan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
265 — 125
  • pendaftaran sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan di bidang pasar modal dalam hal Banktelah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik.Menyusun rancangan penggabungan dalam hal Bank = akanmenggabungkan diri atau menerima penggabungan bank lain.Bertindak selaku likuidator dalam hal terjadi pembubaran Bankberdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya Bank yangditetapbkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir, atau denganHalaman 130 Putusan No.31/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI2.a.dicabutnya kepailitan
    Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisarisdibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud apabilaterbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.Tanggungjawab Direksi sehubungan dengan Kepailitan Bank :Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawabatas selurun kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit, dalam halkepailitan Bank terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan hartapailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Bank dalamkepailitan tersebut
    Tanggung jawab setiap anggota Direksi ini jugaberlaku terhadap mantan anggota Direksi yang salah atau lalai yangpernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5(lima) Tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Bank apabiladapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahanatau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehatihatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dansesuai
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum
Register : 06-12-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 327/Pid.B/2018/PN. Cjr
Tanggal 25 Februari 2019 — SUJENDI Alias JEJEN Bin SUMA;
79 — 22
  • Niaga.JKT.Pst,tanggal21 Mei 2008;Bahwa dalam hal ini saksi bertindak selaku staf pegawai dari saksiTOMMY SANTOKH SINGH BHAIL sebagai Kurator, yang mana tugasdan tanggung jawab saksi mengurus segala sesuatu dalam segalakeperluan dalam hal kepailitan tanah tersebut;Bahwa luas tanah tersebut terletak di Kp. Mekarharapan, Desa. Bojongpetir Kec. Tanggeung Kabupaten Cianjur seluas 44.920 (empat puluhempat ribu Sembilan ratus dua puluh) M?
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-02-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 23/PID.B/2014/PN.CN
Tanggal 28 Mei 2014 — Pidana: - YUDHO ARLIANTO, ST
94 — 25
  • .= Menuntut setelah mendapat izin dari direksi perseroan supaya orangyang berhutang kepada perseroan dan tidak memenuhikewajibannya dinyatakan pailit oleh hakim dalam urusan kepailitan itumewakili perseroan dengan cara seluas luasnya untuk memelihara,menjaga, mempertahankan hak dan kepentingan perseroan,sertamenjalankan segala tindakan yang perlu untuk itu.= Minta pertolongan polisi dan pihak yang berwenang yang lainyauntuk menjamin,menjaga dan melindungi hak dan kepentinganperseroan;Untuk segala
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum
Putus : 11-08-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN PASURUAN Nomor 59/PID.B/2016/PN.Psr
Tanggal 11 Agustus 2016 — RANDY CHANDRA Alias JOHANES RANDY
128 — 44
  • Pasal 31 UndangUndang No. 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).Berdasarkan halhal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada MajelisHakim untuk memutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Randy Chandra alias Johanes Randy tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanpertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat dakwaan;2.
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mjl
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat : NY.SRI MULYATHIE,S.H. Tergugat : 1.NY. SITI HALIMAH 2.Sdr. FINNEY HENRY KATUARI 3.BANK MEGA Tbk Cabang Bandung
100 — 16
  • Kilam;Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa karena tanah yangmenjadi objek sengketa ini jaraknya sekitar kurang lebih 4 kilometerdengan rumah Saksi;Bahwa Saksi tidak tahu persisnya pabrik berdiri, sekitar tahu 1980anperusahaan tersebut sudah ada;Halaman 64 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2016/PN MilBahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa perusahaan milik H.Kilam dan Tergugat mengalami kepailitan;Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti kepemilikan tanah yang menjadiobjek sengketa
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 16 Januari 2020 — .Ny SAYATI 2.HERU Bin MUHAMMAD ATTA 3.HENI WAHYUNI Binti MUHAMMAD ATTA 4.MURIYANI Binti MUHAMMAD ATTA 5.BOY SETIAWAN bin MUHAMMAD ATTA 6.Ny MUNZIAH Binti MUHAMMAD ATTA MELAWAN Drs MUCHDAN BAKRIE 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDNESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq WALI KOTA DEPOK Cq LURAH RANGKAPAN JAYA 3.KETUA SERIKAT SEKERDJA PEGAWAI DEPARTEMEN LUAR NEGERI 4.Asisten Wedana Kepala Kecamatan JHON LEONAR WAWORUNTU Notaris Pejabat Pembuat Akta tanah PPAT DAN 1. Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia 2.SURYA SUDRAJAD SH 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
576 — 474
  • Bakrie, yang bertempattinggal di Green Ville C/1 RT.02, RW.09, Kelurahan DunKepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalamhal ini telah memberi kuasa kepada Nuzul Arifin,SHAdvokat, Konsultan Hukum, Kurator Kepailitan danPengurus pada Law firm NUZUL ARIFIN ANDPARTNERS, yang beralamat di perumahan BumiSentosa Blok D/5 Nomor 17, Cibinong, Jawa Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegenDepok dengan Nomor Reg : 369/SK/Pdt/2019/PN.Dpktertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 20-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 20 Februari 2012 — SYAHRIL SABIRIN
190 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalamperkembangan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1)UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanHal. 45 dari 101 hal. Put.