Ditemukan 4626 data
77 — 49
Pelaksanaan,penyelesaian,amandemen danpemutusun kontrak.Hak dan kewajiban para Pihak.Personil atau peralatan penyedia.Kewajiban PPK.0 2 90.Pembayaran kepada penyedia.g. Rencana Anggaran Biaya.h. Pengawasan mutu.i. Penyelesaian perselisihan.Bahwa pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Surya (PLTS) 10 KW TA. 2011 pada Dinas Perumahan, TataKota, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nagekeo yangberlokasi di Perengantin Desa Nggolonio, Kec. Aesesa, Kab.
Syaratsyarat Umum Kontrak :Ketentuan Umumoo 2Pelaksanaan,penyelesaian,amandemen dan pemutusun kontrakHak dan kewajiban para PihakPersonil atau peralatan penyediaKewajiban PPK2 0.Pembayaran kepada penyediaRencana Anggaran Biayaz . Pengawasan mutui. Penyelesaian perselisihan1. Syaratsyarat Khusus kontrak :a.
87 — 17
PemadamKebakaran Ringan (APAR).e Pekerjaan Instalasi Fire Alarm.Halaman 87 dari 211 Putusan perkara No 51/Pid.SusTPK/2014/PN Pal88e Pekerjaan Instalasi TV.e Pekerjaan Instalasi PenangkalPetir.e Pekerjaan Instalasi Telpon.e Pekerjaan Penyambungan DayaPLN. ( By User ).e Pekerjaan Sistem Pentanahan.e Pekerjaan Genset ( By User).Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.188.853.000sebagaimana yang tercantum dalam kontrak awal.Bahwa benar proyek pembangunan Rusunawa dikompleks RSUAnutapura Palu dilakukan amandemen
NULI NALI MURTI., SH
Terdakwa:
HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU
349 — 201
Teladan Prima Group(TPG); Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Herman Prasetyo secarapersonal sejak tahun 1992; Bahwa untuk mencapai nilai pertanggungan atas polis tersebutapabila terjadi kKenaikan gaji misalkan satu orang tertanggung (karyawan)naik gaji Rp. 100.000, maka tahun berikutnya bila karyawan tersebutnaik gaji, menurut saksi tindakannya adalah amandemen atas polis yangsudah ada tersebut dan hal tersebut sejak tahun 2009 sudah dibicarakandengan Terdakwa Herman Prasetyo; Bahwa terdapat penambahan
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
ABDUL Bin SUBAIR, S.Pd.,M.Pd.
217 — 107
Konawe Selatan, menyiapkanlaporan pelaksanaan event, melakukan amandemen/revisi terhadap pelaksanaanevent, menyiapkan berkas atau administrasi yang diperlukan untuk prosespembayaran, melakukan rekapan terhadap event yang telah dilaksanakan danbertanggung jawab atas laporan yang dilakukan tim penjualan dan pemasaran; Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa Dinas Pariwisata Kab.Konawe Selatan melaksanakan kegiatan pelatihan tata kelola destinasi pariwisata dihotel Wonua Monapa waktu itu; Bahwa total
137 — 73
pekerjaan yang sudah selesai pada prinsipnya kontrak berkaitan denganuang negara, negara hanya membayar jika terkait dengan kontrak dan yangtidak ada kontrak tidak bisa dibayarkan.Bahwa, dengan adanya saran untuk merubah void, tanoa adanya addendumlalu terdakwa membuat surat ke kontraktor, sehingga pekerjaan terlambat,disini tidak ada keterlambatan, intervensi Pimpro apa merupakan hal yangmenimbulkan keterlambatan, surat terdakwa bukan sebagai pegangan / dasarperubahan, kecuali ada dokumen addendum / amandemen
164 — 394
sehingga perbuatan yang dapatmengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang padadasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan;semangat mengklasifikasikan tindak pidana perbankan digolongkan sebagai tindakkejahatan, diharapbkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadapketentuan dalam Undangundang ini dan melindungi industri perbankan ditanah air;Menimbang, bahwa Pasal 24 Undangundang Dasar Negara KesatuanRepublik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen
61 — 18
Remaja Rosdakarya sebagai pemenang lelang, selain itu berdampak pula padaBuruknya Kinerja PEMDA Kabupaten Sukabumi akibat angaran tidak terserap.Bahwa Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 mengatur tentang amandemen kontrak,yaitu mengenai perubahan kontrak, yang. dapat terjadi apabila ada halhal yang tidaksesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak, atau mengenai perpanjangan waktupelaksanaan kontrak;Bahwa langkahlangkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku KPA sesuai dengankewenangannya dalam rangka
215 — 89
perjanjian kerjasama antara Bank BUMD dengansuatu Perseroan Terbatas sebagai pengelola ATM bank tersebut yangmenyatakan bahwa pekerjaan itu dapat disubkontrakkan kepada pihaklain dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BUMD bukanmerupakan suatu hal yang tidak halal dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata.e Bahwa Ahli menerangkan perjanjian itu adalah perdata, apabila adasesuatu yang diperjanjikan A kemudian menjadi B apabila disepakati olehpara pihak itu tidak mengapa, biasanya adanya suatu amandemen
93 — 15
Kekurangan item kelengkapan kendaraanYang tidak sesuai Spesifikasi Kontrak Rp. 2.972.500,Denda keterlambatan (148 hari kalender Rp. 57.794.000,Jumlah Rp.238.266.500,Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakanbahwa perhitungan kerugian negara dalam perkara ini adalah tidak sahkarena hanya BPK yang memilikikewenangan menghitung kerugian negara.Dengan amandemen UUD yang berhak hitung kerugian negara adalah BPKMenimbang, bahwa atas alasan Penasihat Hukum terdakwademikian, maka kiranya Majelis
1.MEYKE TUMETEL SINGKOH
2.DONY JACOBUS
3.YACOB KARAENG
4.MELKI TAKASIHAENG
5.MEISKE MANGUMBAS
6.WILSON MANGANSOLE
7.MARITJE MASOARA
8.VERDINAN KAPIA
9.MATIAS SABAGE
10.AMOS GENGGONA
11.FANNY JAKOBUS
12.REFLY GENGGONA
13.FRANGKI MARYANTO LAHEA
14.SANDRA SINGO
15.LANCE BATASINA
16.NELSON KAPIA
17.ALENCE MASUARA
18.YOLLA SABAGE
19.RINTJE OROH
20.ANA BARAHAMA
21.NOFRI WALEAN
22.FIANE SERLI OROH
23.JANTJE ANTONI
24.SARJONO AHENG
25.ADELAIDE GENGGONA
26.FLORENSI ARAMANA
27.ASRIN DOLIAP
28.JOTJE BILALANG
29.MARNI DALENSANG
30.HERSON PATRAS
31.MEYTI GOSAL
32.MAGDALENA MAMUKO
33.JUL MILOS
34.CHAN MELKI MASIE
35.MARTEN ANTONI
36.DIANA T. NIFAK
37.MARCE DARUWU
38.EFENDI TATENGKENG
39.JEFRI ROBY KOROMPOT
40.DECKY PAAT
41.NELSON ARAMANA
42.OLTJE KUDAHATI
43.MELKI GENAPE
44.YANIKE DAULAT
45.ARLIN LAHUNGKASI
Tergugat:
1.PT. MALISYA SEJAHTERA
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow
3.BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
137 — 25
Yahya Harahap,S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika,Cet. 11, Juli 2011, hal. 180 sampai 181, sebagai berikut :Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1995 dan Pasal 10 ayat(1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo.
122 — 18
.; Bahwa Ahli menerangkan menurut pasal 32 Keppres Nomor 18 Tahun 2000, bahwaperubahan kontrak (Amandemen) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan lingkuppekerjaan, metode, waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yangdituangkan dalam addendumaddendum kontrak yang merupakan salah satu lampiranlampiran kontrak yang sifatnya tidak terpisahkan dari kontrak.
130 — 58
Mengenai jangka waktu perjanjian dalam PPJB Kolektif tersebut,PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk melakukan perjanjianselama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak ditandatanganinyaPPJB Kolektif ini, yaitu tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 10Oktober 2015 dan dapat diperpanjang dan atau diubah atas kesepakatantertulis para pihak, yang akan dituangkan dalam bentuk addendum danatau amandemen tertulis, yang menjadi satu kesatuan dengan PPJBKolektif ini (Vide Pasal 3 ayat (1) PPJB Kolektif).6
143 — 53
,M.Si.Bahwa karena ada keterlambatan pekerjaan sehingga dilakukan addendum.Bahwa saksi ketahui mengenai Amandemen/Addendum terhadap kontrakpengadaan Genset 650 KVA + Rumah Genset TA 2013 karenasaksiPutusan No.56/Pid.SusTPK/2016/PN Jap Hal 90diperintahkan oleh KPA Sdr. Yunus Demonamang, ST.
62 — 16
puluhrupiah).Bahwa benarsesuai Rencana Usaha Kelompok bahwa ada kegiatanperbaikan kandang sebanyak 1 (satu) unit dengan anggaran sebesar Rp8.000.000, (delapan juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya ternyatadigunakan untuk pengadaan kandang ternak sapi 2 (dua) local sebesar Rp28.684.750, (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ributujuh ratus lima puluh rupiah).Bahwa benar berdasarkan data yang ahli terima dari penyidik maupun hasilklarifikasi dengan pihakpihak tidak terdapat adanya amandemen
69 — 31
untuk pekerjaan PembangunanRumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK1) dan Pembangunan RumahKhusus Kabupaten Kupang 2 (KK2) ini bendahara pengeluarannya sudahbukan saksi lagi karena saksi pensiun tanggal 30 Nopember 2012 danbendahara pengeluaran pengganti saksi dijabat oleh NATANIELLAPENANGGA.Bahwa Benar surat perjanjian/kontrak untuk Paket pekerjaanPembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK1) danPembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (KK2) TA. 2012 diKabupaten Kupang tersebut telah dilakukan amandemen
204 — 58
Penerimaan uang sebesarRp. 50.000.000,00 tersebut merupakan perbuatan yang tidak lazim dan tidak diaturdalam SPKfKontrak, seharusnya volume barang yang tidak dapat dipenuhi olehpihak rekanan dilakukan perjanjian pekerjaan kurang atau amandemen kontrak.Bahwa benar yang dihitung kerugian Negara ahli hanya jenis Obat Generik saja.Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkanapakah dari faktafakta tersebut jika dihubungkan dengan apa yang didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam
120 — 53
;Bahwa menurut Saksi apabila ada perubahan pekerjaan fisik dalamprogram PPIP Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung KabupatenSumedang, maka harus dibuatkan amandemen sebagaimana diaturdalam dalam pedoman PPIP BAB V (5.7.1.2 tentang perubahan kontrak)dengan format 2.22 yang dibuat antara Ketua Organisasi MasyarakatSetempat (OMS) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SatkerPPIP;Bahwa perubahan pekerjaan fisik dalam program PPIP Desa CikahuripanKecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, tidak dibuatkan
HIJRAN SAFAR, SH
Terdakwa:
Dr. SAWALUDDIN, S.E.,M.Si.
199 — 122
Kdi1) Mempelajari proses perencanaan atas Pekerjaan PembangunanRumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014,antara lain pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK), HargaPerkiraan Sendiri (HPS) dan Proses Pelelangan.2) Mempelajari proses pelaksanaan atas Pekerjaan PembangunanRumah Sakit Pendidikan (Tahap I) Universitas Halu Oleo TA. 2014,antara lain Dokumen Kontrak Pelaksanaan, Amandemen Kontrak,Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Spesifikasi TeknisPekerjaan.3) Pengumpulan data dokumen
94 — 79
Timor Pembangunan untuk Lokasi alor 2 (dua) denganpekerjaan 100 unit rumah khusus di Desa Kabola 100Unit;e Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan supervisi pembangunan diatas setelah diamandemen yaitu semula Rp. 566.450.500,setelah diamandemen menjadi Rp. 387.057.000, ;e Bahwa inisiatif amandemen oleh Kasatker dan PPK denganalasan adanya adendum kurang pekerjaan (unit rumah) dalampekerjaan konstruksi pembangunan rumah khusus baik untukPT. Timor Pembangunan maupun PT.
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
JURIANTI
184 — 91
Konawe Selatan, menyiapkanHalaman 49 dari 127 halaman, Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdilaporan pelaksanaan event, melakukan amandemen/revisi terhadap pelaksanaanevent, menyiapkan berkas atau administrasi yang diperlukan untuk prosespembayaran, melakukan rekapan terhadap event yang telah dilaksanakan danbertanggung jawab atas laporan yang dilakukan tim penjualan dan pemasaran; Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa Dinas Pariwisata Kab.Konawe Selatan melaksanakan kegiatan pelatihan tata kelola