Ditemukan 4603 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : serai sejati sehati serang somasi
Penelusuran terkait : Pt. serasi autoraya Pt. serasi auto raya; Pt serasi shipping indonesia Direktur jenderal pajak ; pt. serasi autoraya; Direktur jenderal pajak vs pt. serasi autoraya; Direktur jenderal pajak vs pt. serasi autoraya Direktur jenderal pajak vs pt serasi autoraya
Pengadilan PN SEMARAPURA Pidana Khusus
Register : 13-11-2023 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Srp
Tanggal 21 Maret 2024 — Penuntut Umum:
I Gusti Agung Manu Kepakisan, S.H.
Terdakwa:
NI WAYAN SRI MAHAYANI
31 — 0
  • Serasi Auto Raya;
  • 1 (satu) gabung Perjanjian Kredit Nomor : 0007K/K/BDC/I/2018, tertanggal 19 Januari 2018, a.n. I KADEK WIRA ATMAJA dengan nilai kredit Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris DK 7246 FT atas nama NI PUTU SRIANI;
  • 1 (satu) gabung Perjanjian Kredit Nomor : 0028/K/K/BDC/III/2018, tertanggal 05 Maret 2018, a.n.
    SERASI AUTORAYA;
  • 1 (satu) buah BPKB atas kendaraan TOYOTA YARIS 1.5 S A/T, tahun 2016, No. Rangka MHFKT9F30F6035895, No. Mesin 1NNZZ158356, plat Nomor DK 7245 FT atas nama NI PUTU SRIANI;
  • 1 (satu) buah BPKB atas kendaraan HONDA JAZZ GE 8 1.5 E M/T, tahun 2010, No Rangka MHRGE8760A1004985, No. Mesin L15A72749119, plat nomor DK 776 IK, atas nama I MADE PUTRA ARYA UMARDIKA;
  • 1 (satu) buah BPKB atas kendaraan SUZUKI AV1414FDX 4x2 A/T, No. Rangka MHYKZE81SHJ329526, No.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 01-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.JP
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
683 — 323
  • gugatan, penting kiranyaTergugat menyampaikan terlebih dahulu halhal sebagai berikut:A.Bahwa pada tanggal 1 September 2001, Penggugat dan Tergugat telahmenikah berdasarkan agama Islam yang dicatatkan di Kantor UrusanAgama Kecamatan Menteng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yangtercatat di dalam Buku Nikah No. 612/03/IX/2001, tanggal 1 September2001 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsaniyah 1422.Bahwa sejak menikah pada tahun 2001, kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat dirasakan cukup baik, serasi
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 03-10-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3549/Pdt.G/2018/PA.JS
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
160 — 1313
  • Tetapi saat ini Penggugat merubahnya didalam Replikyang baru menyadari kesalahan fatalnya, sehingga sepatutnya danselayaknyalah dikesampingkan/tidak dapat diterima.Mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo,agar tetap jernih melihat dan menilai fakta perkara aquo sehingga tidakterkecoh oleh dalildalil Replik Penggugat, karena alamat Objek perkaradengan Bukti Kepemilikan Objek (SHM) merupakan satu kesatuan yang tidakdapat dipisahkan dimana harus serasi dan sesuai, tidak
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus
Register : 10-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pmn
Tanggal 28 Januari 2019 — Terdakwa
91 — 29
  • perlindungan terhadapAnak seperti yang termaksud dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SistemPidana Peradilan Anak (SPPA);Menimbang, bahwa kedua Undangundang tersebut menegaskan Anakadalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu Sumber daya manusiayang merupakan potensi dan penerus citacita perjuangan bangsa yangmemiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat knusus, memerlukanpembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan danperkembangan fisik, mental, social secara utuh, serasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP, S.H., M.Hum
85 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (bukti P12);Sertifikat Penghargaan dari BNN (Badan Narkotika Nasional)Propinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Juli 2012, atas partisipasi dalamprogram Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan peran sertanyamenciptakan lingkungan kerja yang serasi, aman dan nyaman,bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diwilayah Propinsi DKI Jakarta.
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 18-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA SLEMAN Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Smn
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 30
  • Hal tersebut sejalandengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut := YurisprudensiMahkamahAgungRepublikindonesiaNomor140K/SIP/1971 yang kaidahhukumnya menyatakan membenarkan hakim membuat keputusanyang bersifat ultra petita dengan syarat harus masih dalamkerangka yang serasi dengan inti gugatan.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 16 Oktober 2015 — SYAMSUDDIN FEI;
123 — 42
  • Selanjutnya BambangKariyanto meminta Agus Triawan memindahkan 2 (dua) tas berisi uangtersebut ke rumah mertua Bambang Kariyanto di jalan Serasi Km 12Palembang, kemudian meminta Ridwan alias Wan untuk membagikan uangtersebut kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin denganperincian masingmasing sebagai berikut :Halaman 17 dari 145Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgSane fF & HN11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.2k26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.Riamon IskandarIslan HanuraDarwin
    Selanjutnya Bambang Kariyanto memintaAgus Triawan memindahkan 2 (dua) tas berisi uang tersebut ke rumah mertuaBambang Kariyanto di jalan Serasi Km 12 Palembang, kemudian memintaRidwan alias wan untuk membagikan uang tersebut kepada seluruh anggotaDPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan perincian masingmasing sebagaiberikut :1. Riamon Iskandar : Rp100.000.000,002. Islan Hanura : Rp100.000.000,003: Darwin AH : Rp100.000.000,004. Aidil Fitri : Rp100.000.000,005. Ujang M. Amin : Rp75.000.000,006.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 K/TUN/2010
Tanggal 21 Januari 2011 —
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalahsebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 angka (2) UndangUndang Nomor : 28/1999 yang menyatakan :Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negaraadalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negaraadalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 07/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 13 April 2015 — TAFSIR NURCHAMID
161 — 118
  • foto copy legalisir Berita Acara Penyerahan Kendaraannomor : U002000373 1 (satu) lembar foto copy legalisir Faktur Toyota, nomor referensi :IFF/0016/ZX69/2006, no DO Dealer : 06.0514.06 3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen pendukung identitas mobilyang berupa, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor RegistrasiB2025RW, BPKP Kendaraan nomor polisi B2528RW, dan KTP atas namaAdiyasari Setiawan Widjojo 2 (dua) lembar foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri, nomorrekening 1200007377737 SERASI
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-09-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 340/PID.SUS/2015/PN MPW
Tanggal 2 Desember 2015 — SAMAD ADI YUSUF Alias ATI Anak NG BUN KHEK
368 — 14
  • Maka daripada itusegala bentuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati harus dilakukandengan penuh tanggung jawab, selaras, serasi dan seimbang demi sebesarbesarkemakmuran rakyat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 23-04-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2014
Tanggal 11 Juni 2014 — CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), LTD VS KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH) MIGAS;
88 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi jelas bahwaAsas Tertib Penyelenggaraan Negara merupakan landasan bagi pejabat negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berfungsi sebagaipenyelenggara negara untuk bertindak secara teratur, serasi, dan seimbang (BuktiP19) ;Bahwa sebagai Badan Pengatur di sektor hilir bidang usaha kegiatan minyak dan gasbumi, Tergugat harus mengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARAberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan di samping juga harusmempertimbangkan keserasian
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama
Register : 14-01-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PA MAMUJU Nomor 38/Pdt.G/2020/PA. Mmj
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 44
  • sekarangdikuasai oleh Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya,memohon kepada hakim agar memutus sesuai petitum primer atauberdasarkan petitum subsider, dan berdasarkan faktafakta hukum diatas bahwa dalam perkara a quo merupakan perkara kewarisanbertingkat, serta agar putusan ini memenuhi rasa keadilan kepadapara pihak, hakim memutus perkara ini berdasarkan petitum subsiderPenggugat (ex aequo et bono/rasa keadilan dan kepatutan),sepanjang masih dalam dalam kerangka yang serasi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 08-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Muslimin, A.Md. Bin Johan
254 — 26
  • SERASI AUTORAYA. 100. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor warna coklat dengan nama pemilik PT.
    SERASI AUTORAYA alamat Jalan Demang Lebar Daun Rt. 35 Rw. 10 No. 148 Keluraha Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang dengan identitas kendaraan nomor registrasi BG 1784 PB merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik dengan tahun pembuatan 2010. 101. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik No.
    SERASI AUTO RAYA. 102. 1 (satu) buah kunci kontak beserta remot Mobil Toyota type Kijang Innova E No. Pol. BG 1784 PB dengan gantungan kunci dompet kulit warna coklat;Dikembalikan kepada Terdakwa Muslimin;103. Uang tunai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);104. Uang tunai sebesar Rp. 299.600.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);105. Uang tunai sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);106.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-04-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 17/ PDT/2017/PT KPG
Tanggal 28 April 2017 — - MIKAEL BIRU vs - GALUS JAGO, Cs.
44 — 38
  • Nomor: 140 K/ Sip/ 1971 tanggal 12Agustus 1972, Putusan Judex Facte yang didasarkan kepada PetitumSubsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapatdibenarkan asalkan masih dalam kerangka serasi dengan inti GugatanPrimair. Jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 April 1979 No.1699K/Sip/1975 Subsidair: memberi kebebasan mengabulkan lain darituntutan pokok, seperti mohon putusan lain yang dianggap adil danbijaksana.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2012 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 529/PDT.G/2012/ PN JKT PST
Tanggal 11 September 2013 — AGUSWANDI TANJUNG >< UUNG HARTANTO,Cs
52 — 17
  • lainnya.Menimbang, bahwa Kewajiban Pengurus Perhimpunan Rumah SusunCampuran ITC Roxy Mas tersebut meliputi (vide pasal 20 AD) :1.2.3.Melaksanakan AD dan ART.Memberikan pertanggung jawaban kepada Rapat Umum.Menyampaikan laporan kepada Anggota secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali setahun atas pekerjaan Badan Pengelola.Menyelenggarakan tugastugas administrasi penghunian rumah susun.Melaksanakan Keputusan Rapat Umum dan Rapat Pengurus.Membina anggota ke arah kesadaran hidup bersama yang selaras,serasi
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg
Tanggal 19 Agustus 2015 — JONNI SIHOTANG
1043 — 1989
  • Gorga Duma Sari (PT.GDS) sesuai dengan permohonan PT.GDS untuk kegiatan pemanfaatan kayu diajukan sekitar bulan Mei 2012, hutan Telemerupakan kawasan hutan register 41 Hutagalung yang merupakan kawasanhutan produksi yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan dan dialih fungsikansebagai kawasan Areal Penggunaan Lain berdasarkan Peta Kawasan HutanRegister yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/UM/122/1982tanggal 27 Desember 1982 dan juga didasarkan kepada Peta Padu Serasi KawasanHutan
    objekpermohonan izin lokasi tersebut terletak di hutan Tele yang di atasnya terdapatlahan berhutan/tegakan pohon dan kawasan yang termasuk ke dalam kawasanhutan register 41 Hutagalung dan areal tersebut merupakan kawasan hutanproduksi yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan dan dialih fungsikan sebagaikawasan Areal Penggunaan Lain berdasarkan Peta Kawasan Hutan Register yangdikeluarkan oleh Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/UM/122/1982 tanggal 27Desember 1982 dan juga didasarkan kepada Peta Padu Serasi
    bersesuaian dengan keteranganTerdakwa, bahwa areal lokasi yang dimohonkan oleh PT Gorga Duma Sari sebagaitempat usaha perkebunan dan perkebunan tersebut terletak di kawasan ArealPenggunaan Lain yang semula termasuk ke dalam kawasan hutan register 41Hutagalung dan merupakan kawasan hutan produksi yang telah dikeluarkan dari kawasanhutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan Register yang dikeluarkan oleh Menteri PertanianNomor 923/Kpts/UM/122/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan juga didasarkan kepadaPeta Padu Serasi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-12-2014 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 13-06-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2014/PTUN.SMD
Tanggal 11 Juni 2015 — YAYASAN MELATI; melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
283 — 168
  • (d).Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalahsebagaimana yang dinyatakan pada pasal 3 angka (2) UndangUndang No. 28/1999 yang menyatakan:Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negaraadalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negaraBahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraannegara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang.Dengan diterbitkannya oleh Tergugat, Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — MUHAMAD HASBI,DKK
59 — 15
  • ., dalam buku Percobaan,Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, dan Putusan Mahkamah AgungTanggal 26 Juni 1971 Nomor : 15/k/ Kr/1970 menganut bahwa tidak perlusemua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhisemua unsur tindak pidana yang dilakukan.Jadi dalam perkara ini antara niat dan perbuatan berjalan dalam satuirama yang serasi karena adanya konspirasi sehingga tujuan delik tercapaidengan sempurna.Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan oleh saksisaksi
    Jadi dalam perkara iniantara niat dan perbuatan berjalan dalam satu irama yang serasi karenaadanya konspirasi sehingga tujuan delik tercapai dengan sempurna.Menimbang,bahwa dikatakan perbuatan berlanjut, apabila tindakan tindakan itu masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akantetapi ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaitindakan berlanjut. Adapun ciriciri dari perbuatan atau tindakan berlanjutadalah :1.
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mre
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
262 — 348
  • yang sangat berpengaruhterhadap PT SBS;Bahwa saksi lupa tanggal berapa MOM dilaksanakan;Bahwa penandatangan kontrak perjanjian di tanggal 17 Juni 2019;Bahwa perjanjian tersebut ditandatangani tidak sampai 38 (tiga puluhdelapan) hari saksi tidak tahu, yang saksi tahu untuk penyampaian drafperjanjian kontrak itu selama 38 (tiga puluh delapan) hari;Bahwa isi perjanjian kontrak tersebut saksi tidak tahu ada berapa pasal;Bahwa Max Factor adalah keserasian alat muat dan alat angkut;Bahwa apabila tidak serasi
    kerjasetahu saksi masalah finansial didalam PT TIE itu sendiri;Bahwa yang melanggar perjanjian adalah PT TIE sehingga PT SBS sangatdirugikan;Bahwa atas pemutusan kontrak ini PT SBS dirugikan dari segi Materil yaitukehilangan target produksi PT SBS ke PT BA itu sendiri dan dari InmaterilHalaman 112 dari 131 HalamanPutusan Nomor 11/Pdt G/2020/PN Mreyaitu. pemberitaberitaan dimedia umum yang sangat berpengaruhterhadap PT SBS;Bahwa Max Factor adalah keserasian alat muat dan alat angkut, danapabila tidak serasi
Pengadilan PT JAMBI Perdata Tanah
Register : 22-06-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 53/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 23 Juli 2018 — AGUSNUR Bin MHD NUR, Umur : + 63 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Desa Mukai Tengah RT. I No. 22 Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi; Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada MAIZARWIN,SH adalah Advokad dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kota Jambi yang beralamat pada Kantor Perwakilan POSBAKUMADIN Kerinci Jalan Wisata Air Hangat Semerup No. 05 Rt 03 Kecamatan Air Hangat Barat Kab. Kerinci, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 No. 21/Pdt.G/PosBakumadin/XI/2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat I ; Lawan 1. Hj. SUARNI Binti ALI ISAH, Umur : + 63 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Dusun Baru Siulak Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi; 2. PARIDA Binti ALI ISAH, Umur : + 56 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Dusun Baru Siulak Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi; 3. SAHRUDIN Bin ALI ISAH, Umur : + 65 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Sungai Sikai Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi; 4. LUKMAN Bin ALI ISAH, Umur : + 67 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Siulak Panjang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi; 5. GUMADI Bin ALI ISAH, Umur : + 50 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Dusun Baru Siulak Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi; Bahwa dalam hal ini Penggugat angka 2, Penggugat angka 3, Penggugat angka 4, dan Penggugat angka 5 memberikan Kuasa Insidentil kepada H. Abdul Majid, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 25 / SK / 2017 /PN.SPN. Bahwa dalam hal ini Penggugat angka 1 dan H. Abdul Majid memberikan kuasa khusus kepada Pera Candra, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan penasehat hukum di Jl. Depati parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 November 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat ; DAN 1. TAMIMI NUR Bin MHD NUR, Umur : + 60 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Dusun Baru Siulak RT. III No. 108 Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi; 2. Nama lengkap : CENRAWATI Bin MHD NUR, Umur : + 57 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Mukai Tengah Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi; 3. Nama lengkap : MARTIANA Bin MHD NUR, Umur : + 54 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Mukai Tengai RT.III No. 12 Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi; 4. Nama lengkap : TAUFIK Bin MHD NUR, Umur : + 51 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Alamat : Desa Mukai Ilir RT. V No. 5 Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi; 5. Nama lengkap : TONI NURMAN Bin SULTAN NURMAN, Umur : + 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Desa Koto Lanang RT. II No. 31 Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula disebut sebagai Para Tergugat (Tergugat 2,3,4,5,6) ;
68 — 34
  • Putusan No. 140K/Sip/1971, Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitupermohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanyatidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengandemikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkanmasih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair;Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 yaitu Mengabulkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat