Ditemukan 4513 data
67 — 12
mengetahui dan menyadari pula bahwa dana Bantuan StimulantRelokasi Rumah Transisi Darurat Kepemulihan Bencana Alam itu adalah hak korbanbencana yang peruntukannya sematamata untuk pembangunan hunian bagi merekayang terkena dampak bencana alam pergerakan tanah tersebut, namun Terdakwa Idan Terdakwa II ternyata telah melakukan pemotongan atau meminta sejumlahuang dari para korban bencana antara Rp. 1.500.000, sampai dengan Rp.2.000.000, dan uang yang terkumpul dari para korban bencana itu oleh Terdakwa Itelah
119 — 102
adalah obscuur libel karena Penggugat I danPenggugat II tidak tepat mengajukan Gugatan Waris kepada Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V karena harta peninggalanatau warisan dari Almarhum Xxxxxxxx (Suami Tergugat I dan Ayah TergugatII, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V) seluruhnya dikuasai oleh PenggugatI dan Penggugat IT;2 Bahwa Para Penggugat adalah error in persona, Penggugat I dan Penggugat IItidak jelas menyebutkan posisi Tergugat I dalam dalilnya karena Penggugat Itelah
287 — 112
oleh Panitera Pengadilan NegeriTangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan PengadilanNegeri Tangerang tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG.tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwapada tanggal 13 Juni 2013 secara patut dan saksama ; Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriTangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa Itelah
120 — 346
Desember 2008 tentang Penunjukkanpergantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkaraNl 3 Telah membaca dan memeriksa bukti bukti surat danberkas perkara yang bersangkutan iTelah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan ; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yangberperkara ; eee eeeTENTANG DUDUKNYASENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan SuratGugatannya tertanggal 28 Juli 2008, didaftar danditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu pada tanggal 28 Juli
124 — 23
Bahwa, benar masing masing proyekProgram Listrik Masuk Desa (PLMD)tahun 2005, tahun 2006 dan tahun2007 ~itelah dicairkan seluruhnyasenilai kontrak masing masingproyek tersebut.7. Bahwa, benar serah terima proyekPLMD tahun 2005 dari Direktur CV.Cahaya Marta Perkasa Martono kepadaPemimpin Kegiatan A. Minol Muljadipada tanggal 12 Desember 2005 untukDesa Ambender Kec. Pegantenan Kab.Pamekasan, Desa Bujur Tengah Kec.Batumarmar Kab. Pamekasan dan DesaRagang Kec. Waru Kab.
68 — 58
JAYA REAL PROPERTYselaku Pembeli, maka terlebih dahulu telah dilakukan halhal sebagai tferikut:1 Bahwa atas sertipikat HGB nomor 01864/Pondok Karya oleh Tergugat Itelah terlebih dahulu dilakukan pengecekan ke kantor Badan PertanahanNasioanal (BPN) Kabupaten Tangerang pada tanggal 7 September 2012dengan nomor 58934 dan telah dinyatakan bersih dan tercatat sebagaipemilik yang sah adalah PT.
166 — 59
faktanya telah disetujui oleh TERGUGAT II melalui DirekturUtamanya, secara hukum PENGGUGAT hanya berhak untuk: (a) mengajukan gugatanatas nama perseroan selaku Komisaris dan/atau Pemegang Saham TERGUGAT IIterhadap DIreksi/Direktur Utama yang menurutnya telah menimbulkan kerugianterhadap perseroan (TERGUGAT ID); atau (b) sebagai pemegang saham mengajukangugatan terhadap perseroan jika memang tindakan perseroan (TERGUGAT II) yangtelah menyetujui penegasan kembali Keputusan Para Pemegang Saham TERGUGAT Itelah
86 — 14
Aceh TamiangBahwa sebab Saksi tetap membuat dokumendokumen untuk diajukan ke DPPKAuntuk dilakukan pembayaran tahap II dan tahap III karena pihak PanitiaPembangunan KPA dan PPTK mengajukan permintaan pembayaran dengandilengkapi dokumendokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan untuk tahap Itelah selesai dikerjakan.;Bahwa sebab foto dokumentasi pelaksanaan pembangunan mesjid tersebut tidakdilampirkan sebagai dokumen lampiran pada penarikan dana tahap IJ dan tahap IIIkarena saat itu sdr. Ir.
175 — 1183
MaligasSukses Abadi;4 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam sebagai Tergugat Itelah menerbitkan KTUN tentang Penolakan Pemberian SertipikatHGB pada PT. Millenium Investment dan PT. Maligas Sukses Abadiberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor SK. 463/MenhutII/2013 Tanggal 27 Juni 2013.
34 — 12
umum sejak 6 Oktober 2016 s/d 13Nopember 2016;Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2016 s/d 3 Desember 2016;Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Nopember 2016 s/d 23Desember 2016Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d21 Pebruari 2017Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat perkara ;Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengarkan keterangan para saksi, Keterangan terdakwa dan melihatD@FalG DURE) nnnmn nnn nnn cre ren erin ITelah
72 — 15
haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidanadenda dengan mengingat ketentuan pasal 30 KUHP ;171Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebihdahulu akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan;Halhal yang memberatkan :e Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatgiatnyadalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;Terdakwa sama sekali tidak menikmati dari hasil perbuatanya ;Terdakwa Itelah
92 — 46
28.29,30.31.17c) Hasil undian blok per rayon tanggal 6 Januari 2004;d) Hasil keputusan rapat rayon tanggal 8 Februari 2005;e) Hasil keputusan rayonrayon dengan UUO Gadang Dirantau tanggal 8 Februari2005 dengan lampirannya;f) Berita acara pertemuan rayonrayon tertanggal 24 Juni 2005;g) Hasil kesepakatan rapat tanggal 12 Maret 2006 antara rayonrayon;Bahwa oleh karena kesepakatan antara anggota kelompok tami dengan Terlawan IIsampai dengan Terlawan XI selaku Ketua Rayon tidak terlaksana, maka Terlawan Itelah
Pembanding/Penggugat II : MARISTAN TARBINO MANIK
Pembanding/Penggugat III : MANASER MANIK
Pembanding/Penggugat IV : JAMIL TAMBUNAN
Pembanding/Penggugat V : SYAHRIANA CHAN
Pembanding/Penggugat VI : SYARIPUDDIN RAMBE
Pembanding/Penggugat VII : ARMANSYAH
Pembanding/Penggugat VIII : RIZALDI MANDA
Pembanding/Penggugat IX : TIO PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat X : SALMAH BR PANJAITAN
Pembanding/Penggugat XI : JAINUDDIN PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XII : JHONI S SIMARMATA
Pembanding/Penggugat XIII : DEDI PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XIV : IRMA PANDIANGAN
Pembanding/Penggugat XV : MARLON SIANTURI
Pembanding/Penggugat XVI : LISMAWATI ZEBUA
Pembanding/Penggugat XVII : KOTA JULU SIRINGO RINGO
Pembanding/Penggugat XVIII : MHD. SOLEH SIREGAR
Pembanding/Penggugat XIX : AMIR OMBAK SIRAIT
Pembanding/Penggugat XX : SABARUDDIN TANJUNG
Pembanding/Penggugat XXI : ROHANA
Pembanding/Penggugat XXII : RAHMAN SIMBOLON
Pembanding/Penggugat XXIII : JABIR SIBARANI
Terbanding/Tergugat I : ROBERT ARITONANG OMPUSUNGGU
Terbanding/Tergugat II : HERRY DAVIDSON PASARIBU
Terbanding/Tergugat III : HOTMAN DAPOT PASARIBU
Terbanding/Tergugat IV : SINTARIA BR. SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat V : TIENE MATHILDA BR LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VI : CLANRASIA MEIKA BR SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VII : HOTMAIDA THERESIA SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VIII : RICARDO PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat IX : MARTHA SUMINAR BR PASARIBU
Terbanding/Tergugat X : HOTMA TIMBUL PARDOMUAN HUTASOIT
Terbanding/Tergugat XI : TRIASTUTI LESTARI MOELJANI
Terbanding/Tergugat XII : HARRIS PARHORASAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XIII : FERRY HASUDUNGAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XIV : ROY JUSTIN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XV : JOHANNA VOLKE
Terbanding/Tergugat XVI : THARIANUS HASOLOAN SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat XVII : HARANGAN SEREIDA BR. SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XVIII : LINDA JUNITA
Terbanding/Tergugat XIX : KHATRINA BR HUTAPEA
Terbanding/Tergugat XX : TOGA MARISI PASARIBU
Terbanding/Tergugat XXI : MINAR BANGET BR PASARIBU
Terbanding/Tergugat XXII : JEAN KLOSTER MANNEN PARAPAT
Terbanding/Tergugat XXIII : ELSE MARIA BR HUTAPEA
Terbanding/Tergugat XXIV : ROBBY PAHALA SIMANJUNTAK
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA SEI APUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Sono Martani
53 — 39
Bahwa Turut Tergugat Itelah memperhatikan dan melaksanakanketentuanketentuan dalam Peraturan Perundangundangan baik bersifatProsedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta Ssesualdengan kewenanganTurut Tergugat I;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kamimohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkaraini dengan putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijkeverklaard)
138 — 11
Bungo yaitu melalui terdakwa Fatimah.Bahwa Madin Nurul Islam juga mengembalikan kwitansi yangtelah ditandatangani kepala sekolahnya dan 3 orang guru penerimahonor tahun anggaran 2009.Bahwa pada Bulan Mei 2009 Saksi Muhammad Fadli mendapatinformasi dari teman saksi sesama koordinator yangmemberitahukan bahwa honor kepala sekolah dan guru tri wulan Itelah dicairkan dan sudah dapat diambil di Kantor DinasPendidikan Kab.
90 — 34
Waris Nomor :Juni 2004Surat Keterangan Ahli Waris NomorSeptember 2004Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :September 2004Surat Keterangan Ahli Waris NomorSeptember 2004Surat Keterangan Ahli Waris NomorSeptember 2004Surat Keterangan Ahli Waris NomorSeptember 200471/Kesra1008/VV2004 Tanggal 14: 592.2/023/PPSDA/2004 Tanggal 30592.2/026/PPSDA/2004 Tanggal 30: 592.2/027/PPSDA/2004 Tanggal 30: 592.2/024/PPSDA/2004 Tanggal 30: 592.2/025/PPSDA/2004 Tanggal 30Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2005Oleh Tergugat Itelah
71 — 21
DELTA CONSULTANT untuk PekerjaanPengawasan Pembangunan Rumah Dinas Guru Daerah Terpencil KabupatenAceh Barat Daya dan Nagan Raya pada Dinas Pendidikan Aceh TahunAnggaran 2009.4Uang senilai Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) denganmengabaikan nomor seri.Di dirampas untuk negara;6 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa Itelah menyampaikan nota pembelaannya
Para Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya para Terdakwa sebagai Pegawai Negeri dimana Terdakwa Itelah diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan ProvinsiAceh, dan Terdakwa II diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mempunyai jabatan dimanaTerdakwa I menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas PendidikanProvinsi Aceh, dan Terdakwa II menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK
77 — 20
Terdakwa II TAYUSMAN sebesar Rp. 19.750.000,Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah yang fiktif pada kantor SatpolPP tahun 2009 sebesar Rp. 122.055.000, (seratus dua puluh dua juta lima puluh limaribu rupiah)Bahwa selanjutnya Terdakwa II atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa Itelah membuat SPJ ( Fungsional ) Perjalanan Dinas dengan mencantumkan Biayaperjalanan dinas yang benar benar dibayarkan dengan biaya perjalanan dinas yangfiktif dan SPJ( fungsional ) tersebut juga telah ditandatangani
75 — 41
itu tidak ada orang yang mengaku mempunyai lahantersebut; Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal serta tidak pernah mendengarnama Bujang dan Jamal Darani, dan saksi mengetahui nama tersebutsetelah adanya permasalahan terhadap lahan tersebut; Bahwa sewaktu lahan tersebut dibuka lahan berupa hutan kecil yaitusemak belukar dan pada waktu orang tua saksi membuka lahan tersebuttidak ada orang lain yang lebih dahulu membuka lahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat dan Tergugat Itelah
112 — 74
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah ) iTelah mendengar Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut 1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan maupun yang dituntut terhadapterdakwa mengandung sengketa perdata yang harus diselesaikan melaluiproses Peradilan Perdata, sehingga karenanya dakwaan dan tuntutan JaksaPenuntut Umum adalah prematur;2.
160 — 82
melihat adanya kausalitas atau kondisi yang adekuat danada keadaan yang harus diperhitungkan, misalnya sms ini dari siapa,ada hubungan apa dengan pengirim sms sehingga saya katakan inisangat subyektif tergantung siapa yang membaca dan tergantungdari dampak yang ditimbulkan;Bahwa posisi UU ITE itu merupakan respon dari pembentuk UndangUndangterhadap perkembangan perbuatan saat ini, delikdelik nya masih merupakandelik konvensional dalam KUHP hanya saja saat digunakan alatalat elektronikmaka tentunya UU ITElah