Ditemukan 456 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : jahatung jahamang jayayang jahatang jamalyang jalanyang jananyang jahratang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 16 Mei 2016 — EDI JUNAIDI,ST KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
67 — 31
  • atau Kelompok Tani yang berhak mengelolanya, kecualisebagai pembayaran ongkos tanam tebu kepada anggota kelompok tani yang dipekerjakansebagai buruh tani ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat halhal tersebut di atas bukansaja merupakan pelanggaran dari sisi administrasi, akan tetapi telah teramat jelas sisi perbuatanpidananya, dimana terhadap halhal tersebut terdakwa EDI JUNAIDI paham betul bahwasemua itu dilakukan dalam suatu skenario yang norma dasar nya adalah persekongkolan jahatyang
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 29-07-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 25-K/PMT.III/AD/VII/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — YOHANIS KRISNAJAYA SYAIBAN Letkol Inf/11930073641269
107 — 86
  • Berdasarkan uraian SuratDakwaan Oditur Militer Tinggi Surabaya, makaOditur mengaitkan perbuatan Pasal 97 ayat (1)KUHPM sebagai tindakan yang dilakukan olehbawahan yang dipengaruhi atau dibujuk olehterdakwa, sehingga demonstrasi masa yangdilakukan masyarakat desa Pesouha dan HukoHuko dianggap oleh Oditur sebagai perbuatan jahatyang dimaksudkan oleh Pasal 127 KUHPM.Dengan mengaitkan Pasal 127 KUHPM ke dalamPasal 97 ayat (1) KUHPM, maka sudah dapatdipastikan Terdakwa tidak terobukti melakukan tindakpidana
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 359/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
PT Bina Mobira Raya
Tergugat:
1.Firdaus Abdullah Siddik
2.Indriyani Siddik
Turut Tergugat:
1.Hariyadi
2.Eddy Nyoman Winarta, S.H
3.I WAYAN GEDE DARMA YUDA,SH,M.Kn
4.Ni Wayan Widastri, SH
5.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
6.Sik Anik Halim Wijaya
7.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
8.RICHARD YERRY PURYATMA, SH., M.Kn.
9.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
168 — 116
  • Polisitersebut diatas membuktikan segala perbuatan Terlapor (Turut Terbantahl,Turut Terbantah Il dan Turut Terbantahlll) terkait atas tanan SHM No.282/Kutuh dan No. 283/Kutuh TIDAK ADA KESALAHAN yang merugikanPelapor ;Ada Pernyataan Turut Terbantah dituangkan dalam Akta No. 59tanggal 27 Agustus 2019 ;Turut TerbantahI telah menerangkan dan dituangkan dalam Akta No. 59yang intinya :Seluruh kejadian sejak awal sampai dengan adanya perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah merupakan bagian rancangan jahatyang
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-06-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Pkb
Tanggal 21 Oktober 2021 — Terdakwa : Syahrir als Musa Bin Makarakah (Alm) Jaksa : Apdiansyah Topani,SH.,MH
177 — 51
  • dalam pasal yang Penuntut Umum Dakwakantersebut bersifat alternatif sehingga salah satu Inti Delik (delictsbestanddelen)telah terbukti maka tidak ada kewajiban unsur lain untuk dibuktikan, namunsepertinya penasehat hukum sangat menggebuhgebuh terkesan membabibuta membela kliennya sehingga menyampaikan hal yang bertentangan denganpendapatnya sendiripun dilakukannya.Menimbang uraian unsur sudah kami sampaikan secara gamblang dantegas bahwa berdasarkan faktafakta persidangan terungkap pemufakatan jahatyang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 11 Februari 2015 — ADE SUHARTONO BIN HADI SISWANTO
49 — 8
  • Jika diperjanjikan secara lisan, makakesepakatan untuk melakukan kejahatan adalah merupakan permufakatan jahatyang merupakan tindak pidana) 22220 2 Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas perbuatan kerjasama tersebuttelah terjadi secara sistematis dan terstruktur, dimana posisi dan peran dariTerdakwa dalam kegiatan ini.
Pengadilan PN GRESIK Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN GRESIK Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H.
2.A.A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.
3.FARIS ALMER ROMADHONA, S.H.
4.INDAH RAHMAWATI, S.H.
5.ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.
Terdakwa:
JOHAN ADITYA KUNCORO
146 — 35
  • dengan kapasitas 1500CC dan mobil itu kondisinya import, ketika awal mobil itu masuk ternyatadokumen yang dilaporkan adalah mobil dengan kapasitas 2000 CC,ketika diperiksa oleh regulator yang benar ternyata adalah 1500 CC,apakah perbuatan ini masuk dalam kategori menyerahkan dokumenpalsu, karena sejak awal dia menerima mobil itu 1500 CC tetapidokumen ditulis 2000 CC lalu diserahkan maka delik ini selesai apabiladokumen palsu diserahkan;Bahwa mengenai Mens Rea atau human mind adalah sikap batin jahatyang
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 402/PDT.G/2014/PN.DPS
Tanggal 24 Maret 2015 — I KETUT SUARTIKA,SH MELAWAN NOTARIS NI KETUT ARDANI,SH, DKK
90 — 71
  • Tapi hal itu tidak dilakukan oleh TERGUGATkepada TERGUGAT XIV, disinilah letak persekongkolan dan niat yang jahatyang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;Apalagi Akta Pengakuan Hutang nomor 7 tanggal 14 September 2009 adalahakta yang tidak berimbang sebab :e Yang mempunyai hutang tidak dibebankan SKMHT dan APHT;e Yang dijadikan Objek (jaminan) justru milik PENGGUGAT, padahal objekatau jaminan tersebut sudah tidak ada atau mati karena sudah dipecahdan sudah balik nama kepada para pembeli ;Dengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SARWOTO, SH., MH
Terdakwa:
TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
264 — 341
  • Namundengan memperhatikan pendekatan prinsip, etika dan proses dalampenyusunan anggaran dan HPS dalam pengadaan, dapat diketahui bahwabahwa Mark Up merupakan tindakan negatif didasari niat berbuat jahatyang sifatnya dengan sengaja menambah nilai uang untuk transaksipengadaan tanpa didasari informasi dan harga yang dapatdipertanggunjawabakan, dengan maksud atau berdampak memperkayadiri Sendiri, penyedia atau pihak lain atas kerugian negara;Bahwa buku biru merupakan pedoman dalam menyusun pagu anggaran.Sedangkan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/PN.Srg
Tanggal 10 Nopember 2015 — H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O.SUDARJO (Alm)
150 — 1468
  • pemeriksaan dokumentasi Pelaksanaan, dan Adanya pengawasan.Untuk menghasilkan perhitungan yang akuran atas kecermatan, kebenaranmetode dan perhitungan.Demikian juga kebijaksaan kejaksaan dalam pelaksanaan lelang danpelaksanaan kontrak : agar tidak melakukan penyelidikan terhadap pekerjaanyang masih dalam tahap pekerjaan, dalam tahap pelelangan dan dalam tahappemeliharaan, kegiatan penyelidikan dapat dilakukan apabila terdapat buktiyang cukup adanya tindak pidana penyuapan, ataupun permufakatan jahatyang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Januari 2021 — Andi Irfan Jaya
718 — 241
  • Untuk pemufakatan jahatyang terdapat dalam Pasal 15 UU Tipikor dapat diterapkan dalam semuakualifikasi delik yang terdapat dalam semua pasal UU Tipikor.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 29-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 183/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 29 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Yanih
Terbanding/Tergugat I : Jaury Jacob
Terbanding/Tergugat II : Bapak Ir. Joko Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Sri Sutiyah, S.H, MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
133 — 89
  • Bersifat Surat Tanda Bukti Laporan dan jugaternyata YANIH selaku Kuasa Ibu dari Penggugat a quo, telah mendalilkansecara berulang kali dengan mengopi paste mengenai Tanda BuktiLaporan a quo tersebut di atas, sebagaimana terbukti dalam perkaraperkara lainnya yang diajukan oleh YANIH selaku Kuasa Ibu Penggugata quo dengan maksud dan tujuan jahat dan penuh tipu muslihat, makasecara tegas Tergugat menyatakan bahwa YANIH selaku kuasa Penggugata quo secara tegas dan kasat mata dengan sengaja dan dengan niat jahatyang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — YUSRI
270 — 110
  • Dalam konteks iniparameter undangundangnya harus ada, yang kedua adalah sifat jahatyang ada di dalam hukum materiil itu harus ada. maka ada kemungkinanorang itu melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yangmungkin tidak materiil, tetapi materiil tidak formil.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES RONALD SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
240 — 132
  • PenasehatHukum terdakwa akan memaparkan secara rinci perbuatanperbuatanyang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh terdakwa dalampengajuan kredit ini sehingga Judex Factie Pengadilan Tinggi KupangCq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menilai apakahperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didasari dengan niat jahatyang telah ada sejak awal dan telah direncanakan terlebih dahulu:Terdakwa mengajukan kredit di Bank NTT dengan dokumen yang penuhkejujuran.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
307 — 151
  • Dalam konteks iniparameter undangundangnya harus ada, yang kedua adalah sifat jahatyang ada di dalam hukum materiil itu harus ada. maka ada kemungkinanorang itu melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yangmungkin tidak materiil, tetapi materiil tidak formil.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Putus : 09-03-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 9 Maret 2015 —
169 — 41
  • Terdakwa dan Terdakwa Il adalah korban dari persekongkolan jahatyang dilakukan oleh MUHTAR EPENDY yang memanfaatkan kedekatannyaatau hubungan pertemanan dengan M. AKIL MOCHTAR. Dalam hal pemberianketerangan yang tidak benar, Majelis Hakim juga merasa perlumempertimbangkan akibat dari pemberian keterangan yang tidak benar olehTerdakwa dan Terdakwa Il dalam perkara M. AKIL MOCHTAR. TernyataMajelis Hakim yang menyidangkan perkara M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
236 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun Eddy O.S Hiariej mengajarkan bahwa dalamhukum pidana, untuk membuktikan subyective onrecht elementharuslah dibuktikan adanya suatu kesepakatan (meeting of mind) atausamenspaning (permufakatan jahat) dari pelaku, karena merupakansyarat dapat dipidananya seseorang yang nantinya akan dibuktikanapakah pelaku memiliki do/us malus (niat jahat) atau tidak, seandainyaniat jahat dan bertemu dengan orang lain yang juga memiliki niat jahatyang sama, maka terjadilah yang namanya subjective onrecht element