Ditemukan 4869 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : autus altus atus actio abdus antus attus agtus aptus artus ahtus
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 29 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SOLIDARITAS TELAUMBANUA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PITERSON ZAMILI, SAP Diwakili Oleh : Mavoarta A.H.Zamili,SH
229 — 59
  • dengan Nota Dinas Pengajuan dari Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan Yuniar BateeBahwa Unsur Setiap orang dalam pasal 3 jika di hubungkandengan kemampuan bertanggung jawab (toerekening svatbaarheid)secara hukum oleh Pemohon Banding (Terdakwa), sudahseharusnya Judex factie memperhatikan dan mempertimbangkanHalaman 120 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PT MDN4.24.1.84.1.94.1.10alasan pembenar yang dapat dilekatkan pada diri PemohonBanding (Terdakwa)Bahwa ada adegium yang mengatakan bahwa "actus
    non facitreum, nisi mens sit rea" yang artinya "perbuatan tidak membuatorang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat. dariadegium tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui adanyakesalahan pelaku tindak pidana itu ada pada Sikap batin nya(Mensrea) jadi jika perbuatan orang (actus reus) yang memenuhuiunsur unsur delik (tindak pidana) merupakan unsur obyektif, makasikap batin orang tersebut (mens rea) merupakan unsursubyektfnya. walaupun kesalahan merupakan unsur yangmenentukan
Pengadilan PN TAMIANG LAYANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-05-2010 — Putus : 18-10-2010 — Upload : 15-06-2013
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 30/Pid.Sus/2010/PN.Tml
Tanggal 18 Oktober 2010 — 1.Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA, 2.TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG
113 — 28
  • Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (doluseventualis);Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999tidak ada penjelasan mengenai frasa dengan tujuan sehingga untuk itu perludipertimbangkan apakah dengan tujuan tersebut masuk dalam corakkesengajaan yang mana;Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus nonfacit reum, nisi mens
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 16-05-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 995/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMELDA, SH
Terdakwa:
HENDRIK CAHYADI
198 — 88
  • sesuaidengan keahliannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:UBahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan seharihari ahli bekerjasebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia;Bahwa menurut ahli suatu perkara dapat dituntut secara perdata apabiladalam perkara tersebut diawali oleh adanya peristiwa hukum perdata,sedangkan dalam perkara pidana dapat dituntut dan diadili apabila dalamperkara tersebut didahului adanya peristiwa hukum pidana;Bahwa dalam perkara pidana harus terlebin dahulu adanya actus
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 14-11-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 68/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
SYARFAWI
Tergugat:
1.KEPALA DESA PULAU GADANG
2.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
YUWARLIS
116 — 46
  • bagianmembaca surat keputusan tersebut adalah dengan berdasar pada suratKepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIll Koto Kampar NomorO6/SK/PG/2017 tanggal 25 Nopember 2017 perihal pengukuhankepengurusan Kelompok Sadar wisata sehingga bila dinubungkan denganobyek sengketa yang merupakan Keputusan Pembekuan PengurusKelompok Sadar Wisata Kampung Danau Koto Panjang maka Majelis Hakimberkesimpulan Tergugat memiliki Kewenangan untuk menerbitkan objeksengketa I, hal tersebut juga sesuail dengan Asas contrarius actus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
PEPZI ZURAIDI Bin ZAINUL ABIDIN.Alm
173 — 99
  • Unsur kehendak (willens) atauadanya sikap batin (mens rea) atau niat yang dapat diartikan suatuniat yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan (actus reus) yangdilakukan untuk mencapai tujuanmenguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-07-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 13/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm
Tanggal 8 Juli 2014 — BUDI RAHMADI BIN MUHAMMAD HASANI
63 — 24
  • tidak mempedulikan bagaimana mengambilkeputusan penting perusahaan dengan mengedepankan prinsip BusinessJudgment Rule sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (5) UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang oleh karenanya menjadikan terdakwabisa dimintai pertanggungjawaban pribadi, termasuk pertanggung jawabanpidananya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang sudahdiuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa sudah ada mens rea, evil mind,niat jahat melalui perbuatan (actus
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 27-02-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 407/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
NEYSA SABRINA SH
Terdakwa:
HADI WIRAWAN MUSLIM, ST, SH
139 — 57
  • Ataudikenal pula dengan sebutan actus non facit reum nisi mens sit rea yangdapat diartikan, tidak ada satu perbuatanpun yang mengakibatkan orangdipidana kalau pada dirinya tidak ada niat jahat.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 25-02-2013 — Putus : 24-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 57/Pid.B/2013/PN.Yk
Tanggal 24 Mei 2013 —
44 — 6
  • MajelisHakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapatmenjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaanpertanyaan yang diajukankepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengandemikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwaTerdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatanyang dilakukannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syaratobjektif/actus
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-03-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 09 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. ARUTMIN INDONESIA BUPATI TANAH LAUT CV. AKBAR MITRA JAYA
163 — 48
  • Putusan Nomor: 9/G/2014/PTUN.BJM.c. bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayahkabupaten/kola dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil darigaris pantail.Menimbang, bahwa dari uraian Peraturan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat IUP Eksplorasi yang dimiliki CV Akbar Mitra Jayamerupakan wewenang penuh dari Tergugat (Bupati Tanah Laut) yang tidakmemerlukan persetujuan dari Pihak atau Instansi lain untuk menerbitkan danatas dasar tersebut dengan memakai Asas Contrarius Actus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 09-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 07/PID.SUS/TPK/2013/PN SBY
1. BAGOES SOEPRAYOGO, SE 2. TONY BAHARAWAN , SE. MSA Kejaksaan Negeri Surabaya
63 — 12
  • Jaksa Penuntutumum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas ;Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang demikian itu mengharuskanmajelis hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebin dulu, apabiladakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perludibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang subsidiar ;Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanyadua persyaratan yaitu Actus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-10-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 23 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANA MUFLIKAH , SH
Terdakwa:
HANDRIANUS HENDHI WIDYA HARSANTO anak dari SUGENG WIDODO
129 — 48
  • Terdapat peraturan perundanganundangan (di bidang HKPidana)yang dilanggar (actus reus).Hal 54 dari 135 halaman, Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.b. Adanya unsur kesalahan (mens rea).c.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 19/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 8 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : H.HAMKA,SH Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HARTAWAN TAHIR,SH Diwakili Oleh : MUHAMMAD HAMKA HAMZAH SH MH
82 — 52
  • Andaipun quod non hal tersebutdianggap apa yang dilakukan oleh Terdakwa Hartawan Tahirtetap diangggap salah, maka menurut hemat kami, yangsebenarmya demikian pula dengan judex factie PengadilanTingkat Pertama bahwa tindakan yang dilakukan olehTerdakwa Hartawan Tahir sangatlah bertentangan dengansikap batin dari Terdakwa Hartawan Tahir yangsesungguhnya, tidak terdapat actus reus dan mens readalam diri Terdakwa Hartawan Tahir.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2012 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2012 — Ir. TITO S. RASAT dan GUNAWAN TOENDAN
70 — 16
  • Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektifdengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 nomor 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama Perceraian
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PA BLITAR Nomor 474/Pdt.P/2014/PA.BL
Tanggal 18 Desember 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
23 — 6
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang demikian itu mengharuskanMajelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dulu, apabiladakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perludibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan yang subsidiar ;Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya duapersyaratan yaitu Actus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-09-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 108/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 September 2014 — JOHNAR SYAHDEINI, SP
69 — 22
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang demikian itu mengharuskanMajelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dulu, apabiladakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perludibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan yang subsidiar ;Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya duapersyaratan yaitu Actus
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 29-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Msb
Tanggal 29 Juni 2015 — KASRIM BIN KARORO
378 — 23
  • dipisahkan satu dengan yanglain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidanaterdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan,pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaandengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindakpidana (mens rea = criminal responsibility), dan kKedua unsur yang bersifatobjektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum(actus
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 654/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat VI : ALVIN SUTANTO Diwakili Oleh : T.A.RONALD SIMANJUNTAK,SH.,MH.,Dkk
Terbanding/Penggugat I : STEFANUS LUKAS WIRABUDI
Terbanding/Penggugat II : DAUD JANUAR CIOMAS
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. BANK RESONA PERDANIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT. SANJAYA PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat VII : GUNAWAN HARSONO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ERLYN SUTANTO.
Turut Terbanding/Tergugat IX : NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT
Turut Terbanding/Tergugat X : SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris
174 — 112
  • ., selanjutnya menerangkan bahwadalam Hukum Administrasi terdapat asas actus comtrarius rei yangpada pokoknya menerangkan Lembaga yang membuat keputusanadalah Lembaga yang berwenang Mencabut.Perlu. Pembanding, jelaskan bahwa dalam sejarah PemerintahanIndonesia dan sejak terbentuknya UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (untuk selanjutnyadisebut sebagai UUPA), BPN telah berkalikali mendapat perubahanposisi dalam Pemerintahan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL. R
Tanggal 3 April 2014 — YUSARMANSYAH
38 — 14
  • Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektifdengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau kedudukannya
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 07-06-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021
Tanggal 6 Agustus 2021 — Oditur:
Magdial, S.H.
Terdakwa:
PRAKA MILTON SIALEKY
105 — 55
  • Disisi lain menurut BurhanDahlan (Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI)ketika memberikan pengarahan dalam acarapengarahan pimpinan Mahkamah Agung RI padatanggal 11 Nopember 2020 di Palembang, menegaskanbahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana bukanhanya sekedar mempertimbangkan aspek Mens Readan Actus Reus tetapi juga harus mempertimbangkandalam hubungannya dengan kepentingan pertahanannegara.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 04-04-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BJM.
Tanggal 4 April 2016 —
44 — 9
  • dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian,kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilanadalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai dengan perlindungandan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (evil mind, niat jahat) dan actus