Ditemukan 4844 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengandung mengadu mangadang mangalung mangapung mengedong mengetung
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-12-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 460/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 April 2019 — PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL DIRJEN KEKAYAAN NEGARA SUM. UTARACQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MEDAN VS SAMSUL BAHRI, DKK
128 — 64
  • mengikat Akta Risalah Lelang Nomor1425/04/2017 tanggal 17 Oktober 2017;Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnnya Pembanding Ill telahmengemukakan keberatannya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukumdengan tidak Memuat Alasan Yang Cukup dan Rinci dalam PertimbanganHukumnya;Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama adalah tidakbenar dan dianggap mengadung
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SUKANDA,SH.MH
Terdakwa:
Silvanny Kumala Dewi Bin alm Sumardi
183 — 64
  • CCTI (pimpinan badan usaha)melakukan pengelolaan air limbah dan sludge IPAL, karena terdakwa menyadaribahwa air limbah tersebut mengadung zat kimia yang berasal dari sisa prosesproduksi sehingga terhadap air limbah tersebut perlu dilakukan pengolahan melaluiproses IPAL supaya air limbah yang dibuang ke lingkungan hidup tidak melebihi bakumutu atau Sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh pemerintahyang selanjutnya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, Sedangkan terhadapSludge
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 08-07-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
MAGEE TERRY WILLIAM
Tergugat:
1.TERJE HANSEN MOEGSTER
2.RENITA ASTRIDIAN
163 — 107
  • Bahwa buktisurat dimaksud tergolong sebagai akta di bawah tangan yang mengadung buktipermulaan, di dalamnya menjelaskan jika pihak Para Tergugat telah melakukanteguran/somasi kepada pihak Penggugat karena pembangunan villa yangmenjadi tanggung jawab pihak Penggugat sesuai perjanjian belum selesai;Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat tanda bukti T.I.Il4 berupaTitle Somation Letter dari Lembaga Bantuan Hukum (Law Aid Institution)Lombok Barat Nomor 25.LBHLH/VI/2020 tertanggal 13 Juni 2020, bahwa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 08-06-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 22 Februari 2012 — IDA FARIDA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. PAKUAN
300 — 239
  • (dua ribu meter persegi)secara kewenangan substansi telah terbukti mengadung cacad yuridis karena ketidakberwenangan dari segi substansi materi (onbevoegdheid ration materiae) karenabertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan PembatalanKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara khususnya Pasal 4 dan karenanya terhadapHal 123 dari 110 Hal Putusan No: 61/G/2011/PTUNBDGobjek sengketa tersebut haruslah
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama
Register : 11-06-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA MAMUJU Nomor 197/Pdt.G/2020/PA. Mmj
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 89
  • Bahwa Oleh karena itu maka gugatan Penggugat beralasan hukumuntuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet onvankelijke verklaard) Karena mengadung cacat formil(Error In Persona) dalam Bentuk (Diskualifikasi In Persona).GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), olehkarena masih ada subyek hukum yang seharusnya dilibatkan sebagai pihakdalam perkara ini yaitu;1.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 01-08-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr
Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat:
1.Ny. KARTINI
2.Tuan MUSNI. HM
3.Ny. MASNI. HM
4.Tuan MAHDENIS
5.Ny. NURKASMA
6.Ny. YULIANA
7.Tuan LINRIO
8.Tuan ARIZAL
9.Ny. ROSDIATI
Tergugat:
1.Tuan ARBAIN
2.KEPALA KANTOR WILAYAH BPN Provinsi Riau, Cq. KEPALA BPN KOTA PEKAN BARU
168 — 98
  • Utr.dalam Penetapan eksekusi tersebut telah mengadung CACAT HUKUMdalam perlaksanannya, hal ini dikarenakan dalam redaksional padaPenatapan Ketua Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 5/PDT/EKSPTS/2006/PN.PBR Jo.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL
Tanggal 16 Februari 2017 — BADARUDDIN BACHSIN ALS BILLY
128 — 85
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa unsur ini mengadung adanya duaelemen yang sifatnya alternatif, yaitu Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara.
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 15-02-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 70
  • TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi menikah dengan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi dari uang gaji serta bonusbonustersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membiayaikeluarga," Bahwa setelan menikah pada tahun 1999 TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi disamping sebagai teknisi jugadiangkat sebagai Suplier Cumi di PT.LPI yang berlokasi di Ketapangdalam wilayah Tambak Udang PT.SMU selama 1 (satu) tahun, danPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada waktu itu sudah tidakbekerja karena sedang mengadung
Pengadilan PN KALABAHI Perdata Tanah
Putus : 05-11-2014 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Klb
Tanggal 5 Nopember 2014 — - LEONARDUS SEDAMA, DKK - SELFANUS S. MODENA, DKK
69 — 20
  • Tuntutan hak yang mengadung sengketa disebut Gugatan, dimana sekurangkurangnya ada dua pihak yang termasuk dalam kategori Peradilan ContentieusJurisdictie) atau peradilan yang sesungguhnya;2.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 564/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat I : H. Yusup Bin Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat II : Dullah Cassa Bin Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat III : Neneng Mira Bin Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat IV : Hj. Sri Komalia Binti Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat V : Hj. Imas Musrianti Binti Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat VI : Hj. Immah Siti Mariam Binti H.M. Sopyan Ds
Pembanding/Penggugat VII : Hj. Siti Maesaroh Binti HM. Sopyan DS
Pembanding/Penggugat VIII : Iis Siti Mariam Binti Asrad
Pembanding/Penggugat IX : Rita Narulita Binti H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat X : Helmi Faisal Martha Bin H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat XI : Hj. Farah Dhiba Binti H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat XII : Farha Martha Binti H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat XIII : Vickry Lutfian Bin Muhamad Dayat
Pembanding/Penggugat XIV : Muhammad Lutfian Bin Muhamad Dayat
Pembanding/Penggugat XV : Zona Alfayed Bin Ahmad Fauzi Bin H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat XVI : Neng Eni Binti Endang Heri Sulaeman Bin Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat XVII : Sisca Riyandini Binti Asep Supriatna
Pembanding/Penggugat XVIII : Rika Riyandini Binti Asep Supriatna
Pembanding/Penggugat XIX : Kiki Karya Mastur Bin Asep Supriatna
Pembanding/Penggugat XX : Hali Maulana Rohmat Bin Asep Supriatna
Pembanding/Penggugat XXI : Rani Ardiana Binti Endang Sukandi
Pembanding/Penggugat XXII : Rina Ardiana Binti Endang SD
Pembanding/Penggugat XXIII : Mohamad Irawan Bin Endang Sukandi
Pembanding/Penggugat XXIV : Rosa Dema Agustin Binti Endang Sukandi
Pembanding/Penggugat XXV : Mohamad Rizki Bin Endang Sukandi
Pembanding/Penggugat XXVI : Teguh Prima Sembada Bin Agus Thoriq Sembada
Pembanding/Penggugat XXVII : Nurida Agustina Rahmawati Binti Agus Thoriq Sembada
Pembanding/Penggugat XXVIII : Aida Aliyah Binti Agus Thoriq Sembada
Pembanding/Penggugat XXIX : Maida Amelia Binti Agus Thoriq Sembada
Pembanding/Penggugat XXX : Fauziawan Maryuliana Binti Hengki Mulyana
Pembanding/Penggugat XXXI : Faudi Muhadi Bin Hengki Mulyana
Pembanding/Penggugat XXXII : Ramadhan Putra Abdurahman Bin Hengki Mulyana
Pembanding/Penggugat XXXIII : Muhamad Ilham Bin Hengki Mulyana
Pembanding/Penggugat XXXIV : Piah Supiah Binti H.M. Sopyan
Pembanding/Penggugat XXXV : Euis Jamilah Binti H.M Sopyan
Pembanding/Penggugat XXXVI : Idah Hamidah binti H.M. Sopyan
Pembanding/Penggugat XXXVII : Yayah Rubiah binti H.M. Sopyan
Pembanding/Penggugat XXXVIII : Imas Kholidah binti H.M. Sopyan
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kepala Daerah
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kelurahan Sawahgede kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat III : Kepala Puskesmas Kecamatan Cianjur
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Madrasah Aliyah Negeri Cianjur MAN Cianjur
Terbanding/Tergugat V : Kepala SDN Ibu Dewi VIII Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VII : Notaris Ny.Rodiah Yahya, SH
Terbanding/Tergugat VIII : Oo Abdul Kodir Bin H Mastur
Terbanding/Tergugat IX : M. Mufti Kamil Bin Eem Sulaeman Mastur
Terbanding/Tergugat X : M. Fahmi Abdul Wahab, SH Bin Eem Sulaeman Mastur
Terbanding/Tergugat XI : M. Abdul Latief Bin Eem Sulaeman Bin Mastur
Terbanding/Tergugat XII : Dewi Farida Ratih Bin Eem Sulaeman Bin Mastur
Terbanding/Tergugat XIII : Helmi Suciati Rachmi Binti H. Muhtar Setiadi
Terbanding/Tergugat XIV : Susi Maesari binti Sujana
103 — 68
  • Bahwa dengan mendasarkan kepada hal di atas, maka sangatlahrelevan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjuryang memeriksa & memutus perkara a quo menyatakan gugatan ParaPenggugat mengadung daluwarsa ataulewatwaktu (expiration)danmembebaskan (release) para Tergugat dari tuntutan ParaPenggugat yang telah lewat jangka waktu sebagaimana ditentukandalam aturan hukumnya, hal ini mengingat :1) Adanya Pasal 1967 KUHPerdata yang memberikan pengaturanbahwa tuntutan kebendaan atau bersifat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2014 — Putus : 06-06-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.Sus/2014/PN.Pdg
Tanggal 6 Juni 2014 — IRWAN DATUK MALAGIRI NAN SEMBAI
82 — 20
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), makaMajelis berpoendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (1) tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwapelakuTindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorangyang bukan Pegawai Negeri, dengan kata lain bahwa rumusan unsur setiap orangsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 sama dengan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 17-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 109/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon:
Arifin Widjaja
Termohon:
Kapolda Metro Jaya Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
242 — 707
  • Kejaksaan Republik Indonesia yangmenyebutkan bahwa dalam melakukan penututan Jaksadapat melakukan Prapenuntutan :Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantuaperkembangan penyidikan setelah menerimapemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP oleh penyidiksebagai petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untukmenentukan apakah berkas' perkara tersebut dapatdilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan;Bahwa mengacu dalam point 21 hal 101 putusan MKNo130/PUUXIII/2015 mengatakan bahwa pasal 109 ayat (1)KUHAP mengadung
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
LAI SAKKE ALIAS NE ANA
Tergugat:
KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
233 — 1651
  • Bahwa pada Petitum Penggugat yang pada pokonya menyatakanbahwa objek Perkara a quo tetap menjadi warisan Penggugat adalahpetitum yang tidak mengadung sengketa tetapi hanya merupakanPetitun Gugatan permohonan (Gugatan Voluntair) belaka;Berdasarkan uraian tersebut di atas pada angka 1, sampai dengan angka 5maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidakberdasar hukum maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 01-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
EUIS LISNAWATI
Tergugat:
1.Kuasa pengguna anggaran /KPA Dinas pekerjaan umum,penataan ruang, perumahan kawasan permukiman dan pertanahan kota sukabumi
2.Pokja pemilihan rehabilitasi jaringan irigasi D. I Tonjong
Intervensi:
CV. TEGAR
238 — 192
  • Bahwakonsepsi ini mengadung arti bahwa sebuah KTUN tidak hanya dan terbatas padatindakan tertulis yang berbentuk dan berbunyi Keputusan namun tindakantertulis tersebut dapat saja berbentuk Surat pengumuman namun memiliki unsurPenetapan yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Menimbang bahwa berdasarkan norma tersebut kemudian dikaitkandengan bukti P1 berupa Objek sengketa
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 18/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 13 Nopember 2013 — MURSAL, CS
36 — 12
  • perseorangan berarti orang yang secara individu atau padaumumnya dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksuddengan koorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi,baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dinubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), makaMajelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal2 ayat (1) tersebut mengadung
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 47/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 25 Januari 2017 — YON FRIEZAL, B.Sc. BIN ABU BAKAR ADAM
74 — 37
  • Selainitu. sifat melawan hukum juga mengadung sifat melawan hukumsubjektif, Dalam semua tindak pidana selalu terdapat unsur sifatmelawan hukum tersebut baik unsur itu dicantumkan secara tegasseperti Pasal 2 ayat (1) UU TPK atau tidak dicantumkan.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 282/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
PATRICIA TAMBUNAN
Tergugat:
H. MISARI, S.H.
Turut Tergugat:
1.SEPTIWIYANI
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI
3.MASWAH HJ
4.Hj. NURHASANAH
5.AMIN MUSTAFA, H
6.MIFTAHUR ROHMAH
7.AHMAD NADHIR
8.DRS. MOHAMMAD MUHTARULLOH
9.KHOTIMATUL UMAM, HJ
10.MOH. FAHMI
11.MILATUL MUNIROH, S.Pd
12.INTAN DAUROTUS SAADAH
13.IRMA SHOBIHA
14.MOH. FAIZ TAMIMI
15.LAILA SAIDA
141 — 86
  • yang sudah jauh lebihdahulu diterbitkan, maka secara materielsubstansial proses penerbitan objek sengketa aquo dapat dinilaitelahbertentangan denganketentuanPasal 19 Undangundang PokokAgraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 18 ayat (3)dan Pasal 45 PeraturanPemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaianpertimbangan di atas, Pengadilan berpendapatbahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor:202/Desa Talang Pauh objek sengketa kedua a quotelah mengadung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-10-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 22/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 28 Februari 2013 — AMRI YUSNI
41 — 12
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 20 tahun 2001, maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orangsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yangsifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Pegawai NegeriPutusan : AMRI YUSNI68sebagaimana termaktub dalam Pasal
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN SRL
Tanggal 11 April 2019 — 1.PT. KARYA BUMI BARATAMA 2.PT. CARITAS ENERGI INDONESIA 3.Gubernur Provinsi Jambi , Cq Badan lingkungan Hidup Daerah Provinsi JAMBI 4.Bupati Sarolangun, Cq Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun
524 — 1273
  • dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatanmelawan hukum, undangundang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pelakuharuslah mengandung unsur kesalahan (Schuldement) dalam melaksanakanpebuatan tersebut, dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam pasal1464 KUHPerdata, pembuatan undangundang berkehendak menekankanbahwa pelaku melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugianyang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengadung
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 10 April 2017 — - Palti Jackson Simanjuntak
57 — 28
  • perubahan nilai kontrak tersebutadalah dokumen, dokumen tersebut akan kami minta agar penyidik yangmeminta kepada yang punya pekerjaan atau dari kontraktor ataupun darimanamereka dapat lalu itu kami ambil bahwa ada kontrak, yang mana kontrak ini diCCOkan atau tidak, jadi kalau disitu ada kontrak CCO maka CCOlah yang kamiikuti, itulan kKenapa muncul dilaporan yang diperbandingkan adalah kontrak CCOdengan fakta lapangan; Bahwa betstep itukan mengandung volume, mengandung harga, mengandungsyarat teknis, mengadung