Ditemukan 4793 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasaman pakaian pasukan pacitan pastima prastian pattian pastina pastiani pastiana pastikan pasitan
Penelusuran terkait : Serma basrel pastian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
2590 — 2121
  • Sehingga, apabiladihubungkan dengan syaratsyarat yang termaktub dalam Pasal 1365 diatas, maka akan terjadi ketidakadilan dan ketidak pastian hukumterutama ketika berbicara tentang nilai kerugian yang ditimbulkanakibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan quod non olehHal. 34 dari 163. Putusan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.14.ABDUL MUIZ SAADIH, MA, sebagai TERGUGAT sekaligus sebagaiTERGUGAT Il.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 01-02-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Son
Tanggal 28 Agustus 2019 — Perdata : Muhammad Gamso melawan Pimpinan PT Raja Ampat Divers Dan PT Raja Dive Island, dkk
70 — 33
  • aquo bermaksud mengajukantuntutan hak mengenai harta warisan dari leluhurnya dan bertindak untuk seluruhahli waris marga Gamso maka Penggugat harus mendapatkan kuasa dariseluruh ahli waris marga Gamso yang dinyatakan dalam surat kuasaKhususuntuk mengajukan gugatan di Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat tidak memiliki suratkuasa dari ahliwarisahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;Menimbang, bahwa konstruksi gugatan yang demikian berpotensimenimbulkan ketidak pastian
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
395 — 269
  • Para Pegawai (pensiunan pegawai) yang memperoleh tanahtersebut saat imi sebagian tergabung dalam organisasi Paguyuban Anantakupa ,sehingga telah jelas alamat dan organisasinya.3.8.Berdasarkan halhal tersebut, sangat tidak masuk akal dan tidak pada tempatnyaapabila dalam gugatannya Penggugat memberikan catatan (gugatan halaman 2),dimana Penggugat menyatakan mereserve (mencadangkan) bahwa pihakpihak lainakan dilakukan dalam perkara tersendiri, hal ini justru akan menimbulkan ketidak 32 pastian dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2015 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1563 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 September 2015 — RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si
219 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sam RatulangiNo. 101 Palu;Bahwa apabila perhitungan Jaksa tetap dipaksakan sebagai rujukan akanmenimbulkan adanya ketidak pastian hukum, bahkan dapat menimbulkan apayang disebut Judicial dictatorship terhadap diri Terdakwa, Pemohon kasasidikala ini;Bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti dan alasan bahwa Terdakwatelah melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, makamengenai dana yang disetor dan ditransfer ke rekening Terdakwa haruslahpula dipandang sebagai bukan hasil dari
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 16 Desember 2015 — Handa Rizky, SE
109 — 171
  • Tentang pengertianPerobuatan Melawan Hukum dalam arti Materiil berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 sudahdinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengingat pengertiandalam penjelasan pasal 2 (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 inibertentangan dengan UUD 1945 karena selain pengertian ini dapatmenimbulkan ketidak pastian hukum, juga bertentangan dengan asas legalitasyang diadopsi juga dalam pasal 28D UndangUndang nomor 31 tahun 1999 danprinsip nullum
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 21-04-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 12 Agustus 2016 — - MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, - PT. BUMI MEKAR HIJAU
1591 — 1862
  • Menurut pendapat Hakim Ketua Majelis,dengan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat / Pembandingyang merupakan wakil Pemerintah Pusat dengan Kepala UPTD KantorDinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, hal ini dapatmenimbulkan ketidak adilan dan ketidak pastian bagi Tergugat /Terbanding dalam menjalankan usahanya.Untuk itu, berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka dalilPenggugat / Pembanding yang menyatakan Tergugat / Terbandingtidak memiliki sarana prasarana pengendalian kebakaran dalamjumlah
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
WAGINO
74 — 32
  • Keberadaan kata dapat sama sekali tidakmenentukan faktor atau tidaknya ketidak pastian hukum yang menyebabkanseseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya yang melakukantindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa hubuangan kata dapat dengan merugikan keuangannegara tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu :1. Perbuatan tersebut nyatanyata merugikan negara (actual loos) ;2.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 16 Desember 2015 — WILLY INDRA, SH
65 — 17
  • Tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam artiMateriil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal25 Juli 2006 sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengingatpengertian dalam penjelasan pasal 2 (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 inibertentangan dengan UUD 1945 karena selain pengertian ini dapat menimbulkanketidak pastian hukum, juga bertentangan dengan asas legalitas yang diadopsi jugadalam pasal 28D UndangUndang nomor 31 tahun 1999 dan prinsip
Pengadilan PA KOTABARU Perdata Agama
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Ktb
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 85
  • dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa posita adalah uraian yang berisi dalil ataualasan yang menggambarkan adanya suatu hubungan yang menjadidasar dari suatu tuntutan;Menimbang, bahwa oleh karena posita adalah alasan untukmenuntut sesuatu, maka posita harus dibuat dengan jelas dan rinci,yang tidak menimbulkan keraguan atau pertanyaan dalammemahaminya;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan di atas,bahwa Uang Modal Usaha Nelayan Bagang sejumlah 150 juta tersebut,menimbulkan ketidak pastian
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
DENI IRAWAN, S.Sos
78 — 33
  • Keberadaan kata dapat sama sekali tidakmenentukan faktor atau tidaknya ketidak pastian hukum yang menyebabkanseseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa hubuangan kata dapat dengan merugikan keuangannegara tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu :1. Perbuatan tersebut nyatanyata merugikan negara (actual loos) ;2.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 295/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 25 Oktober 2018 — PT. RENDI PERMATA RAYA, DKK VS M. NUR SITANGGANG, DKK
121 — 78
  • Bahwa berdasarkan halhal yang telah Terbanding kemukakan tersebut diatas,sehingga petitum putusan Judex Factie tersebut telah menimbulkan keraguandan ketidak pastian , karena yang diperintahkan untuk dikeluarkan (enclave) olehTerbanding adalah seluas + 303,47 dengan batas batas tanah:Utara berbatas dengan lahan Tergugat / PT. Rendi Permata Raya;Selatan berbatas dengan lahan warga UPT Singkuang SP1;Barat berbatas dengan lahan warga UPT Singkuang SPII; Timur berbatas dengan lahan Tergugat / PT.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Nunukan Jaya Lestari
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
Intervensi:
PT. ADINDO HUTANI LESTARI
1054 — 1891
  • berakhirnyakegiatan penanaman modal guna mencapai tujuanpenyelenggaraan penanaman modal.Pasal 14 UU Penanaman Modal juga menentukan hak dari penanamanmodal sebagai berikut:Setiap penanam modal berhak mendapat:a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yangdijalankannya;hak pelayanan; dand. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Bahwa faktanya, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat justrumenimbulkan ketidak pastian
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 12-06-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 118/ Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 7 Nopember 2018 — 1. JULIANA SOPLANIT/TUPAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Kilang, 2 Juli 1948 / 68 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. SIMON PETRUS SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 29 Pebruari 1972 / 44 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DANIEL W. NIRAHUA, SH.MH, M. TAHA LATAR, SH.MH, HELMY SULILATU, SH.MH, JACOBIS SIAHAYA, SH, EMMY ODE BACO, SH.MH, MELKY I. SUPUSEPA, SH, ANASTASIA E. PATTIASINA, SH, IRMAWATY BELLA, SH.MH, OSVALDO A.Y. SEBA, SH dan ALFRED HERENAUW, SH, kesemuanya adalah Advokad / Asisten Advokad yang beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum NIRAHUA-LATAR dan REKAN di Jalan Halong Atas Kompleks BTN Pemda Blok II No. 38 Kecamatan Baguala Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 551/2017 tanggal 24 Juli 2017; 3. JOHANA RACHEL SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 5 September 1970 / 46 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Disebut sebagai PARA PENGGUGAT; LAWAN : 1. GUBERNUR PROPINSI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HENRY MORTON FARFAR, SH, HENDRIK R. HERWAWAN, SH, FRANKY SAPARDI, SH, NURHAYATI HATALA, SH, M. SALEH LUMAELA, SH.MH, RYAN J. ENGKO, SH.MH, DAVID WATUTAMA, SH, JERROLD I.D. LEASSA, SH, MAGDALENA A.A.TRONA,SH, ELLY M. L. A. S. FARFAR, SH dan RESNA HUKOM, SH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon KPKNL Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-41 Tahun 2017 tanggal 05 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 775/2017 tanggal 02 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT I; 2. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN DERMAGA LANTAMAL XI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, RITA AKOLLO, SH.MH, MAGGIE PARERA,SH.MH dan NURLITA TEHUAYO, SH., semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-097/S/1/Gp/2/10/2017, tanggal 03 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 723/2017, tanggal 05 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), beralamat di Jalan Ir. Putuhena, Teluk Ambon, Rumah Tiga, Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YULI NURYANTI, SH.MM, ANDE AKHMAD SANUSI, SH.M.Sc, HIZRIANA SOLIKHAH, SH, DENY R. SETIAWAN, SH, STANLEY C.H.TUAPATTINAJA, ST.MT, KRISNA PRAMUDITA, SH.MH, GUSTA ARDIANTO, SH.MH, RENTHA NATALIA PARDEDE, SH.MH, RIZKI WAHYU, S.P,SH.MH, SUGENG PAMBUDI, SH, DENNI WIHASTAMA, SH.M.Si, LIN HIDAYAH NAWIR, SH, JANTJE THENU, SH dan ALEXANDER PESULIMA, SH Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKS/Bb.16/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 676/2017 tanggal 24 Agustus 2017. Selanjutnya memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, J. PATTIPEILOHY, SH.MH, MOREEYN PALYAMA,SH dan MERCY G de LIMA, SH.MH, semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-096/S/1/Gp/2/09/2017, tanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ambon Nomor : 773/2017, tanggal 02 Oktober 2017 Disebut sebagai TERGUGAT III; 4. JHONNY de QUELJOE alias SIONG, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Jalan Dr. Setiabudi Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANTHONI HATANE, SH.MH dan RUBY LOPULALAN, SH, keduanya Advokad pada LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES beralamat / berkedudukan di Jl. Cenderawasih No. 18 Soya Kecil Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 519/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IV; 5. JANES TANISIWA, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Karaoke Bos Kao, Pintu Hijau Depan SD Wayame. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Asari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 570/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT V; 6. Ny. DENI TRINJE SEIPATIRATU (Ahli Waris almarhum JANJE SIPAKOLY), Pekerjaan : Swasta, Alamat Negeri Tawiri RT.005/RW.003 Kecamatan Teluk Ambon (Hotel Maluku) Depan Polsek Bandara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MARKUS MANUHUTU, SH adalah Advokad / Konsultan Hukum, Alamat Jl. Pohon Mangga RT.002/RW.06 Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 520/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VI; 7. AHLI WARIS KHOMARO SAPUTRA yakni HERNY SAYOGO dan CAESAR BORIS KHOMARO, Pekerjaan : Swasta, Alamat Rumah Kopi Pangkalan, Jalan Said Perintah Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH.MH Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/LO.BT/07/17 tanggal 24 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 581/2017 tanggal 1 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VII; 8. MARLON LONTOH, Pekerjaan : Swasta, Alamat Jalan PHB. RT.020/RW.007 Halong Atas Kecamatan Baguala. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DEREK LOUPATTY, SH, FRANS G.F. LOUPATTY, SH dan JACK LOURENS V. KASTANYA, SH., semuanya Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office SYARIFUDDIN SINAGA, SH – DEREK LOUPATTY, SH dan PARTNERS, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Tengah XXXVI.B Nomor 58 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 553/2017 tanggal 24 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. PEMERINTAH NEGERI TAWIRI, Alamat : Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IX; 10. JACOB NIKOLAS TUHULERUW, Alamat : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT X; 11. JOSEP TUHULERUW, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.001 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Adari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 571/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT XI; 12. BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : OKTOVIANUS ALFONS, SH, FERDINAND B. SOUKOTTA, Aptnh, SH, WILLEM O. LOPPIES, S. Sos, DAVE A.H. POOEROE, SH, BELDYSON AKOLLO, S.ST dan RACHMADANI SIGIT, SH, semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2148/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 628/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 629/81/VIII/2917, tanggal 11 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 684/2017 tanggal 28 Agustus 2017 serta Surat Kuasa Khusus Nomor 2541/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 650/2017 tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII; 13. LANTAMAL IX AMBON, Alamat : Jalan Laksamana LE HALONG, Kecamatan Baguala Kota Ambon. Disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; Dan 1. ELKIOPAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 28 Oktober 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. THOMAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Ambon, 11 Januari 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Mata Jalan Pasar Lams RT.001/RW.004 Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Jayapura. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOURITS LATUMETEN, SH, LA ODE ABDUL MUKMIN, SH dan NOKE PHILIPS PATIRADJAWANE, SH, kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad Mourits Latumeten, SH & Rekan yang berkedudukan di Kantor Batu Gajah Bawah No.4 RT.003/RW.01 Kelurahan Batugajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 25/KA.MI/SK/Pdt.G-Int/VIII/2017, tanggal 6 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 609/2017 tanggal 9 Agustus 2017, disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
604 — 542
  • memastikan luas secara pastidengan rincian sebagaimana di sebutkan dalam obyek gugatantersebut, begitu pula putusan LANDRAAD ABOINA Nomor 43 /1899 JoPutusan Vonis Dewan Pertanahan Ambon tanggal PutusanPengadilan Hukum pada tanggal 25 Oktober 1882 No 17, jo putusanhukum tanggal 11 Juli 1883 No.18 yang Penggugat tersendiri tidakletak objek perkara tersebut, oleh karena itu patutlah disangkakan olehTergugat Il bahwa hukum dati yang berlaku di Maluku khususnya dipulau Ambon dan Leasa bersifat ketidak pastian
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-04-2017 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 209/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
651 — 2539
  • Olehkarena Gugatan Penggugat tidak jelas karena mencampur adukkaneigendom dengan milik Adat dimana keduanya beda hak sehinggamenimbulkan ketidak pastian hukum. Rumusan gugatan yang tidak jelasseperti itu mengakibatkan Gugatan a quo tidak sempurna maka, adil danberdasarkan hukum Gugatan sedemikian dinyatakan ditolak, atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima.Halaman 82 Putusan Perdata nomor : 209/Pdt.G/2017/PN. Jkt.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 28-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 42/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : HERMAN R. HAMADI
Terbanding/Penggugat I : LAURENS SIBRI
Terbanding/Penggugat II : THONCE SIBRI
Turut Terbanding/Tergugat II : DANIEL HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat III : YAKOB IREEUW
Turut Terbanding/Tergugat IV : ALFRED DRUNYI
Turut Terbanding/Tergugat V : JEMS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat VI : RIDOLF VEEP
Turut Terbanding/Tergugat VII : ALEXANDERDERINA FAIDIBAN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : IBRAHIM HANUEBI
Turut Terbanding/Tergugat IX : SOLEMAN TANIAUW
Turut Terbanding/Tergugat X : STEVEN SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XI : JHONI SANYI
Turut Terbanding/Tergugat XII : YANCE MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIII : NICODEMUS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIV : FISON MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XV : SARCI SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XVI : YUSAK HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat XVII : ROYJERS INJAMA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : LUTHER HANASBEY
Turut Terbanding/Tergugat XIX : KAREL HANASBEY
Tu
284 — 1847
  • Bahwa para Penggugat telah tidak mampu menyusun danmembuktikan peran Tergugat VIII dalam perkara a quo , sehinggamenimbulkan ketidak pastian dari kedudukan dan kapasitasperbuatan melawan hukum apa yang didalilkan sebagaiman dalamgugatan penggugat hal ini tidaklah berasaskan Hukum sebagaimanahalnya kedudukan hukum adat yang seharusnya sebagai landasanpengakuan penyatuan hak adat tidak ada pada marga SIBRIsebagai para Penggugat karena secara Hukum adat kedudukanmarga SIBRI dan marga Hanuebi Hobra berada
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2011 — SUBADRI ISKHOTOB
145 — 73
  • arti formil maupun dalam arti materil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karenatidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosialdalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam pertimbangan hukumnyatentang konsep melawan hukum materil (materiele wederrechtelijke)menyebabkan ketidak pastian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
620 — 1738
  • penilaian kembali melalui 1 (satu) tahapbertentangan dengan POJK No. 34/2018; Bahwa POJKNo. 34/2018 secara khusus dibuat untuk mengaturmekanisme dan tahapan Penilaian Kembali secara rincidan jelas, namun faktanya Tergugat dalammengeluarkan Keputusan Objek Sengketa tidakmengacu kepada POJK No. 34/2018 tetapi mengambilrujukan kepada ketentuan Pasal 9 huruf (h) angka 8UU OJK, yang bersifat umum dan sangat luas, sehinggaHalaman 22 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUNJKTmenimbulkan ketidak pastian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 26-01-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, DKK
309 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dampak positif dibuatnya perjanjian tertutup tersebutsecara umum antara lain:a) Peningkatan spesialisasi antara produsendistributor akanmeningkatkan skala ekonomis masingmasing pihak, sekaligusmengurangi unsur ketidak pastian dalam proses distribusi;b) Pengurangan biaya transaksi antara produsendistributorsehingga terjadi peningkatan efisiensi;c) Peningkatan kepastian dalam melakukan usaha bagi pelakuusaha yang terikat dalam suatu perjanjian tertutup;d) Mengurangi perilaku distributor mengambil kesempatan
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN REMBANG Nomor 40 /Pid.Sus/2015/PN Rbg
Tanggal 8 Maret 2016 — AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. Bin KOES DIHARDJO
285 — 33
  • Konflik norma tersebut secara mutatismutandis memberikan dampak ketidak pastian hukum terhadap pelaksanaansuatu undangundang. Namun apabila berpegang pada adagium dalam hukumpidana, bahwa apabila ada 2 keadaan yang berbeda dan saling bertolakbelakang (termasuk di dalamnya adalah terkait penafsiran isi undangundang),maka harus diambil keadaan atau penafsiran yang menguntungkan bagi orangyang terdampak 2 keadaan atau penafsiran tersebut.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
207 — 74
  • Paket II dan Paket III atau Terlapor Lain sebagaiPemenenang Tender lainnya.Bahwa Pertimbangan Termohon Keberatan tersebutadalah hanya mengakomodir kesimpulan kesimpulanInvestigator yang sesat, sehingga menghasilkanpertimbangan yang sesat pula, dengan menggunakanpremis/silogisme/penalaran apa yang belum tentu benartelah dianggap benar sebagai landasan pertimbangan,dengan berusaha menghubungkan dua pernyataan(premis mayor dengan premis minor) untuk ditarik menjadikesimpulan yang memberikan ketidak pastian