Ditemukan 4909 data
64 — 27
Aminuddin, SH, MH yang diajukan kepersidangan ini, menurut hemat Majelis Terdakwa tidak cacad jiwanya atauterganggu jiwanya karena penyakit (pasal 44 KUHPidana), Terdakwa bukan orangyang berusia di bawah 16 tahun (pasal 45 KUHPidana), tidak berada di bawahpengaruh daya paksa (pasal 47 KUHPidana), Terdakwa tidak karena melakukanpembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu (pasal 49KUHPidana), dan Terdakwa tidak karena melakukan tindak pidana karena ketentuanperaturan perundangundangan
1.DURAHMAN Bin MAIL
2.RIPING ADAM
Tergugat:
1.RUSDY HUSAINI, selaku ahli waris dari Alm. Ny. NURSIAH HUSAINI
2.RUBEN RAYONG KOSENDA
3.EDWIN
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
5.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG
6.NOTARIS PPAT MARDIJONO, SH
7.WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA Cq. KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN
8.KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN cq. KEPALA KELURAHAN KAMAL MUARA
9.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG cq. KEPALA KELURAHAN KAPUK
10.NOTARIS WELIANA SALIM, SH
11.NOTARIS DARMO SUSANTO, SH
121 — 52
Bahwa Gugatan Penggugat secara hukum tidak didasarkan padabukti fakta, sehingga Tergugat menolak dalil Para Penggugat padaGugatan Hal. 7 angka 11.1, yang menyatakan bahwa :penerbitan SHM No.267/Kamal Muara Surat Ukur Nomor : 07565/2009,tanggal 12 Oktober 2009 luas 1.830 M2 terakhir tercatat atas namaTergugat Il dan SHM No.265/Kamal Muara, Surat Ukur Nomor :07566/2009 tanggal 12 Oktober 2009 luas 2.720 M2 terakhir tercatat atasnama Tergugat III, adalah cacad hukum dan tidak sah karena dasarPenerbitannya
115 — 50
Bahwa dengan adanya cacad hukum dalampenerbitan Surat Penyerahan tanggal 02 Juni 2003 tersebut, makapenguasaan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III atas tanah warisan(Peninggalan) Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan Turut Tergugat II selakuKepala Kampung mempunyai kewajiban hukum untuk mencabut surattersebut, lebihlebih turut Tergugat Il adalah orang yangmenandatangani surat tersebut bertulis mengetahui selaku Ketua RT.
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
I GEDE LAKEN
108 — 64
/atau kekayaan yang terorganisir baikmerupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur SetiapOrang, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dankewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sertayang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa mengenai kKemampuan bertanggungjawab secarahukum dari subjek hukum Terdakwa GEDE LAKEN yang diajukan kepersidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad
Pembanding/Tergugat II : Sartini Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat III : Indra Budi Santosa Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat IV : Lisa Suryani Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat V : Harry Yudha Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Terbanding/Penggugat : Ny. Benna Ria Sianturi
Terbanding/Turut Tergugat : Ading Sajidin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hasan Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VII : Solihin Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Subari Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat IX : Modi Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat X : Dewi Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XI : Yayah Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Udin Bin Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Hj.Sopiah Binti Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XV : Bapak Camat Pondok Gede
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Bank Panin
67 — 42
suratketerangan tentang keadaan hak atas tanah yang dimohonkan haknya olehTergugat sampai dengan Tergugat V dapat dipastikan tidak sesuai dengandaftar yanga da pada kantor pertanahan oleh karena sebelumnya telah terbitsertifikat hak milik nomor 2639/desa jatibening.atas nama Penggugat.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan Menyebutkan Cacad
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD bin HANBAL
Tergugat:
Walikota Bogor
336 — 148
lainnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbanganhukum diatas, maka dari aspek prosedur dan subtansi penerbitan KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) KotaBogor Nomor 645.8/264DPMPTSP Tahun 2018, Tentang PencabutanKeputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan PenanamanModal Kota Bogor Nomor 645.81014BPPTPMIX/2016, Tentang IzinMendirikan Bangunan Masjid, yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2018(bukti P9 = bukti T25), terbukti mengandung cacad
Terbanding/Tergugat I : Dewi Ciantrini
Terbanding/Tergugat II : Karyadi
Terbanding/Tergugat III : Hery Purwanto
Terbanding/Tergugat IV : Erwin Wahyutrianto
Terbanding/Tergugat V : Eduard
Terbanding/Tergugat VI : Rahmat
Terbanding/Tergugat VII : Idah Rosida
Terbanding/Tergugat VIII : Gede Bayu Yudha Dara
72 — 37
., tanggal 19 Desember2018 Telan tepat dan benar, baik dalam menerapkan hukumnya dan tidakmengandung cacad hukum baik formal maupun materiil, olen karenanya MajelisHakim Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Sela perkara nomor68/Pdt/.G./2018/PN Kpg., tanggal 19 Desember 2018 tersebut;Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapatdengan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, makapertimbanganpertimbangan
1.ONG GIOK TIEN alias Ny. Cristina Anggarawaty
2.ONG BING DJIANG alias Tn. AGUS SUSANTO
Tergugat:
1.ONG GIOK ING alias INDRAWATI ONGGO HARTONO
2.ONG BING LIANG alias DJOKOPUSTOKO ONGGO HARTONO
3.SIA HAUW AN alias DONI IRAWAN
4.SUSANTI HERAWATI
5.SUZIENTY HERAWATI
6.SEPTI RIANA HERAWATI
200 — 103
hanya dapat diajukankepada Penggugat asal dan tidak dapat diajukan kepada pihak lain termasukHalaman 97 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2019/PN BilTurut Tergugat dalam perkara asal (dalam perkara ini TergugatBerkepentingan);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pokokpokokgugatan rekonpensi, ternyata Penggugat dan II Dalam Rekonpensi tidakhanya menggugat Penggugat Asal namun juga menggugat TergugatBerkepentingan dalam gugatan konpensi, oleh karena itu) gugatanrekonpensi cacad
85 — 39
PMNA/KBPN No. 3/1997.Bahwa dengan demikian maka demi hokum harus ditegaskan disini bahwaPenerbitan Sertifikat Hak Milik No. 317, 318, 320, 330, 337 dan 2048/KelurahanCilangkap, telah dilakukan sesuai ketentuan hokum yang berlaku, yang berartibahwa Sertifikatsertifikat tersebut sah menurut hokum dan tetap berlaku sebagaitanda bukti hak atas tanah yang kuat, dan sempurna (tidak cacad hukum)Berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat V mohonkepada Yang terhormat Majelis Hakim
136 — 62
Bahwa dengan tidak ditariknya unsur Panitia Pemeriksaan Tanah Bmaupun Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatansebagai pihak dalam perkara aquo, menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebutmengandung cacad formal karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat(Plurium Litis Consortium).E. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)1.
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
1.Drs. H. IRFUN
2.FIFI FARIDAH, S.Pd.M.Pd
124 — 56
FIFI FARIDAH, S.Pd.M.Pd yang diajukan ke persidanganini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad jiwanya atauterganggu jiwanya karena penyakit, bukan orang yang berusia dibawah 16 tahun dan tidak berada di bawah pengaruh daya paksa;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa I. Drs.H. IRFUN dan Terdakwa Il.
Terbanding/Tergugat I : P.T. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : P.T. MURNI ALDANA MANAJEMEN
100 — 60
Bahwa eksepsi dan jawaban para Tergugat / Terbanding terhadappokok perkara telah ditanggapi dengan replik Penggugat / Pembanding,akan tetapi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebuttidak mempertimbangkan replik yang disampaikan oleh Penggugat /Pembanding, bahkan dianggap tidak ada dan tetap mempertimbangkanjawaban dan eksepsi dari Tergugat / Terbanding yang seharusnya tidakboleh menjadi pertimbangan karena cacad hukum.13.
100 — 52
Apabila objek tanah sengketa telah bersertipikat,maka dalam gugatan para Penggugat harus jelas menguraikan posisi danletak tanah objek sengketa ada/termasuk dalam bagian tanah sertipikatdimaksud;Bahwa petitum gugatan para Penggugat sama dengan petitum gugatanperkara lain (double petitum).Salah satu bunyi petitum gugatan para Penggugat (pada angka 6)adalah : "Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat Nomor: 161/HP/DA /Gin/ 1986 tanggal 25 Februari 1986 adalah cacad hukum dantidak
Sukardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.ASHARI
1.ARTUTI KUSUMANINGRUM.SE
257 — 236
Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas,pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidaklah melakukanpemelihnaraan data pendaftaran tanah karena terbukti dalam peta blokdikelurahan Ngesrep yang dulu obyek sengketa berada dikelurahan Janglisekarang di kelurahan Ngesrep tanah Tergugat II intervensi berada pada blok003 sedangkan obyek sengketa berada pada Blok 005 dan karenanya terhadapsubtansi obyek sengketa cacad
60 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang lebin mengherankan adalahberkas perkara yang mengandung cacad prosedural tersebut, dijadikandasar oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan surat dakwaan dantuntutan terhadap Terdakwa Drs. Suharno.
90 — 47
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketaini harus diputuskan lebih dahulu oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) ;Menimbang, bahwa selain eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut,Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan Turut Tergugat 6 sampai dengan TurutTergugat 8 serta Tergugat 22 telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan pokokperkara dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (exceptio Obscuur Libel),gugatan Para Penggugat adalah mengandung cacad
91 — 47
OBSCUUR LIBEL (Gugatan Para Penggugat Kabur)Dengan Alasan Hukum :1.Bahwa dari peristiwa hukum yang dituangkan dalam narasi pada positasurat gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur/cacad dalammateri gugatan, sebab Tergugat belum mengeluarkan Surat Berita AcaraPengembalian Batas sebagaimana dimaksud dalam dalil surat gugatanPara Penggugat;Bahwa Surat Berita Acara Pengembalian Batas tanggal 09 Juli 2015,sebagaimana dimaksud dalam Surat gugatan Para Penggugat, belumditandatangani oleh Pejabat Tata
126 — 41
Kegiatan ditingkat Kecamatanuntuk kegiatan Pekan Olahraga usia Dini (Pordini), Pekan Olahraga PelajarDaerah (Popda), Pekan Olahraga (Pop) SMA, Pekan Olahraga Pelajar (Pop) SMP,Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) SMP, Kompetisi Atlit Pelajar , Kegiatan FestifalSeni Sain Nasional (FS2N), Pekan Olahraga Anak Cacad Daerah (Popcada)berdasarkan keterangan saksi Erman, S.Pd, saksi Netty Herawati, S.Pd, saksi YonHarni, S.Pd, saksi Inwansyah S.Pd, saksi Yetti Suheri, S.Pd, saksi Zulfadji, S.Pd,saksi Eridanus
Bahwa dengan tidak ditariknya unsur PanitiaPemeriksaan Tanah B maupun~ Kepala Kantor Badan81Il.Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatansebagai pihak dalam perkara aquo, menyebabkan gugatanPara Penggugat tersebut mengandung cacad formal karenakurang lengkapnya para pihak yang digugat (PluriumLitis Consortium).Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)1.
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
255 — 206
Penyimpanan daftar umum dan dokumen;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 104 ayat (1), Pasal 104 ayat(2) dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbuny) :Pasal 1 angka 14;Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengadung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya