Ditemukan 5065 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
mengandung
menantang
memandang
meryandani
manandang
melandang
menyancang
mengundang
mengandeng
mencancang
Putus : 11-08-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 11 Agustus 2015 —
38 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subyek hukum(subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh,mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiridari : orang (natuurlijkepersoon), badan hukum (rechtspersoon), PegawaiNegeri adalah meliputi : Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang tentang Kepegawaian, Pegawai Negeri sebagaimanadimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, orang yangmenerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yangmenerima gaji atau upah dari suatu korporasi
Register : 19-02-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 30 Juni 2016 — SUHADI Bin RIDWAN ( Terdakwa)
83 — 58
83 — 58
Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Turut Melakukan ;Ad.1 Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum (legal entity) yang menyandang hak dankewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatudakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telahdilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapatdihukum.
Register : 18-10-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Tanggal 21 Januari 2013 — ASEP KOMARA, S.Sos
57 — 19
57 — 19
adalah bersifat umum ;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari Katasetiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang UndangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undangnomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2ayat (1) tersebut juga bersifat umum, yaitu Siapapun orang itu terlepasdari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang
Register : 16-01-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 20/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM Tanggal 10 Juli 2013 — HENDRIK HAKIM Cs lawan GUSTI SJAIFUDDIN, S.H Cs
85 — 26
85 — 26
., menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum bisnis khususnya hukumperseroan dan ahli mengajar dalam bidang hukum perseroan ;Bahwa yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yangmerupakan subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban namun dalamkontruksi hukum, subyek hukum tersebut tidak bisa bergerak sendiri dan tidakdapat melakukan perbuatan tanpa organ perseroan ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yangmempunyai wewenang
Register : 03-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
USEP KOSWARA BIN UKO ALM
161 — 66
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
USEP KOSWARA BIN UKO ALM
161 — 66
Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum (legal entity) yang menyandang hak dankewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatudakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telahdilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapatdihukum.
Register : 23-09-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 18 Februari 2016 — Ir. HENDRI SUHENDRI ( Terdakwa )
98 — 23
98 — 23
Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan ;Ad.1 Setiap OrangMenimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum (/ega/ entity) yang menyandang hak dankewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatudakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telahdilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum.Khusus untuk dakwaan melanggar Pasal 2 ayat
Putus : 23-12-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr Tanggal 23 Desember 2015 — SAID AMBRI,SH BIN ALI (ALM)
110 — 25
110 — 25
Menimbang, bahwa kata Setiap Orang, menunjuk orang, yang apabilaOrang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sepertidimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebutsebagai pelaku dari tindak pidana tersebut; Putusan No.51/Pid.Sus/2015/PN.Smr Page 127 128 Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian setiap orangdalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon),yang menyandang
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.TPK/2016/PT MKS Tanggal 6 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI IDRIS SYUKUR Diwakili Oleh : RICHARD K PATANDIANAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PAIAN TUMANGGOR, SH
79 — 39
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PAIAN TUMANGGOR, SH
79 — 39
Tpk/2016/PT.MksBahwa pada tahun 2015 ketika dirinya di calonkan kembali sebagaiBupati tiba tiba katanya ada laporan masyarakat ke Mabes Polrilangsung Tim turun dari Mabes Polri dan dirinya ditetapbkan sebagaitersangka tanpa ada pemeriksaan lebih dahuluBahwa ketika dirinya mau dilantik jadi Bupati maka berkas dilimpahkankepada Kejaksaan untuk diajukan ke Pengadilan dan dirinya dijadikanterdakwaBahwa Andi Idris Syukur dicalonkan kembali menjadi Bupati Barru dansebagai calon Bupati saat itu menyandang
Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr Tanggal 21 April 2016 — MUHAMMAD HILMI Bin ANWAR
135 — 15
135 — 15
Menimbang, bahwa kata Setiap Orang, menunjuk orang, yang apabilaOrang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sepertidimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebutsebagai pelaku dari tindak pidana tersebut; Putusan No.51/Pid.Sus/2015/PN.Smr Page 127 128 Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian setiap orangdalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon),yang menyandang
Register : 06-03-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 262/Pid.B/2018/PN Bdg Tanggal 24 Mei 2018 — KANIASARI
280 — 489
280 — 489
Orang perseorangan berarti orang secara individu(natuurlijke person) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barangsiapa, sedangkan korporasi menurut undangundang tersebut adalah kumpulanorang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukummaupun bukan badan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana di atas adalahbersifat umum, yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidanaitu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah
Putus : 20-01-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 40 /Pid-Sus/TPK/2014/PN.Srg Tanggal 20 Januari 2015 — VIAN BAHRUL HAYAT Bin TJITRA PRAHIRA ONA
53 — 58
53 — 58
Bahwa Latar belakang yang dimiliki ahli sehingga menyandang gelar sarjanadi bidang teknik dan ditunjuk sebagai ahli bangunan dikarenakan saksi telahmenyelesaikan :Pendidikan S1 (Strata satu) di Universitas Mercu Buana Jakarta lulustahun 2004. Mengikuti sosialisasi mengenai permen 45 Tahun 2007 tentang bangunangedung pemerintah di Anyer yang diadakan oleh pihak Dinas SumberDaya Air (SDA) Provinsi Banten Tahun 2008.
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 17 Februari 2016 — HADIZON, SE. Bin YAZUL (Terdakwa)
MOHAMMAD SUHATSYAH Bin H. NASARUDDIN ( Terdakwa)
90 — 19
90 — 19
Dengan Sengaja Memalsu BukuBuku atau DaftarDaftar YangKhusus Untuk Pemeriksaan Administrasi4, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut MelakukanAd.1.Pegawai Negeri atau Orang Selain Peqawai NegeriMenimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Orang SelainPegawai Negeri pada dasarnya adalah merujuk pada subjek hukum yangdapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya di muka persidangandikarenakan menyandang suatu status atau jabatan sebagai PegawaiNegeri atau Orang Selain Pegawai Negeri.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN.Mks Tanggal 24 Juni 2015 — - RIVAL SELENG, SH. ;
Vs.
- JPU
118 — 35
118 — 35
Setda Kabupaten TorajaUtara, sehingga sekaligus bertindak pada kegiatan "Pengadaan Tanah untukPembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara, dimana sebagai subyekhukum yang melekat suatu kedudukan dan jabatan yang mempunyai tugas sertawewenang yang bertanggungjawab baik administrasi maupun secara tekhnis dalamproyek Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum kabupatenToraja Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, makaMajelis berpendapat bahwa Terdakwa menyandang
Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr Tanggal 21 April 2016 — FUAD DARMAWAN BIN SUDIRMAN
188 — 37
188 — 37
Menimbang, bahwa kata Setiap Orang, menunjuk orang, yang apabilaOrang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sepertidimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebutsebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian setiap orangdalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah PutusanNo.53/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr Page 127 128 menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon),yang menyandang
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS Tanggal 6 Desember 2016 — ANDI IDRIS SYUKUR
114 — 75
114 — 75
jjinpertambangan tesebutBahwa pada tahun 2015 ketika dirinya di calonkan kembali sebagaiBupati tiba tiba katanya ada laporan masyarakat ke Mabes Polrilangsung Tim turun dari Mabes Polri dan dirinya ditetapkan sebagaitersangka tanpa ada pemeriksaan lebih dahuluBahwa ketika dirinya mau dilantik jadi Bupati maka berkas dilimpahkankepada Kejaksaan untuk diajukan ke Pengadilan dan dirinya dijadikanterdakwaBahwa Andi Idris Syukur dicalonkan kembali menjadi Bupati Barru dansebagai calon Bupati saat itu menyandang
Register : 17-11-2020 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
131 — 109
131 — 109
Ckr.1796/AC/2020/PA.Ckr, Sehingga terlinat faktanya PENGGUGAT danTERGUGAT masih berstatus suami istri sejak sekitar 2011 sampai denganakhirnya dikeluarkan Putusan Kasasi atas Perceraian keduanya denganmengeluarkan bukti otentik berupa Akta Cerai pada sekitar Tahun 2020;Bahwa seharusnya TERGUGAT dapat memperhitungkan lama waktu statuspernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak sekitar tahun 2011hingga sekitar tahun 2020 yang terhitung kurang lebih 9 (Sembilan) Tahunlamanya PENGGUGAT masih menyandang
Putus : 03-10-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN.Mks Tanggal 3 Oktober 2016 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan Drs. Ek. LEWARAN RANTELA'BI, M.H
90 — 31
90 — 31
Toraja Utara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, makaMajelis berpendapat bahwa Terdakwa menyandang predikat yang sifatnyamengandung elemen yang spesifik dan karakter sendiri secara khusus selakuSubyek hukum yang menurut fakta di persidangan tidak terbantahkan melekatwewenang, kedudukan/jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), SekretarisDaerah (Sekda) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dan menjabat sebagaiPengguna Anggaran dalam proyek pengadaan lahan untuk Pembangunan
Register : 26-01-2012 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 28 Maret 2012 — KRISMAN NAPITUPULU
70 — 17
70 — 17
20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari katasetiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiaporang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaituSiapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsiitu menyandang
Register : 17-02-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 26 Mei 2011 —
23 — 6
23 — 6
UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana dikemukakan di atas adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata "setiap orang"yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999,Majelis berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelakutindak pidana korupsi itu menyandang
Putus : 03-11-2014 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 61/Pid.Sus.K/2014/PN/Mdn Tanggal 3 Nopember 2014 — - EDDY
52 — 12
52 — 12
Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan subyek atau pelaku tindakpidana yang dengan kata lain setiap orang yang melakukan tindak pidana danmampu bertanggung jawab dalam hukum.Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subyek hukum adalahsubyek hukum yang mampu menyandang hak dan kewajibannya serta cakapbertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabanpidana.Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas apabila dihubungkandengan Faktafakta hukum yang terungkap