Ditemukan 4934 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kesehatan kesempatan kesepakatan kesopanan kecelakan kemenakan kesepuhan
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 17-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lbj
Tanggal 17 Juni 2021 — Baharuddin bin Makuasseng;
162 — 98
  • LbjBahwa Terdakwa Il tidak mengetahui berapa luas tanah milik orang tua Terdakwall yang terletak di Lokotrang yang diperoleh orang tua Terdakwa Il dan ulayatSepang Nggieng;Bahwa Terdakwa Il tidak mengingat lagi siapa yang membagi tanah yang terletakdi Lokotirang;Bahwa yang menandatangani surat pembagian tanah yang terletak di Lokotirangadalah Ruslin;Bahwa jabatan dari Ruslin sehingga ia menandatangani surat pembagian tanahadalah tua nang Lohmasado;Bahwa Terdakwa Il pemah mendengar tentang adanya kesepakan
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2010 — Putus : 07-09-2011 — Upload : 28-11-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 86_PID_B_2011_PNBT_HUKUM_07092011_Korupsi
Tanggal 7 September 2011 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si
130 — 31
  • Sedangkan Ketua STIKES hanya berhubungan denganakademik ;Bahwa tanah yang dibeli Yayasan STIKES tersebut dilakukantidak melalui kepanitiaan namun didasarkan salingkepercayaan diantara pejabat dalam yayasan ;Bahwa mengenai pembayarannya dilakukan dengan dua cara, adayang dibayar secara langsung dengan harga kesepakan jugaada yang melalui Notaris Tessy Levino,SH.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.JONI HERLIAN BIN AGUSALIM
2.HAMDANI BIN ZAINAL
109 — 73
  • Maharani Konstruksiyaitu dari Sukman Riadi, A.Md tertulis Sukman Riad, A,md, tidakdilakukan karena merupakan keputusan dari Pokja III ULP yangsudah merupakan kesepakan awal yaitu menggunakan sistemHal. 48 dari hal. 222Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl.gugur dan sudah merupakan keputusan dan kesepakatan rapatPokja Ill ULP terhadap kesalahan yang kami anggap sangatsubstansial;Bahwa yang menyusun Dokumen pelelangan seperti HPS, BQ,Gambar, spesifikasi tehnis adalah Dinas Pekerjaan UmumBidang
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 6 Januari 2015 — Drs. H. DEDDY CHANDRA, MM (Terdakwa) - MARUHUM ,SH (JPU)
72 — 100
  • Tetapi jika pihakpemilik lahan merasa tidak ada membuat surat tersebut karena yangmeminta pembuatan surat kuasa tersebut berasal dari saksi SUTANS.HASAN MUCHSIEN sendiri, oleh karena itu mereka tidak ada merasamembuat surat tersebut.Bahwa dengan dibuatnya akta notaris maka saksi HASAN bisa menjualtanah tersebut.Bahwa uang hasil pembebasan lahan saksi SUTAN S.HASAN MUCHSIENberhak menerimanya, sedangkan untuk penggunaan dananya tergantungkepada kesepakan antara pemilik lahan (pemberi kuasa) dengan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
459 — 390
  • kuasalisan dan apabila sudara kuasa yang sudang diberikan dan dicabut lagikonsekwansisnya dapat dipelajari Pasal 1792 1819KUHPerdataartinya kuasa itu sudah berakhir artinya tidak berwenang lagi ;Bahwa yang menetukan suatu Bank tertentu harus ke BPPN adalah BankIndoneisia ;Bahwa jika ketiga kreditur sudah dialihnkan dan yang lain mengajukangugatan sudah inkrach dan menang = akibat hukumnya artinya sudahincreaghBahwa debitur tidak melakukan pembayaran dengan alasan yang tidakbiasa dipahami, dalam kesepakan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
483 — 1445
  • Saran yang menganjurkan dan menguatkan;Bahwa memang pada akhir naskah tertangal 1 Nopember 2014 yangdimaksud yang diberi Judul PokokPokok Kesepakan Rapat KonsultasiNasional Partai Golkar Tahun 2014 dibuat Tembusan Yth: 1. Ketua UmumDPP Partai GOLKAR, 2. WakilWakil Ketua Umum Partai GOLKAR, 3.Ketua Korbid Kaderisasi & Keanggotaan DPP Partai GOLKAR, 4. KetuaKorbid Organisasi & Daerah, 5. Para Ketua Korbid Pemenangan WilayahDPP Partai GOLKAR, 6.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ZAENUROFIQ, SH
Terdakwa:
Drs. H. ARDIANSYAH A Bin H. ASIM
161 — 39
  • Pihak yang berwenang melakukan pengukuran adalahdari BPN, namun yang terjadi petugas yang melakukan pengukuranbukan dari BPN;Bahwa tidak mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi;Bahwa tidak melakukan musyawarah dengan para pemilik denganpemerintah terkait penetapan ganti rugi;Bahwa tidak dilakukan musyawarah penetapan harga ganti rugi,seharusnya dilakukan musyawarah negoisasi kemudian dibuat BeritaAcara Kesepakan selanjutnnya Panitia Pengadan Tanah mengeluarkanSK Penetapan;Bahwa Pelaksanaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penipuan
Register : 26-11-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1328/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 9 April 2020 — CHRISTOPHER ANDREAS LIE
275 — 183
  • Royal Premier International telah melakukan pembanyarankepada pihak developer (pengembang) sesuai dengan kesepakan yangtertuang dalam Surat Perjanjian jual beli secara koletif selama 24 bulannamun dalam pelaksanaannya pihak Royal Premier International tidakmelakukan pelunasan pembayaran kepada pihak pengembang ataudeveloper.Bahwa PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Januari 2021 — Andi Irfan Jaya
692 — 241
  • Tersangka Andi Irfan Jayasebagaimana hasil kesepakatan tanggal 25 Nopember 2019 merupakan50% dari Down Payment Konsultan Fee sebesar USD 500 ribu yangsudah saya serahkan kepada Tersangka Andi Irfan Jaya melalui adikjpar saya almarhum Hemyjadi Anggakusuma, adalah benar; Bahwa tentang penyerahan uang kepada Andi Irfan Jaya, Saksi bukanmemerintahkan kepada Herrijadi Anggakusuma adik Saksi, saat Saksi diMalaysia, mereka di Jakarta, Saksi yang menelpon kepada Herrijadiuntuk menyerahkan USD100.000 sesuai kesepakan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg
Tanggal 12 Agustus 2015 — BOBBY RAHMAN, S.KOM Bin MADTA’I MZ
59 — 25
  • Rp. 4.094.500,saksi berikan kepada saudara WAHYURUSPRIADI selaku Ketua RW 08.e Bahwa setelah menerima dana bantuan tersebut, ketua RW danjajarannya melaksanakan pembangunan rumah penerima bantuan diwilayah Kelurahan Cipanengah sesuai kesepakan yang telah kamibuat pada saat rapat.Bahwa secara umum pelaksanaan BSPS tahun 2013 di wilayahkelurahan Cipanengah Kota Sukabumi telah di laksanakan akan tetapiada rumah yang belum selesai di rehab diantaranya rumah saudari IMASdi RT.003/002 karena kurang dana
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 30-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Yyk
Ir. MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO
81 — 49
  • YykBahwa kemudian di rumah makan NOMANI JI.Parangtritis Yogyakartadiadakan kesepakan antara petugas PLN yaitu Terdakwa Ir.MISMANNURCAHONO Bin TOREJO dengan Tim Advokasi/Tim 7, KORLAP danKORDUS, bahwa karena petugas PLN tidak bisa masuk DesaTimbulharjo untuk melakukan sosialisasi ganti rugi kepada masyarakatyang tanahnya dilalui proyek jaringan SUTET, maka disepakati yangmelakukan sosialisasi ganti rugi proyek jaringan SUTET adalah TimAdvokasi bersama KORLAP;Bahwa kemudian sosialisasi ganti rugi SUTET
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg
Tanggal 12 Agustus 2015 — FAUZI AGUSTIAN Bin DADANG ABDULLAH
66 — 13
  • Rp. 4.094.500,saksi berikan kepada saudara WAHYURUSPRIADI selaku Ketua RW 08.Bahwa setelah menerima dana bantuan tersebut, ketua RW danjajarannya melaksanakan pembangunan rumah penerima bantuan diHalaman 146 dari 292 Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.21wilayah Kelurahan Cipanengah sesuai kesepakan yang telah kamibuat pada saat rapat.Bahwa secara umum pelaksanaan BSPS tahun 2013 di wilayahkelurahan Cipanengah Kota Sukabumi telah di laksanakan akan tetapiada rumah yang belum selesai di rehab
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 2 Oktober 2014 — - SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM ; - SURONO Bin RONO WIYOSO ;
79 — 180
  • Lapangan memberikan kuasa khusus untukmembela serta mewakili dalam hal mengurus hingga tuntas segalapermasalahan yang berhubungan dan atau berkaitan erat denganSUTET di wilayah Kabupaten Bantul ;Bahwa kemudian untuk negosiasi harga ganti rugi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) proyek jaringan SUTET diserahkan sepenuhnyakepada Tim Advokasi/Tim 7, sedang KORLAP dan KORDUS sebagaipenyambung lidah warga yang terkena ganti rugji ; Bahwa kemudian di rumah makan NUMANI Jl.Parangtritis Yogyakartadiadakan kesepakan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
221 — 109
  • Hukum Terdakwamelampirkan Fotocopy yang diajukan sebagai barang bukti yang menjadi satukesatuan dalam Pembelaan ( Pledoi) yaitu sebagai berikut :1.eFoto Copy Lampiran Foto , tentang pemalangan (pemblokiran) olehpenduduk yang tidak diberikan gajinya;Foto Copy Lampiran Foto Il, tentang Rumah Dinas GKI di Tanah Papua yangkacanya dipecahkan serta pintu pagar yang dipotong menjadi 2 (dua) bagian;Foto Copy SK Sidang Sinide XVII Gereja Kristen Injil Di Tanah PapuaFoto Copy Lampiran Foto , tentang Surat Kesepakan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/Pid.sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 3 Desember 2014 — 1.SUHARMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN 2.M. IRSYAD, ST Bin MAKASI
72 — 14
  • IRSYAD, ST BinMAKASI, dan saksi HENDRY PONDA als UCOK PONDA, selaku pelaksana dilapangan atasdasar kesepakan lisan terdapat kesamaan niat (kehendak), kesamaan tujuan dan kesamaankepentingan untuk melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan demikian unsur Turut sertatelah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, ternyataperbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan SUBSIDAIR Penuntutumum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwai telah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 26 Nopember 2013 — BAMBANG SUPRIYANTO, BE
83 — 36
  • PLN (Persero) PROKITRING JATENG & DIY, tetapi Saksi hanya menerima laporantelah terjadi kesepakan harga untuk membayar gant rugi tanaman warga Desa Krakitan antarapanitia dengan PT. PLN (Persero) PROKITRING JATENG & DIY;Bahwa pemah ada laporan dari perangkat Desa kepada Saksi selaku kepala Desa kalau wargaDesa Krakitan melakukan demo terhadap PT. PLN (Persero) PROKITRING JATENG & DIY;Bahwa PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 79/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 13 April 2017 — EDI NAVIAN BIN MA` ADJIS
119 — 30
  • Bahwa sebelum kesepakan besarnya biaya garap ada dilakukantawar menawar biaya garap. Bahwa biaya garap lahan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)per Ha, ditransfer melalui ke rekening Kelompok TaniWanita TaniAgung Jaya,selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2013 adapenyerahan bantuan benih padi oleh sdri.Susi Fatimuryati selakuWadir CV.WAHANA ALAM MURA.
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-04-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 11-11-2011
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 42/Pid.B/2011/PN.TJP
Tanggal 15 September 2011 — HENDRI
71 — 17
  • Saksi tahuwaktu diadakan sosialisasi, dana tersebut adalah swakelolaBahwa dana masing masing kelompok tidak ada dicantumkan ;Bahwa masing masing kelompok menerima dana tersebutsebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;Bahwa untuk dana tersebut, Saksi tidak tahu aitem aitempekerjaannya ;177 Bahwa Hendri tidak ada cerita tentang pengambilan danatersebut ; Bahwa Saksi tidak kenal dengan Foto foto lokasi proyektersebut ; Bahwa ada anggota kelompok ada yang di luar Nagari SialangKarena ada kesepakan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-03-2017 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm
Tanggal 21 Maret 2017 —
42 — 13
  • menjelaskantidak pernah mengarahkan maupun menyuruh bawahansaksi untuk mengarahkan CV MUTIARA SAKTI sebagai pemenang.Bahwa saksi menjelaskanspesipikasi lelang di tentukan oleh PD PAL yang selanjutnyadi koreksi oleh POKJA atau panitia lelang.Bahwa saksi menjelaskan RUP(Rencana Umum Pengadaan) di buat oleh KabidTekhnik.Bahwa saksi menjelaskanberkenaan dengan hal tersebut sudah saksi serahkan kePengendali dan Pelaksana Kegiatan sehingga saksi kurang mengetahuinya.Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mengadakan kesepakan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 21-03-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 21 Maret 2017 — TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI
60 — 16
  • menjelaskantidak pernah mengarahkan maupun menyuruh bawahansaksi untuk mengarahkan CV MUTIARA SAKTI sebagai pemenang.Bahwa saksi menjelaskanspesipikasi lelang di tentukan oleh PD PAL yang selanjutnyadi koreksi oleh POKJA atau panitia lelang.Bahwa saksi menjelaskan RUP(Rencana Umum Pengadaan) di buat oleh KabidTekhnik.Bahwa saksi menjelaskanberkenaan dengan hal tersebut sudah saksi serahkan kePengendali dan Pelaksana Kegiatan sehingga saksi kurang mengetahuinya.Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mengadakan kesepakan