dikabulkan sebagaian dalam gugatankonvensinya sedangkan gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian, maka paraTerbanding semula para Tergugat konvensi harus dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng ;Mengingat,pasal pasal UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 1947tentang Peradilan Ulangan, UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 tahun 1986 tentang PeradilanUmum, HIR (Herzien

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement(HIR) jo Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam Peradilan Perdataadalah :a. Bukti Tertulis ;b. Bukti Saksi ;c. Persangkaan ;d. Pengakuan ;e.

;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 134 Herzien Indlansch Reglement(HIR)dimana telah ditentukan jika pihak Tergugat mengajukan sanggahanHalaman 62 dari 71halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Pdgtentang kewenangan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harusmengambil keputusan tentang sanggahan tersebut.

KEWENANGAN/KOMPETENSI RELATIF DARI PENGADILAN NEGERIBOGOR DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO1.Bahwa dalam hukum acara perdata terdapat ketentuanpengajuan gugatan perdata didasarkan pada Asas Actor SequiturForum Rei, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat(1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan bahwayang berwenang mengadili Suatu perkara adalah PengadilanNegeri tempat tinggal Tergugat.Bahwa Para Tergugat berkedudukan hukum (domisili) diCibeureum Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan

Seltanggal 28 September 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Perlu diketahui, bahwa Tergugat II memiliki domisili sesuai Kartu TandaPenduduknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang,sementara Tergugat II memiliki domisili sesuai Kartu Tanda Penduduknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.74 Sesuai dengan prinsip hukum acara perdata dan sebagaimana juga diaturdalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement atau HIR, makasuatu gugatan haruslah diajukan ke tempat

Januari 2008, sesuai dengan aslinya ;41 Bukti T (L,I, 34 : Putusan MahkamahAgung RI No. 546 K/Pdt/1984, tanggal 19 Juli 1985, sesuai dengan aslinya ;42 Bukti T (LIL,0D 35 : Putusan MahkamahAgung RI No. 400/Pdt/1984, tanggal 25 Juli 1985, sesuai dengan aslinya ;43 Bukti T (L,I, 0D 36 ; Putusan MahkamahAgung No. 2438 K/SIP/1980, tanggal 22 Maret 1982, sesuai dengan aslinya ;44 Bukti T GIL 37 : Buku karangan M.A.Moegni Djojodirdjo, SH Perbuatan Melawan Hukum fotocopy darifotocopy ;45 Bukti T GIL 38 i Herzien

sesuai dengan aslinya ;63 Bukti T (ILD 49b : Kitab UndangundangHukum Perdata, Pasal 1377 ayat (2), sesuai dengan aslinya ;64 Bukti T (ILD 50 : Kitab UndangundangHukum Perdata, Pasal 1367 ayat (3), sesuai dengan aslinya ;65 Bukti T QILUD 51 : Buku WHasil EksaminasiPublik Perkara Perdata Soeharto vs Time, Inc yang memuat Legal AnotasiNono Anwar Makarim, halaman 7380, sesuai dengan aslinya ;66 Bukti T (ILD 52 : Reglement op deRechtsvordering (RV), Pasal 606a, sesuai dengan aslinya ;67 Bukti T GIL 53 : Herzien

rugi, maka hal tersebut menyebabkangugatan yang diajukan Penggugat menjadi cacat hukum ;Bahwa sudah sepatutnya juga Majelis Perkara menolakgugatan aquo, dimana Penggugat dengan itikad burukmemohon agar membebankan biaya konsultan hukum ataupunahliahli untuk berdiskusi perkara aquo kepada Tergugat.Penolakan tersebut sesuai didasarkan pada YurisprudensiMahkamah Agung No. 535 K/1973 tanggal 4 Juli 1974 yangpada pokoknya menyatakan, bahwa mengenai honorariumadvokat, tidak ada sesuatu peraturan dalam Herzien

yang berkekuatanhukum tetap pada atahun 2002, artinya secara logika hukum tanah milikPelawan atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 diterbitkan diatastanah Terlawan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2002, olehkarena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslah dikesampingkan ;Bahwa tentang dalil Para Pelawan pada halaman 19 memohon agar MajelisHakim memutuskan perkara a quo sesuai Tuntutan Provisi adalah tidakberdasarkan hukum, sebab dalil Para Pelawan yang menganulir Pasal 180Ayat (1) Herzien

Inlandsch Reglement (HIR) tidak tepat dan tidak punyakonteksitas hukumnya dalam perkara a quo, artinya Pelawan denganmendalilkan Pasal 180 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) tidaksesuai dengan perkara a quo, sebab Pasal 180 Ayat (1) HIR produk hukumasal negeri bule yang pernah menjadi ikon tentang hubungan antaraeksekusi dengan kekuatan hukum berkekuatan hukum tetap namun setelahNegara ini berdaulat dan telah bebas membawakan lagu Indonesia Raya,dengan kemerdekaan sehingga pasal 180 ayat

Bahwa menurut Pasal 145 HIR (Herzien Indlansch Reglement)yang tidak dapat didengarkan sebagai saksi adalah :1) keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satupihak menurut keturunan yang lurus;2) istri atau Suami dari salah satu pihak, meskipun sudah adaperceraian;3) anakanak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti,bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun;4) orang gila, meskipun ia terkadangkadang mempunyaiingatan terang.

Bahwa menurut Pasal 146 HIR (Herzien Indlansch Reglement)adalah :1) saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar lakilaki danperempuan dari salah satu pihak;2) keluarga sedaranh menurut keturunan yang lurus dansaudara lakilaki dan perempuan dari laki atau isteri salah satupihak;3) semua orang yang karena kedudukan pekerjaan ataujabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapisematamata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakanpadanya.

Hasril Ritonga yang mana keterangan darisaksi tersebut tidak dapat didengarkan dalam persidangan; Bahwa menurut Pasal 146 HIR (Herzien Indlansch Reglement)adalah saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar lakilaki danperempuan dari salah satu pihak tidak dapat dijadikan saksi dalamperkara;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Para Penggugat Rekonvensimemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sertaHim. 159 dari 238 hlm.

KEWENANGAN/KOMPETENSI RELATIF DARI PENGADILAN NEGERIBOGOR DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO1.Bahwa dalam hukum acara perdata terdapat ketentuanpengajuan gugatan perdata didasarkan pada Asas Actor SequiturForum Rei, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat(1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan bahwayang berwenang mengadili Suatu perkara adalah PengadilanNegeri tempat tinggal Tergugat.Bahwa Para Tergugat berkedudukan hukum (domisili) diCibeureum Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan

;Bahwa pada dasarnya sita jaminan dapat dilakukan, akan tetapidengan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 ayat(1) Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR),antara lain:a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugatsebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakanmencari akal akan menggelapkan atau melarikanbarangbarangnya ;b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaanorang yang terkena sita ;c.

berdasarkan halhal tersebut di atas, sudah sepatutnya gugatanPutusan Nomor 27/Pdt.G/2016, halaman 58 dari 951.Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvivankelijke Verklaard).DALAM PROVISIBahwa Tergugat ll dengan tegas menolak petitum Para Penggugat yangmeminta kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk meletakkan sita jaminanatas objek perkara.Bahwa Para Penggugat tidak memiliki bukti kuat untuk mengajukan sitajaminanan terhadap objek sengketa a quo sebagaimana ditentukan dalamPasal 227 Herzien

November 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertamadikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihakyang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangHalaman 74 dari 76 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BDG.Peradilan Umum, Herzien

(Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadiReglemen Indonesia Yang Diperbaharui) yang menyebutkan, Barang siapayang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadianuntuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain,maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadianitu;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bahwa Penggugatadalah anak kandung H.

dan Hakim Pengawas Putu Supadmi , SH ;pengumuman PKPU Penggugat (pemohon pada PKPU) yangditayangkan pada harian Bisnis Indonesia tanggal 26 Mare2004 ;Pengumumaan PKPU Penggugat (pemohon pada PKPU) yangditayangkan pada harian the Jakarta Post tanggal 26 Maret 2004 ;Daftar verifikasi tagihan kreditur Penggugat dimana Tergugat tidaktermasuk sebagai salah satu Kreditur Penggugat;Pengumuman PKPU Penggugat (pemohon pada PKPU) yangditayangkan pada harian Kompas tertanggal 17 Mei 2004 ;Kutipan pasal 224 Herzien

PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI1.Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menguraikan alasanalasan dalamgugatan a quo, terlebin dahulu PARA PENGGUGAT akan menguraikankewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksadan memutus perkara gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;Bahwa merujuk pada Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsh Reglement(HIR) menyatakan tuntutan atau gugatan perdata diajukan di pengadilantempat tinggal si Tergugat;Bahwa dalam hal jumlah Tergugat dalam suatu kasus perdata

Herzien Indonesia Reglement (HIR) ataupun Reglement opBurgerlijkke Rechtsverdering (Rv);g.

dilakukannya, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak;Menimbang bahwa gugatan Pembanding juga Terbanding semulaPenggugat tentang putusan ini dapat dilaksanakan, meskipun ada perlawanan,banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) maka Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding juga berpendapat bahwa gugatan ini tidak cukup beralasanhkum karena tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg (ReglementHalaman 64 dari 70 Putusan Nomor 553/Pdt/2020/PT MDNVoor de Buitengewesten) atau Pasal 180 ayat (1) HIR (Herzien

Gugatan Penggugat Nebis in Idem / Res JudicataMenimbang, bahwa terkait pointpoint Eksepsi dari Tergugat tersebut,Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya;Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim berdasarkanketentuan Pasal 136 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR) akanmempertimbangkan terlebin dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;1. Gugatan Error in PersonaMenimbang, bahwa dalam Eksepsinya, Tergugat mendalilkan jikaPenggugat telah salah dan keliru menggugat Sdr.

, halaman 68, antara lainmenyatakan sebagai berikutDalam acara pembuktian, pihak Penggugat dan Tergugatmengajukan peristiwaperistiwa dan faktafakta yang menjadidasar bagi gugatan Penggugat atau Jawaban dari Tergugat ;Peristiwaperistiwa tersebut tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja seara lisan maupun tertulis, akan tetapi harus diiringi buktibukti yang sah menurut hukum, agar dapatdipastikan kebenarannya ;Tanpa adanya alatalat bukti yang dapat diterima sebagaimana dimaksud didalam Pasal 164 Herzien

Pasal 163 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) berbunyi sebagai berikut :Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau iamenyebutkan suatu untuk menguatkan haknya itu, atau untukmembantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu ;b.

sengketa dapatdiketahul obyek sengketa secara fisik dikuasai olen Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka10 yang meminta agar menyatakan putusan ini memenuhi syarat hukum untukdinyatakan dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun ada bantahan, banding,atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad), menurut MajelisHakim haruslah ditolak oleh karena tidak terpenuhinya syarat untukdikabulkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat(1) Herzien