Ditemukan 5050 data
1.Umar Assegaf, SH
2.ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
HENDRA SAPUTRA, ST., MT BIN ALM SULAIMAN RASYID
304 — 118
., Ak, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pekerjaan Ahli selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan PemeriksaKeuangan RI (BPK RI), pangkat Ill/d (Penata Tk.I), jabatan selakuPemeriksa Muda pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI.
280 — 101
PEMDA TK.I. PROP.LSEL. . PEMKOT MAKASSAR semula TER AT Ill141kemudian TERLAWAN V, ~~ sekarang TERGUGAT VIIntervensi1. Inti dari dalildalil tergugat Ill / sekarang TERGUGAT VIIntervensi dalam Perkara Perdata nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks.adalah: bahwa tergugat III. Menuntut hukum tidak terlibat dalamperkara tanah sengketa tersebut.Dalil atau keterangan tergugat Ill tersebut tidak benar, karena:1.1. Berdasarkan Alat bukti T.l.12 / T.L.l.
120 — 18
;e Bahwa tugas / kewenangan saksi selaku Bendaharawan Umum / Juru Bayar diPemko Sabang adalah : menerima penerimaan dana dari atasan yang lebih tinggi(dari Pusat, TK.I dan Daerah); mengeluarkan atau membayar Surat PerintahMembayar (SPM) rutin dan atau proyek; membuat Laporan Harian, LaporanTriwulan dan LaporanTahunan. ; Bahwa Renovasi Pembangunan Mesjid Agung Babussalam Kota Sabang dimulai sejaktahun 2000.
91 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
LAURENSIUS POLIN SALELEUBAJA, NIP. 130937237Pembina TK.I (IV/D), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, danOlahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai ;Hasil penilaian Gubernur Sumatera Barat nilai tertinggi adalah Sdr.Dr. IFDIL GUSTI, MPPM ;Sedangkan Bupati Kepulauan Mentawai dengan Surat Nomor800/063/BKM/III2007 tanggal 26 Maret 2007 menyampaikankepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Barat, agarBapak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur berkenan memberikanrekomendasi Sdr. Ir.
438 — 29
PembagianTanah Sawah/Ladang yang ditanda tangani olehGUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSISUMATERA UTARA, Ub.RESIDEN/KEPALAKANTOR PENYELENGGARA PEMBAGIAN TANAHSAWAH/LADANG, Ub.BUPATI Dp (SKTPPSL)adalah Surat bukti garapan diatas Tanah Suguan.Bahwa Tanah suguan adalah tanah bekas areal KonsesiVDM (Verenigde Delimaskapij) seluas 125.000 Ha yangdikeluarkan dari seluas 250.000 Ha berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : AGR.12/5/14,tanggal 28 Juni 1051 jo Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tk.I
ketentuanketentuan itumaka untuk menjamin kelancaran penyelesaian di391kemudian hari perlu sekali sekarang ini diketahui keadaanpemakaian tanah perkebunan serta siapa yangmemakainya dengan tidak seijin pengusaha pada waktuundangundang darurat ini berlaku pada tanggal 12 Juni1954) dan berlanjut pada aliea 5 : Satusatunya jalanuntuk mengetahui keadaan itu ialah menadakanpendaftaran bagi pemakaipemakai Tanah Perkebunanyang dimaksudkan diatas secara teliti dan lengkap.e Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I
1.NELY HARTATI
2.DRS. ANDY HIDAJAT SUTANDI S., MM.
3.LIU TJHIUNG BONG
4.LIU BU DJUNG
5.JERRY LAURENTIUS LEONARDI
6.SUWARDI
7.DRS. SUYANTO TANDJUNG
8.MARIANA HUSIN
9.TJHI SOK KHUI
10.MUHAMMAD SAID
11.NINI MARIA
12.THJAI CUN CUNG
13.AISYAH SJOFIAN
14.HENDRA SUDJONO STYADI
15.ANGGRAINI TANDI
16.THEN MEAU TJHUNG
17.KARTINI
18.LAI TENG SIANG ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
19.HERNI ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
20.CHANDRA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
21.HENDRA KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
22.HENDRIK KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMADJONO
23.ROSALIA
24.SUGIANTO JUSRI
25.SAIFUL ARIFIN
26.Ir. JOE FORRESTER
27.TAZRI GUNARSO
28.SUKARDI
29.LIU KHIM SANG HERMAN
30.GOUW TI TONG
31.TJIHIN SIE PHIAU alias BUDIHARJO
32.SWANDOYO LUMANTO SIE
33.H. HAMSIR SIREGAR
34.HJ MURNIASIH
35.JULLY PHANLA OEI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
Intervensi:
1.PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.
1.WALIKOTA TANGERANG
676 — 443
., NIP. 19630118 198603 1003, Pangkat/Golongan: Penata Tk.I (III/d), Jabatan:Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiBanten;2. Edy Dwi Daryono, S.E., M.H., NIP. 19670428 1992031 004, Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a), Jabatan:Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan pada Kantor PertanahanKota Tangerang;3. Junus Nicholas Butarbutar, S.H., NIP. 19810707200312 1 001, Pangkat/Golongan: Penata Tk.
80 — 36
Surat Keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 49/Kptsl/1996 Tanggal 8Pebruari 1996 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sakti yang terletak diKabupaten Daerah Tingkat Il Klungkung, Propinsi Daerah Tk.I Bali seluas273 Ha sebagai Kawasan Hutan Tetap.
1.SATENO, SH, MH
2.Diah Rahmawati, SH.,MH.
Terdakwa:
lindayani
136 — 63
3328106702400002 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tjandrayani Nomor 3328- 102402082086 ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lindayani Nomor 3378- 104802770006 ;
- Fotokopi Akta Kematian Tjwa Tjeng Sioe Nomor 187/1955 ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama, tanggal 29 Desember 1968 ;
- 1 (satu) lembar asli Skema Silsilah dari keluarga Tjwa Tjeng Sioe tanggal 23 Februari 2017 ;
- Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia Daerah Tk.I
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
209 — 134
kayu) (vide: Pasal 1 angka 1); Keputusan HPHTI adalah izin beserta ketentuanketentuan yang diberikan oleh Menteri Kehutanankepada Badan Usaha Milik Negara, Swasta, dan/atauKoperasi untuk mengusahakan HT (vide: Pasal 1 angka3); Areal hutan yang dapat dimohon untuk areal HPHTI,adalah kawasan hutan produksi tetap dan/atau arealhutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutanproduksi tetap yang tidak produktif dan tidak dibebanihakhak lain (vide: Pasal 2 angka 2); Rekomendasi Gubernur/Kepala Daerah Tk.I
kayu) (vide: Pasal 1 angka1); Keputusan HPHTI adalah izin beserta ketentuanketentuan yangdiberikan oleh Menteri Kehutanan kepada Badan Usaha Milik Negara,Swasta, dan/atau Koperasi untuk mengusahakan HTI (vide: Pasal 1angka 3); Areal hutan yang dapat dimohon untuk areal HPHTI, adalah kawasanhutan produksi tetap dan/atau areal hutan yang akan ditetapkan sebagaikawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif dan tidak dibebanihakhak lain (vide: Pasal 2 angka 2); Rekomendasi Gubernur/Kepala Daerah Tk.I
kayu) (vide: Pasal 1 angka 1); Keputusan HPHTI adalah izin beserta ketentuanketentuan yang diberikan olehMenteri Kehutanan kepada Badan Usaha Milik Negara, Swasta, dan/atauKoperasi untuk mengusahakan HTI (vide: Pasal 1 angka 3); Areal hutan yang dapat dimohon untuk areal HPHTI, adalah kawasan hutanproduksi tetap dan/atau areal hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasanhutan produksi tetap yang tidak produktif dan tidak dibebani hakhak lain (vide:Pasal 2 angka 2); Rekomendasi Gubernur/Kepala Daerah Tk.I
74 — 161
BTS Ulu KabupatenMusi Rawas sesuai dengan lokasi yang dilakukan pengecekan olehTim dari Polres Musi Rawas, Kantor Pertanahan Kabupaten MusiRawas, Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dan DinasKehutanan Kabupaten Musi Rawas;Bahwa diperlihatkan kwitansi/oukti pembayaran tahun anggaran 2007nomor bukti: 111/ KIMBUN MAK: Tk.I/12/07, dari Kuasa PenggunaAnggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya transportpetugas pengukuran sebanyak
47 — 18
Slamet Haryanti di pakai oleh saudara Saksiyang bernama Triyana Ratih untuk renovasi rumah, namun tetap jaditanggung jawab Saksi.Atas keterangan Saksi9 tersebut, pada pokoknya Terdakwamembenarkan seluruhnya.Saksi10 :Nama lengkap : Ilham SolehPangkat / NIP : Pengda Tk.I Il/b / 197511121996121001Jabatan : LFDenmaKesatuan : Akmil MagelangTempat, tanggal lahir : Magelang, 12 Nopember 1975Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal: Jl.
YANUAR ADI NUGROHO
Terdakwa:
WAHYUDI Bin MIARJI
112 — 24
MUHAMMAD FATHURROHMAN, MSi, NIP. 19671007 199303 1 005, Pangkat : Pembina TK.I (IV/b), Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga);
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Musyawarah Penetapan Besaran Ganti Kerugian atas Tanah yang digunakan untuk Pembangunan Bendungan Slinga terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor : 12/PPT/XII/2009;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Musyawarah Desa No
348 — 1357
Saptari sebagai Pegawai Perum Perhutani dalamPangkat Juru Tk.I / Jabatan Staf Urusan Umum pada KPH Bandung Utaratetap terlampir dalam berkas perkara.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Administratur Perhutani/KKPH. Bogor Nomor : 71/KPTS/BGR/III/2003 tanggal 4 Desember 2003yang menetapkan Drs.
Saptari sebagai Pegawai Perum Perhutani dalam213s274.b)Cc)DAD.a)b)276.a)b)d)Pangkat Juru Tk.I / Jabatan Staf Urusan Umum pada KPH Bandung Utaratetap terlampir dalam berkas perkara.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Administratur Perhutani/KKPH. Bogor Nomor : 71/KPTS/BGR/III/2003 tanggal 4 Desember 2003yang menetapkan Drs.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
150 — 176
Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar,Kotamadya Daerah TK.I Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi JawaBarat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985tanggal 19101985, seluas 142 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA,dikenal dengan JI. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar Kec.Astanaanyar, Kota Bandung ;c.
76 — 11
NIP : 510098728, Pangkat : Penata Muda Tk.I/ Gol. IIIb.Pendidikan : Sl.2. Nama ; HARTONO.Tempat lahir : Jakarta.Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 13 Nopember 1956.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : JI. Rusun Cipta Menanggal I/ 16 FF RT 9 RW 5, Surabaya.Agama : Islam.Pekerjaan : PNS pada Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyungpada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. NIP : 120089606, Pangkat : Penata MudaTk. / Gol. Ill b.Pendidikan: STM.3.
Terbanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
87 — 63
Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Mempura Nomor : 02/DKR/I/2007 tanggal 03 Januari 2007 kepada Kepala Dinas Perkebunan Tk.I Riau, perihal permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan. (asli)
173. Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Mempura Nomor : 521-MP/2007/32 tanggal 04 Januari 2007 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak perihal permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan. (asli)
174.
(asli)D.Dokumen Proyek pengembangan peremajaan kebun karetrakyat di KABUPATEN SIAK.Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian dan PerkebunanKecamatan Mempura Nomor : 02/DKR/I/2007 tanggal 03 JanuariHal. 171 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR173.174.175.176.177178.179.180.181.182.183.184.185.2007 kepada Kepala Dinas Perkebunan Tk.I Riau, perihalpermohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan.
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
1.SUDARMAN
2.JONSON SIBURIAN
162 — 58
ANTON SUJATNOTerlampir dalam berkas perkara1 (satu) bundel legalisir Daftar Penghasilan/Potongan Nama: KAYAT,SH, MH; NIP: 196102021982111001; Instansi: PENGADILAN NEGERIBALIKPAPAN; Golongan: IV/b Pembina Tk.I; Tanggal Lahir: 02021961Terlampir dalam berkas perkara1 (Satu) lembar cap basah lampiran 1B SPT Tahunan PPh Pasal 21atas nama KAYAT.Halaman 155 dari 189 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2019/PN Smr10.11.12.13.14.Terlampir dalam berkas perkara1 (Satu) lembar kertas cap basah surat keputusan ketua
70 — 15
tidak tahu ;Bahwa Cara pencairan dana sumber APBD proyek Badami pangkalan dibayarkanyaitu Termin Pertama dibayar 50 %, termin kedua dibayar 45 % untuk kegiatanfisik sedangkan untuk termin ketiga 5% untuk biaya pemeliharaan ;Bahwa saksi hanya pernah mendengar dari orang lain bahwa proyek JalanBadami Pangkalan Tahun Anggaran 2010 ada ploting ;Bahwasaksi tidak tahu proses lelang Proyek Jalan Badami Pangkalan TahunAnggaran 2010 ;Bahwa yang membayar proyek badami pangkalan adalah Bagian KeuanganPemda Tk.I
JOSECA CAROLINA INDRI ITANG, SH
Terdakwa:
BRUNO MIRADIS
244 — 135
33) Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: VIII.52-02/00011/KEP/IV/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Kenaikan Pangkat Pengatur TK.I / GOL. RUANG II.d An. ALI AHMAD (Dilegalisir).
34) Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara D-0051188 tanggal Februari 1997 tentang Kenaikan Pangkat Pengatur / GOL. RUANG II.c An. ALI AHMAD (Dilegalisir).
78 — 34
Dokumen DEWAN PIMPINAN DAERAH MUSYAWARAHKEKELUARGAAN GOTONG ROYONG PROVINSI SUMATERAUTARA terdiridari:a.1 (satu) bundel Surat Dewan Pimpinan Daerah MusyawarahKekeluargaan Gotong Royong Provinsi Sumatera Utara Nomor010/PK/DPDMKGR/VIIV2013 tanggal 14 Agustus 2013perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah.b.1 (satu) bundel foto copy kelengkapan dokumen proposalberupa : Surat Keputusan Pengesahan Susunan danPersonalia DPD MKGR TK.I Provinsi Sumatera Utara , NPHDdan Fakta Integritas.c.1 (satu) bundel